Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Forum
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeForumFaskel & BKMlingkaran setan sistem hantu
lingkaran setan sistem hantu 
team 01 JAMBI, 20 April 2009, jam 12:51:56
Renta adalah Rencana tahunan yang terdiri dari Renta I,II,III, dan ini adalah indikator PJM..
kenyataan yang ada di lapangan adalah sesuatu yang mengejutkan dan membuat bertanya apakah Renta yang kita buat sudah merupakan indikator PJM ideal "layak jual".macam-macam kendala dihadapi dilapangan sehingga timbul "RENTA-RENTAan" yang merupakan jauh dari kondisi ideal PJM "layak jual"

massih bisa kah kita "berkoar-koar" bahwa kita adalah bagian dari salah satu pemberdaya..? bahkan menyebut pemberdaya sejati..??
apakah kita hanya bagian dari suatu sistem yang memaksa kita untuk berbuat tidak ideal!!!

Pikirkan. resapi, dan maknai semuanya...

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
SURYA W SIAGIAN, 20 April 2009, jam 15:42:50
Saya merupakan orang yang tidak setuju adanya Renta I, II dan III sebagai penjabaran dari PJM Pronangkis.

Kalau program/kegiatan yang direncanakan sudah masuk kategori ’layak jual’, maka kalau ’penjualannya’ bisa dilaksanakan pada tahun I ... yaa dilaksanakan pada tahun I dan nggak perlu nunggu nunggu sampai tahun II maupun tahun III.

Seperti petuah orang bijak... membuang kesempatan adalah kerugian.
Tanggapan 2
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
san dia, 20 April 2009, jam 16:34:28
Semestinya kalau di kelurahan sudah ada RPJM Kelurahan dan RKP , maka PJM dan Rentanya sudah mengintegrasi dan sinkron sehingga tidak ada permasalahan dan bisa diselesaikan.

Sayangnya,-- ada beberapa ASKOT dan KORKOT yang tidak paham sistem perencanaan yang berlaku dalam PEMDA sehingga lepas dan jalan sendiri2, yang mestinya kan bisa saling sinergi. Apalagi sekarang sudah ada Perpres yang baru tentang kemiskinan, tapi yaitu kembali pada para ASKOT/KORKOT yang mengawal dari mulai kebijakan dan melakukan fungsi advokasi kebijakanke Pihak PEMDA tidak bisa jalan atau hanya sekedar rutinitas keproyekan saja dan tidak melihat konteks sistem pemerintahan yg berlaku sekarang.

Penyebabnya mungkin faktor pengalaman dan pengetahuan yang kurang, yang harus kita maklumi bersama, dan keterbatasan SDM mereka, mungkin saja atau ada faktor-faktor yang lain?

Bagaimana Pak Surya?
Tanggapan 3
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
Mila Djamhari, 20 April 2009, jam 20:27:54
Sekalian mau konfirmasi apakah open menu proposal BLM berlaku?
Informasi bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah sepakat cost sharing, berarti bahwa BLM PNPM dan NUSSP tahun 2009 dapat dikatakan mungkin akan cair. Seperti kata Saudara San Dia bahwa seyogyanya PNPM berkoordinasi dengan perencanan pembangunan pemda setempat.

Untuk kasus NUSSP mungkin jelas bahwa orientasinya adalah perbaikan infrastruktur, maka implementasi di lapangan jelas hanya pembangunan infrastruktur. PNPM sendiri ada konsep Tri daya, maka akan lebih baik kalau dapat diprioritaskan kepada pembangunan ekonomi dan SDM khususnya di Surabaya.

Saya berbicara konteks Surabaya karena seperti Pak Surya, saya adalah bagian dari PK BKM di Surabaya. Sepengetahuan saya pemkot Surabaya memiliki target pembenahan infrastruktur pemukiman (jalan, saluran air, dan penerangan jalan) selesai tahun 2010.

Seperti juga kata P Surya kalau kita mau jualan ya nggak perlu nunggu tahun II atau III, dan membuang kesempatan adalah kerugian. Untuk perbaikan infrastruktur di kelurahan mungkin akan lebih kami optimalkan potensi jaringan birokrasi dan politik yang kami miliki.

Pertanyaan saya adalah apakah proposal BLM dapat diprioritaskan untuk pembangunan di bidang ekonomi dan SDM? Saya yakin akan dikaitkan dengan review tingkat pengembalian pinjaman sebelumnya.

Apakah tidak ada upaya lain selain harga mati tidak boleh ada usulan ekonomi. Kemiskinan adalah karena lemahnya akses ekonomi dan SDM. Maka perlu dipikirkan kebijakan dan mekanisme yang membuka akses ekonomi dan SDM bagi masyarakat miskin.

Satu pertanyaan lagi... apakah faskel-faskel di Surabaya sudah tanda tangan kontrak kerja? Kalau ya... Faskel (konsultan) masih ada hutang tanggungjawab di BKM saya. Atas nama PK BKM Kelurahan, saya tunggu konfirmasi kapan anda faskel berkunjung ke Kelurahan kami. Kita hanya punya waktu 2 bulan untuk bekerja optimal karena setelah itu aparat masyarakat Kelurahan akan disibukkan kembali dengan persiapan pilpres.
Tanggapan 4
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
san dia, 21 April 2009, jam 8:15:03
Menyambung pertanyaan Mbak Mila:
Adanya sinkronisasi dan integrasi dengan sistem perencanaan daerah, sifatnya wajib.
Dasar hukumnya ada Perpres 13 bunyinya:

Bab III tentang Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 6
Perencanaan program (penanggulangan kemiskinan) dilakukan secara partisipatif, terbuka, dengan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat serta hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Tetapi pada waktu BKM ingin tahu, dan bertanya dan agar menjelaskan soal ini serta agar koordinasi dengan Kecamatan dan PEMDA, ASKOT dan Faskelnya, justru menjawab tidak tahu, ini menunjukkan bahwa ASKOTnya tidak paham sistem, mestinya untuk sekaliber jabatan ASKOT tersebut harus mengetahui sebagai bagian dari indikator kenirja & kemampuannya dlm mendampingi PEMDAnya. Kenapa ya? Apakah memang tidak sampai kesitu? Apa tidak ada evaluasi kinerja? Soalnya teman-teman BKM malah sudah mengetahui dari sisi regulasi dan pengalaman dlm perencanaan dengan pihak keluarahan.
Lagi-lagi karena faktor pengalaman, kapasitas, dan terbatasnya pengetahuan.

Tentang untuk program ekonomi, & bukan infrastruktur saja mestinya bisa . Namanya saja program penanggulangan kemiskinan yang bermainstreaming MDGs dan IPM. Memang kesannya yg dominan sekarang infrastrukturnya dan hanya orientasi proyek fisik yg kelihatan dan ini memang jauh lebih mudah dan simpel dalam pelaksanaannya dan cepat selesai.
Tanggapan 5
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
SURYA W SIAGIAN, 22 April 2009, jam 9:35:46
Kenapa harus ada renta? Pertanyaan ini haruslah dijawab terlebih dahulu oleh mereka yang mengusung konsep tersebut. Mungkin (sekali lagi mungkin—dan maaf) saya memperkirakan diusungnya konsep Renta yang ada dibenak pengusung konsep tersebut didasari antara lain, Pertama, menyamakan BKM dengan Pemerintah Kab/Kota, Propinsi dan Pusat yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan setiap tahun dan bahkan ada kegiatan pembangunan yang masuk kategori multi year; Kedua, melihat bahwa Pemerintah dokumen perencanaan lima tahunan dan perencanaan tahunan. Kalau jaman Pak Harto namanya Repelita dan Repeta, sekarang jamannya Pak SBY namanya RPJM dan RKP.

Paling tidak dari kedua hal diatas, para pengusung konsep Renta kemudian meng’copy-paste’ perencanaan pemerintah ke dalam BKM yang harus membuat Perencanaan Jangka Menengah (PJM-Pronangkis) dan Rencana Tahunan (Renta).

Meng’copy-paste’ adalah cara pintas yang termudah, tercepat dan termurah dalam pembuatan konsep, tetapi sekaligus menjemuruskan kalaulah tidak hati hati. Hal yang terlupakan dalam copy-paste adalah faktor sumber pendanaan dan kontinyuitasnya.

Kalau Pemerintah dalam membiayai rencana kegiatan yang akan dilakukan mempunyai sumber pendanaan baik dari pajak/restribusi maupun usaha lainnya. Dan yang penting sumber pendanaan tersebut terjamin akan diperoleh SETIAP tahun bahkan kecenderungannya semakin naik. Jadi sumber dananya pasti dan kontinyuitasnya juga jelas.

Sekarang bagaimana dengan BKM? Sumber dana untuk membiayai rencana yang dibuat (PJM-Pronangkis) yang pasti dari APBN. Apakah setiap tahun pasti ada? Wallahu’alam. Yang perlu dicermati betul adalah keputusan mengenai APBN merupakan keputusan politik yang rentan terhadap kepentingan. Statement politik bisa saja mengatakan bahwa PNPM sampai 2015, tetapi keputusan politik bisa berkata lain. Contoh hangat dari kasus ini adalah cost sharing PNPM di Surabaya. Statement politiknya bisa saja bicara sampai 2015, tetapi keputusan politik yang sudah menjadi fakta politik adalah tahun 2008 pembiayaan PNPM-P2KP tidak jalan, sehingga dilakukan pendekatan dan rayuan politik untuk tahun 2009 ini. Hasilnya sebagaimana Mila Djamhari sampaikan.

Sekarang bagaimana BKM bisa menjamin pelaksanaan Renta II maupun Renta III kalau tidak ada kepastian pendanaannya.

Sebenarnya sumber pendanaan BKM yang utama adalah dari pendapatan bunga dana guliran, dimana sebagian bisa untuk biaya operasional, sebagian bisa untuk penambahan modal dan sebagian lagi bisa untuk kegiatan sosial.

Sayangnya sumber pendanaan BKM ‘ditelikung’ oleh kebijakan 70:20:10, dan dipersulit lagi dengan kebijakan RR di atas 90%. Sehingga alhasil dana BLM 90% untuk kegiatan fisik dan 10% untuk kegiatan sosial. Sialnya sebagaian besar kegiatan fisk dan sosial tersebut dalah kegiatan ‘pakai habis” alias tidak memberikan konstribusi untuk membiayai Renta berikutnya, alias Return On Invesment (RO)I-nya kecil buuuanget.

Sebenarnya usulan Mila Djamhari untuk lebih memperbesar akses ekonomi dari BLM adalah sangat sangat realistis, dan saya sangat setuju. Fakta menunjukkan bahwa BKM tahap 1.1 yang dibentuk sejak tahun 2000 dan sampai sekarang masih eksis dan berkembang adalah BKM yang mampu mempetahankan komponen dana guliran. Dari keberhasilan mempertahankan dan mengembangkan dana guliran tersebut maka berhasil pulalah BKM membangun chanelling dengan pihak lain, baik dengan pihak perbankan, pemda, dunia usaha, maupun LSM International. Sekarang seberapa banyak BKM yang berhasil membangun prasana dasar lingkungan (fisik) dengan baik tetapi BKM-nya tetap bertahan bahkan berkembang? Sekali lagi, fakta pengalaman menunjukkan bahwa BKM yang mampu bertahan dan mengembangkan dana ekonomi gulirannya mempunyai kans yang lebih besar untuk bisa chanelling dengan pihak lain, untuk bisa merealisasikan renta II dan Renta III, ketimbang BKM yang BLM-nya di’pakai habis”.

Memang harus diakui tidak mudah bicara pemberdayaan ekonomi rakyat, tetapi ini merupakan tantangan yang riil dan sangat menarik bagi seorang pemberdaya sejati.

San dia….
Jangan salahkan KORKOT atau ASKORKOT, karena mereka hanya pelaksana yang hanya diberikan ‘ruang’ dan uang yang lebih dibanding faskel lainnya. Sebagai pelaksana yang diikat kontrak mereka harus menjalankan perintah.Tapi tanyakankanlah kepada pengusung konsep dan pengambil kebijakan di Pusat sana.
Anda bisa saja berulang ulang menyampaikan Perpres 13/2009 soal sinkronisasi dan integrasi program penanggulangan kemsikinan. Tetapi Perpres tersebut tidak menjamin bahwa anggota masyarakat yang mendapat Raskin akan dapat BLT, yang dapat BLT akan mendapat Jamkesmas, yang dapat Raskin, BLT dan Jamkesmas akan mendapat bantuan guliran dari P2KP, bahkan kalaupun anggota KSM ekonomi yang baik pun tidak ada jaminan untuk mendapat KUR.
Tanggapan 6
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
Mila Djamhari, 22 April 2009, jam 16:44:58
Sebenarnya apa yang disampaikan Saudara San Dia tentang Korkot dan Askot tidak salah juga, di dalam job disc mereka adalah asistensi alias koordinasi alias membagun jejaring/kemitraan dengan pihak-pihak stakeholder GO dan NGO. Sayangnya sebagian besar dari mereka hanya puas sekedar sebagai pengepul laporan kerja faskel, yang kemudian disetor ke KMW dan atau Satker.

Kebijakan 70;20;10 atau 90;10 mestinya dapat dirubah karena itu bukan Undang-undang, UUD saja bisa kok di amademen, mengapa kebijakan Satker/Bapenas/Menko Kesra tidak bisa dirubah.

Belajar dari kasus tahun 2007, faskel Sidoarjo lokasi baru terancam gagal mobilisasi gara-gara Pemkab tidak sanggup cost sharing karena ada musibah Lapindo. Dasar tidak dimobilisasi karena ada kebijakan, realitanya setelah dilakukan komunikasi ulang Hitam di atas Putih (Surat Formal Birokrasi) akhirnya dapat dimobilisasi.

Mengapa kebijakan peruntukan dana BLM tidak bisa berubah??? PASTI DAN HARUS BISSA!!! Kata SBY HARUS BISSA!!!

Langkah-langkah Kasus SURABAYA

PERTAMA :
Korkot/Askot harus memiliki data base peta potensi BKM Se Surabaya, ada identifikasi dan klasifikasi misal; SEHAT, BERMASALAH SEDANG, BERMASALAH BERAT, TIDAK AKTIF

KEDUA :
Korkot/Askot harus memiliki data potensi Pimpinan Kolektif PK BKM Se Surabaya, SDM PK BKM akan bisa membawa ke arah mana pemberdayaan masyarakat dijalankan

KETIGA :
Dari data di atas Korkot/Askot/Faskel sebagai fasilitator adalah DOKTER... harus mampu mendiagnosa "sakit" dan merekomendasi "resep" penanganan "obat/rawat jalan/opname" apa yang tepat.

Selama ini review yang dilakukan hanya sebatas formalitas siklus, tetapi tindak lanjutnya tidak ada. Ada SF Surabaya (pernah bicara pada saya), di lokasi dampingannya diadakan reschedule pembayaran pinjaman p2kp tahun-tahun awal. Masyarakat yang berhutang ternyata mendukung. Misal tindak lanjut seperti di atas bisa disarankan bagi BKM yang tingkat pengembaliannya rendah atau bahkan 0%.

Intinya apa yang harus diperbaiki di managemen/company profile BKM Korkot/Askot/Faskel HARUS BISA!!!!

KEEMPAT
Dari langkah-langkah I-III buat progress report dan prediksi potensi pengembangan kedepan, selanjutnya koordinasi dengan Bapemas (mitra kerja) buat rekomendasi bahwa sekian BKM di Surabaya layak dan pantas diberikan kesempatan kedua DANA BERGULIR !!! Perjuangkan !!!
Kalau anda merasa TIDAK BISA maka yang terlihat hanya rintangan dan rintangan, masalah dan masalah, akhirnya gagal dan gagal.
Kalau anda merasa YAKIN BISA... Insya Allah seribu jalan akan terbuka... SEMUA BISA...

Kalau Korkot/Askot/Faskel merasa TIDAK BISA maka langsung saja langkah....
KELIMA :
INI jalan yang paling gampang buat Korkot/Askot/Faskel.... Fasilitasi duduk bersama PK BKM Se Surabaya, Topiknya jelas Bagaimana membuat terobosan Perubahan kebijakan prosentase peruntukan Dana BLM.
Lain-lainnya biar kami yang kerjakan anda tinggal tanda tangan...

INTINYA KEBIJAKAN TIDAK BISA DIRUBAH HANYA DENGAN BICARA DI MIMBAR BEBAS ATAU DI WARUNG-WARUNG PINGGIR JALAN. KEBIJAKAN ADALAH PRODUK BIROKRASI MAKA UNTUK PERUBAHAN HARUS ADA PROPOSAL DAN REKOMENDASI JELAS HITAM DI ATAS PUTIH, YANG DITANDATANGANI PELAKU-PELAKU PNPM TERKAIT. PERMASALAHANNYA APAKAH PELAKU RESMI PNPM MAU TANDA TANGAN YANG BERARTI KONSEKUENSINYA ADALAH TANGGUNG JAWAB.
Tanggapan 7
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
RAHMAT BERUTU, 22 April 2009, jam 17:22:10
sebagai pembelajaran di masyarakat awam memang renta yang dibuat untuk tahap I itu perlu, agar masyarakat bisa dan dapat menyusun apa yang dibutuhkan oleh kelurahannya. tetapi memang terkesan muncul renta-renta an, meski renta tersebut belum layak jual itu merupakan tahap pembelajaran yang pertama dan diharapkan untuk penyusunan pjm tahap2 berikutnya semakin baik dan benar, sehingga tidak terkesan renta-renta an.

bravo untuk renta.....
ha..ha..ha...ting..ting!ting..ting!
Tanggapan 8
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
san dia, 23 April 2009, jam 16:31:29
Tuk Pak Surya,
Terimakasih atas tanggapannya, saya hanya tahu di lingkungan BKM pak jadi referensi saya yang sifatnya praktis dimana pelaku2 dilapangan adalah para fasilitator dan para ASKOTnya. Jadi ini masalah pelaksanaan Pak.

Karena regulasinya sudah ada kebetulan di kelurahan juga sudah ada dan dapat aturannya, maksudnya Perpresnya itu, kenapa Renta 1, 2 & 3 tidak diintegrasikan dengan RKP Desa/Kelurahan sesuai PP 72 dan sekalian PJM-nya juga diiintegrasikan dengan RPJM Desa/Kelurahan, kalau bisa ini kan sebuah langkah terobosan, etung-etung mengimplementasikan dan pasti bisaa. Soal dana di desa ada dan banyak lhoooo,-contoh: Alokasi Dana Desa besar lho julmlahnya....lumayan dana segar yg bisa diefektifkan dan BKM sudah ada pemikiran kesana tetapi kenapa tidak ada FASILITASI dan Pendampingan ke arah itu?? Inikan problem wawasan, pengetahuan, kenapa soal aturan para pelaku ini, khususnya ASKOTnya kok tidak tahu itu, bagaimana??? Padahal kan cukup jelas. Soal targeting, memang saya akui sulit tetapi dengan langkah demikian, akan meningkatkan ketepatan sasaran sambil dilakukan pemetaan dan data based, sbgmana saran MBAK MILA. Dan sekarang saatnya untuk berbuaaat.

Belum lagi soal channelling dsb, memang fasilitasi BKM masih miniiim sekali.

Tuk Mbak Mila:
Mbak, kalau job desc. memang benar begitu , kenapa tidak dilaksanakan? Saya kira cukup mudah. Lalu apa masalahnya?
Tanggapan 9
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
SURYA W SIAGIAN, 23 April 2009, jam 18:39:43
San dia…..
Hanya koreksi, yang daitur PP 72 tahun 2005 hanya tentang desa, RPJMDes, dan sumber keuangan desa termasuk ADD, sedangkan untuk kelurahan diatur pada PP No. 73 tahun 2005.

Daripada PJM Pronangkis dengan Renta-nya diintegrasikan dengan RPJMDes, saya lebih suka me-review RPJMDes yang ada dengan muatan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kalau pun belum ada RPJMDes, maka saya lebih suka membuat RPJMDes ketimbang PJM Pronangkis. Sehingga dalam satu desa hanya ada satu rencana pembangunan --termasuk didalamnya kegiatan penanggulangan kemiskinan—yang dapat dipakai oleh banyak lembaga kemasyarakatan lain (termasuk BKM), mempunyai payung hukum dan terjamin kontinyuitas pembiayaan (paling tidak dari ADD). Ketimbang banyak membuat perencanaan tetapi nggak jelas payung hukum, menimbulkan konflik antar lembaga kemasyarakatan dan yang paling menyebalkan dananya juga nggak jelas.
Tanggapan 10
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
Mila Djamhari, 24 April 2009, jam 23:57:36
Sepakat dengan P Surya...

Jujur males bikin PJM versi proyek... banyak retorika atau bahasan nggak penting alias tidak praktis teknis. Kita BKM itu orang lapang jadi hal-hal yang bersifat teoritis, retorika, dan awu-awu lebih baik dibuang aja karena mubazir tidak bakal dibaca oleh masyarakat apalagi pemkot.

Untuk Kelurahan saya, PJM nya BKM (Usulan-usulan fisik dan sosial) saya copy paste ke usulan musrenbang LKMK... jadi tinggal kita sama-sama kontrol di tingkat pemkot... sangat menyenangkan bila kita bisa bekerjasama dengan semua lembaga yang ada di Kelurahan...

Sebenarnya saya males jadi anggota PK BKM kalau cuma ngurusi pembangunan fisik semata.. karena saya tidak terbiasa membuat program kerja yang tidak berkelanjutan..

Kepada faskel yang akan diturunkan di wilayah kelurahan kami tolong disiapkan yang matang di sisi pemberdayaan ekonomi, karena prioritas target kami adalah proposal akses ekonomi. Tahap pertama, data kelompok usaha menengah bawah seluruh RW di kelurahan kami sudah ada. Tahap kedua kami sudah siapkan UPK dengan background accounting.Tahap ketiga segera akan kami reschedule pinjaman bergulir p2kp sebelumnya. Kami akan laporkan pada pihak berwajib bagi yang tidak bersedia reschedule, kami sudah siapkan pengacara (kerjasama dengan LBH). Jadi tidak ada kata tidak bisa!!! Harus Bisa Proposal EKONOMI!!!


Tanggapan 11
 
Re: lingkaran setan sistem hantu
team 01 JAMBI, 1 Mei 2009, jam 13:39:42
Setelah membaca dari keseluruhan tanggapan kawan-kawan diatas..
memang tidak cukup kita bicarakan di mimbar bebas ini, dan harus kita bicarakan lebih terarah permasalahan PERENCANAAN terkait dengan PJM Pronangkis Yang "layak jual".

Terimakasih kawan-kawan,
orang-orang seperti kawan-kawanlah yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang kritis dengan apa yang kita lakukan!
bukan hanya sekedar memutarkan "siklus" dan dapat gajian.

hanya saja, dari semua pemikiran kawan-kawan, apakah terfikir oleh "orang-orang berwenang" atau kita tetap pada "Lingkaran setan sistem hantu" yang membelenggu kita untuk memperjuangkan apa yang kita fikirkan..


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 10091, akses halaman: 12123,
pengunjung online: 277, waktu akses: 0,047 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank