Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Forum
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeForumMimbar bebasPNPM Surabaya terancam...
PNPM Surabaya terancam... 
rina suprabowo, 15 Oktober 2009, jam 18:42:15
Tulisan Mbak Mila Djamhari yang dimuat di warta hari ini benar-benar penting.

Ada 2 hal langsung terpikir oleh saya ketika membaca tulisan tersebut.

1. Bagaimana ya tanggapan Korkot Surabaya atas tulisan tersebut? Apakah situasinya benar seperti analisis Mbak Mila?

2. Ketika saya mengunjungi sebuah kecamatan di Kota Bandung, Agustus 2009, saya mendapat informasi dari Staff kecamatan dan seorang Lurah bahwa masyarakat di wilayah tersebut benar-benar apatis dalam menerima PNPM. Mengapa? Sebab saat ini (dan sudah dimulai pada 2007), di Kota Bandung ada program Bawaku Makmur, bantuan modal berupa hibah dari Walikota (dengan dana APBD) bagi para pengusaha kecil dan mikro. Prosesnya sederhana sekali. Ajukan proposal perorangan, seleksi, dan kalau lolos terima uang. Namanya hibah, maka tidak perlu ada pengembalian. Prosesnya juga sangat sederhana. Tidak ada pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat yang melelahkan. Bahkan, menurut informasi yang masih perlu ditelusuri kebenarannya, proposal bisa dipesan seharga Rp 15 ribu -Rp 20 ribu dari tukang bikin proposal. Gampang sekali.

Sepertinya perlu ada strategi dan pendekatan khusus ya untuk daerah-daerah yang memang sudah memiliki program penanggulangan kemiskinan semacam ini, sehingga tidak perlu ada sumber daya dan dana yang terbuang sia-sia.

Salam,
Rina Suprabowo

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Nina K Wijaya, 15 Oktober 2009, jam 19:04:24
Tulisannya Mbak Mila emang MANTAP!

@ Bu Rina:
Kalau nggak salah, di Solo juga PNPM ditolak.. Saya juga pengen denger nih pendapat dari rekan-rekan yang pernah ada di Solo, gimana menyikapi hal tersebut..
Ayo ayo, mari diskusi.. Untuk sementara, Nina nonton dulu aja yaa, hehehe.. Soale, penasaran, bener-bener pengen denger dulu cerita-cerita dari pelaku lapangan sendiri niih..

Bu Rina, nulis lagi dooong...


nuhun ah,
NiNaGeuLiS
Tanggapan 2
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
san dia, 15 Oktober 2009, jam 19:26:02
Seharusnya ada evaluasi kinerja BKM secara kritis dan obyektif.
BKM yg berkinerja yg diberi insentif program lanjutan.
Tapi pada kenyataanya,---BKM yg tidak berkinerja tinggi dgn RR yg pas-pasan dengan substansi pendampingan yg lemah justru tetap dapat program tambahan.
Semacam PAKET, pokoknya semua dapat. KORKOT dan ASKOT memaksakan program apapun jadi.
Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan diperlukan studi evaluasi yg independent dengan hasil yg valid & reliabel serta metodologi yg akurat tidak berbau subyektif.
Tanggapan 3
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Abdus Salam, 16 Oktober 2009, jam 2:37:12
Assalamu'alaikum dan salam sejahtera untuk semuanya
Ibu Rina Suprabowo yang terhormat..
Menaggapi tuliasan Mbk Mila yang dimuat di Warta sebagai berikut:

PNPM dan Politik Praktis
Analisis politis yang ditiupkan konsultan, tentu bukan kapasitasnya untuk mengembangkan isu tersebut kecuali politik dalam artian luas, jadi setuju dengan Mbak Mila kalau konsultan seperti itu sangat kerdil. Namun mohon maaf, pertama kali yang saya dengar isu tersebut dari salah satu Koordinator BKM yang disampaikan dalam pertemuan BKM dan Lurah se-Kota Surabaya di gedung wanita. Pada saat itu saya selaku Koordinator Kota dianggap buta dengan hal itu, sehingga langkah-langkah yang dilakukan tidak pernah mebuahkan hasil, walaupun pada saat itu saya belum berbuat apa-apa, karena pertama kali beraktivitas sebagai Korkot Surabaya.
Menurutnya, ada beberapa alasan isu politis tersebut:
1. Semua Kabupaten dan Kota yang menolak PNPM ternasuk Surabaya Bupati/Walikota dari partai tertentu, kalau tidak DPRDnya mayoritas dari partai tertentu.
2. Sebelum 2004 BKM sangat diperhatikan bahkan Pak Wali pernah melakukan dialog dengan seluruh anggota BKM pada saat Pak Bambang DH mencalonkan diri sebagai Walikota untuk periode berikutnya, namun sayang pada saat itu tidak ada keharusan menyiapkan DDUPB sehingga tidak bisa dibuktikan, namun setelah menjadi PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2007 bukan hanya tidak mau menganggarkan DDUPB tapi komunikasi dengan BKM buntu dan seakan2 BKM sumber penyakit menular.
Benar atau tidak…? tentu juga bukan kapasitas saya untuk melakukan klarifikasi. Namun Pak Eko selaku Kepala Bapemas dengan tegas menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar dan mengada-ada. Pada saat itu pula saya juga menanggapi agar jangan memaksakan diri untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas dan rasa curiga yang tidak berdasr harus dibuang jauh2 agar pikiran kita tidak terhatui dengan”jangan2,,,jangan2,,,,.lebih baik kita lakukan dialog dan diskusi2.

PNPM dan Kepala BAPPEKO
Kami sudah 11 kali menemuhi Ibu Risma, 9 kali tidak bisa menemuhi (karena sibuk) 2 kali bisa menemuhi, bahkan yang terakhir Ibu Risma mau melihat langsung kondisi BKM di Kelurahan Tembok Dukuh bersama Gerge Soraya, KMW, Korkot, Askot dan Tim Faskel.
Menurut Ibu Risma, alasan Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa menyiapkan DDUPB PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:
1. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) kurang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga banyak masyarakat yang apatis terhadap BKM dan mengundang kecemburuan dari lembaga-lembaga yang ada di tingkat Kelurahan.
2. BKM tidak sinergis dengan Pemerintah Kelurahan dan lembaga-lembaga yang ada di tingkat Kelurahan, sehingga BKM terkesan tertutup dan eksklusif, dan merasa independen dari campur tangan pemerintah, dan menolak setiap kali dimonitoring oleh Pemerintah Kota Surabaya, karena BKM beranggapan bahwa dana yang mereka kelola sejak tahun 2000 adalah dana APBN.
3. Pemerintah Kota Surabaya trauma dipanggil pihak kepolisian dan kejaksaan karena kasus penyimpangan dana yang dilakukan oleh oknum anggota BKM.
4. DDUPB APBD untuk PNPM Mandiri Perkotaan tidak mempunyai payung hukum yang bisa dijadikan dasar Pemerintah Kota Surabaya dalam menyiapkan DDUPB dalam APBD Kota Surabaya.
5. Banyak laporan dan keluhan dari masyarakat serta juga masalah atau konflik BKM sehingga banyak yang berpotensi pecah bahkan sudah ada dalam 1 kelurahan ada dua BKM, hal ini diakibatkan oleh kegiatan PNPM 2008, setelah diklarifikasi ternyata bantuan dari program lain yang dilewatkan BKM.
6. Kinerja konsultan yang kurang professional, lemah dalam pengawasan sehingga banyak dana yang direalisasikan tanpa proposal dan selesai tanpa LPJ.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, kami Koordinator Kota PNPM Surabaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh BKM di Kota Surabaya untuk mengetahui kondisi BKM dari sisi kelembagaannya dan kinerja keuangannya dengan menggunakan indikator PNPM pengukuran kinerja keuangan dan kelembagaan dan indikator-indikator tersebut telah dikoordinasikan dengan Bapemas.
Hasilnya adalah sebagai berikut:
 Kategori sangat baik 14 BKM.
 Kategori baik 42 BKM.
 Kategori sedang 43 BKM.
 Kategori kurang 57 BKM
2. Upaya memaksimalkan review partisipatif yang terdiri dari review kelembagaan, review keuangan dan review PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan). Tujuannya adalah untuk membangun transparan dan akuntabilitas BKM, penguatan kelembagaan sehingga BKM benar-benar berakar di masyarakat dan memperkuat perencanaan agar benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat.
3. Mendorong dan menfasilitasi terjadinya pertemuan stakeholder secara rutin yang diikuti oleh BKM, Aparat Kelurahan, LKMK, PKK, Karang Taruna dan lembaga-lembaga yang ada dikelurahan.
4. Menyusun konsep mekanisme pengendalian pencairan dan pemanfaatan BLM, untuk menghindari penyimpangan yang diantaranya adalah memaksimalkan monitoring dan uji petik, serta menyusun instrument monitoring dan uji petik yang efektif, konsep tersebut Ibu Risma setuju. Hal itu disampaikan dalam pertemuan pasca kunjungan ke BKM yang diikuti oleh George Soraya, TL KMW Jatim dan saya sendiri bersama Askot.
5. Mengintensifkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi terhadap Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini Bapemas untuk tingkat Kota, PJOK atau Camat di tingkat Kecamatan dan Lurah untuk tingkat Kelurahan.
6. Melakukan kajian dasar hukum DDUPB bersama KMW VI Jatim dan ber konsultasi dengan Tim Pengendali PNPM Mandiri sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan tanggal 11 Agustus 2009 di ruang Ex Otoda. Hasil kajian tersebut adalah sesuai dengan surat Direktur PBL PU Cipta Karya kp.0108.cb/626 tanggal 1 Juli 2009 perihal pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan TA 2009 menyebutkan bahwa “DDUPB ini harus dialokasikan dalam bentuk in cash, pada kategori belanja tidak langsung mata anggaran belanja bantuan sosial dalam APBD. Dasar hukum Belanja tidak langsung mata anggaran belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Presiden No.13 Tahun 2009
b. Perda Kota Surabaya No.12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah
Pasal 45
(1) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
c. Peraturan Walikota Surabaya nomor 12 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Walikota Surabaya nomor 1 tahun 2009 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
d. Menindak lanjuti kajian tersebut kemudian Pemkot melakukan konsultasi ke BAKD Depdagri dan ke Direktur PBL, hasil konsultasi tersebut bahwa dasar hukum DDUPB adalah Perpres No.13 Tahun 2009, selanjutnya secara teknis akan diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dari hasil konsultasi tersebut payung hukum DDUPB tidak masalah.
7. Melakukan konsolidasi dengan seluruh BKM melalui Forum BKM Kota Surabaya untuk menggalang komitmen dalam rangka membangun kepercayaan dari semua pihak terutama Pemerintah Kota Surabaya. Komitmen ini akan dituangkan dalam pakta integritas dan dicatatkan di Notaris.
8. Saya sudah mengusulkan agar DDUPB dianggarkan hanya pada BKM yang berkategori minimal sedang, sedangkan yang kurang dibantu dengan menfasilitasi perbaikan dan memaksimalkan review partisipatif setelah dinyatakan baik baru bisa dianggarkan pada anggaran berikutnya.
\
Demikian tanggapan ini semoga bermanfaat…..mohon maaf jika ada kekhilafan…
Terima kasih untuk semuanya, kritik saran dan tanggapan kami tunggu, semoga diskusi ini menjadi diskusi yang sehat, konstruktif untuk Surabaya dan untuk semuanya

ABDUSSALAM
Koordinator Kota Surabaya
Tanggapan 4
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Komisi Anak BANgsa, 16 Oktober 2009, jam 13:35:17
lucu dan geli...........

membaca tulisan RINA P. yang item 2,
Tujuan PNPM ini sebenarnya adalah ada cita-cita yang luar biasa yang tidak bisa dicapai secepat kilat atao setahun pendampingan tapi melalui proses penyadaran. pantas memang PNPM ditolak dengan siklus dan rapat-rapat yang melelahkan tapi sebenarnya kalo rapat-rapat tersebut dilakukan melalui kondisi lokal, atau kegiatan lokal saya yakin tidak melelahkan juga dan bahkan mungkin lebih asyik.
Kalo ada program daerah yang seperti itu ya ....pantas dinikmati dan dibuat rebutan orang karena kemudahan...tapi juga pembodohan yang luar biasa. kalo di jawa timur ada namanya P2SEM .....sama juga proposal dan mudah ddapet dana hingga ratusan juta...sama juga harga dan bentuk proposal bisa dipesan....akhirnya : PENJARA dan pembodohan Masyarakat.

Yang harus di pahami adalah hal ikhwal penolakannya...kenapa menolak ??? alasannya apa ??? kalo hanya sekedar males dipanggil kejaksaan sebagai saksi masalah ato takut diperiksa KPK...jangan di pejabat...nganggur aja...selama kita tidak salah ngapain takut dan malas untuk melayani masyarakat. (maaf buat pejabat....banyak yang begitu seh).
dan di sby itu sudah berubah-ubah alasan untuk tidak mau DDUPB bukan menolak PNPM jelas telah di tulis di web pnpm mandiri.org oleh bu RISMA selaku kepala Bappeko...bukan menolak PNPM tetapi tidak mau mengganggarkan DDUPB karena UU tidak membolehkan, dan semua itu telah terjawab dengan perpres. dan sekarang beralasan lagi......lainnya. dan akan ada seribu alasan lagi...

senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...sakiiit!...sakiiit!...sakiiit!...sakiiit!...geerrrh!...kok bengong?...kok bengong?...ting..ting!ting..ting!
Tanggapan 5
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Mila Djamhari, 16 Oktober 2009, jam 15:40:10
@Sdri Rina, Sdri Nina, Sdr San Dia
Terima kasih atas atensi atas artikel yang saya tulis.

@Saudara Abdus Salam
Maaf bila artikel saya harus membuat anda lembur sampai dini hari untuk memberikan tanggapan. Semoga tidak berhenti sebatas diskusi semata, tetapi ada perbaikan-perbaikan yang bisa menjadi solusi. Semangat terbuka anda adalah oase ditengah padang pasir arogansi... Semangat terus... jangan justru ikut arus...

@Komisi Anak Bangsa
Mengapa sih harus menyalahkan pihak luar, mengapa tidak introspeksi internal?
Kalau berdasar pada media/pers jelas tidak akan tersebut semua, pasti yang muncul adalah yang memiliki nilai berita. Yang tersirat jauh lebih banyak daripada yang tersurat.

Seperti yang ditulis Saudara Abdus Salam dari diskusi dengan yang bersangkutan bahwa salah satu keengganan pihak pemkot Surabaya menerima PNPM adalah Kinerja konsultan yang kurang profesional, lemah dalam pengawasan sehingga banyak dana yang direalisasikan tanpa proposal dan selesai tanpa LPJ.

Realita adalah di Kelurahan Wonokromo, proposal pencairan BLM 2007 sampai sekarang juga belum selesai dibuat, apalagi LPJ nya meskipun dananya telah cair. Bahkan jadi guyonan dikalangan warga, disuruh ganti uang dengan kertas saja tidak bisa. Bukan cuma PNPM yang terancam tidak terserap. Program Out Base Aid (OBA) pun terancam tidak cair karena Kelurahan Wonokromo sebagai salah satu pilot project belum menyelesaikan LPJ BLM 2007.

Apakah kasus di atas semata kesalahan BKM? Kalau tidak ada Konsultan pasti itu mutlak kesalahan BKM, tapi ini ada Konsultan terus apa yang dikerjakan konsultan sehingga kondisinya bisa terjadi seperti di atas. Apakah pendampingannya bisa dianggap profesional???
Perlu diketahui BKM dengan PK dan UP yang sama juga pernah memperoleh program NUSSP 2006 dan semua lancar selesai tanpa meninggalkan masalah, bahkan LPJ mendapatkan penilaian bagus dari pihak pemkot.

Jangan jadi pejabat kalau tidak mau dipanggil kejaksaan. Siapa pejabat yang mau dipanggil kejaksaan? Nggak ada... apalagi karena ulah pihak lain.

Setiap tanda tangan pejabat ada konsekuensi hukum, jadi tidak bisa sembarangan. Jangan samakan nilai tanda tangan pejabat dalam MoU atau LoI dengan tanda tangan anda selaku Faskel di atas lembar SPK. Anda suka atau tidak suka dengan yang tertulis di lembar SPK tapi anda "terpaksa" tanda tangan.

"tapi sebenarnya kalo rapat-rapat tersebut dilakukan melalui kondisi lokal, atau kegiatan lokal saya yakin tidak melelahkan juga dan bahkan mungkin lebih asyik"
Asyik dari mana? yang ada lelah, capek, ruwet, buang waktu, dan sia-sia. Pembelajaran apa yang kita dapat.

Justru lokakakarya PJM Kelurahan Wonokromo 2009 numpang dalam kegiatan Sosialisasi KDRT, yang dibiayai oleh LSM saya. Karang Taruna bisa menyelenggarakan penyuluhan narkoba road show per RW biaya sponsor, lebih mudah dan tidak perlu proposal atau LPJ yang rumit. Pelatihan relawan atau pun penguatan kapasitas BKM pun hampir setahun terbentuk BKM baru belum pernah ada.

Saya mencintai PNPM sebagai program yang baik tetapi bukan cinta buta... kalau memang ada yang harus dibenahi mengapa harus cari kambing hitam pihak lain.

Pada dasarnya bila Konsultan bekerja dengan profesional, maka masalah bisa ditiadakan atau diminimalisasi.

Satu lagi... untuk Saudara Komisi Anak Bangsa... bila memberi tanggapan sebagai Konsultan sebutkan identitas yang jelas. Berikan pembelajaran dengan baik dan benar kepada masyarakat, setiap kata harus siap mempertanggungjawabkan. Konsultan pemberdayaan pastilah harus berdaya, dan bukan ciri-ciri orang berdaya bersembunyi dibalik nama samaran. Justru itu membuktikan bahwa benar anda tidak profesional, hanya berani bicara tanpa berani tampak jati diri.
Tanggapan 6
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
tony kurniawan, 16 Oktober 2009, jam 21:36:34
asyik juga nih.....

KBP di surabaya apa sudah ada ?

forum komunikasi BKM sudah ada juga kan ?

KBIK sudah ada kan, moga tidak lelah mendiskusikan persoalan surabaya ?

Bappeko SURABAYA --bukan bu risma saja--, masa' kapok dengan p2kp-pnpm ?

(semuanya duduk satu meja, ini ada topik yang perlu didiskusikan --meskipun usang-- SETELAH DIBACA silahkan disimpulkan sendiri-sendiri, APA MASIH PERLU PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI SURABAYA-- ), GAK ADA KEJELEKAN DENGAN KITA BERDISKUSI KOK.



"Tren Kemiskinan di Surabaya Makin Meningkat"
kelana kota

25 November 2008, 15:10:21, Laporan Noer Soetantini

suarasurabaya.net| Beragam program penanggulangan keluarga miskin sudah dilaksanakan, namun tren angka keluarga miskin di Surabaya makin meningkat. Bahkan tingkat kemiskinan Surabaya lebih tinggi dari nasional.

Hal ini diungkapkan WAWAN INDARTO Kasubid Kesra Bappeko (Badan Perencana Pembangunan Kota) Surabaya dalam workshop ”Optimalisasi Program Penanggulangan Kemiskinan bagi Lembaga Sosial Masyarakat”, Selasa (25/11), di Hotel Bisanta Surabaya.

WAWAN menyebutkan secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 35,1 juta atau 15,97% pada 2005. Angka ini baik di 2006 menjadi 39,3 juta (17,75%). Pada data Maret 2007, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 37,17 juta atau 16,58%.

Sementara di Surabaya menunjukkan sebaliknya jumlah penduduk miskin malah meningkat. Berdasarkan data Bappemas (Badan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat) Surabaya, tahun 2001 jumlah penduduk miskin (ber-KTP Surabaya) hanya 80 KK atau 296.493 jiwa. Tahun 2005 naik jadi 106.116 KK atau 424.484 jiwa dan 2007 menjadi 126.744 KK atau 431.331 jiwa.

”Jumlah penduduk miskin di Surabaya mencapai 20% dari total penduduk Surabaya 2,8 juta jiwa. Penyebab permasalahan penduduk miskin juga beragam baik internal maupun eksternal. Seperti kenaikan harga BBM bisa menjadi pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin. Akses pelayanan dasar sulit terjangkau dan belum meratanya program pembangunan,”paparnya.

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kata WAWAN, Surabaya cukup bagus. Seperti Angka Harapan Hidup 69,83%, Angka Melek Huruf 96,51% dan Rata-Rata Lama Sekolah 22,1%.

”Seharusnya dengan IPM bagus, jumlah penduduk miskin makin berkurang bukan malah meningkat. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah program yang digulirkan sesuai kebutuhan masyarakat miskin atau program itu kurang tepat sasaran,”tukasnya. (tin)
Tanggapan 7
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Abdus Salam, 16 Oktober 2009, jam 22:44:47
Proses panjang dan proses sederhana/singkat adalah cara dengan tujuan yang sama..setiap cara bukan tanpa alasan. Proses sederhana, singkat bahkan ada yang lebih sederhana lg dibandingkan dengan yang disampaikan Ibu Rina, masyarakat tidak susah2 memesan proposal apa lagi menyusunnya seperti BLT, program daerah pavingisasi misalnya langsung dikerjakan kontraktor termasuk program2 propinsi Jatim seperti P2SEM, Bedah rumah (Pemerintah bekerjasa dengan TNI) yang melaksanakan kegiatan semuanya dari anggota TNI. pemiliknya termasuk masyarakat sekitar hanya menjadi penonton, walaupun begitu mereka tetap senang...
Menurut hemat kami, untuk menentukan beberapa cara tersebut harus dilihat sasarannya, tujuannya, targetnya.
Kalau sasarannya usia produktif dan dalam keadaan normal apa cocok dengan program siap saji seperti BLT?
Kalau tujuannya membangun kepedulian agar masyarakat bergerak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena "tidak akan berubah nasib suatu kaum/masyarakat, kalau kaum tersebut tidak mau merubahnya" apa cocok dengan proses sesingkat mungkin dan tidak merepotkan masyarakat seperti yang disebutkan diatas?
Kalau targetnya jangka panjang dengan artian gerakan penanggulangan kemiskinan terus berjalan walaupun tanpa pendampingan, tapi diawali dengan seperti bedah rumah diatas?.
Kalau sasarannya masyarakat padang yang lagi kena musibah gempa apa cocok memberikan bantuan dengan cara melakukan serangkaian siklus seperti PNPM?
Dst......
Tanggapan 8
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Abdus Salam, 16 Oktober 2009, jam 23:11:51
Bung Tony Kurniawan...terima kasih masukannya data tersebut tentu akan menjadi bahan diskusi kami baik di internal kami maupun dengan pihak lain terutama Pemkot..
FKA sudah ada dan berjalan, walaupun belum maksimal, dalam minggu ini kami melakukan penguatan2 FKA kecamatan sekaligus mensosialisasikan orientasi pendampingan seandainya BLM tidak terserap lagi..
KBIK sudah terbentuk dan berjalan 2 kali dalam sekala besar (All Tim Faskel) dan FGD2 dilakukan malam hari pada saat2 sebagian SF, Korkot Askot maupun Faskel kosong kegiatan. . .
KBP belum terbentuk..beberapa waktu lalu telah kami bicarakan dengan Pak Surya,,Mbak Mila dan kawan 2 dari LSM ..akan diupayakan tindak lanjutnya, karena sampai sekarang saya belum mengadakan komunikasi lebih lanjut,,masih terforsir mengadakan serangkaian disukusi audiensi untuk DDUPB ..

TKS
Tanggapan 9
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
ustad jukir, 17 Oktober 2009, jam 0:15:49
Mila Djamhari, 16 Oktober 2009, jam 15:40:10
@Sdri Rina, Sdri Nina, Sdr San Dia
Terima kasih atas atensi atas artikel yang saya tulis.

@Saudara Abdus Salam
Maaf bila artikel saya harus membuat anda lembur sampai dini hari untuk memberikan tanggapan. Semoga tidak berhenti sebatas diskusi semata, tetapi ada perbaikan-perbaikan yang bisa menjadi solusi. Semangat terbuka anda adalah oase ditengah padang pasir arogansi... Semangat terus... jangan justru ikut arus...

@Komisi Anak Bangsa
Mengapa sih harus menyalahkan pihak luar, mengapa tidak introspeksi internal?
Kalau berdasar pada media/pers jelas tidak akan tersebut semua, pasti yang muncul adalah yang memiliki nilai berita. Yang tersirat jauh lebih banyak daripada yang tersurat.

Seperti yang ditulis Saudara Abdus Salam dari diskusi dengan yang bersangkutan bahwa salah satu keengganan pihak pemkot Surabaya menerima PNPM adalah Kinerja konsultan yang kurang profesional, lemah dalam pengawasan sehingga banyak dana yang direalisasikan tanpa proposal dan selesai tanpa LPJ.

Realita adalah di Kelurahan Wonokromo, proposal pencairan BLM 2007 sampai sekarang juga belum selesai dibuat, apalagi LPJ nya meskipun dananya telah cair. Bahkan jadi guyonan dikalangan warga, disuruh ganti uang dengan kertas saja tidak bisa. Bukan cuma PNPM yang terancam tidak terserap. Program Out Base Aid (OBA) pun terancam tidak cair karena Kelurahan Wonokromo sebagai salah satu pilot project belum menyelesaikan LPJ BLM 2007.

Apakah kasus di atas semata kesalahan BKM? Kalau tidak ada Konsultan pasti itu mutlak kesalahan BKM, tapi ini ada Konsultan terus apa yang dikerjakan konsultan sehingga kondisinya bisa terjadi seperti di atas. Apakah pendampingannya bisa dianggap profesional???
Perlu diketahui BKM dengan PK dan UP yang sama juga pernah memperoleh program NUSSP 2006 dan semua lancar selesai tanpa meninggalkan masalah, bahkan LPJ mendapatkan penilaian bagus dari pihak pemkot.

Jangan jadi pejabat kalau tidak mau dipanggil kejaksaan. Siapa pejabat yang mau dipanggil kejaksaan? Nggak ada... apalagi karena ulah pihak lain.

Setiap tanda tangan pejabat ada konsekuensi hukum, jadi tidak bisa sembarangan. Jangan samakan nilai tanda tangan pejabat dalam MoU atau LoI dengan tanda tangan anda selaku Faskel di atas lembar SPK. Anda suka atau tidak suka dengan yang tertulis di lembar SPK tapi anda "terpaksa" tanda tangan.

"tapi sebenarnya kalo rapat-rapat tersebut dilakukan melalui kondisi lokal, atau kegiatan lokal saya yakin tidak melelahkan juga dan bahkan mungkin lebih asyik"
Asyik dari mana? yang ada lelah, capek, ruwet, buang waktu, dan sia-sia. Pembelajaran apa yang kita dapat.

Justru lokakakarya PJM Kelurahan Wonokromo 2009 numpang dalam kegiatan Sosialisasi KDRT, yang dibiayai oleh LSM saya. Karang Taruna bisa menyelenggarakan penyuluhan narkoba road show per RW biaya sponsor, lebih mudah dan tidak perlu proposal atau LPJ yang rumit. Pelatihan relawan atau pun penguatan kapasitas BKM pun hampir setahun terbentuk BKM baru belum pernah ada.

Saya mencintai PNPM sebagai program yang baik tetapi bukan cinta buta... kalau memang ada yang harus dibenahi mengapa harus cari kambing hitam pihak lain.

Pada dasarnya bila Konsultan bekerja dengan profesional, maka masalah bisa ditiadakan atau diminimalisasi.

Satu lagi... untuk Saudara Komisi Anak Bangsa... bila memberi tanggapan sebagai Konsultan sebutkan identitas yang jelas. Berikan pembelajaran dengan baik dan benar kepada masyarakat, setiap kata harus siap mempertanggungjawabkan. Konsultan pemberdayaan pastilah harus berdaya, dan bukan ciri-ciri orang berdaya bersembunyi dibalik nama samaran. Justru itu membuktikan bahwa benar anda tidak profesional, hanya berani bicara tanpa berani tampak jati diri.

......................................................................................................

hehee.... meskipun bukan psikolog atau psikiater saya lihat banyak ungkapan mbak Mila J. yang mencirikan seorang psikopad....

tentu mbak Mila Tahu apa itu psikopad kan? sekarang saya tanya apa hasil nyata dari program mbak Mila yang tekait penyuluhan anti narkoba yang digadang2 menjadi salah satu cara mencapai tujuan MDGs itu? gajah dipulupuk mata mana tampak mbak...

salut buat mas Abdus yang menurut mbak Mila harus ngelembur semalam dan berkontemplasi untuk mendapat ilham dan analisis yang tepat sebelum menjawab semua keluhan dan justifikasi kegagalan konsultan yang mbak mila tuduhkan, daripada omelan pemerhati yang bisa mengkritik tapi tidak menawarkan solusi??? ganti pekerjaan saja mbak jadi pengamat konsultan, atau bikin proposal untuk program out sourcing pengawasan kinerja konsultan... heheheee, gak segitunya kaleee...

well, kalau mbak mila orang yang progressif, terbuka pemikiran, baik hari, tahan lapar dan tidak sombong tentu melihat tulisan ini dengan senyum2... piss dech....

ting..ting!ting..ting!ting..ting!ting..ting!
Tanggapan 10
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Mila Djamhari, 17 Oktober 2009, jam 1:43:43
@Ustad Jukir

Kalau marah... pasti tidak... senyum iya... tapi senyum miris...

Menulis saja belum benar... kok bisa jadi konsultan? ha ha ha ha... tidak boleh marah..
Tulisan yang benar bukan psikopad tapi psikopat (pakai T), saya tidak yakin anda paham artinya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah orang yang karena wataknya tidak wajar menunjukan perilaku yang menyimpang sehingga mengalami kesulitan di dalam pergaulan. Jelas jauh dari seorang Mila.

Saya memang memiliki cara berpikir yang berbeda dengan kebanyakan orang termasuk anda, tapi jauh dari menyimpang. Semua ide, perilaku, dan interaksi saya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, artinya saya tidak melakukan penyimpangan karena hukum dibuat berdasarkan kesepakatan umum. Saya juga bukan orang yang kesulitan dalam pergaulan, saya memiliki banyak teman dari berbagai kalangan. Mungkin yang tepat adalah anda kesulitan beinteraksi dengan saya, karena satu dan lain hal.

"penyuluhan anti narkoba yang digadang2 menjadi salah satu cara mencapai tujuan MDGs itu?" duuuuh... bagaimana seorang konsultan bisa membuat kesimpulan yang tragis kacau... Tujuan MDGs ada 8 (delapan), salah satunya adalah menurunkan tingkat penularan penyakit menular seperti malaria, HIV/AIDS, termasuk penyakit yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan adalah salah satu cara untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Artinya salah satu cara untuk mencapai salah satu tujuan dari delapan tujuan MDGs, ini penjelasan yang paling sederhana yang bisa saya bahasakan.

Kira-kira nyambung nggak bila saya menjelaskan lebih detail??? Misal hubungan kemiskinan dengan narkoba, atau hubungan kemiskinan, perempuan, dan Infeksi Menular Seksual/AIDS...

Solusi???? hanya kalian selalu berpikir picik bahwa setiap apapun dari saya hampir selalu diterima dengan negatif, maka ketika saya tawarkan sebuah solusi yang ada adalah antipati. Perlu saudara sadar bahwa saya bukan pengamat tetapi saya adalah pelaku dari PNPM ini sendiri. Sebagai relawan di Kelurahan/BKM, saya tahu betul bagaimana kinerja kalian. Apa perlu lebih detail lagi saya menuliskan ketidakprofesionalan kalian sebagai Konsultan, setidaknya kasus di Kelurahan saya sendiri.

Di artikel saya sudah jelas tertulis bahwa saya adalah warga kota Surabaya, maka saya berhak untuk berbicara... Dalam pemberdayaan masyarakat, warga dampingan adalah Subyek bukan Obyek, jadi sah bila kami juga harus dilibatkan dalam mencari solusi. Belajar lagi dehhhh soal pemberdayaan masyarakat!!!

Hasil nyata dari program kami...
8 tahun bekerja keras sebagai aktifis DPC GRANAT Kota Surabaya, bisa dilihat bahwa awal tahun 2000 belum banyak orang yang peduli terhadap bahaya narkoba, bahkan di Surabaya GRANAT merupakan satu-satunya organisasi anti narkoba yang aktif... Kita melakukan banyak hal mulai dari penyuluhan, event entertain, kontrol hukum, kampanye, sampai demo, cukup 4 tahun banyak LSM anti narkoba terbentuk dan BNK pun dioptimalkan. Sebagai bukti hasil kerja panjang kami adalah tahun 2009 Surabaya ditunjuk sebagai pilot project Lomba Kampung Bersih dari Narkoba. Perlu juga diketahui, selama saya sebagai aktifis anti narkoba baik di GRANAT dan ataupun sekarang di Drugs Free Community dalam operasionalnya sama sekali tidak menerima bantuan dana baik APBN/APBD ataupun Funding, semuanya adalah swdaya pengurus dan relawan. Apakah kira-kira kamu bisa bekerja tanpa BOP?

Tapi kami juga sadar bahwa perjuangan kami belum selesai.... apalagi bila ada orang-orang seperti kamu yang memiliki kapasitas sebagai fasilitator akses tetapi justru tidak peduli menginformasikan dan atau mengkondisikan... maka kerja kami tentunya lumayan berat... dan bedanya lagi kami dengan kamu adalah kami pantang surut dan tidak pernah menyalahkan pihak manapun bila kami tidak berhasil menyelenggarakan kegiatan.

Keberhasilan adalah kerjasama banyak pihak, tetapi kegagalan adalah introspeksi internal kami sendiri. Mitra kerja adalah dukungan bukan hambatan...

@Korkot dan KMW 6 Jawa Timur
Perlu kerja keras lagi untuk lebih mencerdaskan daya nalar dan analisis Faskelnya...

Sebuah ironi... Konsultan Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa membedakan Hak Bersuara Warga Dampingan dengan Suara Pengamat....


Tanggapan 11
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Mila Djamhari, 17 Oktober 2009, jam 3:11:15
Mengapa sebagian dari kita masih tidak bisa membedakan masalah, penyebab masalah, dan akar permasalahan???

Bukankah semua Konsultan dalam Peldas I telah diajarkan Refleksi Kemiskinan, yang didalamnya adalah teknik temuan dan analisis akar permasalahan.

Bila kita tidak bisa merumuskan akar permasalahan, sampai dunia kiamat bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat.

Masalah sosial tidak terbatas sudut pandang hitam dan putih... perlu analisis holistik untuk merumuskan akar permasalahan.



Tanggapan 12
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Komisi Anak BANgsa, 17 Oktober 2009, jam 14:14:46
mangkane mil.....
wes jelas...gak usah kakean cangkem.
gak usah RIYA'...sok pinter....

wes weruh kabeh kok sopo sakbenere awakmu

gak usah reaktif...gak usah marah-marah
membaca .....

OK.

ilingo pas dadi faskel biyen iko.
awak mu yo gak ngelakoni opo2
laporan di rentalno....laporan RKM, RK, PS bahkan PJM BKM di borongno....
ho ho ho ho

mangkane gak usah bedakno putih irenge....
seng penting ACTION ne
Tanggapan 13
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
M. Aryo, 17 Oktober 2009, jam 14:34:46
@ For All

Kritisisme memang penting, bila dimaknai sebagai kritik sosial dalam tradisi ilmiah. Namun suasana forum bak "Perang saudara" antara sesama fasilitator. Mari kita renung barang sejenak di moment hari MDGs ini. Dan saya berharap kawan-kawan tetap konsisten pada jalur dan aturan main yang sehat dan berkualitas.

Masyarakat dunia pada hari ini berseru untuk "Bangkit dan Beraksi" Stop Pemiskinan Sekarang!!! Saya berharap garis tangan Kota Surabaya segera berubah arah dan naga-naga terangnya bakal cerah. Dan itu tak bisa dilepaskan dari figur seorang fasilitator.

Mungkin ini terasa seperti "asing" bagi kawan-kawan. Karena dalam kaca mata pikir saya fasilitator disini dimaknai atau bisa diperankan oleh seorang konsultan, Pemkot (birokrat), DPRD, pihak swasta, warga, dan lain-lain. Hanya saja sampai dengan hari ini belum ada titik temu karena beda prespektif dan cara pandang dalam menganalisis persoalan sehingga penentuan kebijakan pun akan menuai kritik dikemudian hari

Melihat persoalan ini di mana pun dan kapan pun berharap kawan-kawan untuk tetap turut banting tulang membangun komitmen MDGs ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Mas Abdus adalah upaya strategis yang baru dimulai dan berjalan menuju titik normal bagi warga di kawasan Surabaya . Dan buat Mbak Mila yang katanya juga "Fasilitator" tetap saja lakukan peran anda dalam kegiatan-kegiatan isu Narkoba dan HIV-AIDS --salah satu point MDGs-- dan kalo anda sebagai warga surabaya yang "pintar" katanya, galang kekuatan buat kemajuan kota surabaya pada umumnya dan kelurahan wonokromo pada khususnya. Jangan tambah mengapresiasi "prek" --dialeg Yogyakarta-- kinerja konsultan.

Namun "Fasilitator" bukanlah Bandung Bondowoso—tokoh dalam cerita rakyat kuno—yang mampu membangun seribu candi dalam semalam. Karena itu bagaimana otak kita terus berputar dan mencari akal, Karena itu diperlukan satu pendekatan kritis agar terwujud kebersamaan dalam memandang masa depan dan memberikan daya dorong positif bagi semua pihak. Sehingga PNPM di Surabaya dapat kita realisasikan dari masa kini ke masa depan melalui perubahan berpikir secara konstruktif dalam memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi.

Dengan membangun kesamaan pola berpikir sebagai pemahaman konsep yang dapat menuntun sikap dan perilaku sehingga setiap ucapan akan sejalan dengan perbuatan.
Tanggapan 14
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Nur Rohim, 19 Oktober 2009, jam 13:55:31
for ALL

saya tidak harus menambahi lagi, toh sudah dijawab oleh korkot mas abdussalam (biar keliatan muda)...dan tambahan lagi Kang Naryo dan Jeng Mila....

alangkah Indahnya ketika semua potensi ini kita padukan sesuai dengan porsi yang seimbang dan saling mengisi kekurangan.

Semoga SURABAYA bisa "meluangkan" APBD nya untuk kegiatan PNPM, Amin.
ting..ting!ting..ting!ting..ting!senangnya...senangnya...senangnya...
Tanggapan 15
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
rina suprabowo, 19 Oktober 2009, jam 16:14:12
Bu Risma... Bappeko Surabaya... baca MB atau tidak ya?

Pak Abdussalam, semoga sukses ya. Jangan menyerah (kata D'masiv... manis kan?...)

Untuk teman-teman... ada pepatah mengatakan... Mutiara tetaplah mutiara biarpun keluar dari mulut anjing. Kata orang, artinya: Nasehat dan saran yang baik tetaplah baik, meskipun disampaikan dengan cara yang kasar, oleh orang yang paling hina dina.
Tapi kita kan bukan ... (SENSOR AH) ting..ting!

Mari kita berdiskusi, saling mendukung, dengan cara yang santun... biar lebih enak to... mantep to...

Salam, manis kan?...
Rina

Tanggapan 16
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Mila Djamhari, 19 Oktober 2009, jam 22:31:59
@Komisi Anak Bangsa

mangkane mil.....
wes jelas...gak usah kakean cangkem.

Maaf... ini bahasa konsultan apa bahasa preman?
Apa pantas seorang konsultan PNPM berbicara seperti ini kepada warga dampingan di media resmi PNPM...
Saya lahir dan besar di Wonokromo yang terkenal lingkungan preman dan bonek, Alhamdulillah masih bisa menjaga kapan harus menggunakan bahasa preman, kapan harus berbahasa orang yang pernah sekolah...

ilingo pas dadi faskel biyen iko.
awak mu yo gak ngelakoni opo2
laporan di rentalno....laporan RKM, RK, PS bahkan PJM BKM di borongno....
ho ho ho ho

Ouuuuppppssss.... nggak salah orang nih yang dimaksud????
Mila ngerjakan laporan direntalin????

Masak ngonsep Mobilisasi Tim Sidoarjo 2007 yang gagal mobilisasi saja bisa kok bikin laporan nggak bisa...
Masak seorang konseptor program/event, bisa merangkai kata-kata dalam bentuk artikel, puisi, proposal, surat dinas, dan atau bikin anggaran dasar organisasi mempercayakan laporan kerja pada tukang rental.... yang benar aja..
Yang benar malah laptop pribadi saya dipergunakan untuk operasional TIM Faskel saya...

Yang marah... yang kebakaran jenggot siapa?
Konsultan kok main fitnah.... buktikan dong dengan data... asli lucu....

Saudara tanya apa yang sudah saya lakukan...
Saya jelaskan dibilang RIYAK... sok pintar...
Tidak dijelaskan dibilang tidak melakukan apa-apa....

@Arya
Kok kasih tanggapannya sinis... nyantai aja kaleee...
Masak Konsultan tidak bisa membedakan suara komentator dengan suara warga dampingan...
Masak jadi fasilitator harus dibatasi... mila jobmu urusan narkoba saja nggak usah ngurusi yang lain... gitu yaaaaa?

@Rochim
Yang Naryo yang mana? Arya atau Komisi Anak Bangsa? yang pasti dua-duanya kenal saya... dan tahu betul kemampuan saya bukan sekedar NATO...
Yang mau gugat aku dulu 1Milyar atas nama pencemaran nama baik... mana kelanjutannya???


@ALL
Sejak Korkot masih dipegang saudara Karnadi saya sudah menawarkan diri memfasilitasi membentuk KBP... baru periode Sdr Abdus Salam ada respon.. itupun ada hal lucu...

Saya tawarkan membantu membentuk KBP plus mempersilahkan menggunakan kantor saya sebagai sekretariat KBP.. Saya juga akan membantu merayu aktifis perempuan yang memiliki kedekatan dengan Pemkot, LSM-LSM, Parpol, dan Media untuk bersedia menjadi koordinator, saya juga memfasilitasi untuk kontak/telepon LSM-LSM dan Perguruan Tinggi untuk mendukung KBP, dan saya juga akan siapkan relawan untuk mendukung event-event KBP. Besar harapan ini menjadi upaya lain implementasi PNPM di Surabaya.

Lucunya... saya sendiri yang dimintai untuk mengantar surat undangan ke LSM dan PT yang saya rekomendasikan... lha Faskelnya yang tersebar diseluruh pelosok kota buat apa? katanya semua Faskel Sibuk... lha apa saya juga pengangguran... emang saya tukang pos...????

Nah... saya bukan cuma omong doang atau NATO... tapi saya kasih saran konstruktif dan sekaligus aksi nyata... semua kembali pada kedewasaan konsultan...

Benar kata Saudara Rochim Askot Surabaya... jawaban Korkot itu sudah tepat !!!!

Marah itu bukan karakter seorang Fasilitator... Insya Allah ketika saya memutuskan menjadi fasilitator/pekerja sosial maka hal yang utama adalah ikhlas... menjauhi amarah dan dendam.....

Berbicara kebenaran harus tegas... (beda sama sekali dengan marah)



Tanggapan 17
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
tony kurniawan, 20 Oktober 2009, jam 15:30:47
siipp...

interaktif sekali, cak abdussalam piye?
Tanggapan 18
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
rina suprabowo, 20 Oktober 2009, jam 15:50:38
Pak Tony,

Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Abdussalam sudah 'on the right track' (nggaya, nganggo boso Inggris. Mugo2 ora keleru.... hehe). Memangnya, Rina tuh siapa... punya hak apa, bilang bahwa Pak Abdussalam sudah 'on the right track'... hehe.

Kita tunggu saja, hasilnya. Sabar....

(Saya berharap, dalam waktu dekat Mbak Mila nulis lagi bahwa BLM Kota Surabaya sudah terserap. Semoga)

Salam,
Rina

Tanggapan 19
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
no name, 27 Oktober 2009, jam 11:26:34
hik..hik!...hik..hik!...hik..hik!...hik..hik!...hik..hik!...hik..hik!...capek!...capek!...capek!...capek!...capek!...apa ya?...apa ya?...apa ya?...apa ya?...
Tanggapan 20
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
tony kurniawan, 28 Oktober 2009, jam 23:32:12
ekspresi gado-gado ala faskel
Tanggapan 21
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
joko, 31 Oktober 2009, jam 11:11:39
@ MBAK MILA
saya sangat menyayangkan tullisan mbak karena tidak berfokus pada permasalahan yang ada yaitu "kenapa PNPM TA 2008 & 2009 tidak terserap disurabaya dan bagaimana solusinya"
Tapi yang anda angkat perihal politik praktis (partai tertentu) atau persoalan dengan pejabat pemerintahan (BAPPEKO) yang notabene itu urusan intern mereka (konsultan dalam hal diwakili korkot dengan pemerintahan setempat), termasuk juga tentang Pemilihan Walikota yang anda gadang2 kalau bisa pak Bambang terpilih lagi.
Menurut penilaian orang (bahkan saya), seolah-olah mbak telah melaku pembelahan terhadap mereka (pemkot beserta jajarannya termasuk pada partai tertentu).
kesimpulannya:
yang pertama : yang mbak munculkan hanya keberhasilannya walikota and stafnya, tapi mbak gak mau mengungkapkan dari sisi lainnya (kejelekannya/ketidak berhasilannya)
yang kedua : kelihatan mbak kok begitu getol memihak pada salah satu partai yang tahun 2004-2009 berkuasa disurabaya (jangan2 mbak merupakan bagian dari partai tersebut/JURKAM/Tim SUKSES)
yang ketiga : PNPM atau NUSSP itu program nasional dan harapannya bisa disinergikan dengan program daerah melalui MUSRENBANG. Jadi gak bener statement anda kalau Pemkot Surabaya menganggarkan pembangunan infrastruktur perkampungan sendiri tanpa perlu anggaran dari Pusat.
yang keempat :Seorang Pejabat Negara itu terikat dengan "PANCA PRASETYA" sebagai kode etik KORPRI (sudah tahu belum).
Jadi gak bener kalau bu RISMA "pejabat kesayangan pak BAMBANG" kalau males berurusan dengan Kepolisian atau Kejaksaan akibat ada permasalahan terkait dengan Pengurus BKM yang gak bener.
yang namanya seseorang memangku jabatan lebih tinggi itu punya resiko mbak,jangan minta enaknya.
Giliran bikin penghijauan atau menata keindahan kota jadi senang karena mendapat pujian bahkan promosi jabatan,tapi kalau giliran ada masalah yang kurang baik ogah2an.
gak bener itu atau bila perlu suruh baca lagi itu beliau tentang PANCA PRASETYA.
And tentang mbak MILA sendiri sebagai warga kelurahan Wonokromo, termasuk sebagai pengurus BKM periode sekarang yang sudah anda lakukan tentang tindak tanduk pengurus BKM yang lama.
Kalau anda bisa mengatasi permasalahan tersebut, saya akan angkat kedua jempol tangan saya kepada ANDA

@ KONSULTAN:
Perihal konsultan dalam hal ini diwakili Korkot masih kurang profesional atau BLA.....BLA, saya juga akui, walaupun sudah panjang lebar dipaparkan secara detail apa2 yang sudah dilakukan seorang ABDUSSALAM S.Sos, saya rasa masih kurang.
Ini setelah saya membaca surat yang ditandatangani yang bersangkutan nomer : 032/K 14/Jatim/KMW 6/PNPM/IX/2009 tertanggal 15 september 2009 hanya memaparkan kronologis apa telah dilakukannya agar DDUPB bisa dianggarkan oleh PemKot,termasuk berkoordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Kota Surabaya/Instansi terkait dengan melakukan pengkajian Permendagri no. 32 tahun 2008 dikaitkan dengan Perda kota Surabaya no. 12 tahun 2008.
Akan tetapi kronologis tersebut tidak ada satupun upaya beliau mewakili konsultan untuk hearing dengan DPRD kota Surabya.
Saya pernah mendengar ketika NUSSP TA 2007 juga kasusnya sama dengan PNPM yang juga dana pendamping belum dianggarkan, tapi dengan berbagai upaya konsultan untuk melobi DPRD dan kekompakan pengurus BKM (21 BKM yang menerima) melakukan demo dengan membentangkan spanduk dikantor Pemkot, dan ujung2nya dana shearing tersebut akhirnya di-PAK.
ini yang gak dilakukan oleh mereka (konsultan), seolah2 pasrah menunggu keajaiban.

mari bersama2 kita melakukan intropeksi diri sebelum melakukan sesuatu.
sukses selalumanis kan?...manis kan?...ting..ting!
Tanggapan 22
 
Re: PNPM Surabaya terancam..
wient wient, 31 Oktober 2009, jam 19:41:26
Di Solo sulit untuk di ungkapkan, karena Solo sangat unik. Mungkin ini kalau dibaca kurang pas bagi pihak-pihak yang kurang pas dgn kota Solo. Tapi, bagi Tim 36 dinamika itu dirasakan dengan "smooth". Apalgi Forum LKM Tim 36 sangat "yes" dengan lingkungan yang ada. Begitu juga dengan sebaliknya. Mungkin ungkapan ini pas kali, lain ladang lain belalang.
Secara level "perkotaan" mungkin ya, tapi di level Tim sangat kondusif. Ya, semoga dengan kondisi seperti ini tidak membuat kita patah semangat. Terus maju, pantang mundur. Moto Tim 36, "sekali layar terkembang, surut pantang dibuatnya".


Menanggapi bu Ninageulis dan rasa kepedulian alumni Jatim, untuk lebih terasa adem kalau sharing ini bagi saya bukan di media ini karena untuk menjaga segala sesuatunya. Saya membuka diri untuk sharing dalam hal ini. Terus terang saya alumni fasilitatorl Jatim turut prihatin dengan keadaan ini. Tapi percayalah dengan tekad yangn bulat dan dilandasi keinginan yang baik semua akan ada jalan. Silahkan kontak saya di 0811308897. Mungkin saya bukanlah siapa-siapa, tapi mungkin juga sharing nanti dapat membuka wacana yang lebih cair. Sukses temen-temen Jatim khususnya Surabaya. OK! Salam

Moto Tim 36, "sekali layar terkembang, surut pantang dibuatnya".

OKsenangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...
Tanggapan 23
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Mila Djamhari, 2 November 2009, jam 10:16:07
Apakah Joko ini Joko SF Kelurahan Wonokromo?

Setiap aktifis sosial/pekerja sosial wajib mengikuti perkembangan politik (nasional/lokal) bukan untuk berpolitik praktis tetapi untuk strategia adaptif pencapaian program kerja. Tahun 1998-2001 saya pengurus salah satu parpol besar di Surabaya (tapi bukan yang tersirat partai calon-calon yang tersebut dalam tulisan saya). Kalau saya mau berpolitik praktis buat apa cuma sekedar cukup sebagai jurkam? Tahun 2001 saya mundur dari parpol meskipun posisi saya di parpol dulu lumayan signifikan (apalagi saya perempuan). Saya lebih memilih aktif di GRANAT karena kapasitas dan kapabilitas saya lebih teraktualisasi.

Sebagai Leader organisasi sosial, saya mempersilahkan partai manapun untuk "menggandeng" organisasi sosial kami sebagai proses pembelajaran politik kepada relawan kami sekaligus untuk peta potensi (SWOT). Kami membuka diri bekerjasama dengan parpol manapun tapi dengan program yang mendesain adalah kami, tentunya dengan skala prioritas adalah program Anti Narkoba dan Capacity Building anak muda. Kami ingin setiap parpol dan orang-orang di dalamnya mengenal dan peduli terhadap program penanggulangan Bahaya Narkoba dan Pemberdayaan Generasi Muda. Kerjasama ini dapat diartikan sebagai upaya penetrasi Visi dan Misi kami. Perlu juga saya jelaskan bahwa organisasi kami adalah swadaya dan tidak perlu menerima dan meminta anggaran pada APBN/APBD jadi tidak ada kepentingan uang sama sekali dalam upaya penetrasi Visi dan Misi kami ini.

Saya merasa perlu menjelaskan latar belakang politik saya sebagai jawaban atas tanggapan Saudara Joko, silahkan dimaknai sendiri. Saya tidak bisa membatasi komentar-komentar atas artikel yang saya tulis, karena itu adalah hak individu untuk berpendapat.

Soal KORPRI dan lain-lain saya tidak merasa perlu memberi komentar.

Soal BKM pengurus lama.....
Ada skala prioritas aktifitas kerja saya pribadi, ada kewajiban menghormati kesepakatan bersama, dan ada strategi dalam pencapaian target kerja.
Apa yang terjadi di PK BKM dengan BLM 2007 adalah "andil kesalahan" Konsultan juga, selama masih ada Konsultan yang dibayar di Kelurahan kami maka silahkan untuk menyelesaikan sendiri. Selama ini kami sudah membantu sesuai dengan kewenangan kami selaku PK BKM yang menggantikan. Bia benar Saudara Joko adalah SF di Kelurahan kami maka itu menjadi tanggungjawab Saudara. Bila Konsultan ditarik secara resmi dari Kelurahan kami, maka kami bisa segera melakukan review PJM, kelembagaan, dan strategi kerja yang berbeda sesuai dengan potensi PK BKM yang sekarang.

Kami tidak perlu Konsultan bila tidak bisa bekerja profesional. Buat apa ada tapi tidak bisa berbuat apa-apa.

Tanggapan 24
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
barisan mantan faskel, 3 November 2009, jam 23:12:35
Itu hanya ekspresi barisan mantan faskel yang sakit hati (di-cut), jadi sadarlah .....
Tanggapan 25
 
Re: PNPM Surabaya terancam...
Mila Djamhari, 4 November 2009, jam 11:09:44
senangnya...senangnya...:senangnya...:senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
sebelumnya... 1 2 selanjutnya...
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 6744, akses halaman: 10639,
pengunjung online: 221, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank