Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Forum
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
Audit BKM 
elda novita, 31 Juli 2012, jam 15:42:32
Selamat siang semuanya salam PNPM.... Maaf bpk/ibu/mas/mbak pelaku PNPM yang diatas aku ikut nimbrung. Saya UPK_BKM sekedar mau bertanya, beberapa waktu yg lalu kami dikasih tau oleh fasilitator kami dan beliau mengatakan bahwa untuk BKM yang sudah di audit tiga kali oleh auditor yang sama maka harus pindah ke auditor lain,, apakah ini benar adanya? terus terang aja BKM kami sudah di audit tiga kali oleh auditor yang sama dan berturut-turut tetapi auditor yang bersangkutan sangat profesional dengan tetap menjaga obyektifitas. Mereka/auditor tetap meminta data se detail-detailnya jika ada kekurangan walaupun kami BKM sudah cukup akrab pada auditor ybs. Biaya audit juga cukup murah dengn besaran tidak lebih dari 700 ribu dengan hasili laporan audit yang diberikan kepada kami juga sangat bagus menurut kami termasuk anggota BKM yang tau akan laporan keuangan. Jika memang aturanya seperti itu tolong kami dikasih tau letaknya di buku pedoman PNPM yang mana dan apa yang menjadi alasan harus demikian. Terus terang saja kalo kami harus ganti auditor tetapi biaya yang ditawarkan sama atau bahkan lebih besar mungkin kami keberatan. Perlu diketahui untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lewat audit ini sudah rutin kami lakukan walaupun dengan kondisi keuangan (BOP) kami kecil dan bahkan hampir habis. Apakah dengan tidak mengganti auditor kami dianggap tidak transparan atau apakah jika kami tidak mengganti auditor dianggap laporan keuangan kami jelek dan tidak bisa dipertanggung jawabkan bahkan tidak bisa dipercaya, mohon perhatianya terima kasih

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: Audit BKM
agus hariyanto, 1 Agustus 2012, jam 14:27:24
Yth. Mbak Elda Novita, terima kasih atas pertanyaan dan pernyataan Mbak Novi (maaf kalau salah menyebut nama). Mbak Novi, apakah mbak Novi ada di lingkungan Jawa Tengah atau DIY ? Kalau Ya, memang di lingkungan kami, kami mesyaratkan hal seperti itu (auditor yang sama, maksimal 3 kali memeriksa pada tempat yang sama, baik itu KAP-nya maupun orang yang melakukan pemeriksaan). Pertimbangannya adalah program kita adalah program yang mengelola dana masyarakat, sehingga kita ingin masyarakat juga tahu bahwa kita benar-benar dapat dipercaya (jangan sampai masyarakat menduga-duga ada sesuatu antara kita pengelola dengan auditor “suudhon”, sehingga auditornya itu-itu terus). Padahal kita sudah berjuang untuk mengelola dengan benar. Disamping itu mbak Novi, kesalahan yang tak tersengaja (“human error”) lebih besar terjadi pada teman-teman auditor yang sering melakukan pemeriksaan di tempat yang sama. Hal ini akan dapat ditanggulangi oleh pemeriksa yang baru. Yang jelas semua itu akan membantu kita dalam ikut membangun kepercayaan masyarakat.

Memang Mbak, saya belum pernah melihat di buku pedoman PNPM-MP terkait dengan persyaratan tersebut, tetapi saya berkaca dari peraturan Bank Indonesia untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Klien (debitur), auditor yang sama maksimal melakukan audit 3 kali pada klien yang sama. Terlepas dari aturan yang seperti apa, menurut saya lebih banyak positifnya dari negative-nya.

Terkait dengan besarnya fee yang diminta oleh KAP, saya rasa di Jateng dan DIY, fee antar auditor bersaing dan di Jateng kami merekomendasi sebanyak 9 KAP untuk bersaing. Sedangkan untuk kwalitas auditor, saya minta bantuan teman-teman BKM, UPK maupun faskel dan askot untuk menjaga substansi pelaksanaan audit dengan menerbitkan SOP audit(SOP telah kami sebarkan ke askot MK) dan telah disepakati oleh KAP yang kami rekomendasi, termasuk audit programnya maupun jumlah sampling yang harus dilakukan oleh auditor. Tentang pelaksanaan lapang, memang ada beberapa yang menyimpang dari SOP, tetapi mestinya teman-teman BKM, UPK maupun faskel bisa mengkomplain cara auditormelaksanakan audit yang tidak sesuai dengan SOP yang ada).

Sukses selalu, amin.
Tanggapan 2
 
Re: Audit BKM
elda novita, 2 Agustus 2012, jam 15:15:52
Ass, Terima kasih pak agus atas tanggapan dan infonya, kami BKM_UPK terus terang heran dan bingung pak, kenapa: kami ini ketika mengerjakan sesuatu apapun fasilitator selalu mengatakan harus sesuai SOP dan pedoman tapi ketika audit maka bapak mengatakan tidak ada pedoman dan berkaca pd bank indonesia. Apa PNPM itu yg punya bank indonesia ya pak, heranya lagi bapak kok memberikan syarat hanya untuk wilayah jateng dan diy saja yg audit harus pindah jika BKM sudah diaudit tiga kali oleh auditor yg sama karena setau sya PNPM ada di seluruh indonesia..... maaf pak sekedar masukan mudah2an PNPM aturanya sama utk seluruh pelaku di indonesia. wass...
Tanggapan 3
 
Re: Audit BKM
agus hariyanto, 3 Agustus 2012, jam 11:44:12
Waalaikum salam Wr. Wb, terima kasih mbak Novi atas tanggapannya ... saya kira, kita sepaham bahwa apa yang sudah kita kerjakan ... kita usahakan ... kita bantu ... secara sukarela (he... he ... he yang relawan mbak Novi kok ya, saya dibayar) dapat berjalan tanpa ada hambatan, apalagi hambatannya ...prasangka yang negative (mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, amin). Artinya kita mencoba mengurangi “kemungkinan prasangka negative tsb”. ..... kita mencoba membangun kepercayaan masyarakat ... kita coba memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara melakukan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu cara yang dapat kita coba adalah dengan cara yang kami buat tersebut Mbak. Semoga cara yang kita buat ini bermanfaat, amin.

Kalau saya sebut Bank Indonesia, saya hanya “berkaca’ ... melihat hal yang sangat bagus ((menurut saya), hal yang bagus mestinya kita contoh.

Semoga apa yang telah kita fasilitasi bermanfaat bagi masyarakat yang kita fasilitasi, terutama masyarakat miskin, amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb. Sukses selalu, amin
Tanggapan 4
 
Re: Audit BKM
Su yono, 8 Agustus 2012, jam 12:46:06
Yth: Sdr Elda Novita


Salam pemberdayaan. Terus terang saya suka dengan sikap Sdr Elda Novita yang kritis, sehingga menggerakkan saya untuk turut mencari jawabannya.

Pembatasan Pemberian Jasa oleh kantor akuntan publik (KAP)diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, bukan di buku pedoman maupun SOP PNPM Mandiri Perkotaan.

Tertuang dalam Bagian Kedua mengenai Pembatasan Pemberian Jasa dengan klausul berikut:

Pasal 4(1) Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atasinformasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yangberturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu.(2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Pebruari 2008 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak memadai.

Untuk pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik, sebelumnya KAP dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut kemudian dirubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Mengenai pembatasan masa pemberian jasa, dalam PP tersebut diatur dalam pasal 3. Berikut ini isi Pasal 3 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tersebut :
(1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut;
(2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut;
(3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut;
(4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan terbitnya PMK ini dapat menciptakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan berkesinambungan terhadap profesi akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta melindungi kepentingan umum.

Sejurus dengan pernyataan tersebut, penggantian auditor bukan karena BKM/LKM dianggap tidak transparan, laporan keuangan kami jelek dan tidak bisa dipertanggung jawabkan bahkan tidak bisa dipercaya melainkan demi melindungi kepentingan BKM/LKM itu sendiri.

Peraturan pemerintah sebagai produk hukum, termasuk Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 begitu diundangkan maka berlaku mengikat bagi semua warga negara (equality before the law)—tak hanya sebatas bagi pelaku PNPM ataupun untuk wilayah Jateng dan DIY. Dan berlaku pula “fiksi hukum”, artinya semenjak diundangkan , semua orang tanpa kecuali dianggap tahu, sehingga tidak ada alasan untuk menyangkal dengan alasan ketidaktahuan.
Semoga bermanfaat. Tetap semangat !!!!


Yogyakarta, 8 Agustus 2012
Salam pemberdayaan,

Suyono
Financial Management & Micro Finance Specialist
KMW DIY
Tanggapan 5
 
Re: Audit BKM
farid siswantoro, 8 Agustus 2012, jam 13:15:48

Jempol utk pak Yono.
Tanggapannya insya Allah sdh menjawab tuntas... manis kan?...
Betul kan, Mbak Elda?
Tanggapan 6
 
Re: Audit BKM
SURYA W SIAGIAN, 13 Agustus 2012, jam 14:16:34
Ass. Wr. Wb
Pertama tama, saya ingin berkomentar bahwa persoalan perubahan aturan/pedoman/ketentuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sering kali berubah tanpa ada dasar yang jelas. Yang lebih menjengkelkan lagi kalau perubahan itu terjadi pada pertengahan pelaksanaan kegiatan. Terkadang usulan yang sudah dibahas dan disepakati dan sudah mendapat persetujuan dari konsultan bisa saja berubah menjadi lain. Pada posisi ini, BKM selalu menjadi korban dari perubahan tersebut.

Kasus pergantian pergantian auditor yang disampaikan Elda Novita bisa jadi merupakan satu diantara ribuan persoalan yang ada di BKM. Yang menarik adalah ‘perintah’ pergantian auditor itu dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam PNPM, tetapi Sdr. Agus Hariyanto hanya berkaca pada peraturan Bank Indonesia untuk perusahan perusahaan yang berhubungan dengan klien, tanpa melihat dan membandingkan bagaimana perjuangan BKM untuk bisa berjuang hidup dari BOP yang dimilikinya dibandingkan dengan perusahaan yang memang sudah profit oriented.

Kedua, dari persoalan pergantian auditor tersebut, saya menangkap kesan (moga moga salah) bagaimana kreatifitas dan inovasi dalam pendampingan BKM berjalan begitu lemahnya. FAKTA yang ada adalah biaya audit terlalu memberatkan bagi BKM yang lebih pada social orieted. Biaya audit yang memberatkan ini tidak dilihat oleh pendamping. Pendamping hanya tahu, sekali lagi hanya tahun bahwa BKM harus diaudit. Tak pernahkah terpikirkan oleh pendamping bahwa biaya audit itu perlu dicarikan solusi alternatif lainnya? Lalu apalah gunanya hierarkhi pendampingan dari level kelurahan sampai ke pusat kalau tidak dapat mencarikan solusi alternatif lainnya?

Saya ingin menyampaikan bahwa biaya auditor bisa saja dibayar oleh pemda setempat. Pemda Surabaya pada tahun 2012 berkomitmen untuk mensubsidi biaya audit BKM yang dilakukan oleh KAP. Sudah barang tentu subsidi diberikan kepada BKM kalau sudah memberikan hasil audit kepada Pemkot Surabaya. Sepengetahuan saya, ada juga Pemda yang memberikan bantuan BOP kepada BKM bila sudah menyerahkan hasil audit. Pendampingan semacam ini bagi saya merupakan pendampingan yang mencarikan solusi permasalahan yang dihadapi BKM.

Yang perlu diingat.......
Faskel bukanlah mandor proyek, tetapi pendamping masyarakat.
Bagi seorang seorang mandor proyek bisa jadi benar hanya dengan memberikan berbagai perintah saja agar suatu pekerjaan berjalan dengan baik, tetapi tidak bagi seorang pendamping masyarakat yang tugas utamanya mencarikan solusi alternatif yang dihadapi masyarakatdan bukannya sekedar perintah.

Wassalamu’alaikum

Surya w Siagian
Tanggapan 7
 
Re: Audit BKM
rina suprabowo, 14 Agustus 2012, jam 14:07:46
Nimbrung ya...manis kan?...

Ada 2 hal yang menarik perhatian saya dalam diskusi ini.

Pertama, tentang kebijakan yang diambil oleh TL/TA (?) Jawa Tengah dan DIY untuk membuat aturan Khusus Jateng dan DIY.

Mungkin maksudnya baik ya... ingin mengikuti aturan yang ada. Tapi SELALU, menurut pengamatan dan pengalaman saya, kalau ingin menerapkan aturan baru, sebaiknya disosialisasikan lebih dahulu, disampaikan latar belakang perubahan kebijakan itu, mengapa harus berubah, tujuannya apa dan kapan hal itu akan mulai diberlakukan.

Di sisi lain, kenapa membuatnya menjadi kebijakan 'lokal'? Apa tidak lebih bijaksana kalau tim Jateng/ DIY menyampaikan masalah itu ke Pusat supaya bisa diikuti oleh seluruh Tim di Indonesia?

Kedua, pernyataan pak Suyono tentang fiksi hukum ( kalau ngga salah: “Ignorare Legis est lata Culpa” ya?)

Saya bukan ahli hukum. Tapi ada beberapa diskusi mengenai fiksi hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suyono. Apakah fiksi hukum itu bisa begitu saja diterapkan di Indonesia yang 49% angkatan kerjanya berpendidikan SD ? Menurut saya, setiap produk hukum apapun, perlu di sosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang secara langsung akan terkena dampak dari produk hukum tersebut. Kita juga harus lihat lagi sejarah munculnya fiksi hukum ya Pak Suyono manis kan?... Itu kan munculnya dari eropa yang negaranya kecil2 dan penduduknya sedikit buanget.

Buat Mbak Elda Novita,
Ada satu masa dimana saya cukup aktif membantu PNPM di tempat saya tinggal. Nah dari pengalaman saya itu, saya menyimpulkan, kerelawanan saja ternyata tidak cukup Mbak. Kita juga harus suuaaaaaabbbbaaaaaarrrrrrrr...... buanget ngadepin aturan yang gonta-ganti-gonta-ganti.
(kalau pengalaman saya dulu, udah foto kopi form entah apa itu, buanyak banget, lalu tiba-tiba formnya berubah semua. Harus fotokopi lagi manis kan?... Untungnya di tempat saya, kalau mo fotokopi bisa bayar pakai daun manis kan?... ).

Salam,

Rina
Tanggapan 8
 
Re: Audit BKM
Bagus Kurniawan, 15 Agustus 2012, jam 8:45:00
Salam semua...
moga kepedulian kita tidak ternodai oleh hal yang tidak substansi..(boleh di bilang Tehnis)

dari diskusi di atas yang menarik adalah.....

1. faskel bukan mandor..faskel pencari solusi dan setrategi....saya sepakat...dan memang harus begitu adanya....
2. subatansi audit adalah sebagai bentuk transpransi lembaga dalam mengelolah sesuatu apapun....baik materi maupun immateri....dan yang menjadi pertanyaan...

a. kenapa lembaga ko' harus di audit.....selain sebagai bentuk transparansi...yang lebih penting adalah...sebagai informasi awal untuk bisa bermitra dengan pihak lain..(yang biasanya kita sebut kemitraan) baik kelompok peduli, dinas, atau Perusahaan....jadi motifasi dari pelaksanaan audit adalah selain transparan juga sebagai palang pintu untuk membangun kepercayaan kepada pihak lain...hmmmmm...
b. terkait dengan setrategi membangun kemitraan di semua wilayah PNPM perkotaan sudah punya mekanismenya masing hmmmmm....

tanggapan ini sekedar pengingat aja...bahwa kita bangun LKM/BKM tidak untuk hari ini dan besok aja...tapi kita berpikir untuk 5 s/d 10 tahun kedepan...dan kerangka besar nya utuk anak cucu kita..heheheh


moga bermanfaat...dan tetap semangat

bagus kurniawan askot MK kab.Sidoarjo jatim indonesia
ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...
Tanggapan 9
 
Re: Audit BKM
Eko Jaya, 16 Agustus 2012, jam 12:45:47
Pergantian auditor pada BKM-LKM karena sudah tiga kali berturut turut di audit oleh auditor yang sama itu tidak subtansi, yang terpenting dalam pengelolaan dana masyarkat ini transparansi dan akuntabel tetap terjaga dengan baik dari sis internal maupun pandangan eksternal, dalam audit yang justru menjadi tidak baik adalah bergonta ganti auditor setiap tahun. Jika klien gonta ganti auditor maka pada saat audit tersebut dikatakan bermasalah baik dari sisi klien maupun auditor karena kepercayaan akan laporan keuangan menjadi tidak baik


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 1181, akses halaman: 1269,
pengunjung online: 102, waktu akses: 0,047 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank