Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Forum
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeForumMimbar bebasAudit Bojonegoro mengandung.
Audit Bojonegoro mengandung. 
herlina mayangsari, 7 Maret 2013, jam 11:54:46
Salam Sejahtera

Selamat siang semuanya salam PNPM.... Maaf bpk/ibu/mas/mbak pelaku PNPM yang diatas aku ikut nimbrung. Saya UPK_BKM sekedar mau bertanya, beberapa waktu yg lalu kami dikasih tau oleh fasilitator kami dan beliau mengatakan bahwa untuk BKM/LKM akan melakukan audit lagi dengan biaya Rp.750.000,- yang dalam beberapa waktu juga sudah mengumpulkan FKA BKM untuk presentasi tim auditor....

TIM Korkot khusunya penanggungjawab ASkot MK ( Resti) telah melakukan deal-dealan dengan team auditor untuk melakukan bargaining Cash Back berapa untuk team korkot/pribadi yeahhhh..... kenapa kesepakatan tersebut tidak pernah dibicarakan dengan FKA, Faskel...kenapa hanya team korkot yang tahu besaran cash back tersebut yang diperoleh dari Tim Auditor????

apakah boleh sahabat sekalian.... seorang Askot korkot melakukan praktek hal tersebut untuk apa hasil cash back uang itu ???:
1. masuk kantong Askot yang membawa auditor mesti dapat fee lah....
2.uang tersebut untu rekreasi
3.tambahan BOP korkot yang kurang
4.sewa posko

tolong diberi penjelasan dapat cash back berapa dan digunakan untuk apa????
kerja lebih baik yang pak korkot baruuu.... soalnya dulu dipegang bu varona malah membantu sejahterakan LKM untuk melobikan pembayaran audit u membantu lkm kepada BAPEDDA kalau bapak kok malah membiarkan praktek protitusi hehe keliru pemotongan cash back...

demikian belajar bersama

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: Audit Bojonegoro mengandung.
herlina mayangsari, 7 Maret 2013, jam 13:38:10
Neh juga khusus untuk para KMW Jatim disurabaya....

kami sudah terlalu lama didampingi askot MK (Resti) lebih dari 4 tahun, kata temen fasilitator kalau fasilitator/Askot sudah mendampingi 4 tahun dilokasi wajib untuk dipindah biar tidak terjadi hal-hal yang negatif,

kenapa bu Varona yang batu setahun aja dipindah sementara ada Askot MK yang 4 Tahun masih dibiarkan ngendok di lokasi dampingan....

mana keadilanmu para KMW Jatimmmmmmmm......
Tanggapan 2
 
Re: Audit Bojonegoro mengandung.
SURYA W SIAGIAN, 7 Maret 2013, jam 14:46:20
Rekan Herlina Mayangsari ......

Saya membaca tulisan anda rasanya koq nggak asyik banget kalau nggak mau dikatakan aneh. Ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya ketika dibaca berkai-kali.

Pertama, Anda mengatakan kesepakatan tersebut tidak pernah dibicarakan dengan FKA, pada sisi lain dalam presentasi auditor FKA BKM dikumpulkan. Bagi saya, Korkot mengajak FKA BKM mendengarkan presentasi dari tim auditor merupakan upaya transparansi. Tinggal bagaimana FKA BKM mengembangkan transparansi tersebut, misalnya dengan bertanya besaran biaya audit, apa saja yang diaudit, apa sampai ada sampling KSM yang didatangi, bla... bla... bla.... sampai sebanyak mungkin informasi tentang proses audit dan biayanya anda ketahui.
Kalaulah dalam pertemuan berikutnya FKA BKM tidak diajak membahas dengan tim auditor, maka jangan ada kecurigaan bahkan fitnah bahwa tim Askot lah melakukan deal-dealan dengan team auditor untuk melakukan bargaining Cash Back. Sampaikan aja bukti kalaupun anda mempunyainya.

Kedua, maaf, sepertinya anda kecewa karena membandingkan kinerja dengan askot sebelumnya yang mampu mengajak pemda untuk membiayai audit BKM/LKM.
Sebetulnya , seperti yang saya ketahui, untuk mengajak pemda mau membiayai audit BKM ditentukan banyak faktor diantaranya, waktu pergantian askot dikaitkan mekanisme perencanaan pemda, ada/tidak pergantian orang pemdanya, prioritas anggaran pemdanya, pemda merasa ada manfaat yang diperoleh dari BKM atau tidak dengan pemberian bantuan audit, dan lain sebagainya.

Ketiga, jangan mudah menyerah, kalau tahun ini pemda tidak menganggarkan untuk membiayai audit, maka berjuanglah bersama sama Tim Korkot agar tahun depan tidak hanya memberi bantuan biaya audit, tetapi juga bantuan program untuk memperkuat BKM.
Sebagai pembanding, di Surabaya pernah Pemkot tidak mau menyediakan dana pendamping yang mengakibatkan tidak digulirkannya dana PNPM sehingga dalam 1 tahun vakum. Tetapi perjuangan tim Korkot bersama FK BKM Surabaya mampu menggiring Pemkot untuk menyediakan dana pendamping, bahkan sampai kini walaupun korkot telah berganti, pemkot Surabaya tidak berpaling dari BKM.

Keempat, dari pada berpraduga yang tidak baik, mendingan anda tolak tim auditor tersebut dan anda menunjuk sendiri auditor publik yang mau memeriksa BKM anda, tentu saja dengan kualitas di atas tim auditor ysng ditunjuk askot. Sebagai gambaran BKM saya menunjuk sendiri auditor publik sejak tahun 2002 sampai sekarang, biaya mulai dari Rp. 750 ribu sampai sekarang mencapai Rp 3 - 4 juta lebih.

Selamat berjuang .... akur lah selalu.
Tanggapan 3
 
Re: Audit Bojonegoro mengandung.
nita felicya, 8 Maret 2013, jam 12:55:49
saya sepakat dengan pak surya............................., pada dasarnya semua permasalahan itu bisa di selesaikan bersama ketika kita sepakat dan duduk bersama dalam menyelesaikan sebuah persoalan,
tetap semangat ya dan positive thinking.....................manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...
Tanggapan 4
 
Re: Audit Bojonegoro mengandung.
abdul najis, 9 Maret 2013, jam 20:30:42
untuk bung surya di baca dulu komentar herlina. itu Askot dah lama bercokol, dah 4 tahun bung dan belum di pindah. krn sakti. wkwk......

Ini adalah kejadian yang memalukan bila benar, tetapi alangkah baiknya jika korkot melakukan evaluasi lapangan dan mengumpulkan data lapangan untuk di analisis dan kemudian seluruh LKM/BKM se Kab Bojonegoro di kumpulkan dan diberi penjelasan mengenai persoalan itu secara transparan, Kayak forum ILC yang di TV one .Kalau memang demikian ya di beri sangsi aja Askot tersebut atau di mutasi jadi faskel Ekonomi kalau secara keilmuan gak mampu (Kayaknya dulu gak pakai tes Askot ini). Saya pikir ini adalah sebuah kecerobohan KMW 6 Jatim yang kemarin merotasi personil tidak pakai pertimbangan yang bijaksana. ini sangat jelas terlihat bahwa kinerja Tim Monev tidak berjalan dan kurang bisa menganalisa personel yang belum saatnya menjadi Askot atau krn kedekatan dengan TA maka personil tersebut gak pernah di evaluasi terkait dengan kopetensinya.
seharusnya TL memanggil korkot dan kalau perlu turun langsung ke lapangan untuk mendengar langsung dari masyarakat. Wong kita selalu mengedepankan kejujuran dan transparansi kok malah berbuat curang. malu- malu in pendamping aja. apa gaji masih kurang kok cari sampingan bu ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...
Tanggapan 5
 
Re: Audit Bojonegoro mengandung.
SURYA W SIAGIAN, 10 Maret 2013, jam 13:34:55
Untuk bung Abdul Najis.......
Anda seharusnya baca juga tanggapan saya secara mendalam, yang saya tanggapi itu tulisan/isu yang mana seharusnya anda bisa baca.

Bagi saya apa yang ingin disampaikan Herlina Maysangsari itu ada 2 (dua) hal besar, yaitu pertama masalah audit dan kedua masalah Askot yang sudah lama bertugas. Kedua hal jauh berbeda subtansinya, sehingga tanggapannya berbeda.

Saya sebetulnya hanya ingin menanggapi masalah audit, karena itu menyangkut keberlanjutan BKM, dan itu sudah saya lakukan.

Kalaulah anda ingin tahu sikap saya mengenai persoalan internal pendamping, maka saya ingin mengatakan...
Saya nggak ngurus dengan pak Sunaryanto menggantikan siapa dan siapa pula yang akan menggantikan beliau nantinya.
Saya nggak pusing dengan pak Sonhaji menggantikan siapa dan siapa pula yang menggantikan beliau nantinya.
Saya nggak peduli dengan Pak Pranata yang menggantikan siapa dan siapa pula yang akan menggantikan beliau nantinya.
Emang Gua Pikirin (EGP) dengan pergantian Korkot Surabaya? Nggak ngaruh sama sekali sama BKM-ku.

Pergantian personil harus saya hormati sebagai suatu kewenangan yang dimiliki suatu hierakhi organisasi. Mau diganti, mau dicopot, mau diperpanjang, mau dirotasi merupakan kewenangan organisasi yang harus dihormati. Pimpinan organisasi yang tahu bagaimana kinerja harus dibangun, karena ia yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh pimpinan atasnya.

Tapi yang saya nggak suka adalah perilaku membawa persoalan internal keluar dari wilayahnya. Persoalan lamanya Askot bertugas, bagi saya urusan internal yang nggak perlu saya ketahui. Selesaikan saja secara internal, terserah caranya gimana, tapi jangan ngajak ngajak UPK BKM.
Mengajak UPK BKM untuk menyelesaikan masalah internal seperti orang yang nggak punya percaya diri dan suatu kecurangan. Yang kayak begini inilah yang malu maluin pendamping, menyelesaikan masalah internal aja nggak bisa, sampai sampai bawa bawa UPK BKM. Pendamping yang kayak begini seharusnya dicopot duluan. geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...
Tanggapan 6
 
Re: Audit Bojonegoro mengandung.
SURYA W SIAGIAN, 10 Maret 2013, jam 13:33:18
Untuk bung Abdul Najis.......
Anda seharusnya baca juga tanggapan saya secara mendalam, yang saya tanggapi itu tulisan/isu yang mana seharusnya anda bisa baca.

Bagi saya apa yang ingin disampaikan Herlina Maysangsari itu ada 2 (dua) hal besar, yaitu pertama masalah audit dan kedua masalah Askot yang sudah lama bertugas. Kedua hal jauh berbeda subtansinya, sehingga tanggapannya berbeda.

Saya sebetulnya hanya ingin menanggapi masalah audit, karena itu menyangkut keberlanjutan BKM, dan itu sudah saya lakukan.
Kalaulah anda ingin tahu sikap saya mengenai persoalan internal pendamping, maka saya ingin mengatakan...
Saya nggak ngurus dengan pak Sunaryanto menggantikan siapa dan siapa pula yang akan menggantikan beliau nantinya.
Saya nggak pusing dengan pak Sonhaji menggantikan siapa dan siapa pula yang menggantikan beliau nantinya.
Saya nggak peduli dengan Pak Pranata yang menggantikan siapa dan siapa pula yang akan menggantikan beliau nantinya.
Emang Gua Pikirin (EGP) dengan pergantian Korkot Surabaya? Nggak ngaruh sama sekali sama BKM-ku.

Pergantian personil harus saya hormati sebagai suatu kewenangan yang dimiliki suatu hierakhi organisasi. Mau diganti, mau dicopot, mau diperpanjang, mau dirotasi merupakan kewenangan organisasi yang harus dihormati. Pimpinan organisasi yang tahu bagaimana kinerja harus dibangun, karena ia yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh pimpinan atasnya.

Tapi yang saya nggak suka adalah perilaku membawa persoalan internal keluar dari wilayahnya. Persoalan lamanya Askot bertugas, bagi saya urusan internal yang nggak perlu saya ketahui. Selesaikan saja secara internal, terserah caranya gimana, tapi jangan ngajak ngajak UPK BKM.
Mengajak UPK BKM untuk menyelesaikan masalah internal seperti orang yang nggak punya percaya diri dan suatu kecurangan. Yang kayak begini inilah yang malu maluin pendamping, menyelesaikan masalah internal aja nggak bisa, sampai sampai bawa bawa UPK BKM. Pendamping yang kayak begini seharusnya dicopot duluan. geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 4275, akses halaman: 6809,
pengunjung online: 250, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank