Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumMimbar bebasIDLE MONEY, KOQ BISA?
IDLE MONEY, KOQ BISA? 
SURYA W SIAGIAN, 4 Januari 2014, jam 4:00:50
Mencoba menanggapi artikel dari Kang Abdus Salam As’ad, S.Sos, M.Si tentang masalah Idle money dan gagalnya fasilitator, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

PERTAMA, persoalan idle money yang untuk “Provinsi” Madura Raya memang membuat saya terperangah membacanya. Koq masih terjadi? Itu mungkin pertanyaan kepada diri saya sendiri. Seingat saya persoalan idle money pernah saya lontarkan sekitar tahun 2005/2006 di mimbar bebas ini. Lontaran itu hasil temuan idle money ketika monitoring di Kabupaten Kediri dan Tulungagung (di daerah KMW 16?). Kenapa koq terjadi demikian? Sementara masyarakat yang membutuhkan cukup banyak antriannya. Usut punya usut, tenyata memang ada aturan yang membuatnya demikian. Dan diakhir tahun 2013, kejadian serupa terjadi di “provinsi” Madura Raya dan jumlahnya mendekati Rp. 1 Milyar. Saya tidak bisa membayangkan berapa jumlahnya idle money di Provinsi Jawa Timur yang ada PNPM Perkotaannya, belum lagi bila dihitung seluruh Indonesia.

Bisa jadi dana idle money mencapai puluhan milyar bila seluruh Indonesia, mungkin ini hanya perkiraan, kalau askot MK saja bisa memberikan data, saya pikir mereka yang menangani Management Keuangan di Pusat sana bisa memberikan konfirmasi besarannya.

Lalu apa artinya label penanggulangan kemiskinan bila ada idle money yang cukup besar? Lalu buat apa ada pendataan penduduk miskin kalau itu hanya menciptakan antrian saja sementara dana ada?

Saya tidak tahu, seberapa sering kita melihat acara televisi reality show yang menunjukkan tentang kemiskinan seperti “Seandainya Aku Menjadi”, “Orang Pinggiran” dan sejenisnya. Seberapa sering juga kita melihat/membaca kejadian/kasus hukum yang menimpa orang miskin. Saya masih teringat di Jawa Barat ketika ada anak SD harus bunuh diri karena malu orang tuanya tidak bisa membayar sekolah yang hanya sekitar Rp. 2.500,-. Saya rasa, kita juga pernah mendengar seorang nenek menjadi pesakitan disidang pengadilan karena mencuri tanaman yang tidak seberapa besar secara nominal rupiah, belum lagi berbagai kasus hukum tentang pencurian yang dilakukan seorang ibu karena terpaksa untuk membeli makan/susu anaknya. Inilah gambaran kemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Bisa jadi berita yang demikian tidak menarik untuk dilihat di televisi, karena kita lebih tertarik ‘Oplosan YKS’ atau sinetron ‘Tukar Bubur Naik Haji’ yang sudah tembus 1.000 episode. Dan ini bisa jadi gambaran diri kita yang terbuai sehingga melupakan masalah kemiskinan.

Apa hubungannya dengan dana idle money? Saya kira dana idle money bila segera dimanfaatkan dengan baik akan dapat menyelamatkan nyawa anak anak lain yang orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolahnya. Dana idle money juga bisa menghindarkan nenek nenek yang lain menjadi pesakitan di ruang sidang pengadilan karena mencuri untuk mempertahankan hidup.

Ataukah dalam PNPM Perkotaan nyawa anak SD tidaklah begitu berarti karena tidak prospektif, toh masih ada banyak stock anak anak SD lainnya, nenek nenek yang miskin nanti sajalah diurus, kalau masuk sidang pengadilan toh masih banyak nenek nenek yang masuk dalam antrian hasil pendataan.

Bagi pembuat kebijakan mungkin yang penting dana masih tetap ada walaupun tidak tersalurkan. Yang penting indikator keuangan seperti LAR, PAR menunjukkan hal yang positif, tidak ada urusannya dengan rasa LAPAR seorang nenek, dan tidak ada kaitannya dengan soal nyawa maupun antrian. Yang penting indikator keuangan POSITIF.

Sebegitu membabibutanya keyakinan terhadap aturan yang dibuat, sehingga harus dipertahankan sampai saat ini? Sesuci kitab sucikah aturan yang dibuat sehingga tidak bisa dirubah untuk menjawab kebutuhan kondisi di lapangan?

KEDUA, mohon maaf sebelumnya, benar adanya saya tidak pada posisi ingin menghakimi dan mendiskreditkan fasilitator, apalagi mereka bertugas langsung berhadapan dengan masyarakat. Saya merasa sudah sangat banyak beban yang mereka hadapi, apalagi ditambah gaji yang sering terlambat serta karier yang tak pasti, belum lagi rasa cemburu dari suami/istri ketika fasilitator bertugas di lapangan. Tetapi saya ingin, kita mencoba untuk merefleksi ulang perjalanan pendampingan yang selama ini dilakukan.

Dari perjalanan selama menangani berbagai program pemberdayaan, saya meyakini bahwa definisi sederhana dari pemberdayaan masayarakat adalah proses pemberian pilihan kepada masyarakat. Pilihan yang dapat mengantarkan masyarakat lebih baik hidup dan kehidupannya.

Dari definisi itu, bagi saya orang yang berdaya adalah orang yang bisa menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada atau yang diberikan (lebih dari 2). Jadi seorang fasilitator yang dapat dikatakan juga sebagai seorang pemberdaya seharusnya mampu menawarkan pilihan yang dibutuhkan masyarakat untuk keluar dari masalah kemiskinan yang dihadapinya agar dia lebih berdaya. Seorang pemberdaya masyarakat (fasilitator) bukanlah seperti kurir yang hanya bertugas mengantar paket tanpa pernah tahu apa isi dari paket yang dikirim tersebut. Dengan begitu seorang fasilitator bukan hanya meneruskan atau menyampaikan aturan kepada masyarakat tanpa memberikan alternatif bagaimana caranya aturan tersebut bisa dijalankan sesuai kondisi di lapangan, karena proses pemberdayaan tidak bisa dihadapkan dengan aturan semata.

Konsep pemberdayaan jauh maknanya dengan konsep pelayanan publik. Kalau dalam pelayanan publik mengedepankan kesetaraan antar warga masyarakat. Tapi dalam pemberdayaan harusnya mengedepankan keberpihakan. Tidaklah bisa orang miskin harus diperlakukan sama dengan orang kaya dalam mencari modal usaha. Keberpihakan haruslah mempermudah, mempercepat, melindungi orang miskin dalam mencari modal usaha. Seingat saya, itulah semangat yang ada dalam PNPM Perkotaan.

Kembali kepada persoalan dana idle money yang disebabkan skim pinjaman tidak bisa diterapkan untuk kegiatan musiman seperti petani. Kalau pikiran kita percaya bahwa kegiatan musiman tidak bisa mendapatkan skim pinjaman, maka kita tidak pernah berfikir bagaimana caranya agar bisa mendapatkan skim pinjaman. Tetapi, kalau pikiran kita percaya bahwa kegiatan musiman dapat memperoleh skim pinjaman, maka kita akan berusaha mencari jalannya. Toh ada KBIK, ada KBP dan ada Forum BKM yang memberikan ruang untuk mendiskusikan jalan keluarnya.

Menurut saya kegiatan musiman seperti petani bisa saja mendapatkan skim pinjaman. Soal mengangsur setiap bulan bisa diatur kesepakatan yang mempermudah petani, bisa saja misalnya angsuran bulan pertama dan kedua hanya membayar sebagian kecil bunganya saja sebesar Rp. 5.000,- saja perbulan, baru nanti setelah panen dibayar seluruh pokok dan sisa bunga yang belum dicicil. Yang penting petani dapat pinjaman dan dapat membayarnya.

Skim pinjaman kepada petani sebenarnya tidak hanya untuk bibit dan pupuk semata sehingga membayarnya menunggu panen. Tetapi skim pinjaman bisa saja digunakan untuk pengadaan peralatan seperti pompa air atau hand tracktor untuk disewakan kepada petani lain yang membutuhkan. Dalam hal ini petani miskin membentuk KSM untuk mengelola pompa air atau hand tracktor tersebut. Tinggal BKM memberikan kemudahan dan tenggang waktu pembayaran kepada KSM tersebut.

Begitu juga beternak kambing, bisa saja dengan pola satu KSM (3 – 5 orang) diberikan modal 10 – 20 kambing sekaligus beserta satu kandangnya. Kewajiban anggota KSM bergantian menjaga dan memberi makan serta membersihkan kandang. Tidak ada kepemilikan anggota KSM terhadap kambing tersebut. Mereka hanya mendapatkan anak kambing. Untuk pembayaran kepada BKM dapat berupa hasil penjualan susu atau kompos kambing yang diolah KSM tersebut. Bisa saja bila ditinjau dari sisi ekonomi pembayaran cicilan ini kurang memadai, tetapi inilah yang dinamakan keberpihakan kepada warga miskin yang bisanya hanya beternak.

Saya yakin dan meyakini, sejauh kita mau berfikir untuk mendampingi masyarakat miskin agar keluar dari permasalahan yang dihadapi, maka banyak jalan (alternatif) terbentang. Dengan memanfaatkan ruang publik yang dibangun PNPM Perkotaan seperti KBIK, KBP dan Forum BKM jalan itu jauh lebih mudah didapat.

Selamat Bekerja.

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
Iwan Saktiawan, 6 Januari 2014, jam 13:31:10
Mohon masukannya, kebijakan apa saja yang menyebabkan iddle money ? ...
Tanggapan 2
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
MOHAMMAD RUSLAN, 6 Januari 2014, jam 16:24:10
Ehem... menarik... antara idle money.. gagalx fasilitator.. dan penanggulangan kemiskinan...

klo.. idle money...sich.. sy setuju..ini diakibatkan oleh system...
tapi.. klo idle money.. nyasarx...ke persoalan gagalx pendampingan seorg fasilitator..dlm pemberdayaan masyarakat.. apalagi sampai bicara program penanggulangan kemiskinan... kayakx sy kurang setuju... bung surya...

kenapa... ???

Karena bicara pemberdayaan masyarakat.. adalah bicara tentang proses.. dan bukan hanya pd hasil...
dan ketika bicara tentang.. terjadix idle money..pd program penanggulangan kemiskinan... maka harus dilihat.. pd proses mana yg gak jalan.. sehingga hal tsb terjadi...???

Betulkah.. hanya fasilitator yg harus bertanggung jawab.. pd persoalan diatas.. atwkah sistemx..yg membuat fasilitator tsb begitu..??? Trus.. ketika bicara team work.. apakah ini terjadi..tanpw sepengetahuan team pendamping yg lain... atwkah.. memang sudah menjadi pembiaran secara sistemik...??? Ingat... ketika bicara team fasilitator.. maka banyak pihak yg turut berpartisipasi.. mulai dari fasilitator sbg jabatan.. sf.. askot.. korkot.. tenaga ahli..hingga team leader.. adalah bagian dari sebuah team work...

jika hanya.. fasilitator di lapangan yg dikatakan gagal... dan team fasilitator tidak.. maka kita bicara oknum... tetapi..jika kita bicara team fasilitator secara sistem telah gagal...dan mengakibatkan idle money muncul secara sistemik... maka sistem yg dibangun utk program menanggulangi kemiskinan itu..tlah keluar dari rel-nya, sehingga harus diperbaiki.. atwkah tidak dilanjutkan lagi model pendampinganx... alias dihentikan saja.. mumpung taon 2014.. adalah taonx..evaluasi terhadap pnpm secara nasional....
Tanggapan 3
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
yus rizal, 7 Januari 2014, jam 0:04:10
Buat teman-teman semuanya....bicara idle money...silahkan teman-teman buka web ini beberapa bulan yang lalu..dgn Judul IDLE MONEY DOSA SIAPA...Kebetulan kita yang menulisnya...sebelum ini diributkan belakangan. Inilah wajah program kita..dan inilah kita...dan saya lebih cendrung melihat ke sisi dalam program ini sendiri ( jajaran konsultan nya ). Sebagian besar dari kita lebih banyak membaca SOP dan bukan MEMAKNAI SOP. Semua begitu mengagungkan SOP...ada yang perlu kita kritisi secara bersama-sama terkait hal ini. Sabagian dari kita yang seharusnya PENGAMBIL KEPUTUSAN /DECISION MAKER malah menjawab KAMI BUKAN PENGAMBIL KEPUTUSAN tapi PENGAWAL KEBIJAKAN....termasuk dalam persoalan MK dgn IDLE MONEYnya yang kian menggunung. Butuh KEBERANIAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN..bukan HANYA MENGAWAL KEBIJAKAN DEMI KENYAMANAN. Ini hak orang miskin..yang harus diperjuangkan.Jadi sebaiknya mari kita semuanya bertanya lagi pada diri masing-masing IDLE MONEY INI DOSA SIAPA....?.Dan satu hal lagi yang perlu di INGAT ADALAH BLM BUKAN UNTUK DIBUNGAKAN....JIKA MEMANG TDK LAYAK LAGI UNTUK DICAIRKAN DLM BENTUK PERGULIRAN...KENAPA JUA TIDAK BISA DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN LAIN SEPERTI INFRA DAN SOSIAL. Jika memang ini hak orang miskin Kenapa KEPUTUSAN TERTINGGINYA TIDAK ADA DITANGAN ORANG MISKIN...? Kenapa hak mereka harus DIKEBIRI OLEH yang katanya SOP...?.Atau malah sebagian dari kita ( sang DECISION MAKER ) TAKUT MENGAMBIL KEBIJAKAN..DEMI KENYAMANAN....? ENTAHLAH....Mari kita semua kembali ke HAKIKInya program ini..."penanggulangan kemiskinan ".Jangan karena takut sama bapak ini dan bapak itu...ADA RIBUAN HAK WARGA MISKIN kita KEBIRI....Sekali lagi MARI BERTANYA....INI DOSA SIAPA...?
Tanggapan 4
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
SURYA W SIAGIAN, 7 Januari 2014, jam 1:26:50
Kalau bicara yang benar atau salah, atau bicara kesalahan teamwork atau individu (oknum) dalam persoalan idle money, rasanya terlalu kecil untuk dibahas dan menghabiskan energi saja.

Walaupun saya menyebut istilah fasilitator, dan Sdr. Abdus Salam memperjelas sampai level KMP, tetapi saya bukan mempersoalkan kesalahan teamwork atau individu, kesalahan di level atas atau yang bertugas langsung berhadapan dengan masyarakat.

Mungkin dikatakan benar, bila melanggar aturan yang sudah dibuat adalah suatu kesalahan, karena aturan dibuat memang untuk mengantarkan tujuan PNPM tercapai sebagai yang direncanakan, sebagaimana yang ditargetkan. Akankah aturan tersebut dipertahankan sebagaimana sesuci kitab suci bila tujuan ternyata jauh dari yang diharapkan? Target meleset dari yang ditetapkan? Atau kita yang akan merubah tujuan atau target yang ditetapkan ketimbang aturannya? Sepengetahuan saya UUD 1945 yang pada masa orde baru sangat disakralkan sudah diamandemen sampai empat kali, sedangkan ini yang hanya aturan proyek --yang secara hierarkhi produk hukum sangat jauh dibawah-- koq rasanya sulit untuk ditinjau ulang. Seperti mem’berhala’kan aturan saja.

Sepengetahuan saya, dalam P2KP yang berubah menjadi PNPM Perkotaan, tidak hanya aturan yang harus ditaati, tetapi juga ‘instruksi’ petinggi pusat atau pembuat kebijakan. Katakanlah soal pembentukan koperasi di BKM, sampai sampai ada MOU dengan Kementrian Koperasi. Begitu juga dengan chanelling untuk lebih memberdayakan BKM menuju BKM yang Madani, tetapi dari sekian ribu BKM, seberapa banyak koperasi yang sudah dibentuk/difasilitasi oleh BKM? Dari sekian sekian ribu BKM sudah berapa banyak yang mendapatkan chanelling dengan CSR dunia usaha? Paling juga mendapatkan chanelling dengan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM Perkotaan iu sendiri, atau dari kementrian Pekerjaan Umum yang merupakan leading sektor yang menangani PNPM Perkotaan.

Menjadi pertanyaan, apakah fasilitator akan disalahkan ketika BKM tidak membentuk Koperasi? Apakah fasilitator juga akan disalahkan bila ada BKM yang belum mendapakan chanelling CSR dari dunia usaha?

Disinilah kita melihat proses pendampingan pemberdayaan masyarakat. Persoalan pemberdayaan tidak bisa semata mata dihadapkan pada aturan semata. Tetapi tidak terpenuhinya kebutuhan daftar PS-2 bagi saya adalah suatu kesalahan. Kesalahan dalam menyikapi aturan semata.

Dalam proses pemberdayaan jangan mengedepankan BENAR atau SALAH dulu, tetapi kedepankan MAU atau TIDAK MAU. Fasilitator yang tidak memfasilitasi terbentuknya koperasi tidak akan disalahkan karena ‘instruksi’ itu sudah disampaikan kepada BKM. Tetapi dalam konteks pemberdayaan yang disampaikan tidak artinya bila TIDAK MAU memfasilitasi terbentuknya Koperasi. Begitu juga tidak akan disalahkan bila BKM tidak mendapat CSR dari dunia usaha atau pemerintah daerah, yang penting konsepnya sudah disampaikan ke PK BKM dan masyarakat. Soal memfasilitasi chanelling .... wani piro?

Bagi fasilitator yang mempunyai jiwa pemberdaya, tidak ada kata ‘Tidak Bisa’. Warga PS-2 yang belum mendapatkan dana bergulir dapat dicarikan alternatif pendanaan dari koperasi yang dibentuk maupun bantuan dari CSR dunia usaha atau pemerintah daerah atau sumber lainnya.

Kembali pada KBIK, KBP maupun Forum BKM adalah sarana untuk mendiskusikan tumbuhnya peluang alternatif. Dalam KBP terdapat tokoh LSM, pengusaha, TKPK, atau pihak yang peduli lainnya yang dapat membantu meringankan warga PS-2. Mengoptimalkan KBIK, KBP dan Forum BKM melalui pertemuan-pertemuan yang terfokus dan terarah adalah cara untuk berkata BISA.

Atau kita sekedar mengugurkan kewajiban saja? Sudah dibentuk, yaaa sudah.
Tanggapan 5
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
MOHAMMAD RUSLAN, 7 Januari 2014, jam 7:10:09
siiiippp.. sy sepakat dgn bung yus rizal...
dan.. sy paham dgn maksud.. bung surya...
hehehe... makasih.. atas pencerahanx...

by the way... any way.. bus way...
memang klo hanya mencari.. benar dan salah... ujung2x.. kita menjadi.. Debat kusir.... dan sy tdk ingin menjadi malaikat disini... tuk seolah2 paling tau..semuax.. tetapi sbg manusia biasa.. tempatx salah dan dosa... belajar dari kegagalan di lapangan...

jika bicara Teori pemberdayaan... memang harusx.. pendamping/fasilitator.. yg baik.. harus begini... fasilitasi ini... membentuk... membangun ini.. dan itu... dst... dsb...

tapi... sudahlah... berpanjang lebar... kenyataanx.. bagaimana...??? idle money... sudah terjadi... di lapangan.. malah menurut anda sejak taon 2005.. trus mo diapain... ???
selama ini.. para pengambil kebijakan ngapain... aja.. ??? sengaja membiarkan... atwkah memang gak tau.. solusinya ???...

apakah.. fasilitator lg yg harus kreatif...inovatif.. berdaya dan semua nama super hero... tuk menyelesaikanx.. ???i trus... yg lainx.. kemana ???

sy hanya..ingin.. kita tdk menggampangkan persoalan.. dgn hanya meminta fasilitator yg harus bertanggung jawab... ??? walaupun maksud anda.. dgn bung abdus salam.. fasilitator yg dimaksud adalah secara system sampai ke kmp.. tetapi pengucapanx harus jelas.. agar tdk multi tafsir... dan digunakan para atasan atw orang awam..tuk mindiskreditkan para fasilitator .. di lapangan...

so... mari menjadi bagian dari solusi... jangan hanya mencari..pembenaran.. apalagi.. kambing hitam.. kawan...

salam persahabatan..tuk smua... Yeaaahhh... !!!
Tanggapan 6
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
Su yono, 7 Januari 2014, jam 11:26:33
Fenomena idle cash pernah saya tulis pertama kali dalam artikel dengan judul "Otokritik : RR Kerdil, Apa Pasal ?" ketika masih dampingi Propinsi Sumbar yang ditayang dua kali 28 dan 29 Desember 2009. Tanggal 25 dan 31 Juli 2012 saya tulis pula artikel yang bersinggungan dengan idle cash "Paradoks, Kredit Macet dan Keberdayaan KSM" . Dengan melihat data dan fakta lapang, problem idle cash ternyata tidak sederhana, banyak faktor yang saling berkelindan di sana. Bagi saya semakin banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap perguliran merupakan hal yang sangat positif.Apalagi jika pihak-pihak tersebut di luar pendamping ekonomi sehingga pembenahan perguliran mendapatkan masukan dari dimensi yang berbeda. Di atas semua itu, memberikan alternatif solusi rasanya jauh lebih penting, tidak semata-mata melempar bola panas saja, sehingga ruang diskusi ini pun akan menjadi semakin produktif. Mari kita benahi bersama perguliran ini melalui komitmen, kompetensi dan kapasitas kita masing-masing.
Tanggapan 7
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
yus rizal, 7 Januari 2014, jam 14:11:45
Mantap...saya bukan mencoba menggiring apalagi menghakimi semua" bahwa ini dosa siapa " dan bukan dalam kerangka mengajak bapak-bapak yang terhormat untuk debat kusir. Tapi ini adalah realitas lapangan yang terjadi....dan ada baiknya kita ( konsultan ) berkaca dan bercermin diri. Yang saya maksudkan di sini adalah semua jajaran konsultan mulai dari level yang terendah sampai dengan yang tertinggi tentunya. Apalagi buat "sang decision maker " yang harusnya berani ambil keputusan koq malah bilang " kami bukan pengambil keputusan tapi pengawal kebijakan ". Sebuah keanehan apalgi jika di kaitkan dengan ini adalah hak orang miskin yang notabenenya menghidupi kita semua dari program ini.
Tak ada salahnya kan kita mencoba mengakui kekurangan diri demi perbaikan ke depannya...jadi janganlah kita terlau yakin dengan kebenaran kita sendiri .....Semoga saja KEBERANIAN ITU SEGERA DATANGNYA....demi orang banyak....sebelum program ini sama-sama kita tinggalkan. Dan kita tidak ingin meninggalkan persoalan di kemudian hari.Semoga saja...bapak-bapak/ibu yang terhormat terutama buat SANG PENGAMBIL KEBIJAKAN...dan BUKAN PENGAWAL KEBIJAKAN.....
Tanggapan 8
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
adi Sanggara, 20 Januari 2014, jam 15:43:13
Bisa ga bisa, mungkin ga mungkn.... tapi barangkali ceritanya begini :
Fasilitator itu memang dituntut punya konsep diri, yang konsep itu bisa berkembang atau sebaliknya menciut ketika dalam skema kerjanya dilingkupi oleh kebijakan, aturan, atasan, masalah pribadi, kepentingan, target waktu, dll disekitar ruang perannya.
So beberapa memang kemudian terkungkung oleh aturan, bahkan dalam hal perumusan strategi, termasuk dalam pengelolaan idle money.... beberapa temen mengatakan fasilitator terlalu takut (atau mungkin dibikin takut) untuk membuat strategi yang sekilas memang berbenturan dengan juknis, SOP dan selainnya. Tapi ini tentu berlebihan kalau disebut sebagai sebuah kegagalan, karena proses tidak mesti berhenti kan??? Saya berharap kawan-kawan fasilitator dan seluruh bagian dari pemberdaya masyarakat ini lebih tertarik mengatakan ini sebagai "kesuksesan yang minimalis" daripada menyebutnya "kegagalan"...(rasakan efek psikologis pelakunya) dan mari kita bertumbuh. manis kan?...senangnya...manis kan?...senangnya...
Tanggapan 9
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
Agus Sudirman, 22 Januari 2014, jam 14:49:25
Salam
Menurut informasi Idle money hampir 200 miliar se negara ini.
sampai saat ini belum pernah ada pelaku yg ditegur, disalahkan, dikeluarkan, atau dipenjara karena memanfaatkan idle money.

tantanganya:
a.apakah masing2 wilayah membuat formula lokal untuk memanfaatkanya, artinya akan ada ribuan kreatifitas strategi untuk menggunakan idle money. atau
b.menunggu 1 keputusan yang belum tentu datang dan tepat.

barusan, hasil ngobrol dengan tim RLF, prinsifnya : bisa dimanfaatkan sepanjang untuk kepentingan warga miskin.

kalau ragu silahkan formula pemanfaatanya dikonsultasikan ke korkot/kmw/kmp
kalau yakin dengan formulanya laksanakan hehehe

wasalam

manis kan?...
Tanggapan 10
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
Adhit Putra, 24 Januari 2014, jam 8:32:05
idle money yang besar adalah akumulasi dari beberapa kelurahan yang macet atau tingkat pengembaliannya dibawah 80%.
kenapa ngak dicairkan, penyebabnya karena rasa takut fasilitator melanggar pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, pada halaman 17 disebutkan ".. bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria dibawah minimum maka tidak boleh melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir ......"
sehingga menumpukan uang di rekening UPK...
Tanggapan 11
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
bocah mumet, 24 Januari 2014, jam 9:19:48
Sedikit solusi kalau ente pada berani :

Indikator RLF boleh dipakai tapi JANGAN DIJADIKAN TARGET,

Buat target baru yang lebih fokus pada KSM, sehingga pendampingan akan fokus di pengembangan KSM,

Beri kemudahan pada KSM yang usahanya memang belum lancar, misal dengan pinjaman musiman dulu, gress period, dan juga kemudahan administrasinya,

Jika KSM memang belum sanggup membayar pokoknya biarkan memperpanjang pinjamannya asalkan mereka masih mengakui pinjam dan membayar jasanya, jadwal ulang gak usah dipermasalahkan, di bank saja diperbolehkan kenapa kita malah membatasi

Perbaiki UPK dengan menjadikan mereka pekerja bukan relawan karena tugasnya memang cukup berat dan menerus

Rasanya hal ini lebih membantu dan indikatorpun akan menjadi baik dengan sendirinya

TINGGAL BERANI APA TIDAK

ting..ting!
Tanggapan 12
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
HENDRI MATIAS, 27 Januari 2014, jam 13:21:28
ikut nimbrung ah.....
klo kegiatan infra kenapa gak ada yang idle ya.....menurut saya jawabanya karena dana (BLM) yang ada di bagi habis dengan proposal kegiatan terlepas berhasil atau tidak kegiatan tersebut, tapi minimal itu baru kegiatan terbaik yang baru dapat direncanakan bersama di kelurahan tersebut. begitu juga denegan kegiatan sosial , sementara klo di ekonomi, berani gak dana yang idle di bagi habis dengan proposal kegiatan KSM ekonomi produktif, minimal kSM yang baik dari yang buruk lah....(itu baru namanya pro poor..he..he) walaupun susah juga untuk meyakinkan para pihak, karena ketakutan macetnya lebih besar dari usaha mencegah supaya tidak macet, ( yang tidak berani konsultan pendamping atau masrakat dampingan) saya pikir ini perlu survey lebih lanjut..he.he..senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...senangnya...
Tanggapan 13
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
Dade Saripudin, 28 Januari 2014, jam 10:04:16
Beberapa artikel di Webb P2kp.org akhir-akhir ini menyoroti tentang UPK. Persoalan-persoalan UPK dan solusi-solusinya diungkap. Ternyata perjalanan PNPM dari tahun 2007 s/d 2013 isu persoalan tersebut tidak pernah hilang atau bergeser, bahkan semakin menggema. Hal ini menandakan realitas di lapangan, banyak upk yang kita fasilitasi bermasalah.

Walaupun demikian, kita juga harus bangga karena tidak sedikit UPK yang sudah berhasil. Sayangnya UPK yang berhasil sampai dengan saat ini belum diarahkan sesuai dengan roadmap pnpm tahun 2013, yakni penguatan kelembagaan masyarakat (BKM, UPK, dll) diantaranya adalah peningkatan status hukum untuk melindungi asset dan memudahkan kerjasama dengan pihak lain. Dan seharusnya inilah yang menjadi salah satu indicator keberhasilan PNPM pada tahun-tahun kedepan.

Apakah ini disebabkan belum adanya konsep yang jelas sehingga belum diaplikasikan atau belum ada kemauan dari program PNPM Perkotaan sendiri. Maka sangat disayangkan bahwa Tenaga Ahli-Tenaga Ahli yang PNPM miliki hanya berkutat pada pembukuan dan capaian LAR, PAR, RoI, CCr, kurang mendukung cita-cita yang besar dan mulia ini (road map).

Drs. Oce kabid Koperasi dan UMKM Disperindagkop kab. Karanganyar dalam kesempatan diskusi mengatakan bahwa PNPM memiliki potensi masalah yang sangat besar, jika tidak segera menjembatani UPK menjadi Koperasi. Alasan Pertama : Modal pinjaman bergulir dari tahun ke tahun terus membesar, bahkan ada yang lebih dari 1 M; Kedua : UPK dalam menjalankan pinjaman bergulir tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga risakan dana yang telah ada dapat diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu; ketiga : Pasca program yang belum siap, UPK bisa dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

Bisa jadi alasan yang dikemukakan oleh Drs. Oce tersebut benar, maka sudah barang tentu kita harus segera bertindak dan bersikap, tidak sekedar hanya sebuah road map tanpa ada aksi yang nyata. Namun sebelum kita menentukan sikap, ada baiknya pula mengkaji mengapa harus koperasi, manfaat UPK menjadi Koperasi, Model koperasi yang cocok, Bagaimana posisi BKM setelah UPK menjadi Koperasi, Bagaimana modal yang sudah ada saat ini dan manfaat bagi warga miskin. Setelah kajian kita dapatkan lalu langkah-langkah brigding UPK menjadi Koperasi dan pembinaannya.

Mengapa Koperasi
Dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi. Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat buka kemakmuran orang – seorang.
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinspi koperasi. Dengan demikian koperasi diharapkan menjadi organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.

Nilai dan prinsip koperasi tidak jauh berbeda dengan nilai dan prinsip yang dikembangkan oleh PNPM. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi (pasal 5 ) yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggungjawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Nilai yang diyakini oleh anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Dibidang keanggotaan, UU No 17 Tahun 2012 memuat ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip koperasi dibidang keanggotaannya, yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan koperasi oleh anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian koperasi. Perangkat koperasi meliputi Pengawas dan pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengawas berfungsi memberi nasihat kepada pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus, sedangkan pengurus bertugas mengelola koperasi.

Selain itu, undang-undang No. 17 tahun 2012 mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi anggota, khususnya kontribusi anggota dalam memperkuat modal koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh anggota adalah sertifikat modal koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan dalam pemilikan sertifikat modal koperasi, namun koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal.

Bila melihat dari perundangan tersebut diatas maka sebenarnya, UPK yang kita bentuk dan fasilitasi merupakan lembaga pra koperasi, dalam rangka mengembangkan serta implementasi nilai dan prinsip. Maka tidak ada salahnya jika koperasi menjadi alternative pilihan.

Manfaat UPK Menjadi Koperasi
Jika UPK benar-benar berintegrasi menjadi koperasi ada beberapa manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan :
1. Landasan Hukum usaha yang dijalankan oleh UPK sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah. Yakni UU No. 17 Tahun 2012, sehingga UPK dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Masyarakat lebih merasa memiliki Koperasi UPK dibandingkan UPK. Diakui atau tidak bahwa anggota KSM yang ada di UPK masih sekedar layaknya peminjam yang tidak begitu peduli terhadap perkembangan UPK, mereka (KSM) tidak begitu sadar bahwa mereka merupakan anggota dari UPK. Ketika sudah berubah menjadi koperasi maka masuk menjadi anggota koperasi merupakan atas kesadarannya sendiri dan menjadi bagian dalam perkembangan koperasi.
3. Dijalankan secara professional. Saat ini dalam menjalankan UPK masih separuh waktu bahkan disela-sela longgar waktu pengurus, karena seringkali walaupun pengurus UPK di berikan insentif namun tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanganinya. Sampai sekarang ada UPK yang dapat insentif sekitar 150 ribu per bulan, bahkan ada yang dilakukan oleh seorang diri. Wajar jika perkembangan UPK tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian pembukuan dapat dibuat dengan tertib dan kepengurusan terisi lengkap dan berjalan sesuai tupoksinya.
4. Permodalan tidak tergantung pada tambahan BLM tetapi permodalan sudah mengandalkan setoran pokok dan sertifikat modal. Bahkan bisa terjadi modal penyertaan, pinjaman dari anggota, hibah dan sumber lain yang sah.

Posisi BKM sebagai Pengawas
Mencermati UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian Bab V pasal 26 tentang keanggotaan dan bagian ketiga perihal pengawas pasal 48 - 54, dimungkinkan ketika UPK berubah menjadi Koperasi, BKM bisa berperan sebagai pengawas koperasi. Hal ini hampir mirip kewenangan BKM di UPK. Sesuai pasal 50 ayat 1 pengawas bertugas (a) mengusulkan calon pengurus, (b) member nasihat dan pengawasan kepada pengurus, (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, (d) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

pasal 50 ayat 2 kewenangan pengawas adalah (1) menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, (2) meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait, (3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus, (4) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakuan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam AD, (5) dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Namun demikian tidak semua anggota BKM (9-13 orang) menjadi pengawas UPK disesuaikan dengan kebutuhan koperasi (AD), sebaiknya BKM yang memiliki kemampuan dalam manajemen dan ekonomi menjadi pengawas Koperasi.

Dana UPK menjadi Hibah atau Modal Penyertaan Koperasi
Salah satu keuntungan integrasi UPK menjadi Koperasi adalah bahwa saat ini UPK sudah memiliki modal baik yang berasal dari APBN maupun hasil perguliran. Persoalannya adalah status dana tersebut kedalam permodalan koperasi yang didirikan, apakah disebut modal awal, hibah, modal penyertaan, modal pinjaman atau sumber lain yang sah.
Kalau disebut modal awal koperasi, tidak sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.

Apabila di sebut status hibah, maka menjadi modal abadi bagi koperasi tersebut, maka tidak ada keuntungan apapun yang akan didapat oleh BKM secara kelembagaan kecuali pada AD/ART Koperasi SHU salah satu untuk kelembagaan BKM.

Apabila dimasukkan dalam status penyertaan modal, maka BKM turut menanggung resiko dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan di koperasi. Namun demikian dengan modal penyertaan BKM mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.

Mencermati opsi-opsi di atas, langkah yang terbaik adalah memasukkan modal yang sekarang ada sebagai modal hibah dengan catatan-catatan tambahan dalam perjanjian hibah kepada koperasi. BKM tidak perlu menanggung resiko, tetapi meminta pertanggungjawaban kepada pengurus.

Manfaat bagi Orang Miskin

Salah satu konsekuensi UPK menjadi Koperasi, keanggotaan koperasi menjadi terbuka baik warga miskin atau warga yang mampu. Berdampak bahwa kemanfaatan dana tidak hanya ditujukkan kepada warga miskin semata tapi kepada warga yang mampu.
Namun demikian koperasi UPK dapat didesain untuk lebih bermanfaat bagi warga miskin. Misalnya agunan yang dipersyaratkan bisa diminimalisir pinjaman tertinggi maksimal 500 ribu, sementara bagi anggota lain tidak berlaku. SHU dapat dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Melalui Koperasi UPK ini, warga miskin mulai diperkenalkan dengan konsep perbankan yang berpihak pada warga miskin.
Terkait dengan hal tersebut diatas, maka tidak perlu ada keraguan ketika UPK beralih ke Koperasi.

Bridging UPK ke Koperasi

Secara prinsip tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pengalih kelolaan dari UPK ke Koperasi UPK. Namun demikian yang harus diperhatikan adalah KSM dan anggota yang masih memiliki pinjaman kepada UPK belum diperkenankan untuk menjadi anggota koperasi sebagai pembelajaran, tetapi dapat menjadi anggota apabila sudah melunasinya.

BKM perlu mengadakan rembug warga/rembug warga luar biasa, untuk meminta persetujuan masyarakat ikhwal pendirian koperasi. Pada saat rembug tersebut disepakati AD/ART termasuk keanggotaan dan kepengurusannya.

Pengurus yang terpilih kemudian, koordinasi dengan dinas koperasi melengkapi persyaratan pendirian koperasi sekaligus pengajuan berbadan hukum kepada notaries atau kepada dinas koperasi setempat. Proses diperkirakan tidak lebih dari satu bulan perijinan opersional Koperasi UPK bisa keluar.

Setelah ijin keluar maka pengurus koperasi sudah bisa mengoperasionalkan koperasinya, baik sebagai koperasi konsumen atau koperasi produsen atau koperasi jasa atau koperasi simpan pinjam..
Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses.

Tanggapan 14
 
Re: IDLE MONEY, KOQ BISA?
SURYA W SIAGIAN, 28 Januari 2014, jam 14:16:52
Prinsip SETUJU ………. (Kalau perlu sampai SEPULUH)

Tinggal masalah modal ke koperasi dari UPK awal berupa hibah, penyertaan atau pinjaman biarlah kearifan lokal yang menentukan.

Begitu juga, UPK melebur menjadi Koperasi, atau koperasi menjadi bagian unit dari UPK, biarlah masyarakat belajar mengkaji sendiri mana yang baik buat dirinya, yang penting selama hak masyarakat miskin terpenuhi dan terlindungi.

Trim's .. atas masukannya.


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 7087, akses halaman: 7221,
pengunjung online: 4069, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank