Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Pengaduan
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
Pengaduan On-Line dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan PNPM Perkotaan. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara On-Line.
Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila;
1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)  2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

Berikut artikel mengenai Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, artikel ini dimaksudkan agar siapapun yang akan mengirimkan pengaduan lebih bijak dalam menyampaikan pengaduan dengan dilampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE
Perlakuan Khusus
Dar Wanti, 23 Agustus 2013, jam 10:51:16
1. Sdr. Dedi Yanto, S.Pt (korkot kota bengkulu) adalah anggota dan pengurus Partai Hanura di Kabupaten Bengkulu Utara. Sekarang mencalon anggota DPRD Prop. Bengkulu dari Partai Amanat Nasional, Nomor Urut 2 (dua), Dapil Kota Bengkulu. Sampai hari ini belum mengundurkan diri dari PNPM MP Kota Bengkulu dan mendapat dukungan serta perlakuan khusus dari SATKER, PPK, TL dan TA.
2. Pengelapan dana audit oleh Sdr. F, di kabupaten Kaur pada tahun 2012 dengan nilai lebih dari Rp. 200 jt tanpa ada sanksi hukum pada yang bersangkutan.
3. Penggunaan Dana Pelatihan Masyarakat di koordinir oleh Senior Fasilitator. BKM hanya menandatangani LPJ yang telah di siapkan oleh tim faskel. Tim Faskel menyimpan dan menguasai Duplikat stempel BKM dan kelurahan dengan alasan agar semua dokumen dapat di siapkan oleh faskel sehingga BKM dan pihak kelurahan tinggal menandatangani saja. TA Monev sadar dan mengetahui hal ini.

Tanggapan 1
 
Re: Perlakuan Khusus
PPM P2KP, 24 Agustus 2013, jam 17:25:42
Kepada Yth,
Rekan Dar Wanti
di
Tempat


Terima kasih telah menggunakan pengaduan online. Kami telah menyampaikan permasalahan ini kepada KMW. Prov. Bengkulu untuk meminta klarifikasi terkait pengaduan yang Sdr sampaikan dan kami akan menayangkan hasil klarifikasi dari KMW Prov. Bengkulu - OC - 02, bila sudah ada tanggapannya.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Salam,


PPM - PNPM Mandiri Perkotaan
Tanggapan 2
 
Re: Perlakuan Khusus
PPM P2KP, 27 Agustus 2013, jam 11:44:01
Yth. Darwanti
di tempat


Berikut kami sampaikan tanggapan dari KMW Propinsi Bengkulu terhadap pengaduan yang rekan Darwanti sampaikan, sebagai berikut :

1. Pencalonan diri Sdr. Dediyanto sebagai anggota legislatif provinsi:
- Benar, Sdr. Dediyanto, Korkot Kota Bengkulu, memang mendaftar dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Provinsi Bengkulu periode pemilihan tahun 2014. Sdr. Dediyanto telah menyampaikan keinginan tersebut dan mohon ijin beberapa bulan yang lalu kepada Team Leader KMW Bengkulu, Satker dan PPK Provinsi Bengkulu. Dalam kasus ini, posisi Sdr. Dediyanto sebagai Korkot dianggap tidak menyalahi ketentuan seperti yang tercantum dalam Pedoman Umum P2KP. Status ybs akan ditentukan kemudian setelah keluar Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi.
- Sdr. Dediyanto telah mengajukan Surat Pengunduran Diri tertanggal 3 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Satker PBL Provinsi Bengkulu, tembusan kepada PPK Provinsi Bengkulu, Satker Kota Bengkulu, PPK Kota Bengkulu, dan Team Leader KMW Bengkulu.
- Pada hari Jumat, 23 Agustus 2013 telah dilaksanakan KBIK bertempat di Kantor OC2 KMW Bengkulu dengan dihadiri oleh seluruh TA dan undangan Satker PBL dan PPK Provinsi Bengkulu. Agenda utama KBIK adalah mendiskusikan perkembangan kegiatan lapangan per bidang dan sekaligus menyikapi Surat Pengunduran Diri Sdr. Dediyanto sebagai Korkot Kota. Dalam KBIK tersebut, Satker PBL, PPK Provinsi Bengkulu, TL dan seluruh TA menyetujui pengunduran diri Sdr. Dediyanto. Selanjutnya akan segera dilakukan langkah-langkah pergantian Korkot Kota Bengkulu terhitung mulai bulan September 2013. Ada bukti Daftar Hadir, Berita Acara, dan Foto Kegiatan KBIK tersebut.
2. Penyalahgunaan dana audit P2KP Kabupaten Kaur:
- Tidak benar. Audit telah dilaksanakan oleh Auditor Independent pada tahun 2012.


3. Penggunaan dana pelatihan masyarakat oleh fasilitator di Tim faskel berapa atau wilayah kota/kabupaten dan kecamatan mana.

- Tidak benar, karena dana pelatihan masyarakat tahun 2013 sampai hari ini belum cair.
- Jika yang dimaksud itu dana pelatihan masyarakat tahun 2012, itupun tidak benar. Karena proses pencairan dana pelatihan sudah baku, diawali dengan pencairan dana dari KPPN langsung ke rekening BKM, dari BKM dicairkan ke panitia pelatihan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan proposal yang diajukan dan diverifikasi oleh Tim Korkot. Sementara untuk yang cluster (kecamatan) dikelola langsung oleh FKA BKM Kecamatan. Mekanisme pencairan tidak bisa 100% atau diambil sekaligus tetapi secara bertahap sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh panitia pelatihan. Sehingga tidak mungkin SF dapat mengkoordinir dana pelatihan, mereka hanya sebagai pendamping.

- Pelatihan masyarakat tahun 2012 sudah dilakukan uji petik oleh Tim Korkot dan KMW dan tidak ada temuan. Begitu juga hasil audit BPKP Provinsi Bengkulu pada bulan Februari-Maret 2013 tidak ada notisi indikasi penyelewengan dana pelatihan masyarakat baik di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, maupun Bengkulu Selatan.

- TA Monev telah melakukan uji petik ke 3 kota/kabupaten dampingan, tidak ada temuan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, terima kasih.


KMW Propinsi Bengkulu

PPM

Tanggapan 3
 
Re: Perlakuan Khusus
Dar Wanti, 1 September 2013, jam 12:27:52
1. KMW Prop. Bengkulu, OC2, Satker, PPK prop. Bengkulu sudah pasti mengetahui Surat Larangan Berpolitik Aktif http://www.pnpm-perkotaan.org/pustakadetil.asp?mid=271&catid=3. Apakah dengan ijin Sdr. Dedi Yanto, S.Pt tidak bertentangan dengan Surat Larangan Berpolitik Aktif ??? cek juga http://harianrakyatbengkulu.com/caleg-jadi-pengurus-pnpm-tolak-mundur/ Jika tidak, mengapa setiap rakor selalu mendesak kader parpol yang berencana untuk mengikuti proses caleg untuk mengundurkan diri ???
2. Sdr. F dan isteri didesak untuk mengundurkan diri karena tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil audit independent Th. 2011 di kab. Kaur. (Auditornya fiktif)
3. Pelatihan Masyarakat di seluruh kelurahan dan kecamatan Kota Bengkulu, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Selatan pelaksanaan dan dana pelatihan dikelolah dan di koordinir SF. Bukti silahkan cek LPJ, pasti akan di temukan indikasinya
Kami mengharapkan agar KMW pusat melakukan uji petik sehingga mengetahui langsung persoalan ini
Tanggapan 4
 
Re: Perlakuan Khusus
PPM P2KP, 5 September 2013, jam 14:18:11
Yth. Rekan Dar wanti
di Tempat


Merespon pengaduan rekan Dar wanti kembali setelah kami klarifikasi dengan beberapa pihak dan data-data, dapat kami peroleh informasi sebagai berikut :

1. Sdr.Dedi Yanto (Korkot Kota Bengkulu) pada saat ini telah mengundurkan diri dari Jabatan Korkot Kota Bengkulu setelah ada penetapan sebagai Calon tetap dalam pemilihan yang dikeluarkan oleh KPU setempat. Sehingga, Dedi Yanto bukan lagi sebagai konsultan/ korkot Kota Bengkulu sesuai surat pengunduran diri per 1 Agustus 2013. (Surat Pengunduran diri sudah kami terima)

2. Pelaksanaan Audit oleh Auditor Independent di Kab.Kaur tidak mungkin mencapai 200 juta karena jumlah kelurahannya pun sedikit. Sedangkan biaya audit itu pun paling tinggi 1 juta/ BKM. Mungkin malah kurang dari itu, Itu pun bila biaya audit secara keseluruhan di Propinsi Bengkulu yang hanya 132 Kelurahan dikumpulkan, berapa jumlahnya kalau dikali 1 juta. Lagipula, sekarang ini sudah tidak masuk lagi wilayah PNPM Mandiri Perkotaan.
Bila yang dimaksud adalah Audit untuk penggunaan dana BLM PAKET tahap II tahun 2011 sedang dimintai pertanggung-jawabannya. Bahkan orang yang dimaksud sudah diberhentikan dari pekerjaannya.

3. Mekanisme pencairan dana pelatihan itu langsung melalui Rekening BKM. Pengelolaan dana pelatihan masyarakat dilakukan oleh panitia yang dibentuk di masyarakat bersama BKM. Kalau pun ada kerjasama dengan Tim Faskel hanya mengkoordinir pembelian ATK untuk keperluan pelatihan.LPJ yang biasanya sudah disediakan oleh fasilitator untuk memudahkan saja dalam pelaporan. Bila ada indikasi penyimpangan, hal tersebut pasti ditemukan oleh audit dari BPKP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Salam,

PPM - PNPM Mandiri Perkotaan



Kembali ke atas
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 3475, akses halaman: 3955,
pengunjung online: 269, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank