Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelMemaknai Kembali Tugas Pokok dan Fungsi Fasilitator
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi.

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Wonogiri, 4 Juli 2006
Memaknai Kembali Tugas Pokok dan Fungsi Fasilitator

Di tengah-tengah diskusi dengan rekan-rekan, kami—para Faskel—masih sering mendengar istilah yang sifatnya sangat stereotipe. Seperti, “SDM masyarakat desa anu rendah.” Istilah tadi dilontarkan rekan-rekan Faskel sebagai salah satu alasan kenapa kegiatan di suatu tahapan siklus P2KP berjalan lamban. Jika mau jujur, istilah tersebut sebenarnya adalah “masyarakat desa itu masih bodoh.” Tapi, tentu saja para Faskel ini membandingkan masyarakat desa yang mereka dampingi, dengan diri mereka sendiri. Jika kita nilai bersama, apakah sikap membanding-bandingkan demikian ini merupakan sebuah sikap yang jujur dan adil?

Rekan-rekan Faskel sebagian besar terdiri dari sarjana, dan sebagian kecil adalah sarjana muda dari berbagai disiplin ilmu. Tidak ada seorang pun yang “hanya” lulusan SMU. Itu dari segi pendidikan. Sementara, masyarakat yang mereka dampingi tentu bervariasi segi pendidikannya. Ada sebagian kecil sarjana dan sarjana muda, sebagian lainnya SLA, sedangkan mayoritas adalah SLP dan SD, itupun tidak tamat. Kemiskinan lah yang membuat sebagian besar masyarakat tadi tidak berkesempatan “menikmati” bangku sekolah.

Sebelum melaksanakan tugas rekan-rekan Faskel telah mendapatkan pelatihan dasar, diikuti dengan pelatihan-pelatihan keterampilan lainnya. Khususnya terkait dengan teknik-teknik fasilitasi. Tidak hanya itu, rekan-rekan Faskel juga mendapat dukungan aneka modul dan media fasilitasi yang “berlimpah” berupa pedoman-pedoman teknis dan aneka SOP untuk menjalankan tugasnya. Dengan semua bekal itu mereka menjadi lebih percaya diri memfasilitasi kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Dari dua sisi ini rasanya tidak adil jika membandingkan posisi Faskel dengan masyarakat dan relawan.

Dari sisi lainnya lagi, rekan-rekan Faskel selaku agen program bekerja dengan mendapat insentif/imbalan. Sementara, masyarakat dan relawan bekerja atas dasar kerelawanan. Mereka semua melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial ini di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Sehingga, sekali lagi, menjadi sangat tidak adil membandingkan Faskel dengan masyarakat dan relawan. Lebih-lebih lagi menempatkan posisi masyarakat lebih rendah dari mereka.

Mari kita buka kembali bahan-bahan bacaan yang pernah diberikan pada saat pelatihan dasar dulu. Di antara tugas pokok fasilitator di tingkat masyarakat adalah mensosialisasikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat (termasuk visi, misi, tujuan, strategi) kepada masyarakat agar terjadi perubahan sikap dan perilaku. Dalam kata lain, sebagai pembaru masyarakat. Fasilitator hendaknya membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk di sini ikut menjaga dari terjadinya salah sasaran dan salah penanganan, serta mencatat/melaporkan setiap perkembangan proyek sebagai laporan pertanggungjawaban (untuk data SIM).
Fasilitator bertugas membangun kesadaran kritis masyarakat agar masyarakat mampu menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi dan sistematis, termasuk mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat—termasuk masyarakat miskin dan perempuan—melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dalam siklus kegiatan. Fasilitator bertugas melakukan transformasi pengetahuan dan ketrampilan guna memperkuat dan mengembangkan kemampuan relawan/kader-kader masyarakat sebagai agen pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik, mengenali peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada, menyusun proposol usaha, dan pengelolaan keuangan secara sederhana. 

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut di atas, fasilitator memiliki tiga fungsi utama. Yakni, fasilitasi, berupa sekumpulan kegiatan yang pada intinya membuat sesuatu berjalan dengan baik dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Mediasi, yang pada intinya menjembatani beberapa pihak untuk dapat bekerjasama secara sinergik. Terakhir, advokasi yang pada intinya mengajak orang yang diadvokasi untuk berpikir seperti dia yang mengadvokasi. Terkait dengan fungsi fasilitasi, pada tahap awal kegiatan dulu rekan-rekan para Faskel misalnya memberikan penyadaran kepada masyarakat seperti, mengapa diperlukan FGD refleksi kemiskinan, mengapa diperlukan pemetaan swadaya, mengapa diperlukan pembentukan BKM, dan mengapa diperlukan penyusunan PJM Pronangkis.

Saat ini, rekan-rekan Faskel harus memberikan penyadaran kepada masyarakat mengapa diperlukan panitia/KSM, mengapa diperlukan proposal kegiatan atau rencana kegiatan, mengapa diperlukan laporan pertanggung jawaban baik dari panitia/KSM maupun BKM, mengapa diperlukan papan informasi kegiatan dan papan proyek, mengapa diperlukan bukti-bukti transaksi seperti meterai, dan lain-lain. Ketiga fungsi tersebut dalam prakteknya berbaur. Misalnya, pada saat mediasi juga akan terjadi proses fasilitasi ketika beberapa pihak bertemu dan advokasi ketika ada hal-hal yang masih perlu disepahamkan.

Kita semua pasti ingat salah satu alasan munculnya P2KP, yaitu pola-pola pembangunan di masa lalu yang cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek. Masyarakat tinggal menerima saja rencana-rencana proyek yang didisain oleh “para ahli” dari luar masyarakat, sehingga banyak muncul monumen-monumen pembangunan yang sama sekali tidak berguna bagi masyarakat seperti MCK. Atau, kalau pun berguna tapi karena tidak dirawat dan dilestarikan oleh masyarakat, maka suatu saat hasil pembangunan itu rusak dan situasi masyarakat kembali ke kondisi semula. P2KP ingin mengubah pola pembangunan tersebut ke arah pembangunan yang lebih lestari berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi subyek pembangunan mereka.

Kembali ke persoalan stereotipe “SDM masyarakat desa itu rendah”, kita semua perlu berpikir jangan-jangan itu semua hanya alasan dari kita yang ingin melestarikan pola-pola pembangunan model lama. Yaitu kembali menempatkan masyarakat sebagai orang yang “bodoh” sebagai alasan kuat bagi kita untuk mengambil alih kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran yang sebenarnya merupakan hak masyarakat. Jika itu yang terjadi, maka yang tengah berlangsung saat ini bukanlah memberdayakan masyarakat tetapi “memperdayakan” masyarakat! Artinya, secara sadar kita telah merampas kesempatan masyarakat untuk belajar.

Persoalan kedua, kita semua—termasuk rekan-rekan Faskel—bisa jadi telah “terperangkap” dalam skema proyek yang sangat rigid dalam menyusun jadwal kegiatan bersama masyarakat. Persoalan ini sudah sangat sering diulas di website oleh berbagai pihak, tapi tidak pernah dibahas secara tuntas dalam tataran proyek. Berapa sebenarnya waktu yang logis untuk memfasilitasi proses pembelajaran untuk sekian tahapan siklus dengan tidak menciptakan kesan mengeksploitasi masyarakat, khususnya relawan dan BKM? Bisa jadi jawaban atas persoalan ini berbeda antar daerah, terkait berbagai rentang kendali yang dihadapi di masing-masing wilayah, termasuk kemampuan masing-masing Tim Fasilitator dalam menyusun strategi pendampingan di wilayahnya. Namun, kesan kuat penetapan jadwal kegiatan sepihak oleh konsultan/proyek untuk memfasilitasi proses pembelajaran sekian tahapan siklus yang menciptakan kesan mengeksploitasi masyarakat, khususnya relawan dan BKM ini, memang mendesak dilakukan. Dari sisi ini keberanian sejumlah KMW yang memfasilitasi P2KP 2/1 untuk lebih realistis dalam mengelola waktu kiranya perlu diacungi jempol.

Ketiga, perlu dikaji kembali pemberian dukungan aneka modul dan media fasilitasi yang “berlimpah” berupa pedoman-pedoman teknis dan aneka SOP yang diberikan oleh konsultan/proyek kepada rekan-rekan Faskel. Di satu sisi, bekal-bekal tersebut memang berguna untuk pegangan rekan-rekan Faskel dalam menjalankan tugasnya. Namun, justru dengan semua bekal itu, rekan-rekan Faskel seringkali terkesan menjadi sangat terpaku dan tergantung kepada format-format yang ada, serta enggan mengkritisi prinsip-prinsip dasar yang hendak dibangun melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.

Singkat kata, pemahaman atas prinsip-prinsip dasar yang hendak dibangun melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sesungguhnya lebih penting ketimbang pedoman teknis dan SOP yang sangat berlimpah. Sebaliknya, keberadaan pedoman teknis dan SOP tanpa diimbangi pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip dasar yang hendak dibangun justru telah menjadikan “SDM fasilitator kelurahan rendah.” (Drs Edhie Djatmiko, Korkot 4 Wonogiri, KMW XIV Jateng; nina)

(dibaca 2535)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 4958, akses halaman: 7214,
pengunjung online: 234, waktu akses: 0,023 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank