Trauma tentang sering macetnya pengembalian dana bergulir yang terjadi di beberapa program penanggulangan kemiskinan di masa lampau tak bisa disangkal. Pasalnya, hampir semua para pelaku dana bergilir mengatakan, program tersebut nyaris tidak pernah kembali. Artinya, setiap dana yang digulirkan kepada masyarakat miskin tidak kembali lagi ke pengelolanya untuk digulirkan kembali kepada yang berhak menerimanya.

Seperti yang dituturkan salah satu pengelola dana bergulir masa lampau non-P2KP di Kabupaten Bone, Baharuddin, dalam rapat BKM P2KP di kantor Askot Bone, beberapa waktu lalu. “Saya khawatir dana bergulir ini tidak kembali, karena pengalaman lampau, dana bergulir hampir tidak ada yang kembali. Alasannya, usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak berkembang atau dana yang diberikan tidak banyak, dan tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya,” tutur Baharuddin.

Namun kekhawatiran itu ditepis oleh Korkot IV Wilayah Sinjai Bone, Syamsu Alam. Ia mengatakan, jika pemberian dana bergulir diberikan sesuai dengan peruntukannya, maka peluang terjadinya macet sangat kecil. Misalnya, dana diberikan kepada warga miskin yang membutuhkan dan tertera namanya dalam PS2—hasil pemetaan warga miskin versi P2KP—serta memiliki usaha atau pekerjaan, dan mengikatkan diri dalam suatu KSM, maka peluang untuk macet sangat kecil. “Ini karena mereka telah mempunyai pekerjaan, hanya lemah dalam pemilikan modal dan penguasaan manajemen. Tapi, jika mereka difasilitasi dengan baik, melalui pelatihan pemanfataan modal dalam berusaha, serta pelayanan bantuan modal sebagai tambahan dalam berusaha, pada akhirnya mereka akan terampil mengelola modalnya guna mengembangkan usaha,” tandas Syamsu.

Selang beberapa bulan kemudian rasa skeptis, ragu dan khawatir akan terjadinya kemacetan pengembalian dana bergulir ternyata tidak terjadi. Semua BKM yang memprogramkan dana bergulir, berjalan lancar dan pengembaliannya cukup bagus. Bahkan, beberapa BKM telah menggulirkan kembali ke KSM yang lain. Hal ini terwujud karena semua BKM sepakat bahwa pengalokasian dana bergulir harus benar-benar dikontrol. “Tidak hanya mementingkan pelayanan pemberiannya kepada yang berhak menerimanya, melainkan pemanfaatannya,” tegas Marwan, Kordinator BKM Desa Bacu
Kecamatan Barebbo Bone.

Hal senada dinyatakan pula oleh beberapa kepala desa dalam wilayah P2KP se-Kecamatan Barebbo-Bone. Menurut mereka, hingga Maret 2006 semua dana bergulir dimanfaatkan dengan baik oleh warga masyarakat miskin dan pengembaliannya cukup lancar. Seperti diungkapkan Kepala desa Watu Kecamatan Barebbo pada acara evaluasi pelaksanaan PJM Pronangkis, yang dihadiri oleh semua kepala desa, Koordinator BKM se-Kecamatan Barebbo, Koordinator KBP, PJOK, camat, Askot dan Korkot IV Sinjai-Bone. Menurutnya, pelayanan dana bergulir sebagai wujud kepedulian kepada warga miskin merupakan upaya untuk membantu dan meringankan beban mereka mengembangkan usahanya. Meski jumlah yang diberikan relatif terbatas, berkisar Rp 200.000 – Rp 500.000, tetapi sangat dirasakan bermanfaat. “Saya sangat bersyukur mendapat bantuan Rp 500.000 dari BKM sebagai tambahan modal jual beras. Tiap bulan saya bayar Rp 50.000 dan jasanya Rp 5000. Kami angsur selama 10 bulan. Kami senang mendapat bantuan tersebut, meski berupa pinjaman,” kata Dg Bacce, seorang janda berusia sekitar 65 tahun, yang merupakan salah satu anggota KSM Desa Apala Kabupaten Bone.

Berbagai fenomena itu menunjukkan, masalah kemacetan dana bergulir tidak akan terjadi jika semua pelaku sepakat tidak memberi peluang untuk macet. Di samping itu, bekerja sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga miskin juga merupakan modal utama untuk tidak terjadinya kemacetan. Oleh karena itu, hanya satu kata, mari berpihak kepada mereka dan meringankan beban mereka. Yang diutamakan adalah mengedepankan kemanfaatan daripada sekedar memberi bantuan dana bergulir yang tidak terpantau manfaat atau alokasi penggunaannya. (Syamsu Alam, Korkot IV Sinjai – Bone, KMW VIII Sulsel; nina)