Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelPeran Advokasi Terhadap Proses Pemberdayaan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Medan, 15 Februari 2007
Peran Advokasi Terhadap Proses Pemberdayaan

Dalam konsepsi, pemberdayaan mempunyai makna harfiah yakni sebagai proses ataupun sebagai hasil (Suharto). Pemberdayaan sebagai proses pengorganisasian aktivitas masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan, kapasitas serta kemampuan yang dimiliki setiap personal, interpersonal maupun politik yang nantinya baik personal, keluarga, maupun masyarakat secara luas dapat diperguanakan untuk mempengaruhi setiap tindakannya guna memperbaiki situasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupannya. 

Adapun pemberdayaan sebagai hasil, menurut Suharto, dapat kita lihat dari dua faktor. Pertama, state of mind, yakni muncul perasaan berharga dan mampu mengontrol kehidupan personal, keluarga, maupun masyarakat. Kedua, reallocation of power, yakni yang dihasilkan dari pemodifikasian terhadap struktur sosial masyarakat.

Melihat bahwa konsepsi pemberdayaan bermakna sebagai proses dan hasil, maka pemahamannya tidak hanya meningkatkan kemampuan personal, keluarga, maupun masyarakat, melainkan juga perubahan terhadap sistem dan struktur sosial yang ada di masyarakat tersebut. Maksudnya, pemberdayaan yang kita lakukan sekarang tidak hanya berkisar pada lingkaran peningkatan ekonomi masyarakat belaka, melainkan meningkatkan sisi sosial politik, yaitu menyatakan aspirasi, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, serta pelayana-pelayanan sosial lainnya.

Kemunculan ide pemberdayaan itu sendiri tidak lepas dari pergeseran paradigma dalam melihat kemiskinan. Menurut Suharto, perspektif melihat kemiskinan ini terbagi tiga, yaitu kemiskinan diakibatkan oleh kesalahan individu itu sendiri (perspektif individual), kemiskinan diakibatkan oleh kesalahan sistem sosial yang tidak akurat dan tidak mapan (perspektif institusional), dan kemiskinan diakibatkan oleh kesengajaan karena tidak diberi pekerjaan, tidak diperdayakan dan tidak diperhatikan oleh struktural sosial masyarakat yang mengitarinya (perspektif struktural).

Sementara itu, pemaknaan advokasi di pemberdayaan tidak hanya sebagai pembelaan terhadap kasus dan berbicara di muka pengadilan, melainkan bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis. Agar advokasi dapat dijalankan, maka advokasi harus diposisikan sebagai pekerja sosial dalam membantu masyarakat miskin.

Strategi advokasi di pemberdayaan dapat kita bagi dalam tiga strategi. Pertama, strategi mikro, yakni penghubung sosial masyarakat atau penghubung klien dengan sumber-sumber di lingkungan sekitar. Adapun teknik yang dapat dilakukan adalah menjalin relasi kerjasama dengan profesi-profesi kunci, membangun kontak-kontak antara klien dengan lembaga-lembaga pelayanan sosial, mempelajari kebijakan-kebijakan dan syarat-syarat serta proses pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalam masyarakat.

Kedua, strategi mezzo, yaitu mediator. Maksudnya adalah mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi guna mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi secara bersama dalam merumuskan tujuan, mendiskusi solusi-solusi secara potensial, monitoring dan mengevaluasi rencana aksi. Teknik yang dapat dilakukan, antara lain, bersikap netral, tidak memihak, dan pada saat bersamaan percaya bahwa kerjasama yang dibuat dapat berjalan serta  mendatangkan manfaat. Kemudian memfasilitasi pertukuran informasi secara terbuka di antara pihak yang terlibat, mengidentifikasi manfaat kerjasama yang timbul, menggali kesaman-kesamaan yang dimiliki oleh pihak terlibat konflik, mendefinisikan, mengkonfrontasikan dan menangani berbagai hambatan komunikasi.
 
Ketiga, strategi makro, yaitu sebagai aktivis dan analis kebijakan. Advokasi berperan sebagai aktivis sosial, maka harus terlibat langsung dalam gerakan perubahan sosial dan aksi sosial bersama masyarakat. Wujud riil dari peran sebagai aktivis sosial adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial, ketidakadilan, memobilisasi sumber daya masyarakat untuk merubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobi dan negosiasi agar terjadi perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan class action.

Advokasi berperan sebagai analisis kebijakan, yakni melakukan reformasi sosial. Wujud peran ini adalah dengan melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, melakukan evaluasi tentang respon pemerintah terhadap masalah yang timbul, mengajukan opsi-opsi, serta memantau penerapan kebijakan.

Guna lebih mendalami peran advokasi sebagai analisis kebijakan, kita harus melakukan tiga pendekatan, yaitu pendekatan prospektif, pendekatan retrospektif, dan pendekatan integratif.

Pendekatan prospektif adalah yaitu pendekatan dengan melakukan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan, serta mengajukan opsi kepada pemerintah  terhadap kondisi sosial yang dihadapi masyarakat.

Pendekatan retrospektif adalah pendekatan dengan melakukan analisis terhadap kebijakan yang sudah ada. Maksudnya, melakukan analisis terhadap dampak yang ditimbukan akibat penerapan kebijakan tersebut, seperti melakukan analisis terhadap diterapakannya P2KP di masyarakat. Apakah P2KP dapat meningkatkan daya beli masyarakat, bagaimana penyaluran dana BLM, apakah terjadi error targeting (error inclusion: yang kaya dan yang tidak berhak mendapat kucuran BLM; serta error exclusion: yang miskin tersisihkan bahkan tidak mendapat kucuran dana BLM).

Sedangkan pendekatan integratif adalah analisis terhadap sebelum dan sesudah kebijakan di terapkan dalam masyarakat.

Memposisikan advokasi sebagai pendukung perubahan akan selalu berhubungan dengan resistansi, konflik, dan oposisi. Keberhasilan advokasi dalam menjalankan perannya tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja. Adapun prinsip yang dapat  digunakan untuk menjalankan peran advokasi dalam masyarakat adalah prinsip realistis dan prinsip sistematis.

Prinsip realistis mengacu pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, serta terukur. Oleh karena itu pilihah isu dan agenda yang realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan prinsip sistematis dimulai dari pemilihan dan  mendefinisikan isu strategis yang ada di lapangan, membangun opini yang disertai fakta, memahami sistem kebijakan publik, serta memantu dan menilai program yang sudah dilakukan. (Moch Syaifudin, Asmandat KMW V P2KP-3 Sumut; Nina)

(dibaca 3503)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 3337, akses halaman: 5139,
pengunjung online: 273, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank