Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelPerempuan, Antara Kepentingan dan Diskriminasi Gender
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Ngabang, 10 Mei 2007
Perempuan, Antara Kepentingan dan Diskriminasi Gender

Bicara tentang pemberdayaan wanita dalam upaya peningkatan peran wanita, Aisyah Muttalib yang meraih PhD di Columbia University, Amerika Serikat, lebih menyukai terminologi pemampuan daripada pemberdayaan. Karena, kata pemberdayaan memberikan kesan stereotip perempuan sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya. Walau demikian, akhir-akhir ini kata pemberdayaan lebih populer dan familiar, serta tidak lagi berkonotasi negatif selalu yang lemah dan tak berdaya.

Berdasarkan pengertian terminologi yang positif tadi, konsep pemberdayaan wanita sedikitnya mengandung tiga pokok pikiran. Pertama, bersifat holistik atau menyeluruh, karena pemberdayaan itu mencakup ekonomi, sosial-budaya, politik dan psikologis. Kedua, diarahkan kepada penanggulangan hambatan struktural yang menghambat kemajuan wanita dan terwujudnya kemitrasejajaran pria dan wanita. Ketiga, dilaksanakan bersama-sama dengan pemberdayaan pria dan pemberdayaan masyarakat secara umum.

Dari uraian di atas, dan berdasar perkembangan yang ada, pemberdayaan wanita yang terjadi di Indonesia saat ini dilaksanakan untuk mewujudkan kemandiriannya, dengan menitikberatkan pada sisi ekonomi dan pendidikannya. Dengan segala kendalanya, kenyataan menunjukan bahwa tingkat pendidikan kaum perempuan Indonesia jauh lebih rendah bila dibandingkan kaum prianya. Meski begitu, psikolog Rose Marni mengakui, pada umumnya rangking 10 besar kelas pada pendidikan SD hingga SMA, didominasi oleh kaum perempuan. Dari sisi peningkatan pendidikan inilah, pemberdayaan wanita harus dimulai dan menjadi prasyarat pemberdayaan wanita sesungguhnya.

Tidak demikian halnya dengan tingkat atau status ekonomi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terlihat, banyak kaum perempuan dari golongan ekonomi tinggi (kaya) belum tentu memiliki derajat kemandirian yang tinggi. Lihat saja, masih banyak perempuan yang tidak mempunyai penguasaan penuh atas pendapatan yang diperolehnya. Sebagai contoh, uang yang diperolah suami istri dari hasil “noreh karet" pada masyarakat Kalbar umumnya, seringkali dipisahkan.

Hasil dari istri terutama untuk keperluan makan sehari-hari yang notabene mempertahankan hidup, sedangkan hasil dari suami dapat dipergunakan untuk hal lain tergantung dari keputusan suami sendiri. Demikian pula pada tingkat masyarakat dengan strata sosial yang lebih tinggi, jika suami istri sama-sama bekerja dan menghasilkan uang, umumnya kebutuhan sehari-hari yang sifatnya primer lebih banyak dipenuhi dari hasil keringat istri, sedangkan hasil dari suami biasanya untuk kebutuhan sekunder ke atas.

Sebaliknya, tingkat pendidikan yang diraih kaum wanita belum semua mampu membawanya ke tingkat kemandirian. Minimal sisi psikologisnya melepaskan diri dari kaidah sosial stereotip dirinya sebagai kaum perempuan. Orang sering mengaitkan dengan kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga, namun sering pula kodrat itu dijadikan alat pembenaran bahwa kaum perempuan harus di belakang kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Termasuk dalam struktur kepemimpinan, tidak semua golongan dan atau kelompok yang dapat menerima perempuan sebagai pemimpinnya.

Dengan demikian, untuk memuluskan konsep pemberdayaan wanita secara holistik, terlebih dulu diperlukan analisis situasi kesenjangan gender yang umumnya terjadi akibat diskriminasi. Selanjutnya, diskriminasi gender ini dapat terjadi di setiap tahapan pembangunan, mulai dari sosialisasi awal, perencanaan, pelaksanaan, apalagi pemantauannya. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dikatakan ahli studi wanita Sara Longwe, tentang Kerangka Pemberdayaan dan Persamaan Wanita (Women’s Equality and Empowerment Framework), pemberdayaan wanita ini harus diterapkan bukan hanya pada kaum wanita, namun (terutama) pemahamannya dimengerti dulu oleh kaum pria. (Tety Hartya, praktisi pemberdayaan perempuan/Ari Hariadi, mantan Community Development & Women In Development NTT-WRDS CIDA, KMW I P2KP-2 Kalbar; Nina)

(dibaca 6709)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 1200, akses halaman: 1416,
pengunjung online: 220, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank