Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelSpesifikasi P2KP dalam Penanggulangan Kemiskinan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Banjarmasin, 13 Juli 2007
Spesifikasi P2KP dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dalam beberapa kesempatan pertemuan atau diskusi tentang Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau program lainnya dengan berbagai pihak, termasuk kawan-kawan dari media massa,  kami sering menerima pertanyaan, seperti berapa besar dana yang akan/telah dikucurkan kepada masyarakat (miskin), apakah terjadi penurunan jumlah keluarga miskin atau kenaikan penghasilan keluarga miskin.

Pertanyaan tersebut dapat diperluas, misalnya, apakah proyek penanggulangan kemiskinan seperti P2KP telah mengurangi angka pengangguran, memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka dropout di sekolah, dan sebagainya. 

Semua pertanyaan tersebut pantas dan wajar ditanyakan. Apalagi terhadap proyek yang menggunakan "uang rakyat", dari manapun sumbernya. Tetapi untuk P2KP, pertanyaan semacam itu tidak mudah dijawab langsung, apalagi yang bersifat kuantitatif, karena memang ada spesifikasi pendekatan yang perlu dipahami.

P2KP dan Kemiskinan

Bagaimana kriteria dan apa saja faktor penyebab kemiskinan, sering menjadi bahan diskusi dalam seminar dan penelitian, yang fokus dan hasilnya sangat mungkin berbeda satu sama lain. Akibatnya, tentu akan berbeda pula bentuk dan cara penanggulangannya. Selanjutnya berbeda pula indikator keberhasilan dari suatu program/proyek.

Jika "Proyek A" memandang bahwa kemiskinan disebabkan oleh pendidikan yang rendah, maka fokus kegiatan diarahkan pada bidang ini. Misalnya, katakanlah, dengan beasiswa, pengadaan buku, sekolah terbuka atau lainnya, agar anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin tetap dapat mengenyam pendidikan minimal sampai kelas 3 SMP/MTs (Pendidikan Dasar 9 tahun).

Kemudian, memandang banyak orang miskin tidak mampu mengakses fasilitas pelayanan, maka perlu penyediaan fasilitas yang dekat atau mudah dikunjungi dengaan tenaga medis yang cukup. Jika kemampuan bayarnya rendah, maka akan diberikan subsidi atau pelayanan gratis dan sebagainya. Lebih lanjut, mereka yang mempunyai usaha tetapi terbatas modal sehingga pendapatan rendah, akan diberi pinjaman modal.

Pandangan dan upaya yang dilakukan sebagaimana tergambar di atas memang dapat diterima sepanjang kondisi riil di lokasi sasaran memang benar. Tetapi, untuk penanggulangan kemiskinan yang bersifat penyelesaian masalah menurut sektor/bidang, tentunya harus digali lebih jauh akar permasalahannya, yang secara umum adalah karena "ketidakberdayaan masyarakat". Indikasinya tercermin dari sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, selalu mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan dan cara penanggulangan kemiskinan yang bersifat parsial, sektoral dan charity — ada  yang menyebut memberi ikan, tidak memberi kail — mengakibatkan salah sasaran, menciptakan benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan lain-lain), sehingga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara mandiri, bersama dan berkelanjutan.

Atas dasar pandangan seperti itu, P2KP melakukan "pembalikkan" dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan melalui proses pembelajaran yang dimulai dari kapasitas/kemampuan masyarakat sendiri dalam memandang persoalan kemiskinan atau merefleksikan kemiskinan. Selanjutnya mengidentifikasi keluarga miskin itu sendiri, mengorganisir diri, menetapkan prioritas program dan calon penerima manfaat, menyusun rencana kegiatan dan penganggaran. Kemudian, memerankan warga calon penerima manfaat secara kelompok, mengimpelementasikan dan mengendalikan kegiatan termasuk pengelolaan keuangan (dana), mengevaluasi proses dan hasil, serta mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa P2KP, pertama, tidak secara langsung menangani/menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan secara sektoral melainkan memfasilitasi masyarakat untuk merefleksikan persoalan kemiskinan dan mencoba mencari sendiri solusinya.

Kedua, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan.

Ketiga, mengutamakan pendekatan pembelajaran dengan melibatkan warga secara penuh pada proses penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, sedangkan penyediaan dana (BLM) hanya sebagai stimulan untuk mendukung implementasi rencana yang sudah ditetapkan.

Keempat, memfasilitasi masyarakat agar mampu  berinteraksi dengan pemda (dinas/instansi di lingkungannya), LSM, kelompok profesi, pelaku bisnis, perbankan dan lain-lain sehingga tidak seterusnya tergantung pada "proyek".

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa substansi “garapan” P2KP (dan pada akhirnya, hasil yang dilihat) lebih diarahkan pada sejauh mana warga makin menyadari akan perlunya mengubah/memperbaiki perilaku dan sikap, yang melemahkan tingkat keberdayaan mereka, sebagaimana digambarkan di atas (masa bodoh, dan lain-lain), serta secara nyata melakukan upaya bersama dengan memperhatkan prinsip demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan desentralistik.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa P2KP mengemban harapan membangun modal sosial masyarakat untuk menciptakan gerakan bersama (collective action) dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.

Jadi, kurang tepat jika kita melihat relevansi langsung dengan jumlah dana (BLM) yang disediakan/dicairkan, sedangkan sasaran penurunan jumlah orang atau KK miskin harus dilihat keterpaduannya dengan program-program riil (teknis), disertai upaya mengeliminasi variabel yang justru berpengaruh secara negatif (kenaikan BBM atau bahan pokok, gagal panen, dan sebagainya).

Intervensi P2KP

Dengan kerangka pemikiran begitu, maka P2KP mencoba memfasilitasi masyarakat yang tadinya tidak/kurang berdaya menjadi makin berdaya kemudian menjadi mandiri, yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat madani.

Untuk memberdayakan masyarakat (miskin), P2KP melakukan intervensi yang meliputi: Pertama, internalisasi nilai dan prinsip universal. Melalui intervensi ini, masyarakat dan pihak manapun tidak hanya meningkatkan kepekaan terhadap persoalan kemiskinan dilihat dari berbagai dimensi (politik, ekonomi, sosial ataupun aset) yang sebenarnya hanya gejala, tetapi hendaknya menumbuh-kembangkan kesadaran kritisnya, sehingga memahami bahwa akar utama penyebab kemiskinan adalah justru karena tidak adanya keadilan di masyarakat, dan ketidakadilan ini jelas adalah akibat dari ketidakmampuan para pengambil keputusan untuk menegakkan keadilan serta menipisnya kepedulian dan meningkatnya keserakahan di masyarakat.

Pedagang kaki lima yang tergusur, petani yang sawahnya puso, ibu hamil kurang gizi, bayi meninggal saat dilahirkan, anak-anak dropout atau SD pun tidak tamat, busung lapar, merupakan sebagian realita yang luar biasa memprihatinkan. Namun, persoalan serius yang kita hadapi — sayangnya hampir tidak pernah disentuh — adalah lunturnya nilai-nilai luhur para pelaku pembangunan (pengambil keputusan maupun masyarakat sendiri), sehingga sebagai manusia kita tidak berdaya untuk menjadi pelaku moral (melemahnya moral capability).

Jadi, melalui P2KP, proses gerakan moral inilah yang didahulukan untuk menyentuh warga kelurahan yang menjadi lokasi sasaran, sehingga diharapkan masyarakat lebih paham, sadar dan siap untuk melakukan perubahan prilaku/sikap. Bukan “siap untuk menerima uang” (BLM).

Kedua, penguatan lembaga masyarakat. Penguatan lembaga bukanlah sekedar membentuk kelompok atau semacam unit/badan pengelola, apalagi hanya sebatas menyiapkan "wadah yang diformalkan" untuk menerima dana proyek atau bantuan lainnya. Apapun namanya, lembaga ini harus merupakan representasi nilai-nilai luhur dari komunitas yang mengakar di segala lapisan masyarakat (kelurahan). Dalam P2KP digunakan sebutan generik Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), yang berfungsi sebagai lembaga pengambil kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui penumbuhan modal sosial warga masyarakat.

Penguatan kelembagaan harus memenuhi  proses yang aspiratif, partisipatif, demokratis dan transparan, sebagai prasyarat moral, meski output-nya adalah terbangun BKM dengan terpilihnya sejumlah warga yang merepresentasikan kepimpinan kolektif. Berkenaan dengan itu, sebelumnya warga melakukan diskusi terfokus untuk membahas dan mengemukakan  pandangan kritis tentang "kepemimpinan manusia" sebagai landasan memilih orang-orang yang pantas menjadi pemimpin dalam arti peduli, amanah, jujur, iklas, terbuka, arif. Masyarakat pun diharapkan memahami bahwa orang yang mendekati kriteria seperti itu dapat dicari/dipilih dalam kelurahan meskipun tidak selalu harus berpendidikan tinggi, sangat berpengalaman dalam berorganisasi, laki-laki, kaya, populer, politikus, dekat dengan pejabat, dan sebagainya. 

Ketiga, pembelajaran penerapan konsep Tridaya. Intervensi ketiga ini merupakan proses penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan sebagai suatu kegiatan perencanaan partisipatif, dengan output yang disebut dengan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). Dalam proses ini, masyarakat melalui sebuah tim, akan memperdalam persoalan-persoalan kemiskinan yang terjadi di kelurahannya, kemudian membahas alternatif upaya pemecahannya. Kemudian juga menetapkan prioritas sesuai dengan tingkat keseriusan masalah maupun kemampuan dan kesiapan warga untuk merealisasikannya. Meski persoalan dan upaya pemecahannya cukup kompleks, dalam proses pembelajaran P2KP mengenalkan pendekatan tridaya yang meliputi pemecahan pada persoalan sosial, lingkungan dan ekonomi.

Perencanaan ini hendaknya menggambarkan waktu (tahun) pelaksanaan, anggaran biaya dan sumber pendanaan, potensi lokal milik/pada masyarakat yang dapat dimanfatkan, pihak luar yang dapat menjadi mitra. Betapapun sulitnya dan apa/bagaimanapun hasilnya, yang penting prosesnya memenuhi prinsip partisipatif, aspiratif, obyektif dan transparan.

Keempat, penguatan akuntabilitas masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam merumuskan suatu rencana yang logis/rasional tidak akan banyak manfatnya jika kemudian sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar mengimplementasikannya. Bahwa pada tahap awal ini dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan, dana atau sumberdaya lain, P2KP memberikan dukungan dana antara lain berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Jadi, BLM hanya merupakan "pelengkap dan stimulan" untuk menjamin berjalannya proses pembelajaran secara utuh sampai masyarakat mengetahui/memahami sejauhmana keberhasilan dan kegagalan (kendala) dari suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh mereka sendiri. Untuk itu, tranparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar perencana, pelaksana, mitra kerja,  pengendali (pengawas) bahkan penerima manfaat sama-sama belajar melakukan peran, fungsi dan tugas masing-masing. Kekurangan atau kegagalan akan dikoreksi untuk kegiatan berikutnya. Sedangkan hal-hal yang baik dan berhasil harus dipertahankan, ditingkatkan dan disebarluaskan (direplikasi).

Dengan “skenario” seperti itu, P2KP mencoba melakukan terobosan merancang dan menerapkan konsep pemberdayaan sebagai fondasi — begitu  cita-citanya — agar penanggulangan kemiskinan yang diformulasikan secara teknis (sektoral)  kelak lebih optimal hasilnya dan berkelanjutan, dalam arti menjadi tanggungjawab bersama, dan tentunya masyarakat tidak hanya menjadi obyek atau penonton.

Sebagai sebuah “proyek” dengan jangka waktu dan target tertentu, pemberdayaan masyarakat melalui P2KP ini dilaksanakan dengan menerapkan suatu siklus yang mentransfer materi intervensi tersebut diatas sebagai "ruh"nya.

Sebagai penutup tulisan ini, kami sebutkan saja urutan siklus P2KP itu, yaitu Sosialisasi Awal dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS), Pembentukan BKM, Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis), Pembentukan KSM, Implementasi Kegiatan Tridaya.

Semua kegiatan tersebut dikelola dan melibatkan warga seoptimal mungkin agar pembelajaran yang berjalan dapat mewujudkan masyarakat berdaya. Selama siklus berjalan, masyarakat didampingi oleh para fasilitator yang dikoordinasikan oleh Korkot, dan didukung oleh KMW. Tentu saja, internalisasi nilai dan prinsip universal yang menjadi "ruh" dalam siklus harus berlangsung dan dijaga terus. Tidak hanya bagi masyarakat warga kelurahan tetapi justru terutama bagi para pelaku P2KP itu sendiri. Semoga. (Sri Juwarni, TL KMW IV P2KP-2 Kalsel; Nina)

(dibaca 1470)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 975, akses halaman: 1017,
pengunjung online: 162, waktu akses: 0,047 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank