Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelPeran Pemda dalam Penanggulangan Kemiskinan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Kupang, 17 Juli 2007
Peran Pemda dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara berkembang, terutama negara yang berjumlah penduduk besar. Bagi Indonesia, kemiskinan adalah masalah nasional, sehingga pemerintah berupaya memecahkan persoalan kemiskinan dengan berbagai program, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) melalui bantuan modal, Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), P2MPD, PPK serta P2KP, dan lain-lain. Namun, pada umumnya, hasil program belum bisa dikatakan cukup berarti, karena di berbagai tempat, jumlah orang miskin semakin bertambah. Bahkan, tetap menyisakan masalah sebagai akibat dari kurangnya koordinasi antarpelaku program.

Permasalahan kemiskinan dengan berbagai karakteristiknya ini tidak mudah dipecahkan tanpa adanya keterlibatan semua unsur. Karena, kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah adalah terbangunnya, serta melembaganya jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari tiga pilar yang ada di daerah: Pemda, Masyarakat dan kelompok peduli (LSM, swasta, perguruan tinggi, ulama/tokoh masyarakat, dan pers). Permasalahan kemiskinan hanya dapat ditanggulangi jika tiga komponen di atas saling kerjasama dalam semangat kebersamaan, dan berpartisipasi mencari alternatif pemecahan masalah.

Peran pemda dalam membangun daerah menjadi titik sentral dan menjadi sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri. Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada saat diberlakukannya UU No. 22/tahun 1999, tentang pemerintahan daerah (Otonomi Daerah), yang menimbulkan berbagai perbedaan persepsi tentang kebijakan pembangunan dan pola penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dan derasnya arus pemikiran baru yang berkembang dalam jargon-jargon reformasi telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Paradigma baru dalam pembangunan daerah pada prinsipnya mengandung tiga spirit. Pertama, spirit otonomi daerah, yang mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa lokal. Kedua, spirit good governance yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik. Dan, ketiga, prinsip people empowerment, yang memberikan power kepada masyarakat melalui proses pemampuan, pemberian tanggung jawab yang jelas dan pelibatan secara proporsional dalam pengelolaan pembangunan.

Ketiga spirit ini menggeser filosofi yang selama ini ada, yaitu dari “membangun daerah” menjadi “daerah membangun”, dan “membangun masyarakat” menjadi “masyarakat membangun”. Artinya, antara daerah dan masyarakat harus terjalin kebersamaan dan kerjasama yang baik agar terlahir suatu kebijakan yang berpihak.

Dengan adanya paradigma baru yang dipicu oleh UU No 22/tahun 1999 tentang otonomi daerah dan tuntutan reformasi, memberikan peluang besar bagi daerah dalam pembangunan daerahnya, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan tersebut. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan.

Guna memenuhi hak-hak sosial masyarakat, pemda perlu mendorong dan menumbuh-kembangkan kelembagaan partisipatif masyarakat berupa:
1. Hak Sosial Masyarakat
Pemda perlu menjamin pemenuhan akses pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, serta kebutuhan sosial lainnya
2. Hak Ekonomi Masyarakat
Pemda perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya secara layak dan manusiawi, penciptaan lapangan kerja
3. Hak Politik Masyarakat
Pemda wajib memberikan ruang yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Untuk mendukung semua ini tentu pemda perlu menyediakan sarana dan prasarana, regulasi, fasilitasi yang cukup memadai sesuai aspirasi dan kemampuan pembiayaan daerah.

Harapan kita semua ke depan, penanggulangan kemiskinan ditangani langsung oleh pemda. Meski disadari, masalah pembiayaan menjadi sangat mendasar dan urgen, sehingga dibutuhkan daerah yang mampu memainkan perannya untuk memfasilitasi dengan pihak-pihak lain.

Selain peran di atas, pemda juga mempunyai peran mendasar dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain, pertama, pemda sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Kedua, pemda sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah dan kebijakan. Ketiga, pemda sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi semua unsur yang ada di masyarakat. Keempat, pemda sebagai koordinator, yaitu mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan, melalui mekanisme perencanaan partisipatif.

Perlu diingat bahwa penangulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, provinsi/daerah, kelompok peduli maupun masyarakat sendiri. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, kadang daerah kurang mampu di segi pembiayaan, tenaga dan ketersediaan fasilitas. Dengan adanya program penanggulangan kemiskinan berskala nasional, pemda telah menunjukkan respon yang sangat baik. Namun, dalam tataran pelaksanaannya, kadang masih ada aparat yang kurang respon, ini disebabkan masih sangat kecilnya porsi birokrasi dalam program, karena masih menggunakan paradigma lama.

Contohnya, KBP kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai Forum Komunikasi, Forum Partisipatif, dan penyusun perencanaan yang berpihak pada pro poor, antara pemda, kelompok peduli dengan masyarakat. Melihat kenyataan di lapangan, maka perlu sosialisasi dan koordinasi secara terus menerus, yang dilakukan oleh pihak-pihak penentu kebijakan, agar peran pemda, masyarakat dan kelompok peduli menjadi lebih besar dan terjalin kerjasama yang baik untuk penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu, peran pemda perlu dikedepankan sebagai pelaku utama penanggulangan masalah kemiskinan, perlu pendekatan substansi dan membangun kemitraan antara pelaku program dengan pihak pemda. Selanjutnya, KBP dan KPK-D perlu difungsikan secara nyata dalam program penanggulangan kemiskinan, melalui penguatan-penguatan seperti lokakarya, semiloka serta sosialisasi yang terus-menerus dan berkelanjutan.

Terkait proses membangun dan sinergitas dengan program daerah, diperlukan kerjasama antarpelaku, baik legislatif, eksekutif, kelompok peduli maupun masyarakat, untuk bersama-sama belajar dan duduk bersama, menyusun strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satu alternatif sinergitas program adalah bagaimana program masyarakat (hasil PJM) dan program pemda disosialisasikan dan dianalisis secara bersama, sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menangani permasalahan kemiskinan.

Alternatif lain adalah bagaimana lembaga-lembaga yang ada di masyarakat melakukan kemitraan dan kerjasama dengan pihak pemda dan eksekutif, untuk duduk bersama membahas langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan kajian terhadap masalah kemiskinan secara bersama-sama, sehingga lahir model pengkajian kondisi masyarakat sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan program. Selanjutnya, mengkaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ada. Merumuskan bersama kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta merumuskan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Di sisi lain urgensi penanggulangan masalah kemiskinan secara bersama-sama disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan sebuah aturan pelaksanaan melalui Inpres No. 5/Tahun 1993, mengenai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, mencakup tiga hal, yakni bantual modal, penyedian sarana dan prasarana lingkungan, dan pendampingan masyarakat dari berbagai program yang dilaksanakan ternyata masih memberikan porsi besar terhadap birokrasi, sehingga terkadang kurang maksimal. Lain halnya dengan P2KP, dimana porsi birokrasi sangat kecil. Namun, ini juga menjadi sebuah masalah, yaitu ketika pemda kurang proaktif dan merasa bahwa program ini di luar tanggung jawab mereka.

Sementara itu, DPRD sebagai legislator, dengan Perencanaan Anggaran Daerah dan pengawasannya, memegang peran strategis terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, bersama-sama dengan eksekutif. Dalam mendorong upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, dari manapun sumber pembiayaannya, legislatif dan eksekutif harus mampu memainkan perannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Terutama, kemiskinan yang dipandang sebagai problem lintas sektoral.

Peran legislatif ini sesuai dengan Pasal 42, UU No. 32/Tahun 2004, yaitu menetapkan anggaran pendapatan dan perundang-undangan dalam hal memberikan prioritas pengalokasian anggaran pada pos-pos pembangunan kearah percepatan penanggulangan kemiskinan.  Kemudian, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kesimpulannya, pertama, permasalahan kemiskinan adalah masalah kita bersama dan dibutuhkan kerjasama antarpelaku pembangunan secara bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Kedua, keberpihakan eksekutif dan legislatif sangat diharapkan untuk menangani masalah kemiskinan. Ketiga, perlu sosialisasi kepada semua kalangan dan penguatan-penguatan kelembagaan terkait penanggulangan kemiskinan. Keempat, perlunya mengkampanyekan nilai-nilai universal dan kepemimpinan moral.

Untuk itu, perlu penajaman sosialisasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat birokrasi, sehingga tumbuh persamaan persepsi antarpelaku, agar ego sektoral dapat dikurangi. Selanjutnya, perlunya peningkatan koordinasi antara pihak pelaku program dengan pemda. Terakhir, perlunya penguatan-penguatan baik di tingkat pemda, maupun para pelaku program penanggulangan kemiskinan lainnya, agar lebih menumbuhkan solidaritas. (Muhammad Rusli Askorkot-3, Sumba Barat, KMW XII P2KP-3 NTT Kupang; Nina)

(dibaca 4236)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 4553, akses halaman: 10668,
pengunjung online: 172, waktu akses: 0,035 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank