Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelBerjuang Mengubah Paradigma
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Surakarta, 11 Agustus 2009
Berjuang Mengubah Paradigma

Motivasi dan pemahaman masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan ibarat hujan, kadang hadir dengan deras berbarengan gelegar petir, kadang rintik tipis seperti embun. Faktor penyebab perbedaan pemahaman dan naik-turunnya motivasi warga adalah perbedaan visi tentang penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

Perbedaan dan permasalahan yang melingkupi pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat merupakan dinamika yang harus disikapi secara arif oleh semua pihak. Perubahan dalam setiap sisi kehidupan tentu akan menimbulkan pro dan kontra serta berbagai polemik baru. Apalagi perubahan menuju sebuah tatanan baru demi kebaikan, maka tingkat permasalahan dan kendalanya pun akan semakin kompleks.

Di dataran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam hal regulasi dan kebijakan terhadap PNPM Mandiri Perkotaan, terlihat masih setengah hati dengan dalih bahwa pemkot memiliki program tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Akibatnya, dana pendamping yang sebesar 50% sebagai prasyarat kesanggupan Pemkot Solo menerima PNPM Mandiri Perkotaan, masih tarik-ulur dalam bentuk sharing program berupa Dana Operasional Posyandu Balita/Lansia, Program Makanan Tambahan Posyandu Balita/Lansia dan Renovasi Rumah Tidah Layak Huni (RTLH).

Jika ditilik dan dipahami dari kacamata model penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan PNPM Mandiri Perkotaan, maka dana pendamping yang berbentuk sharing program layak dipertanyakan karena, pertama, program bersifat top-down bukan bottom-up, sehingga program yang ditawarkan pemkot belum tentu sesuai kebutuhan masyarakat. Kedua, sharing program jelas-jelas tidak sesuai dengan esensi PNPM Mandiri Perkotaan. Ketiga, menutup kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi/menentukan kebijakan. Keempat, bagaimana dana operasionalnya?

Pertanyaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman pemkot terhadap PNPM Mandiri Perkotaan itu sendiri. Kasus yang terjadi di Kota Solo merupakan bukti bahwa otonomi daerah masih dipahami pemerintah kabupaten/kota sebagai kewenangan absolut tanpa batas dan kompromi. Hingga akhirnya terkesan menghasilkan “raja-raja” kecil.

Pemkot Solo terlihat tidak memberi kesempatan kepada warga untuk menentukan kebutuhannya dan masih memandang warga masyarakat sebagai obyek pembangunan. Ternyata, paradigma lama masih mengakar di daerah, walau Era Reformasi telah beranjak menuju tahun ke-11. Kondisi inilah yang menjadi penghalang utama bagi penerapan PNPM Mandiri Perkotaan di daerah, sehingga transformasi sosial yang diharapkan menjadi output maksimal PNPM Mandiri Perkotaan nampaknya tidak akan berjalan mulus.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat basis (RT/RW), meski dalam bentuk dan porsi berbeda. Masyarakat telah terpola dengan model pembangunan instan, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan tergesan pragmatis dan cari gampangnya saja.

Sebagai contoh, pelaksanaan Pemetaan Swadaya (PS), yang merupakan tahapan dari PNPM Mandiri Perkotaan. PS dilakukan oleh warga masyarakat tingkat basis/RW—melalui Tim PS—dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kondisi realita yang ada saaat ini dan upaya membangun kesepakatan mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai.

Pemetaan swadaya selayaknya dilakukan secara menyeluruh (integrated)—tidak sepotong-sepotong, serta melibatkan warga masyarakat. Karena, PS menjadi dasar atau landasan utama dalam upaya penanganan kemiskinan, sekaligus blueprint bagi pengurus RT/RW dalam menentukan arah pembangunan warganya. Itu pada dataran ideal, namun pelaksanaan di lapangan ternyata terjadi distorsi yang cukup jauh. PS hanya dipandang sebagai sebuah usulan “keinginan” warga di tingkat basis, bukan sebagai kajian yang terpola agar menghasilkan output berupa kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Ironisnya, PS hanya dilakukan Ketua RW secara serampangan dalam waktu tidak lebih dari satu jam. Sehingga lumrah, ketika output kajian yang tertera adalah usulan pembuatan gapura!

Sosialisasi yang telah dilakukan maupun tahapan-tahapan selanjutnya, walau telah dilakukan, nampaknya belum memberi pemahaman kepada masyarakat akan hakikat PNPM Mandiri Perkotaan. Konsep Tridaya: Pembelajaran, Kemandirian dan Pembangunan Berkelanjutan, belum dipahami masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Masyarakat masih memandang PNPM Mandiri Perkotaan sebagai sebuah program bagi-bagi uang, Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kelompok, tanpa memperhatikan proses maupun kaidah-kaidah yang benar.

Alasan klasik menjadi pembenaran: tiadanya dana pendamping untuk tingkat basis! Motor penggerak PNPM Mandiri Perkotaan seperti pengurus RT/RW, relawan maupun kelompok peduli merasa keberatan jika harus mengumpulkan warga untuk melakukan rembug warga maupun diskusi kelompok (FGD). Karena, untuk mengumpulkan warga masyarakat rasanya akan sulit (sungkan) jika tidak diberi jamuan semisal minuman dan makanan ringan.

Beberapa cara perlu dicoba guna meluruskan paradigma tersebut. Di antaranya melalui, satu, pembuktian bahwa PNPM Mandiri Perkotaan merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang ideal untuk mendorong masyarakat menemu-kenali masalahnya, sekaligus mencari pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Dua, informasi lisan maupun melalui media tulisan berupa buletin Warta Mandiri secara terus menerus. Hal ini diharapkan dapat sedikit demi sedikit membuat pemahaman tentang PNPM Mandiri Perkotaan dapat tercapai. Tiga, melakukan lobi-lobi dengan pihak-pihak berpengaruh dan tokoh masyarakat di tingkat kelurahan, secara bersama-sama mendorong masyarakat turut berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Kelurahan Jebres, dengan penduduk dewasa hampir mencapai 23.000 jiwa, yang tersebar di 36 basis/RW merupakan wilayah kerja yang cukup luas. Jika diasumsikan 15% penduduknya masuk kriteria KK miskin, maka butuh tenaga, swadaya dan waktu ekstra untuk menangani masalah kemiskinannya. Permasalahan utama adalah makin minimnya tingkat kepedulian di antara warga, sehingga sikap pragmatis dan individualistis cukup mendominasi kehidupan masyarakat sebagai representasi sikap negatif bangsa Indonesia, yaitu sikap hidup yang tidak suka bekerja keras, kecuali terpaksa. Sikap-sikap itu menggambarkan bahwa manusia Indonesia menyenangi hal-hal yang instan dan cari mudahnya saja.

Civil society, sebagaimana diidealkan PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan model pembangunan yang perlu dikembangkan hingga masa mendatang. Untuk itu, hendaknya pemahaman dapat diletakkan secara sejajar antara negara yang kuat dengan masyarakat sipil yang kuat pula. Kedua perpaduan itu ibarat sekeping mata uang: sama-sama penting untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dalam arti seluas-luasnya.

Negara yang kuat dibutuhkan untuk menumbuhkan efektivitas dan efisiensi performance yang dapat mendorong partisipasi masyarakat serta bisa menjamin hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kepentingan umum lainnya. Sedangkan masyarakat sipil yang kukuh mutlak diperlukan untuk menjadikan masyarakat yang sadar dan well-informed, sehingga memahami hak-hak dan tanggung jawabnya, serta akan bertindak sebagai warga negara yang aktif.

Stephen R Covey, penulis buku The Seven Habits for Highly Effective People mengatakan, “Taburlah gagasan, petiklah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter. Taburlah karakter, petiklah hasil!” Artinya, guna memperoleh hasil maksimal dalam penanggulangan kemiskinan, tidak dapat dilakukan secara instan dan serampangan. Dibutuhkan habit (pembiasaan) yang dilakukan berulang-ulang konsisten serta berkesinambungan. (Kun Prastowo, Anggota LKM Mitra Sejahtera, Kelurahan Jebres Kota Surakarta; Firstavina)

(dibaca 1675)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 3925, akses halaman: 5865,
pengunjung online: 270, waktu akses: 0,027 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank