Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di Web site PNPM Mandiri Perkotaan.
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelRefleksi Implementasi Dana Pinjaman Bergulir
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi.

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Lombok, 20 Januari 2010
Refleksi Implementasi Dana Pinjaman Bergulir

Periodesasi pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan tahun 2009, telah mencapai ujungnya, artinya seluruh kegiatan pada tahun berjalan seharusnya di kaji dan di evaluasi secara seksama untuk mengetahui capaian dan dampak yang dihasilkan pada setiap domain dan bidang yang telah ditentukan, termasuk kegiatan manajemen keuangan dan pemanfataan dana pinjaman bergulir (DPB), terdapat beberapa pertanyaan kritis yang perlu mendapat jawaban secara paripurna, yaitu ; pertama, apakah mekanisme pengelolaan pinjaman bergulir telah sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan?; kedua, apakah kelembagaan local (BKM/LKM) telah memiliki system pengelolaan dan pengendalian yang memadai terhadap implementasi kegiatan pinjaman bergulir?; ketiga, apakah pemanfaatan dana pinjaman bergulir sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan terkelola dengan baik?; keempat, sejauh mana dampak pemanfaatan dana pinjaman bergulir terhadap upaya penanggulangan kemiskinan pada wilayah setempat?; kelima, bagaimana peta dan potensi serta masalah yang terjadi selama pendampingan tahun 2009, sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan masa mendatang?. Pertanyaan tersebut selayaknya menjadi perhatian semua pelaku yang terlibat sekaligus sebagai bahan refleksi bersama.

Menjawab pertanyaan tentang harmonisasi antara realitas lapang dengan idealisme konsep yang tertuang dalam buku pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana pinjaman bergulir telah disediakan instrument normative sebagai penjagaan terhadap alur dan mekanisme pemanfaatan pinjaman bergulir di tingkat lapang, hal ini menuntut semua pelaku pada pelbagai domain untuk konsisten menjaga kesesuaian antara data kwantitatif yang dihasilkan dalam setiap evaluasi, monitoring maupun supervisi yang dilaksanakan dengan kenyataan riil ditingkat lapang. Konsisten menyatakan semua kondisi secara obyektif, sembari menjaga sikap justifikasi sepihak terhadap pelaku tertentu, sehingga terkesan saling menyalahkan antar para pelaku. Padahal sekecil apapun kekurangan dan kesalahan ditingkat lapang adalah merupakan bagian dari kekurangan dan kesalahan sistemik, seharusnya mengedepankan “Hikmah dan Mauidhoh hasanah”. Memberikan contoh yang baik dan mengingatkan dengan bahasa yang santun tanpa bermaksud mencederai perasaan orang lain. Telah menjadi kesepahaman bersama, bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang digagas dalam PNPM-Mandiri perkotaan adalah sebuah “Proses belajar” Menuju kemandirian. Hanya dengan interaksi berbasis humanitas dan system yang didasarkan atas penghargaan nilai kemanusiaan secara tulus, keberhasilan dan kesuksesan bersama dapat diharapkan pencapaiannya.

Eksistensi kelembagaan local (BKM/LKM) yang kokoh dilengkapi dengan perangkat organisasi yang memadai dan sumberdaya yang mumpuni dalam hal pengelolaan dana pinjaman bergulir, ditandai dengan, pertama, telah berlangsungnya peñata-kerjaan administrasi dan pembukuan secara tertib dan benar menurut petunjuk teknis pembukuan, baik pada domain secretariat maupun pada ranah UPK-BKM; Kedua, Proses-proses pengambilan keputusan dan seluruh hasil-hasil kegiatan telah di bangun atas dasar transparansi dan akuntabilitas, sehingga akses informasi, komunikasi dan koordinasi berjalan secara massif; ketiga, Pembagian tugas, peran dan tanggungjawab pada setiap domain organisasi, telah berjalan secara proporsional berbasis nilai luhur kemanusiaan dan kerjasama sinergis dengan filosofi “Fastabikhul khoirot” bergegas meraih kebaikan dan kemulyaan hidup; keempat, setiap lini organisasi di kendalikan oleh pribadi yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas memadai, terbentuk atas kombinasi sikap “Mau, mampu dan militant”, sikap yang terakhir tersebut menjadi penentu atas keberhasilan BKM dalam mengemban misi sebagai entitas produsen tatanilai. Sehingga peran BKM sebagai motor penggerak upaya penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada penumbuhan modal social, tidak perlu diragukan lagi; kelima, terdapat instrumen untuk menjamin keberlanjutan dan pelestarian kegiatan lembaga (BKM/LKM), dalam wujud Renta dan PJM Pronangkis yang obyektif dan rasional (benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat), didukung oleh para pelaku pembangunan di tingkat local dan disokong oleh pemerintah daerah. Apabila pra kondisi tersebut telah dimiliki oleh BKM/LKM, maka keberdayaannya telah dapat dijamin dan kemandiriannya bukan utopis (khayalan).

Memastikan pemanfaatan dana pinjaman bergulir telah benar-benar sampai pada warga miskin yang terdaftar dalam PS-2, merupakan pengendalian terpenting yang harus mendapat perhatian oleh seluruh pelaku, fakta lapang kerapkali menyuguhkan kondisi kontradiktif dengan mengabaikan keberpihakan kepada warga miskin dan mengedepankan profitabilitas serta rentabilitas dengan dalih penjagaan capaian kinerja keuangan agar mencapai derajat “Satisfaction (Memuaskan)” pada seluruh indicator, baik RR, LAR, PAR, Ccr maupun ROI, selanjutnya memilih sasaran warga mampu (mapan dalam usahanya) meskipun jelas-jelas telah mengebiri skim dana pinjaman bergulir (DPB) dan tujuan utama penanggulangan kemiskinan, lebih ironis bahkan menyedihkan, alih-alih menjaga kinerja keuangan, sebagian besar terjadinya pinjaman bermasalah (macet) justru disebabkan oleh pinjaman non procedural yang dikucurkan pada kelompok warga mampu (kaya) dan tindak penyelewengan penggunaan dana (miss use fund) sebagian besar dilakukan oleh para warga dalam strata yang sudah mapan. Menghindari hal tersebut agar tidak terus berlanjut dan menjadi hambatan sistemik dalam implementasi pemanfaatan dana pinjaman bergulir, terdapat beberapa hal yang semestinya diperhatikan oleh semua pihak, yaitu: pertama, membangun paradigma di tingkat BKM, UPK dan masyarakat bahwa skim dana pinjaman bergulir hanya diperuntukkan bagi warga miskin yang terdaftar dalam PS-2 (sebagai database Profil KK miskin yang dihasilkan melalui serangkaian kegiatan oleh masyarakat sendiri dan dianggap paling valid diantara sumberdata lainnya); kedua, data PS-2 harus didistribusikan kepada seluruh pelaku ditingkat lapang, terutama kepada UPK sebagai pelaksana teknis dan BKM sebagai pengambil kebijakan, sehingga dapat diidentifikasi secara cermat seluruh calon penerima manfaat DPB agar tidak bergeser sedikitpun dari ketetapan sasaran yang telah disepakati bersama; ketiga, bahwa dana pinjaman bergulir adalah media belajar bagi masyarakat, terutama warga miskin untuk membangun kebersamaan dan kepedulian dalam upaya meningkatkan kapasitas (kemampuan) individu agar memiliki keberdayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keempat, beberapa kegiatan lainnya yang berorientasi pembelaan terhadap peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Menyusun data empiric tentang fakta manfaat dana pinjaman bergulir terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara kwantitatif maupun kwalitatif, membutuhkan pranata dan instrument memadai untuk menjelaskan fakta dan data tersebut secara benar dan valid. Secara explicit, telah tersedia data tentang jumlah warga miskin sebagai pemanfaat dana pinjaman bergulir pada instrument pengumpulan data ekonomi namun hanya menunjukkan besaran nominal pemanfaat tanpa disertai dengan informasi yang memadai tentang perkembangan warga miskin tersebut dari waktu ke waktu. Sehingga dapat diketahu secara pasti sejauhmana dampak pemanfaatan dana pinjaman bergulir terhadap peningkatan kesejahteraan mereka ataukah sebaliknya, malah menurunkan kwalitas kesejahteraan para warga miskin akibat kurangnya pembinaan dan pendampingan, ditingkat BKM/LKM maupun UPK sebagai gugus tugas BKM/LKM dalam implementasi dana pinjaman bergulir, belum tersedia instrument atau pranata yang dapat menjabarkan historical (sejarah) perkembangan kegiatan setiap individu dan atau setingkat KSM, disertai dengan penjelasan tentang factor-faktor penyebabnya. Sehingga dapat dipetakan secara akurat, untuk menentukan intervensi lanjutan dari masing-masing kondisi beserta solusi alternatifnya. Kondisi tersebut, hendaknya menjadi skala prioritas utama untuk segera mendapatkan pemecahannya.

Mencermati peta potensi dan masalah implementasi dana pinjaman bergulir membutuhkan kejernihan pemikiran tanpa dilandasi pretensi apapun, sehingga dapat melihat dan mengkaji secara obyektif terhadap seluruh potensi yang dihadirkan dan masalah yang menghambat implementasi kegiatan tersebut, selanjutnya dapat menyusun hypotesa yang akurat dan akuntable, diniatkan sebagai kontribusi untuk perbaikan kegiatan pada masa mendatang dan demi kemakmuran serta kesejahteraan kaum miskin. Kajian tentang potensi DPB terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, tak perlu dipertanyakan signifikansinya, yang terpenting adalah mendokumentasikan masalah dan hambatan sebagai bahan kajian untuk perbaikan pada masa mendatang, setidaknya terdapat empat masalah utama yang perlu diurai secara paripurna; pertama, system kelembagaan belum berfungsi secara optimal dalam mendukung kegiatan dana pinjaman bergulir, baik BKM/LKM, UPK, Dewan Pengawas maupun KSM ekonomi (Uraian detailnya membutuhkan ruang tersendiri untuk membahasnya); kedua, pengambilan kebijakan untuk memilih DPB sebagai salah satu instrument penanggulangan kemiskinan belum diterapkan secara integrative, baik ditingkat pemerintah maupun stakeholder lainnya, sehingga terkesan parsial dan kental dengan nuansa ego sektoral serta cenderung mengabaikan substansinya; ketiga, penyelenggaraan administrasi dan penatakerjaan pembukuan di tingkat UPK maupun secretariat belum menemukan performance terbaiknya, disebabkan oleh persoalan system welfare (kesejahteraan) yang masih belum massif, sehingga mengakibatkan seringnya pergantian personil dengan segala kompleksitas yang ditimbulkannya; keempat, budaya masyarakat yang senang meminjam (hutang), belum diimbangi dengan kesadaran untuk membayar dan atau melunasi hutang serta belum didasarkan pada pertimbangan ekonomis yang rasional dan obyektif. Berakibat pada tingginya tingkat kemacetan dan pinjaman bermasalah.

Paparan diatas, merupakan hasil refleksi berdasarkan pengalaman empiric dan fenomena kontemporer yang mewarnai dinamika implementasi kegiatan dan pinjaman bergulir, terasa masih sangat dangkal dan baru menyentuh bagian permukaan, diwacanakan pada ruang public untuk mendapatkan apresiasi dari para pihak yang berkompeten, agar pelaksanaan kegiatan dana pinjaman bergulir pada masa mendatang semakin mendekati sumbu keberhasilan dan keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai pelengkap program. Dengan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua dimudahkan segala urusan dan senantiasa mendapat ridlo-Nya. Amiin……(Suyitno Masdar, TA MK OC-7 Provinsi NTB, PNPM Mandiri Perkotaan;teamweb)

(dibaca 1350)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 2051, akses halaman: 2487,
pengunjung online: 107, waktu akses: 0,033 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank