Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelMasih Impian, BKM sebagai Pintu Masuk Program Lain
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Bogor, 23 Juli 2010
Masih Impian, BKM sebagai Pintu Masuk Program Lain

Ada berita menarik dari Harian Lokal Jurnal Bogor edisi Selasa, 6 Juli 2010, tentang rencana Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 250 unit dari 12 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Anggaran rehab masing-masing rumah besarnya Rp10juta.

Bagi pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan setempat, tentunya hal ini menjadi daya tarik. Bagaimana tidak, dari program di banyak BKM, tidak sedikit Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan Rencana Tahunan (Renta)-nya fokus memprioritaskan rehab rutilahu.  

Akibat kemiskinannya di setiap desa/kelurahan tidak sedikit kita jumpai rumah-rumah warga miskin yang sudah tidak layak huni. Hati nurani kita otomatis teriris melihat kenyataan ini. Kepedulian warga sekitar serta pihak-pihak lain sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kita temui pula hampir di setiap PJM Pronangkis masing-masing BKM setempat, masalah ini menjadi prioritas. Hal tersebut ternyata sejalan dengan rencana-rencana kegiatan pihak pemerintah daerah, seperti yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2010.

Namun, yang amat disayangkan adalah tidak/belum terlibatnya BKM-BKM setempat dalam rencana kegiatan tersebut. Sseperti yang terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor—di mana sembilan desanya adalah sasaran PNPM, dan di luar 12 kecamatan sasaran Dinas Sosial Bogor. Mereka (BKM) tidak tahu sama sekali tentang rencana rehab rutilahu dari Dinas Sosial.

Yang lebih mengejutkan mereka lagi adalah wilayah sembilan desa di kecamatan tersebut tidak mendapat jatah rehab rutilahu. Padahal, Pemetaan Swadaya (PS 2)—pendataan KK Miskin, yang dilakukan sendiri oleh relawan-relawan setempat pada awal masuknya PNPM Mandiri Perkotaan di desa sasaran, memiliki data akurat tentang rutilahu. Tim relawan setempat, dan difasilitasi Faskel, ditugasi untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga akurasi datanya bisa dipertanggungjawabkan.

Bila saja pihak pelaksana rehab rutilahu (Pemkab setempat) dapat bermitra dengan BKM, atau sebaliknya, maka dapat dipastikan keberhasilan rencana ini. Dan, dari pihak BKM bisa dipastikan antara lain akurasi data rutilahu masing-masing desa dan munculnya swadaya masyarakat, baik berupa materi maupun tenaga. Kesiapan masyarakat ini tentunya adalah sebagai modal sosial, yang memang sudah terbukti dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, yang dibiayai oleh BLM dari APBN dan APBD (DDUPB).

Seluruh kegiatan tersebut di atas tercantum dalam PJM Pronangkis, yang direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, serta dimonitoring dan evaluasi sendiri oleh masyarakat. Sehingga, secara psikologis memunculkan rasa kepemilikan, pemeliharaan yang tinggi dari mereka.

Sama seperti beberapa tahun lalu, pihak Depdiknas bermitra dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dalam Program Pilot Project Rehab Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidkan. Lembaga Lokal BKM sebagai representasi masyarakat saat itu terpilih karena memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, adil,  jujur, terpercaya, transparan dan akuntabel. BKM bersama-sama Komite Sekolah, tokoh masyarakat, pemeduli lainnya telah dipercaya oleh Diknas dan PU untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan keberhasilannya? Amat memuaskan semua pihak, baik penilaian dari kedua instansi pemerintah di atas, maupun penilaian masyarakat sendiri.

Betapa tidak. Dana sebesar Rp50juta untuk rehab gedung sekolah yang berasal dari diknas itu dalam pelaksanaannya mampu menyerap dana swadaya hampir sebesar itu pula, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bagaimana bisa seperti ini? Semua yang dilakukan masyarakat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan bersama, dengan penuh keihklasan, serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sehingga terhindar dari kecurigaan, apalagi korupsi, kolusi dan nepotisme, yang sejak lama telah menjadi musuh masyarakat.

Kaitannya dengan program-program pihak pemda, melalui dinas-dinasnya, maka kecermatan, keterbukaan mata-telinga dari Pelaku PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat wilayah setempat sebagai kepanjangan tangan PU, sangat diperlukan. Bagian tugas penting  mereka adalah harus mampu “menjual” program kepada pemda, sehingga bila pemda memiliki program yang berkaitan dan sejalan dengan program PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan tersebut bisa diserahkan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui BKM.

Saat ini banyak program pemda yang masih bisa dihitung jari tangan. Berapa yang bisa dimitrakan dengan BKM? Kemitraan yang menjadi kebutuhan bagi BKM untuk melaksanakan dan merealisasikan pembangunan desa/PJM-nya—karena BLM terbatas, keberhasilannya lebih ditentukan oleh aktivitas, kreativitas, dan inovasi dari Pelaku PNPM Mandiri Perkotaan tingkat kabupaten beserta jajarannya. Serta, tentunya juga, tidak lepas dari pemahaman, kesadaran pemda sendiri untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya dalam pembangunan desa.

Kita tentu masih ingat saat pemerintah melakukan sendiri pembangunannya (top-down), yang berakibat salah sasaran, mubazir, biaya tinggi, serta kerugian-kerugian lainnya. Menyadari hal itu, kini paradigma berubah. Semua pembangunan berbasis masyarakat. Kesiapan masyarakat  lebih diperkuat melalui PNPM Mandiri Perkotaan serta program lainnya.

BKM, sebagai kelembagaan lokal yang mewakili masyarakat, menjadi harapan bagi berhasilnya program pembangunan berbasis masyarakat ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Deputi Bapenas beberapa tahun lalu saat menengok BKM-BKM di Jawa Timur. Dikatakannya, ke depannya BKM diharapkan menjadi pintu masuk bagi program-program lain. Jadi, tidak hanya dari P2PK/PNPM Mandiri Perkotaan saja. Namun kenyataan yang terjadi selama ini belum demikian. Atau mungkin baru sebagian kecil. Banyak faktor yang menentukannya, antara lain, masih adanya ego masing-masing instansi pemerintah. Mereka masih melihat bahwa PNPM adalah program pusat. Di samping itu, belum siapnya masyarakat dalam menyongsong pembangunan yang disuguhkan pemda untuk desanya (kepemilikan nilai-nilai).

Bisa juga hal ini dikarenakan belum mampunya PJM Pronangkis terusung mewarnai hasil  Musrenbang. Belum mampunya BKM menanamkan kepercayaan terhadap pemda, dan belum maksimalnya pelaku PNPM tingkat kabupaten/kota “menjual” program ke pemda/pemkot, sehingga tidak terbangun sinergi dan hal-hal pendukung lainnya.

Kiranya tidaklah berlebihan bila kita sebagai pelaku PNPM Mandiri Perkotaan untuk  tetap optimis, karena nilai-nila yang kita junjung tinggi keampuhannya itu masih mampu tetap melekat di hati. Meski pada seseorang, misalnya, hanya ada setitik nilai kebaikan. Pada bagian itulah kita menyentuhnya. Pada titik hati nurani yang paling dalam. Dengan demikian pembangunan yang akan dilakukan oleh “orang baik yang memiliki nilai” akan lebih mengena dan tepat sasaran, sehingga tujuan kita dalam penanggulangan kemiskinan melalui kesiapan dan pembangunan kesadaran kritis masyarakat bisa terwujud secara berkesinambungan. Semoga.. (heroe k., PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

(dibaca 1312)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 7148, akses halaman: 12062,
pengunjung online: 151, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank