Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelProblematika Bangsa dan Solusinya
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Padangsidimpuan, 1 November 2010
Problematika Bangsa dan Solusinya

Berawal dari amanah Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah:

  • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara ini sungguh mulia, melalui pendiri bangsa (founding fathers) bertekad agar penerus bangsa memperoleh kesejahteraan atau tidak miskin, aman atau tidak berpecah-belah, dihargai bangsa lain atau tidak dijajah, serta madani atau berperadaban.

Mari kita mundur mencermati sejarah. Dimulai dari era proklamasi, bicara pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa belum dapat sepenuhnya dilakukan. Ada hikmah di periode ini, yaitu bangsa Indonesia berhasil menerapkan semangat persatuan Indonesia sebagai landasan perjuangan. Pada periode pasca pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mengalami masalah politik pecah-belah (devide et impera) yang dilakukan oleh kaki tangan bekas kolonial Belanda.

Sejak tahun 1950 hingga 1959 bangsa Indonesia mengisi kemerdekaaan dengan pembangunan kebangsaan dan semangat nasionalisme. Di masa ini perekonomian, masih diwarnai oleh kegiatan ekonomi tradisional dan sangat tergantung dengan aktivitas pertanian. Pembangunan belum dapat berjalan dengan komprehensif, karena pemerintahan yang silih berganti. Hikmah yang menonjol di periode ini adalah bangsa Indonesia belajar memahami nilai-nilai demokrasi dan persatuan.

Periode 1960-1966, pembangunan diwarnai oleh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di kawasan Asia dan Afrika. Peranan bangsa disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sayangnya, potensi itu belum membawa manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan umum. Hikmah di periode ini adalah ujian mempertahankan persatuan Indonesia khususnya dan mempertahankan Pancasila umumnya.

Indonesia melaksanakan pembangunan dalam arti yang sesungguhnya sejak tahun 1969 hingga 1997—sepanjang 28 tahun. Pembangunan secara umum diarahkan guna meningkatkan kesinambungan pembangunan. Pembangunan demikian diarahkan untuk memupuskan kesenjanjangan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Arah pembangunan ini membuahkan hasil yang cukup baik pada sisi pertumbuhan ekonomi, yang didorong oleh sisi konsumsi dan perdagangan luar negeri. Namun, pada sisi distribusi/pemerataan, ternyata belum berjalan dengan baik, sehingga kesenjangan sosial ekonomi masih bisa dijumpai pada beberapa faktor. Oleh karena itu, kesejahteraan umum pun masih belum sepenuhnya tercapai.

Sementara itu, kesinambungan pembangunan pun tidak dapat terpenuhi, sehingga Indonesia tidak mempunyai fondasi yang kokoh dalam menjaga tujuan bernegara. Akibatnya, di periode ini mengalami goncangan moneter di pertengahan tahun 1997, dan dijuluki periode ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan internal.

Tantangan itu berupa kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan yang kronis, ketidakmampuan dalam mengelola perkembangan arus globalisasi dan implikasinya terhadap kondisi makro di dalam negeri. Hikmah utama periode ini adalah sistem pemerintahan yang ditopang oleh persatuan Indonesia, memperkukuh penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan negara.

Lima tahun setelah periode ini, yaitu tahun 1998 – 2004, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pembangunan warisan periode sebelumnya: kesenjangan dan ketidakadilan. Kondisi kesenjangan masih ditemukan di sektor sosial ekonomi secara bersamaan. Kesenjangan ini memicu suramnya kesejahteraan rakyat, diperparah dengan administrasi negara yang mengalami ketidakefisienan dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Dunia usaha kehilangan kesempatan untuk mengelola potensi usaha. Masyarakat kehilangan inisiatif dan kreativitas untuk menjadi pemeran utama pembangunan.

Ketidakadilan ditandai oleh adanya standar yang berbeda bagi sejumlah kelompok warga negara dalam pembangunan, penegakan hukum dan peran politik turut memberikan kontribusi memburuknya kesejahteraan bangsa. Akibat yang mendalam adalah potensi dan kekuatan bangsa Indonesia tidak mampu bersinergi secara baik.

Periode 2004 hingga sekarang, Negara Indonesia, dengan sistem politik yang semakin demokratis, diharapkan mampu menyaring pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas, moral tinggi, cerdas, sehat, terbuka, luwes, bertanggung jawab, dan loyal dalam pengabdiannya kepada bangsa.

Sistem politik yang demokratis dituangkan dalam konstitusi, termasuk pemilihan kepemimpinan secara Nasional, regional maupun lokal, yang telah menitikberatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan cara ini diharapkan akan melahirkan pemimpin dengan misi membangun bangsa yang kuat dan modern dan bermartabat.

Sejarah panjang bangsa ini dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan tantangan dan hambatan serta pengorbanan. Tantangan itu bisa muncul dari luar, yaitu upaya-upaya pihak asing melakukan intervensinya terhadap independensi Indonesia maupun melakukan penjajahan ala modernisasi dengan maksud setidak-tidaknya, mengalami ketergantungan kepada mereka (negara luar).

Lain lagi strategi pengrusakan tradisi dan budaya bangsa. Paham modernisasi yang berlebihan, kapitalis dan liberal yang ditanamkan dan disebarluaskan kepada kita, sehingga meruntuhkan pemikiran/paradigma kapital sosial. Begitu juga dari dalam, terjadi konflik horizontal dengan isu perbedaan pendapat dan SARA.

Aksi teroris yang mengatasnamakan sebuah misi penyelamatan dan penegakan kebenaran, yang menurut pandangan keliru, mencoreng citra bangsa. Praktek penggerogotan aset dan keuangan negara seolah dilakukan secara estafet. Penyelenggara negara seyogianya sebagai pelaku membangun bangsa malah menampilkan perilaku buruk dan tidak bermoral kepada rakyat, semisal perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), suap, hingga praktek asusila (prostitusi dan skandal perselingkuhan). Ironisnya, ditemukan aktor intelektual yang bermain di belakang layar, sebagai penyandang dana, pengatur rencana sampai kepada instruktur eksekusi dalam misi kejahatan yang melawan hukum merusak aset negara, hingga pada upaya menghilangkan nyawa orang lain.

Uraian di atas menunjukkan begitu kompleksnya masalah bangsa ini. Setiap bidang mengalami problem, yang beresiko terhadap kemajuan NKRI. Persoalan yang ada menunjukkan keterlibatan semua pihak sebagai pelaku masalah, baik itu penyelenggara pemerintah, pihak swasta—yang tidak peduli, dan masyarakat yang juga turut terkontaminasi suasana kurang sehat tersebut.

Meski kompleks, bukan berarti kita biarkan tanpa upaya perubahan. Upaya perubahan bangsa harus dilakukan dan menjadi harga mati, tentu dengan cara menggerakkan kekuatan bangsa Indonesia melalui:

  1. Mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu mengamalkan norma-norma agama dalam setiap segi kehidupan 
  2. Menjadikan bangsa Indonesia mempunyai nilai lebih serta menciptakan manusia Indonesia yang unggul dalam rangka memacu pemberdayaan masyarakat 
  3. Mendorong penciptaan sistem kelembagaan ekonomi, sistem kelembagaan politik, serta pemerintahan yang bersih yang didukung oleh penegakan hukum yang berkeadilan dan beradab
  4. Mengembangkan kapasitas ekonomi bangsa dan menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kualitas manusia Indonesia

Peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu mengamalkan norma-norma agama dalam segi kehidupan dan menjadikan bangsa Indonesia memiliki nilai lebih, serta menciptakan manusia Indonesia yang unggul dalam rangka memacu pemberdayaan bangsa.

Penguatan kelembagaan pembangunan bangsa

Penguatan kelembagaan pembangunan bangsa adalah mendorong penciptaan sistem kelembagaan ekonomi serta sistem kelembagaan politik dan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif.

Penguatan ekonomi rakyat

Penguatan ekonomi rakyat adalah peningkatan kapasitas ekonomi bangsa dan menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Menguatkan perekonomian rakyat pada dasarnya meningkatkan economic capital sebagi efek peningkatan taraf hidup, meningkatkan human capital sebagai efek pelayanan publik serta pendidikan. Meningkatkan sosial capital sebagai efek peningkatan kesejahteraan serta memperkuat pembangunan bangsa (nation building).

Usaha merealisasikan hal di atas mengandung makna setiap individu dalam kapasitas pemain usaha mikro, kecil, menengah dapat menerima kesempatan yang sama untuk berusaha, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya dan/atau bagi orang lain. Kunci sukses menggerakkan potensi ini adalah modal yang bersumber dari dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan, dana bersubsidi yang disalurkan oleh pemerintah dan dana investasi.

Menanggulangi kemiskinan

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan dan pemerataan pendapatan bagi rakyat miskin di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan semua sektor, yaitu sektor usaha, perbankan, masyarakat dan dimotori oleh pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan lebih efektif dilakukan melalui peningkatan program pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pembangunan, karena pemberdayaan merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di samping bersifat berkelanjutan, pola ini melibatkan seluruh pihak, masyarakat, sektor usaha, dan pemerintah, dan efektif serta efesien. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya pemerintah mengembalikan nilai nilai kemanusiaan yang mulai luntur dan meningkatkan pelaksanaan good governance. (Rahdiansyah Pane, Asisten Kota Infrastruktur Kota Padangsidimpuan-Sibolga, OC-1 Prov. Sumut, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

(dibaca 3528)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 6473, akses halaman: 11067,
pengunjung online: 289, waktu akses: 0,043 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank