Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelFaskel vs BKM, Sebuah Refleksi Tahun 2010
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Sukoharjo, 3 Januari 2011
Faskel vs BKM, Sebuah Refleksi Tahun 2010

PNPM Mandiri Perkotaan yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 2008 sebagai lanjutan dari program P2KP selalu melakukan skala prioritas atas kegiatan-kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial yang disebut Tridaya. BKM/LKM, sebagai lembaga masyarakat tingkat kelurahan yang bersifat kolektif, mempunyai peran utama dalam melakukan kegiatan ini. Anggota-anggota BKM/LKM  dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan dan berperan penuh sebagai pemimpin warga.

Kolektivitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu agar dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil serta bijaksana bagi masyarakat. Karena, dalam tindakan tersebut juga terjadi proses saling asuh, saling asah dan saling asih antaranggota, yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung-gugat dan transparansi.

Dengan demikian BKM/LKM merupakan alternatif pilihan bagi warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif merupakan milik seluruh penduduk kelurahan bersangkutan.

Pada dasarnya BKM/LKM adalah lembaga dengan fungsi utama mengendalikan atau mengemudikan (steering) kegiatan penanggulangan kemiskinan di satu kelurahan, jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi, serta tidak terlibat dalam kegiatan praktis - pelaksanaan (rowing), karena akan mudah terperangkap pada situasi konflik kepentingan.

Sebagai pimpinan kolektif dari masyarakat warga, BKM/LKM harus membangun sikap dan perilaku masyarakat agar tumbuh saling percaya di antara masyarakat, bahkan bisa dipercaya pihak luar. Karna kepercayaan merupakan unsur utama dalam membangun kerja sama. Artinya, BKM/LKM harus membangun modal sosial dengan cara menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang kerja sama antarwarga guna menanggulangi kemiskinan secara mandiri.

BKM/LKM harus mampu menjadi motor gerakan solidaritas sosial di masyarakat kelurahan/desa setempat, serta menggalang kepedulian dari pihak luar. Untuk dapat menjadi motor penggerak, maka BKM/LKM harus dapat dipercaya, baik oleh warga masyarakat setempat maupun pihak luar.

Kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai komunitas disebut modal sosial. Kemampuan bekerja sama muncul dari kepercayaan umum dalam sebuah masyarakat atau pada bagian-bagian paling kecil dalam masyarakat.

Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun kelompok masyarakat yang besar seperti negara. Kerja sama yang dilandasi kepercayaan akan terjadi apabila dilandasi oleh kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, tidak mementingkan diri sendiri, saling menolong di antara anggota kelompok (warga masyarakat).

Pihak–pihak luar komunitas (kelompok) akan memberikan dukungan, bantuan dan kerjasama apabila kelompok tersebut bisa dipercaya. Artinya, sekali lagi, kepercayaan merupakan modal yang sangat penting untuk membangun jaringan kemitraan (kerja sama) dengan pihak luar.

Dalam Buku Modul, Marnia Nes dari Research & Development PNPM Mandiri Perkotaan menuliskan, BKM/LKM merupakan proses pengorganisasian masyarakat guna mengenali masalah (kebutuhan) dan melakukan upaya pemecahan masalah. Intervensi yang dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan adalah menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membangun organisasi masyarakat warga. Organisasi masyarakat yang dimaksud adalah adalah organisasi dan lembaga yang dibangun—ataupun dimampukan—oleh masyarakat yang didorong oleh kebutuhan untuk menanggulangi persoalan bersama, yaitu kemiskinan secara terorganisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka, seperti BKM/LKM,
Kelompok Kemitraan, UPK, KSM yang terbentuk melalui serangkaian proses kegiatan dan kesepakatan dilandasi oleh kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan dan potensi mereka serta pemahaman akan makna organisasi masyarakat warga.

Pada dasarnya pengorganisasian masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan menganut paham bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kriti smasyarakat akan kondisi yang dihadapi bersama, termasuk persoalan, potensi dan peluangnya. Jika kemudian masyarakat membangun suatu wadah, maka hal tersebut terjadi akibat masyarakat yang berorganisasi, sehingga muncul kebutuhan wadah organisasi.

Kasus atau Masalah?

Memang jarang kita membahas tentang dampingan kita yang sering melakukan kegiatan secara lebih baik atau yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan aturan sendiri. Barangkali ada alasan beberapa orang melakukan hal tersebut, karena beranggapan anggota lain tidak bisa apa-apa, hanya ingin melakukan kegiatan korupsi, berencana untuk kepentingan pribadi ataupun segelintir orang yang ada di BKM. Hal ini mungkin terjadi di dampingan teman-teman, karena jika kita melakukan pendampingan model kebiasaan (budaya) yang tidak baik, seperti contoh kecil: melakukan kegiatan dan membantu dengan mengimingi rokok, makan, serta fasilitas lain. Biasanya kita tak kuasa menolak hal tersebut. Di sisi lain, BKM sudah merasa menang dengan membiarkan kita berkompromi. Padahal cara seperti ini artinya kita sudah keluar jalur dan lalai dengan tugas kita yang sebenarnya.

Contohnya di dampingan saya. Saya pernah diberi “amplop” oleh sekretaris BKM, tapi saya tolak dengan tegas. Saya menerangkan, dengan segala upaya, agar mereka tidak tersinggung, antara lain dengan dalih bahwa saya sudah digaji dari perusahaan yang sudah mengontrak saya—jadi maaf, saya tidak bisa menerima amplop tersebut. Akhirnya BKM memahami penjelasan saya.

Tetapi ketika saya bercerita kepada rekan sesama faskel, saya malah dikomentari munafik, bodoh dan lain-lain. Malah, gara-gara tidak menerima amplop dari BKM tersebut ada yang berkomentar, “Sok tidak suka uang apa kamu?” dan sebagainya. Sampai-sampai saya sempat berpikir, apa teman-teman lain menerima pemberian atau amplop dari BKM/masyarakat? Wah, kalau ini terjadi pada faskel, artinya program yang mulia ini tidak dikawal dengan rasa anti korupsi pada diri kita. Jika memang itu faktanya, maka tinggal menghitung hari dan jam kehancuran program PNPM ini sajalah. Karena sikap oknum faskel yang korup ini berarti ia sudah tidak punya itikad baik terhadap masyarakat, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan dan semangat pemberdayaan masyarakat.

Ada juga faskel yang melakukan pendampingan kepada BKM demi uang pelatihan dasar BKM se-kecamatan, dikelola sendiri hampir Rp45juta (dana fix cost). Faskel lain tidak tahu ke mana uang tersebut. Atau malah dibagi-bagikan, kami juga tidak (mau) tahu hal tersebut. Ada juga Faskel yang saat melakukan pencairan BLM atau BOP BKM di bank, meminta ditraktir ke rumah makan yang paling mahal atau yang belum pernah mereka cicipi di kota tersebut. Saya sampai bilang kepada BKM, ini faskel edan (gila) dan tidak punya hati nurani. Ada juga BKM yang mengadu kepada saya bahwa kalau dana kegiatan sosial masih ada kelebihan, maka mereka membagi-bagikan dana tersebut dan faskel pun “kecipratan” dana tersebut.

Inilah sejumlah hal yang menjadi gambaran di lapangan, bahkan masih banyak lagi kasus dan masalah di BKM, Faskel dan masyarakat yang terkait dengan sudah benarkah kinerja faskel dengan tugas masing-masing atau tupoksinya, berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada. Mudah-mudahan ke depannya, kita semua dapat melakukan kegiatan secara penuh dan sesuai aturan, dilakukan bersama-sama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, yang memang mengidam-idamkan kegiatan PNPM ini. 

Contoh lainnya yang saya baca di Mimbar Bebas adalah ada oknum koordinator BKM yang mengunakan dana BOP dan sisa hasil usaha (SHU) UPK sebesar Rp3juta, yang raib untuk kepentingan pribadi—memperkaya diri. Penggunaan SHU-nya juga tanpa koordinasi dengan anggota BKM lainnya. Malahn, ada indikasi untuk juga “merampok” dana-dana lain, seperti dana lingkungan, sosial, serta dana ekonomi bergulir.

Memang di Mimbar, masalah ini dijawab dengan saran agar berkonsultasi dengan askot, korkot, dan diatasnya lagi. Namun, jangan lupa, biasanya para pejabat tersebut juga ada yang terlibat. Jadi jangan heran ketika ada satu masalah malah jadi berlarut-larut dan tidak ada penyelesainnya, padahal masalah tersebut bisa dibilang cukup sederhana.

Saya yakin, jika pejabatnya baik, maka bawahannya juga akan baik. Kalau saya sendiri lebih introspeksi diri. Karena ketika para askot dan korkot berbicara menggunakan hati dan logika, maka mereka seharusnya tidak melanggar ucapan mereka sendiri. Contohnya, seorang askot mengatakan bahwa faskel tidak boleh terlibat dalam hal pengadaan barang/material untuk kegiatan sosial maupun lingkungan, tetapi dia malah melakukannya sendiri. Untuk itulah, kita perlu melakukan introspeksi bersama di akhir tahun agar kita mengetahui bagaimana seharusnya bekerja bersama dengan baik, bukan mengingkari janji.

Membangun BKM dan Faskel

Persoalannya adalah wadah organisasi bagaimana yang paling cocok dengan tujuan PNPM MandiriPerkotaan? Organisasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah organisasi masyarakat warga yang dinamai secara generik sebagai BKM atau LKM. Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga kelurahan bersangkutan, sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya dari berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat. Oleh sebab itu, BKM/LKM benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, bukan dimiliki sekelompok unsur/perwakilan atau pihak-pihak di luar masyarakat.

Pembangunan BKM/LKM harus didasarkan atas kebutuhan warga masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengajak masyarakat belajar menemukan kebutuhan akan organisasi masyarakat melalui refleksi-refleksi, seperti:

  • Refleksi Kemiskinan guna menemu-kenali penyebab kemiskinan termasuk pola-pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, serta keterlibatan warga miskin di dalamnya. 
  • Refleksi Kelembagaan guna mengkaji lembaga-lembaga masyarakat yang ada, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat memahami substansi organisasi masyarakat sebelum organisasi tersebut dibentuk. Keputusan masyarakat untuk kebutuhan pembangunan lembaga baru hanya bisa dilakukan jika masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga termasuk peran strategis, asas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsinya. Dan faskel pun harus tahu apa yang semestinya dilakukan. Untuk itu, jika tupoksi dan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan faskel pada program mulia PNPM ini, maka kita bisa mendampingi dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan bersama. Sebaliknya, Jika pengawalan ini sudah cacat atau kita “main” bersama BKM—alias korupsi berjamaah—maka tingal menunggu hancurnya PNPM ini.

Tugas dan Fungsi BKM dan Faskel

Sebelum organisasi masyarakat—termasuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi tersebut—ditetapkan, dilakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai makna subtansi organisasi masyarakat warga. Kebutuhan pembangunan organisasi dan lembaga masyarakat harus atas dasar penilaian warga masyarakat sendiri, tidak diatasnamakan atau diwakilkan kepada sekelompok orang atau sekelompok unsur/perwakilan masyarakat tertentu. Fokus utama penggalian dan penjagaan kebutuhan masyarakat terutama pada aspirasi dari masyarakat miskin dan perempuan.

Refleksi kepemimpinan, sebagai penyadaran kritis terhadap kriteria pemimpin yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam BKM/LKM serta pembangunan masyarakat kelurahan. Dengan demikian mereka bertanggung jawab mengambil keputusan berdasarkan sifat-sifat baik tadi, sehingga yang bisa menurunkan mereka dari jabatannya adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat baiknya itu sendiri.

Berangkat dari kedudukan, tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan serta penghidupan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Pelaksanaannya dilakukan secara holistik dan terpadu pada tingkat kawasan/lingkungan permukiman melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan serta penataan prasarana lingkungan dan kualitas hunian.

Ketiga bidang garapan tersebut merupakan kesatuan yang saling terkait erat dan dikenal sebagai pendekatan tridaya—yaitu keterpaduan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kita sebut sebagai pembangunan sel. Tridaya ini sebenarnya merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Guna mencapai pembangunan permukiman yang berkelanjutan, ditempuh tiga jalur sebagai berikut:

  1. Orientasi pada perubahan perilaku (attitude), 
  2. Orientasi pada pengelolaan oleh masyarakat sendiri (self community management)
  3. Orientasi pada inovasi dan kreativitas masyarakat (enterpreneurship).

Untuk itu faskel juga harus mengerti fungsi dan tugasnya, yaitu bukan menjadi “yang paling pintar”, malah harus selalu belajar kepada masyarakat untuk jujur dan selalu memberikan keputusan dan kebijakan dalam program PNPM yang terbaik serta manfaat jika BKM mengalami kesulitan.

Harapan saya terhadap PNPM menjadi program terbaik dibandingkan program lain sangat besar. Karena, konsep dan strategi PNPM sudah tepat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Tinggal kitanya, mau membuat apa dalam program ini. Saya yakin teman-teman faskel dan BKM mau mengukir tinta emas dalam program ini.

Maka, di tahun 2011 yang baru ini, marilah kita bersama-bersama melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat miskin yang kita dampingi, dan selalu meminta petunjuk kepada Tuhan agar dijauhkan dari sifat serakah dan ingin menang sendiri. Dan yang jelas, tidak menjadi temannya setan. Semoga! (Latif Safruddin Faskel MK Kabupaten Sukoharjo, OC-5 Prov. Jateng PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

(dibaca 1843)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 12277, akses halaman: 16581,
pengunjung online: 200, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank