Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelSistem Ekonomi UPK BKM: Ekonomi Liberal atau Ekonomi Moral?
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Jakarta, 1 April 2011
Sistem Ekonomi UPK BKM: Ekonomi Liberal atau Ekonomi Moral?

Oleh:

Ngurah Durya
Sub Prof. Financial Management 2
PNPM Mandiri Perkotaan

Pengantar

Tentunya bahasan ini menjadi menarik, apalagi dengan masuknya IDB dalam pembiayaan program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah OC 1 hingga OC 4. Bahasan ini menarik karena IDB mengusung penerapan Sistem Ekonomi Syariah, yang kerangka pemikirannya merupakan sebuah penerapan Sistem Ekonomi Moral, di sisi lain ada pemikiran yang menempatkan Sistem Ekonomi yang diterapkan oleh UPK BKM merupakan Sistem Ekonomi Sekuler yang kerangka berpikirnya merupakan penerapan Sistem Ekonomi Liberal.

Wealth of Nations: John Adam Smith

Pembahasan mengenai pemikiran Ekonomi Liberal yang merupakan pondasi pemikiran kapitalisme, pasti akan utuh bila memulainya dari pembahasan pemikiran “Bapak Ilmu Ekonomi” yaitu John Adam Smith.

John Adam Smith dinobatkan menjadi bapak Ilmu Ekonomi karena pemikiran-pemikirannya yang dimuat dalam Bukunya yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), merupakan buku/karya besarnya yang kedua.

Adam Smith dikenal dengan teori ekonomi laissez-faire. Teori ini percaya kemajuan ekonomi akan bergantung pada pelakunya sendiri. Maksudnya bebas, tanpa dikendalikan oleh kelompok dan/atau negara. Terbentuknya tingkat Harga untuk sebuah barang maupun jasa merupakan hasil dari mekanisme pasar, merupakan pertemuan antara Permintaan dan Penawaran.

Mekanisme ini sering kita dengar dengan perumpamaan invisible hands atau “tangan-tangan tidak terlihat yang mengatur pasar”. Mekanisme ini juga sering disebut dengan mekanisme yang tidak bermoral, karena membuat pembeli dengan kemampuan membeli di bawah Harga Pasar tidak akan mampu membeli barang. Begitu juga sebaliknya bahwa produsen yang tidak mampu memproduksi di bawah Harga Pasar tidak akan mampu bersaing di pasar.

(klik gambar guna memperbesar tampilan)

Guna memahami bagaimana mekanisme dapat dianggap sebagai mekanisme yang tidak bermoral, maka kita harus memahami skema di atas sebagai berikut.

Kurva Permintaan adalah titik-titik yang menggambarkan pembeli dengan kemampuan membelinya. Garis yang menghubungkan antara titik-titik itu disebut kurva permintaan. Dari kurva tersebut terlihat bahwa paling tidak ada tiga titik, yang menggambarkan pembeli dengan kemampuan pembeliannya:

  • D dengan kemampuan membeli di harga Pt,
  • K dengan kemampuan membeli di harga Pk, dan
  • B dengan kemampuan membeli diharga Pu.

Kurva Penawaran merupakan titik-titik yang menggambarkan produsen dengan kemampuannya memproduksi barang pada harga tertentu, sekaligus menggambarkan posisi penawarannya.

  • Produsen A dengan kemampuan memproduksi di harga Pasar Pt,
  • K dengan kemampuan produksi di harga Pasar PK, dan
  • C yang mempunyai kemampuan memproduksi dan menjualnya di harga pasar Pu.

Titik Keseimbangan Pasar terjadi di titik K, dimana terjadi pertemuan produsen yang mampu memproduksi di harga Pk, dengan kebutuhan konsumen sebesar Qk, dengan kemampuan membeli sebesar Pk.

Tidak bermoralnya mekanisme ini adalah saat pembeli (orang miskin) tidak mampu membeli di harga pasar, maka mereka harus keluar dari pasar. Begitu juga saat Produsen yang tidak efisien, skill-nya tidak baik (biasanya orang miskin), tidak mampu memproduksi dan menjual pada harga pasar, maka produsen itu harus keluar dari Pasar.

  • Pembeli yang merupakan orang miskin ada pada titik D,
  • Produsen yang tidak ber-skill baik, ada pada titik A.

Kemakmuran Ekonomi sebuah Negara, dalam karya buku kedua Adam Smith menggambarkan, Harga Pasar menunjukan efisiensi. Pembeli dengan kemampuan membeli di atas Harga Pasar dan Produsen yang mampu memproduksi serta menjual dibawah Harga Pasar adalah Asset Bangsa/Surplus Nasional (orang kaya bermodal dan terdidik).

Sungguh sayang, Adam Smith diangkat sebagai Bapak Ekonomi karena bukunya yang kedua. Jika beliau diangkat karena buku yang pertama, maka ceritanya akan lain. Buku yang kedua berjudul The Theory of Moral Sentiments (1759) menggambarkan bahwa pada saat mekanisme pasar tidak mampu mengakomodasi kepentingan nasional, maka diperlukan Sentimen Moral/Simpati, sehingga terjadi Harmoni/Keadilan dalam perekonomian. Instrumen untuk mewujudkan keadilan harus berada di luar pembeli dan penjual.

Pengeluaran Pemerintah: Keynes

Konsep-konsep moral yang melangit itu harus dibumikan. Kemampuan membumikan konsep dilakukan oleh Keynes. Konsep moral dioperasionalisasikan menjadi Aktivitas Pemerintah. Bagaimana pemerintah seharusnya mengambil bagian dalam melindungi orang miskin dalam meningkatkan kemampuan membelinya, dan kemampuan memproduksinya sehingga dapat berada diatas Harga Pasar.

Untuk memahami model yang dikembangkan Keynes, maka kita harus memahami bahwa distribusi dari Pendapatan Nasional (Y) adalah jumlah Konsumsi (C) dikurangi Simpanan (S) ditambah Pengeluaran Pemerintah (G) dan ditambah selisih Eksport dan Import (X-M) Ekonomi.

Pemahaman ini dinotasikan sebagai berikut:

Y = C – S + G + ( X – M )

Ekonomi Moral terlihat pada saat Pemerintah mengeluarkan bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meningkatkan Pendapatan (Y), atau membantu meringankan Pengeluaran (C) dengan Askeskin, Raskin, sehingga masyarakat miskin tidak perlu mengeluarkan biaya konsumsi untuk kesehatan atau makan.

Pemikiran Keynes ini muncul dari tidak percayanya beliau pada pernyataan bahwa  mekanisme pasar dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Banyak contoh ketidakmampuan mekanisme pasar dalam melindungi orang miskin/kepentingan harmoni perekonomian, misalnya pada Pasar Tenaga Kerja.

Menurut Sistem Ekonomi Liberal, seluruh kuantitas Tenaga Kerja akan terserap, sehingga tingkat Harga Upah yang terbentuk akan fleksibel. Bila Tenaga Kerja (seseorang) tidak terserap karena tidak sepakat terhadapa harga Upah yang terbentuk, maka dengan sendirinya Tenaga Kerja tersebut akan berimigrasi ke tempat lain. Kenyataannya, Tingkat Upah tidak dapat fleksibel akibat ada banyak hambaran untuk migrasi, sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menetapkan tingkat Upah minimum.

Ketidakmampuan mekanisme pasar tersebut juga terlihat pada Pasar Komoditas Pertanian, misalnya beras. Apabila Mekanisme Pasar Bebas diberlakukan, maka yang terjadi adalah harga beras akan jatuh saat panen dan akan melambung tinggi pada saat paceklik.

(klik gambar guna memperbesar tampilan)

Gambar skema di atas dapat menjelaskan fenomena tidak berjalannya mekanisme pasar bebas dalam menciptakan harmoni, khususnya pada saat paceklik dan panen raya. Pada saat paceklik maka Kuantitas Beras yang ditawarkan akan sedikit (misalnya pada Qs), sehingga harga yang harus dikeluarkan oleh pembeli/konsumen adalah sebesar B.

Orang miskin tidak akan mampu membelinya, karena tingkat harga berada pada Pu. Apabila kebutuhan beras pada posisi Qm, maka terjadi kelangkaan beras sebesar Qs dan Qm, hal ini membutuhkan pemerintah untuk Operasi Pasar. Operasi pasar yang dimaksud adalah untuk menjaga kemampuan membeli orang miskin.

Dari gambaran di atas telah terlihat bahwa pemerintah telah mengambil peran untuk menciptakan Harmoni, mendorong kemampuan beli konsumen/melindungi orang miskin.

Sistem Ekonomi Pancasila: Ekonomi Kerakyatan

Semoga kita semua tetap masih mengingat bahwa konsensus berbangsa kita, yang dibangun oleh para pejuang bangsa dan pendiri bangsa ini, telah banyak mengeluarkan biaya, darah dan air mata. Sudah selayaknya hal itu terus diperkuat. Dalam sejarah bangsa ini telah banyak yang mencoba menggantikan konsensus itu, mencoba untuk berkhianat pada kesepakatan pendahulu bangsa. Akan tetapi ternyata memang yang paling tepat untuk bangsa ini adalah falsafah Pancasila.

Sistem Ekonomi Kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Biasanya dihubungkan dengan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan iklim yang kondusif guna membuat jalinan kemitraan yang berbasis pada prinsip saling membutuhkan dan saling membantu, sehingga sifatnya diharapkan dapat langgeng sebagaiman yang diungkapkan oleh Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.

Peran BUMN diharapkan dapat memberikan jaminan bagi orang miskin. Karena perannya ini, BUMN dianggap menjadi bagian pemerintah yang strategis dalam membangun perekonomian kerakyatan. Penekanannya dalam hal ini adalah pada kebutuhan peran BUMN untuk dapat menjaga harmoni. Dalam menjaga harmoni, BUMN diharapkan mampu mengelola sumberdaya strategis untuk sepenuhnya digunakan bagi kepentingan/kemakmuran rakyat. (Drs. Revrisond Baswir, MBA).

Landasan legal ekonomi kerakyatan adalah Pasal 33 UUD 1945, yakni mencakup:

  1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam berekonomi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan.
  2. Kerangka ekonomi kerakyatan, mengharuskan ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat termasuk orang miskin, turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar sesuai Pasal 34 UUD 1945.
  3. Kerangka rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, menempatkan anggota masyarakat adalah subjek kegiatan ekonomi.
  4. Kerangka ekonomi kerakyatan mendorong negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material.
  5. Kerangka ekonomi kerakyatan mewajibkan negara menyelenggarakan pelatihan secara cuma-cuma. Melalui program kerjanya untuk mendukung dimilikinya modal intelektual masyarakat.
  6. Kerangka ekonomi kerakyatan mewajibkan negara melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, sehingga modal institusional rakyat dapat terwujud termasuk saat mendirikan koperasi.

Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan akhirnya dapat dilihat dalam peranan vital pemerintah; Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan; Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi);  Pemerataan penguasaan faktor produksi;  Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. 6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan; Kepemilikan saham oleh pekerja (Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc).

Sistem Ekonomi UPK: Sistem Ekonomi Kerakyatan

Dari pemahaman kita, terhadap Pemikiran Adam Smith, Keynes dan Sistem Ekonomi Kerakyatan, maka jelaslah bahwa Sistem Ekonomi yang dipakai oleh UPK adalah sistem ekonomi yang mendukung terwujudnya Sistem Ekonomi Pancasila.

Pancasila merupakan konsensus bangsa. Sebagai sebuah konsensus, maka pasti harus terus dikuatkan. Salah satu penguatannya adalah dengan mencoba mewujudkan falsafah Pancasila dalam sistem ekonomi kita.

Kita lihat detailnya:

  1. UPK membutuhkan partisipasi, sehingga pengukuran yang diterapkan adalah Siroylapar, yang merupakan ukuran terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat. Khususnya pada pengukuran LAR dan PAR.
  2. Institusi UPK adalah Modal Institusi masyarakat, bukan kepemilikan individu atau kelompok
  3. Modal UPK adalah Modal Material Masyarakat, bukan kerangka kapitalisme.
  4. Jasa Pinjaman Bergulir UPK adalah hasil Demokrasi Ekonomi Masyarakat, bukan merupakan keputusan politis dari pemilik saham terbesar.
  5. Program mendorong terwujudnya pelatihan pada KSM dan personil UPK, secara swadaya dengan stimulan yang kuat didorong oleh program
  6. UPK BKM difasilitasi dan dilindungi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari pemahaman di atas, semoga tidak ada yang mengatakan bahwa UPK BKM kita adalah UPK yang tidak menggunakan Sistem Ekonomi yang Tidak Bermoral. (KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah II)

Editor: Nina Firstavina

(dibaca 3172)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 5400, akses halaman: 8495,
pengunjung online: 257, waktu akses: 0,047 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank