Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelKajian Sederhana tentang Lingkaran Kemiskinan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Tomohon, 28 Maret 2006
Kajian Sederhana tentang Lingkaran Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan bangsa Indonesia selang pembangunan jangka panjang pertama, menunjukkan hasil menggembirakan. Secara kuantitatif penduduk yang berada di garis kemiskinan pada tahun 1970-an adalah sekitar 60% dari jumlah total penduduk. Sedangkan tahun 1990-an angka tersebut turun menjadi 15% dari jumlah total penduduk

Namun, dibalik keberhasilan itu upaya penanggulangan kemiskinan dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan. Terutama menyangkut karakteristik dan sifat-sifat kemiskinan itu sendiri. Seperti yang dikatakan YB Mangunwijaya, Menangani kemiskinan di Indonesia tidak bisa dilihat secara teknis praktis. Karena, kemiskinan itu sendiri sama seperti permukaan laut yang begitu luas.

Pendapat tentang kemiskinan dari para ahli dan peneliti lain, di antaranya, dalam mengkaji masalah kemiskinan ada beberapa hal yang perlu diketahui menyangkut definisi kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan kebutuhan dasar minimum. Artinya, seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari atau tidak mencapai pendapatan guna memenuhi kebutuhan dasar minimum. Sedangkan kemiskinan relatif biasanya diperkirakan dengan memperhatikan golongan berpendapatan rendah dari satu pola pendapatan. (Baca: Duprihatin Guhardja 1993, hal 53).

Sementara itu, Mubiarto (1983) dalam Hidayat Syarif mengatakan, dari beberapa penelitian di pedesaan pada umumnya kemiskinan terjadi disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, persediaan lahan garapan yang sempit, dan kurangnya jumlah pangan yang tersedia. Seda (1980) dalam buku Pengembangan Sumber Daya Keluarga mengatakan, penyebab kemiskinan disebabkan tiga unsur, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi badaniah dan mental seseorang, kemiskinan karena adanya bencana alam, dan kemiskinan buatan.
 
Seperti yang diketahui, kemiskinan yang diakibatkan oleh kondisi badaniah dan mental serta akibat bencana alam, memang harus diterima. Sedangkan kemiskinan buatan bukan berarti seseorang atau masyarakat itu secara sengaja membuat dirinya miskin, tapi lebih disebabkan oleh sikap mental dan struktur dalam masyarakat yang membuat dirinya menjadi miskin.

Hartoyo (1993) mengatakan, selain hal-hal di atas, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Yaitu, kepincangan dalam pembagian pendapatan yang diakibatkan adanya pemilikan (asset) yang tidak merata, serta kesempatan kerja dan penyebaran distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh penyebaran teknologi. Juga, lembaga keuangan pedesaan dan penguasaan atas sumber-sumber produksi.

Seperti digambarkan dalam diagram kemiskinan (circle of poverty) oleh Malasis (1975), maka strategi yang perlu dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan adalah, penyadaran kritis bagi masyarakat bahwa persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Pengembangan kapasitas masyarakat dalam rangka mengembangkan sikap partisipatif dan kerelawanan. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memecahkan masalah sendiri. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melihat persoalan melalui proses city learning center dan proses pelayanan pada masyarakat. Persoalan kemiskinan secara gradual dapat tertanggulangi ketika semua komponen pembangunan (masyarakat, kelompok peduli, dan pemda) mempunyai komitmen dalam rangka menanggulangi persoalan kemiskinan. (Nixon J Gerung, SF Tim 14, Kota Tomohon, KMW V Sulut; nina)

Sumber : Buku Pengembangan Sumber Daya Keluarga (1993)

(dibaca 8451)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 2543, akses halaman: 2712,
pengunjung online: 177, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank