Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelPenguatan Peran UPL dalam BKM
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Pontianak, 24 Mei 2006
Penguatan Peran UPL dalam BKM

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) merupakan satu diantara tiga UP yang ada di BKM. Fungsi UPL adalah sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan di bidang lingkungan perumahan dan permukiman. Tugas mereka, antara lain, melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia, mengendalikan kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/panitia pembangunan.

Peran UPL adalah sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat, dan terpadu. UPL diharapkan mampu menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya, dan menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL. Agar UPL dapat menjalan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan, tentunya harus dipilih orang yang tepat untuk menangani posisi tersebut.

Dalam pembentukan UPL, KMW II mengacu pada SOP yang mengembangkan mekanisme pembentukan UPL. Yakni, Rapat Anggota BKM guna menetapkan kriteria UPL, sosialisasi hasil keputusan rapat anggota BKM tentang kriteria dan syarat-syarat personil, melakukan seleksi administratif dan seleksi teknis kepada seluruh calon, menetapkan UPK, UPL, dan UPS. Kemudian, BKM melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan/desa mengenai nama-nama personil UPK, UPL, dan UPS.

Lebih lanjut, UPL wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada BKM, minimal setahun sekali pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) BKM. Sebaliknya, BKM juga berkewajiban memberikan sanksi berupa teguran—surat peringatan ataupun putusan memberhentikan personil UPL—bila personil tersebut dinilai tidak dapat melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, atau dianggap menyimpang dari koridor nilai-nilai universal kemanusiaan, dan prinsip universal kemasyarakatan.

Pada kenyataannya, banyak UPL yang belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh BKM mengalami kesulitan memasukan UPL karena keterbatasan SDM dan keterbatasan kemauan dari calon UP, pemilihan oleh BKM kurang tepat karena UPL tidak mempunyai latar belakang yang mendukung, kurangnya pemahaman UPL akan tugas dan fungsinya. Selain itu, sering terjadi pergantian UPL karena berbagai alasan, seperti kesibukan kerja, meninggal, sudah tua, atau hanya sekedar ditunjuk sehingga kurang mengerti perannya sebagai UPL dan sebagainya. Faktor lain yang mungkin terjadi adalah tugas UPL terlalu didominasi oleh BKM sendiri, sehingga keaktifannya kurang. Jarak antar dusun yang relatif jauh dengan kondisi yang sulit dijangkau serta banyak memerlukan biaya juga menjadi kendala.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, perlu dukungan pendampingan dari Fasilitator kepada UPL, agar mereka mampu melakukan fasilitasi pendampingan pembentukan KSM/panitia, penyusunan usulan kegiatan KSM, dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan KSM/panitia. Maka, bantuan teknis (penguatan kapasitas) yang diberikan P2KP kepada UPL berupa bimbingan (coaching) dan pendampingan yang diberikan oleh Fasilitator kepada UPL perlu dilakukan. Agar penguatan kapasitas UPL ini efektif, maka seorang fasilitator harus menguasai substansi materi bimbingan serta menguasai pendampingan secara teknis tentang infrastruktur.

Demi penguatan UPL dan KSM di desa/kelurahan, Rencana Kegiatan Tindak Lanjut di KMW II akan dilakukan sebagai berikut. Persiapan, yakni penyusunan SOP pelaksanaan kegiatan fisik oleh TA Infrastruktur, seperti buku petunjuk umum dan petunjuk teknis pelaksanaan fisik yang berisikan contoh proposal, petunjuk pengisian, dan verifikasinya, format pelaporan teknis, administrasi, dan keuangan.

Dilakukan coaching Fasilitator oleh TA Infrastruktur tentang penguatan UPL-BKM, bimbingan teknis tentang pengisian dan verifikasi proposal KSM, bimbingan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KSM, bimbingan pelaporan teknis, administrasi, dan keuangan KSM, serta bimbingan pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan. Kesemua materi tersebut nantinya juga akan disampaikan Fasilitator kepada UPL BKM. Lebih lanjut, pendampingan, monitoring, pengendalian dan pelaporan akan dilakukan UPL BKM terhadap KSM/panitia lingkungan di desa/kelurahan masing-masing.

Pelaksanaan paparan di atas memang tidak akan semudah mengatakannya. Tentunya akan banyak kendala teknis maupun non teknis. Tapi, harapan penulis, setiap pelaku P2KP mau memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sebagai bentuk pengabdian dan keseriusan kita dalam menanggulangi kemiskinan. (Heri Purwanto, TA Infrastuktur KMW II Kalimantan Barat; nina)

(dibaca 1231)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 2903, akses halaman: 3193,
pengunjung online: 242, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank