KSM Parrapunganta, salah satu KSM dalam wilayah kerja BKM Ajjulukana, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), membangun pompa guna mengurangi kesulitan para warga tani miskin di desanya. "Pompanisasi" tersebut dinilai memberi manfaat besar dan keuntungan yang berlanjut.

“Selain itu, secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pendapatan petani miskin,” tutur Koordinator BKM Ajjulukana Ridwan Dg Sitakka kepada Tim Korkot I Gowa yang melakukan kunjungan ke lokasi pembuatan pompa, pada Jumat (16/11/2007). Ridwan menuturkan, meski area yang terairi dengan pompa tersebut cukup terbatas, yakni sekitar 40 hektar, manfaatnya bagi petani miskin cukup besar. Karena, petani kini dapat menanam padi dua kali setahun. Usai panen, mereka masih bisa memanfaatkan tanah yang masih lembab untuk menanam palawija.

Awalnya usulan pengadaan pembuatan pompa dianggap berat, karena membutuhkan biaya opersional yang cukup tinggi. Namun, setelah BKM dan KSM berkoordinasi dengan kepala desa, ternyata disambut positif. Bahkan, kepala desa siap menalangi jika biaya operasionalnya tinggi. Setelah dua musim tanam beroperasi, kehawatiran akan biaya operasional tinggi ternyata tidak terjadi, malah KSM mendapat keuntungan per musim tanam dari sisa pembayaran. Biaya operasional bersumber dari petani pemanfaat, dengan model pembayaran yang relatif unik, karena bukan dipungut dalam bentuk uang tunai melainkan hasil produksi petani. Hal itu dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara KSM bersama petani pemanfaat.

Menurut Ridwan Dg Sitakka, jika dibayar dalam bentuk uang tunai dianggap memberatkan petani pemanfaat. Oleh karena itu, KSM dan BKM mengadakan musyawarah, sehingga sepakat petani pemanfaat siap membayar sebanyak 30% dari total produksi yang diperoleh. Artinya, jika petani tersebut memiliki satu hektar areal padi yang siap panen, maka mereka menyisakan 30%-nya untuk dipanen oleh KSM sebagai pembayaran biaya operasional. Jadi, makin luas areal areal lahan, makin banyak yang dibayar, dan ini dianggap adil oleh semua petani pemanfaat.

Hasil pembayaran tersebut digunakan untuk membayar para mandor air sebesar 15%, biaya panen (enam bagian keluar satu bagian bagi pemanen) dan biaya angkut gabah dari areal persawahan ke KSM, serta biaya rekening listrik PLN. Jika terdapat keuntungan, maka akan dibagi merata, yakni 20% untuk kepala desa, 20% untuk BKM, 20% untuk KSM, dan sisanya untuk biaya pemeliharaan pompa.

Menurut Ridwan, total produksi gabah yang diperoleh dari hasil panen lokasi pembayaran untuk pembayaran ke KSM pada MT 2006/2007 mencapai 270 karung atau 10.800 kg, setelah dikeluarkan dari upah mandor air, biaya panen, dan upah angkut gabah. Secara nominal, nilai produksi yang diterima mencapai Rp 21,6 juta (harga gabah adalah Rp 2.000 per kg GKP), dan Rp 19 juta digunakan untuk membayar listrik. 

Model pembayaran tersebut ternyata tidak memberatkan bagi petani pemanfaat. Bahkan, petani tetap untung, karena sebelum ada pembuatan pompa, produksi gabah yang dicapai rata-rata 3 - 4 ton per hektare per tahun, atau senilai Rp 600.000 – Rp 800.000- per hektare per tahun. “Setelah ada pembuatan pompa, jumlah produksi meningkat dan mencapai 6 – 7 ton per hektare per tahun,” jelas Kepala Desa Kampili. Ini karena air tersedia pada saat dibutuhkan, sehingga tanaman tumbuh subur. Selain itu, berkat pengairan yang memadai, kini padi dapat dipanen dua kali setahun (musim gadu dan rendengan), bahkan dapat ditanami palawija, seperti kacang hijau dan jagung. Jadi, jika lahan persawahan tergarap sepanjang tahun, nilai produksi padi yang diperoleh rata-rata mencapai Rp 2,4 juta - Rp 2,8 juta per tahun. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai produksi berkisar Rp 1,8 juta – Rp 2 juta. Jika dikonversi pada luasan 40 hektare, maka didapat peningkatan pendapatan sekitar Rp 72 juta - Rp 80 juta per tahun. Dan ini adalah hasil pembuatan pompa.

Mulanya, pompa tersebut dioperasikan dengan mesin diesel (genset), tapi dihentikan, karena suaranya yang keras dinilai mengganggu masyarakat. “Bising dan repot, karena setiap saat harus mengontrol bahan bakarnya. Padahal, masyarakat yakin dengan menggunakan genset biaya operasional bisa lebih kecil dibandingkan beroperasi dengan listrik PLN,” ujar Kepala Desa Kampili. Kini, daya untuk menggerakkan pompa bersumber dari tenaga listrik PLN. Pembayarannya dilakukan atas kerjasama BKM dan PLN, dengan sistem kontrak selama tiga bulan per musim tanam. Guna mengamankan pemanfaatan mesin pompa di luar kesepakatan, maka PLN melakukan tindakan segel terhadap mesin pompa. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua KSM Parrapunganta mengatakan, air dipompa dari Sungai Saluran Primer, yang berjarak sekitar 400 meter dari hamparan area persawahan, kemudian dialirkan melalui saluran irigasi yang dibuat oleh masyarakat. “Pompa dijalankan pada musim tanam padi, sehingga ketika air tidak dibutuhakn untuk mengairi areal persawahan, mesin pompa pun tidak difungsikan,” ujarnya.

Sejak terbentuk dua tahun lalu, atau sejak BLM P2KP tahap II digulirkan, KSM Parrapunganta mendapat respon baik dari masyarakat sekitar. Khususnya masyarakat tani miskin, karena kegiatan usaha yang direncanakan KSM sesuai dengan yang dibutuhkan warga masyarakat tani, yakni air irigasi dengan pompa. Anggota KSM berjumlah tujuh orang, semuanya berprofesi sebagai petani padi sawah. Hal yang mendorong KSM mengajukan program pembuatan pompa adalah hampir semua area persawahan yang digarap petani bersumber dari air tadah hujan. Ini berarti, tani padi hanya bisa satu kali tanam, selebihnya ditelantarkan. Dengan hadirnya pompa, semua itu berubah. Sawah yang sebelumnya hanya dikerjakan sekali setahun, kini tiga kali setahun (termasuk palawija).

Keberhasilan KSM Parrapunganta membangun usaha pembuatan pompa ini tersiar ke desa sekitarnya. Beberapa desa tetangga yang memiliki BKM juga berniat mengembangkan model serupa (pompansisasi), di antaranya KSM Pa’ranuanta. Bahkan, sejumlah desa lain di Kabutaen Takalar ingin difasilitasi membentuk model pembuatan pompa tersebut. Tidak hanya itu, beberapa produsen alat-alat pengusaha pertanian mengajak BKM bekerjasama. Ada yang menawarkan hand tractor untuk dibeli oleh KSM dengan sistem pembayaran kredit. Namun, hingga kini semua tawaran itu belum disepakati, karena dianggap masih memberatkan petani pemanfaat. (Syamsu Alam, Korkot I Gowa Takalar, KMW VIII P2KP-2 Sulsel; Nina)