Pada momen yang spesial, yaitu 19 April lalu, saya memperoleh kesempatan mengikuti acara khusus bincang-bincang antara Bupati Jepara, H. Hendro Martojo dengan Camat Jepara, SKPD Kabupaten Jepara, Komandan Kodim Jepara, Korkab Jepara dan perwakilan BKM di ruang kerja Camat Jepara. Peristiwa tersebut bersamaan dengan acara Bazar PJM Pronangkis BKM-BKM se-Kecamatan Jepara yang merupakan rangkaian terakhir dari serangkaian kegiatan Bazar PJM Pronangkis di Kabupaten Jepara.

Pada kesempatan itu, Bupati Jepara menyampaikan pandangannya seputar problem kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jepara. Jepara, sebagai kabupaten di semenanjung Muria, dikenal sebagai daerah industri meubel dan ukir-ukiran. Hampir sebagian besar penduduknya bergantung dari industri ini. Di samping itu, terdapat pula potensi hasil laut, yang masih perlu dikembangkan dan industri kerajinan lainnya seperti Monel, Kain Tenun dan lainnya.

Industri meubel dan ukir ini mampu mengangkat ekonomi masyarakat Jepara. Sejak tahun 1999, Kabupaten Jepara memperoleh program P2KP. Hingga tahun 2006, Jepara berhasil membentuk 45 BKM, dan di tahun 2007 menjadi 103 BKM. Tentunya tidak semua BKM berjalan lancar dan sehat. Semua itu memerlukan proses yang harus dilalui oleh masyarakat agar dapat terurai landasan berpijak demi terwujudnya bangunan cita-cita yang diidam-idamkan.

PNPM-P2KP diharapkan dapat menjadi pemicu (trigger) keberlangsungan peningkatan kesadaran publik akan arti penting pengentasan kemiskinan. Walaupun secara umum kondisi perekonomian dinilai cukup tinggi, Jepara masih menyimpan problem kemiskinan yang menjadi PR.

Di sela-sela peresmian Bazaar PJM Pronangkis dan Remboeg Kampoeng BKM Se-Kecamatan Jepara, diutarakan bahwa sharing pemerintah kabupaten dalam PNPM-P2KP mencapai sekitar Rp 1,25 miliar. Angka tersebut mungkin masih belum sesuai harapan, namun sudah cukup baik untuk mendukung PNPM-P2KP.

Menurut Bupati Jepara, ciri-ciri wilayah yang mengalami kemiskinan adalah lingkungan yang belum sesuai standar kelayakan sebuah permukiman, tingkat pendidikan yang masih rendah, kondisi kesehatan yang rendah, tingkat pendapatan ekonomi rendah dan yang paling mendasar adalah kesadaran akan perubahan juga masih rendah. “Warga miskin, jika diharapkan keswadayaan, itu tidak mungkin. Karena, untuk hidup sehari-hari saja masih mengalami kesulitan,” kata bupati.

Oleh karena itu, lanjut dia, PNPM datang untuk membantu menata lingkungan dan meningkatkan pembelajaran bagaimana menambah pendapatan keluarga, sehingga yang miskin dapat terangkat secara bertahap. Selain itu Pemkab Jepara juga telah melakukan terobosan pengobatan gratis dan pendidikan dasar gratis bagi warga kurang mampu. “Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan dan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga,” tegas Bupati Jepara.

Senada dengan Bupati Jepara, BKM menyampaikan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses bagi keluarga miskin dalam menikmati layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Hal tersebut dibuktikan saat penyelenggaraan Pemetaan Swadaya (PS) ditemukan potret masalah yang krusial dan urgensi untuk segera ditangani yang selama ini hampir tidak pernah diketahui oleh masyarakat itu sendiri.

“Namun, teorinya tidak mudah diterapkan. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga malah untuk beli HP,” kata bupati. Budaya konsumerisme dan hedonisme di era informasi kini sudah cukup kuat menancap di setiap sendi kehidupan masyarakat. “Bahkan, masyarakat miskin sekalipun,” tandas bupati.

Pernyataan Bupati Jepara itu bukan tanpa dasar. Budaya konsumerisme dan hedonisme merupakan indikator hambatan sosial dalam melangkah menuju perubahan sosial. Budaya konsumerisme dan hedonisme harus dikikis dengan strategi pembangunan karakter dan kepribadian masyarakat. Melalui model pemberdayaan ala PNPM-P2KP masyarakat diajak untuk menelaah dan menggali serta menganalisa masalah yang ada dan potensi yang dapat dikembangkan untuk memajukan harkat dan martabat masyarakat.

Ternyata dampak yang terlihat adalah masyarakat dapat menilai sendiri apa masalahnya, kebutuhannya dan strategi yang akan diterapkan secara bersama-sama, tanpa tekanan dan kepentingan dari pihak luar. Model pembelajaran ini diakui cukup ampuh. Misalnya saja, saat menentukan kriteria kemiskinan di dalam Forum Refleksi Kemiskinan. Warga, yang secara ekonomi tergolong mampu, akan malu untuk menyatakan dirinya miskin, karena melihat di sekelilingnya ternyata masih banyak dijumpai orang-orang yang hidup dalam keprihatinan. Rasa malu untuk mengaku sebagai orang miskin dapat menorehkan semangat kepedulian dan kejujuran serta keadilan yang sebenarnya.

Bagi seorang fasilitator, situasi seperti tersebut di atas cukup menggembirakan seiring dengan tantangan yang telah ditaklukkan. Jika dijumpai warga masyarakat yang mampu — atau dalam bahasa P2KP adalah masyarakat berdaya — mau untuk berbagi dengan sesamanya yang belum berdaya, baik secara ekonomi, pemikiran maupun tindakan nyata. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Karena, sikap tersebut merupakan modal sosial yang harus terus dipupuk, terutama bagi warga miskin itu sendiri jika telah terangkat, agar dapat menularkan semangat yang sama.

Dilihat dari partisipasi dan gairah BKM dalam menyukseskan Bazaar PJM Pronangkis dapat diartikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kompetisi secara positif sudah tertanam di hatinya. Mereka berharap, jika hasil karya BKM yang merupakan cerminan karya masyarakat dapat disaksikan oleh masyarakat lain secara luas, dan tentunya oleh Bupati Jepara sebagai figur pemimpin dapat menjadi inspirasi bagi yang lain untuk menggerakkan lingkungannya walau dengan skala kecil.

Dari sisi pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), masyarakat sudah sedemikian sadar untuk mendahulukan kepentingan umum yang mendesak dibandingkan kepentingan sendiri, walaupun sama-sama mendesak. Dibuktikan dengan berkembangnya nilai swadaya masyarakat dari rencananya semula. Selain itu ancaman penyalahgunaan dana BLM oleh segelintir kelompok masyarakat belum terbukti. Justru masyarakat sebenarnya lebih jujur dan akuntabel dalam pemanfaatannya. Dan, yang penting adalah dapat menggerakkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang transparan dengan benar dan maksimal.

Motivasi Kartini dengan emansipasinya mengangkat harkat dan martabat kaumnya sangat erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan secara lebih luas. Jepara memiliki jiwa Kartini yang harus dipupuk dan diperjuangkan demi setumpuk harapan kesejahteraan bersama. Yakin dan berusaha sampai habis gelap terbitlah terang. (Subkhan Fathoni, Faskel Ekonomi Tim 69 PNPM-P2KP Korkab Jepara, KMW Provinsi Jateng, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)