Gempa 7,9 SR, Rabu (30/09) lalu yang melanda Kota Padang telah mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, berbagai sarana-prasarana publik, rumah, serta terganggunya aktifitas warga dan pelayanan pemerintah. Selain itu juga berdampak terhadap bertambahnya jumlah masyarakat miskin karena kehilangan tempat tinggal, terganggunya aktifitas usaha, dan meningkatnya kebutuhan untuk bertahan hidup.

Laporan tim faskel PNPM MP dan BKM menyatakan bahwa untuk insfrastruktur yang dibangun oleh PNPM MP tidak mengalami kerusakan yang berat, dan dampak terhadap kinerja pinjaman bergulir juga tidak signifikan terbukti kinerja keuangannya hampir sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Dari 30 BKM yang melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir pasca gempa, 20 BKM tak terpengaruh kondisi RR tetap bertengger pada bilangan 100 persen, sedangakan enam BKM lainnya tingkat pengembaliannya diatas 80 persen dan empat BKM sisanya masih pada kisaran 50 persen sampai dengan kurang dari 80 persen.

Kerusakan rumah merupakan problem utama pasca gempa, dari beberapa aktifitas survey building assesment (kerjasama antara DPU, Tarkim-PNPM dengan beberapa perguruan tinggi setempat yakni Unand, UBH, ITP dan UNP ), khusus untuk rumah warga didapatkan data kerusakan total sebanyak 56.996 rumah. Total kerusakan terdiri dari : rusak berat sejumlah 10.976 rumah, sedang 18.607 rumah dan ringan 27.413 rumah.

Saat ditemui di kediamannya Rumah Dinas yang dijadikan posko penanggulangan gempa, atas musibah gempa yang memporakporandakan wilayahnya, Walikota Padang, Fauzi Bahar menyatakan: “Saya mengajak warga kota dan seluruh komponen masyarakat berfikiran positif dan objektif menghadapi musibah gempa 7,9 SR, 30 September lalu. Tak seorangpun menghendaki musibah gempa. Musibah ini harus kita hadapi dengan ikhlas dan jangan berfikir yang macam-macam. Sekarang, Pemko bersama Pemerintah Propinsi dan Pusat masuk kedalam tahap recovery dan rehabilitasi. Sembari fokus recovery, Pemko juga berkewajiban memulihkan mental warga dari rasa takut akibat gempa.”

“Saya berharap jangan ada pula dari pihak-pihak atau oknum-oknum yang sengaja memanas-manaskan situasi, sehingga suasana menjadi tidak stabil. Makanya saya mengajak dalam tausyiah ini, untuk selalu berfikir positif dan objektif. Dalam artian selalu mengedepankan kepentingan orang banyak dari kepentingan kelompok.”

“Tidak masuk akal rasanya, Pemko merugikan atau menyengsarakan masyarakat dalam menangani masalah pasca gempa. Kita semua ingin Padang cepat bangkit. Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada seluruh warga untuk mendukung sepenuhnya upaya percepatan recovery dan rehabilitasi sekarang ini. Kalau ada hal-hal yang kurang sempurna, mari kita ingatkan secara bersama-sama, jangan malah mencari-cari kesalahan seseorang atau Pemko.”, lanjut Fauzi Bahar.

“Bila masyarakat dan Pemko secara bersama-sama membangun kembali Kota Padang yang porak-poranda ini, pasti upaya pemulihan perekonomian akan lebih cepat. Jangan hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi kita harus berfikir dan berbuat secara bersama-sama sesuai kemampuan masing-masing, termasuk mendorong kegiatan PNPM MP ini.” Ujar Fauzi Bahar dengan penuh keyakinan.

Untuk mempercepat pemulihan kondisi pasca gempa, menurut Fauzi Bahar diperlukan relokasi (peninjauan ulang sasaran penerima manfaat) dan realokasi (tinjauan pembiayaan) atas anggaran TA 2009 dan 2010. Selain itu perlu dilakukan koordinasi antar berbagai SKPD untuk:

1. Menyatukan visi dan misi penangulangan kemiskinan pasca gempa, sinkronisasi program penangulangan kemiskinan lintas instansi.
2. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan dana.
3. Meningkatkan sinergitas program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota dan lembaga donor lainnya pasca gempa.serta;
4. Mempercepat proses emergency respons, early recovery dan rekonstruksi/rehabilitasi.

Pasca gempa (Tahun 2010) Pemkot Padang menggariskan tujuh skala prioritas tindakan, yakni pemulihan dini terhadap aktivitas pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan infrastruktur kota, aktivitas sosial ekonomi masyarakat, pemulihan dini mental masyarakat dan penyusunan dokumen action plan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Program penangulangan kemiskinan mendapatkan perhatian khusus karena mencakup tiga pilar, ekonomi, sosial dan lingkungan ( Spektrumnya luas), jumlah dana dan RTS besar (massive) dan melibatkan banyak instansi (multi aktor). Bagi program yang telah terbukti bermanfaat terhadap 27.219 KK miskin di wilayah Kota Padang ini telah dikucurkan Rp. 2,2 Miliar dana PNPM Mandiri Tahap II (Dana Daerah untuk Bersama/DDUB) untuk 49 Kelurahan. Masing-masing kelurahan akan mendapatkan dana yang bervariasi sesuai kebutuhan, antara Rp.200 Juta hingga Rp.350 Juta. Dana PNPM ini juga berasal dari dana sharing Pemerintah Kota dan Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp.2,2 Miliar tersebut peruntukannya di tiga kegiatan, lingkungan, ekonomi dan sosial. Kegiatan lingkungan di antaranya dipergunakan untuk rehab rumah tidak layak huni , riol dan pembuatan MCK. Kegiatan sosial beberapa diantaranya berupa pemberian beasiswa dan peningkatan sarana prasarana posyandu serta pelatihan ketrampilan. Sementara itu untuk kegiatan ekonomi adalah pinjaman bergulir.

Tahun 2006, 2007 dan 2008 lalu dana PNPM Mandiri Perkotaan berturut-turut telah dikucurkan kepada delapan kelurahan, 22 kelurahan dan 25 kelurahan. Dari kegiatan PNPM tiga tahun terakhir itu, Pemko menyatakan bahwa PNPM MP telah bisa andil dalam menurunkan angka kemiskinan berturut-turut 7.932 KK, 29.466 KK dan 32 .000 KK.

Sedangkan terhadap sisa dana PNPM MP 2009 senilai Rp. 13.091.755.502 yang belum digunakan dari sumber atau peruntukan : Sisa BLM PNPM-MP di rekening BKM (Tahun 2008), Dana BLM PNPM-MP yang akan cair tahun 2009, Dana Paket tahap I, dana Paket tahap II, dan Dana ND (Neighborhood Development), Wali Kota merekomendasikan untuk meneruskannya sesuai dengan peruntukan semula untuk menghindari overlapping dengan program lainnya sehubungan dengan gempa. Kebijakan ini sejalan dengan hasil rapat dengan pihak World Bank (George Soraya) tanggal 4 Oktober 2009 di Fakultas ekonomi Universitas Andalas. Dana yang bisa dialihkan untuk tanggap darurat hanya sisa dana BLM dari KPPN.

Ditemui secara terpisah Ruang Rapat Darurat Bappeda, Aiapacah, Kota Padang untuk mengkonfirmasi bagaimana kebijakan Wali Kota tersebut diterjemahkan, Kepala Bappeda Kota Padang, Indra Catri menjelaskan bahwa dalam menghadapi situasi dan kondisi pascagempa, Bappeda akan melakukan reorientasi atau review program-program penanggulangan kemiskinan termasuk program PNPM MP UNTUK tahun 2010-2011. Pelaksanaannya di masyarakat diharapkan akan selesai akhir Nopember 2009 ini. Revisi dinilai penting karena dengan terjadinya gempa peta kemiskinan mengalami pergeseran. disamping PNPM MP yang dulunya dikenal istilah P2KP, telah menunjukkan dampak positifnya dalam penurunan angka kemiskinan.

“Dari data yang ada, kita melihat telah terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin di Kota Padang selama tiga tahun belakangan. Jika pada tahun 2006 sesuai data BPS, jumlah rumah tangga miskin (RTM) terdata sebanyak 38.099 RTM, maka setelah dilakukan Program Pendataan Lingkungan Sosial (PPLS) oleh BPS Padang pada akhir 2008, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 29.661 RTM atau turun sebesar 22,15%. Tahun 2009 ini Pemerintah Kota Padang menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan sebanyak 40 ribu KK melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK). “Kata Indra Catri.

Pasca gempa, beberapa capaian yang telah diraih tahun sebelumnya tentu mengalami penurunan. “Jumlah masyarakat miskin jelas akan bertambah sebagai dampak gempa. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan antisipasi dan koordinasi agar program PNPM serta program penangulangan kemiskinan lainnya yang tersebar di beberapa SKPD segera dapat dilanjutkan. Dan yang lebih penting, masyarakat yang terkena dampak bencana gempa, secara bertahap dapat dipulihkan sehingga kondisi dan aktifitas mereka dapat berjalan dengan normal kembali,” tambah Ketua Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah /TKPKD tersebut.

Ada tiga agenda utama yang disepakati dalam rapat yang dihadiri oleh semua SKPD yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan kemarin (2/11, red), Pertama, masing-masing SKPD diminta untuk melakukan revisi program penanggulangan kemiskinan yang telah diusulkan untuk tahun anggaran 2010. Kedua, sinergi program/kegiatan penangulangan kemiskinan antar institusi dan sumber dana. Ketiga, melakukan pendataan terhadap dana cost sharing program atas kegiatan penangulangan kemiskinan tahun 2010 untuk diajukan sebagai No cost sharing kepada Pemerintah Pusat alias pengajuan permintaan untuk tidak menyediakan dana DDUB di Tahun 2010 sehubungan dengan musibah gempa yang menimpa Kota Padang.

Dalam rapat 2/11 yang dihadiri oleh Asisten 2 dan Assisten Tata Praja tersebut, Indra juga mengimbau agar masing-masing pihak yang terlibat dalam PNPM Padang baik sebagai pimpinan SKPD, konsultan, fasilitator, BKM dan Relawan, serta pembina di berbagai tingkatan untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan program penangulangan PNPM untuk kontinuitas program ke depan. (Suyono, SE, MM, TA Manajemen Keuangan KMW VI Sumatera Barat, Pemandu Nasional PNPM; Team Web P2KP-Mandiri Perkotaan)

Informasi lebih lanjut tentang review program ini silahkan menghubungi: