Padang, 8 Desember 2009 Kota Padang Pasca Gempa
Lakukan Sinergi Program Untuk Percepat Pemulihan
Gempa 7,9 SR, Rabu (30/09) lalu yang melanda Kota Padang telah
mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, berbagai sarana-prasarana
publik, rumah, serta terganggunya aktifitas warga dan pelayanan pemerintah.
Selain itu juga berdampak terhadap bertambahnya jumlah masyarakat miskin karena
kehilangan tempat tinggal, terganggunya aktifitas usaha, dan meningkatnya
kebutuhan untuk bertahan hidup.
Laporan tim faskel PNPM MP dan BKM menyatakan bahwa untuk
insfrastruktur yang dibangun oleh PNPM MP tidak mengalami kerusakan yang berat,
dan dampak terhadap kinerja pinjaman bergulir juga tidak signifikan terbukti
kinerja keuangannya hampir sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Dari 30 BKM yang
melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir pasca gempa, 20 BKM tak terpengaruh
kondisi RR tetap bertengger pada bilangan 100 persen, sedangakan enam BKM
lainnya tingkat pengembaliannya diatas 80 persen dan empat BKM sisanya masih
pada kisaran 50 persen sampai dengan kurang dari 80 persen.
Kerusakan rumah merupakan problem utama pasca gempa, dari
beberapa aktifitas survey building assesment (kerjasama antara DPU,
Tarkim-PNPM dengan beberapa perguruan tinggi setempat yakni Unand, UBH, ITP dan
UNP ), khusus untuk rumah warga didapatkan data kerusakan total sebanyak 56.996
rumah. Total kerusakan terdiri dari : rusak berat sejumlah 10.976
rumah, sedang 18.607 rumah dan ringan 27.413
rumah.
Saat ditemui di kediamannya Rumah Dinas yang dijadikan posko
penanggulangan gempa, atas musibah gempa yang memporakporandakan wilayahnya,
Walikota Padang, Fauzi Bahar menyatakan: “Saya mengajak warga
kota dan seluruh komponen masyarakat berfikiran positif dan objektif menghadapi
musibah gempa 7,9 SR, 30 September lalu. Tak seorangpun menghendaki musibah
gempa. Musibah ini harus kita hadapi dengan ikhlas dan jangan berfikir yang
macam-macam. Sekarang, Pemko bersama Pemerintah Propinsi dan Pusat masuk kedalam
tahap recovery dan rehabilitasi. Sembari fokus recovery, Pemko
juga berkewajiban memulihkan mental warga dari rasa takut akibat
gempa.”
“Saya berharap jangan ada pula dari
pihak-pihak atau oknum-oknum yang sengaja memanas-manaskan situasi, sehingga
suasana menjadi tidak stabil. Makanya saya mengajak dalam tausyiah ini, untuk
selalu berfikir positif dan objektif. Dalam artian selalu mengedepankan
kepentingan orang banyak dari kepentingan kelompok.”
“Tidak masuk akal rasanya, Pemko merugikan atau menyengsarakan
masyarakat dalam menangani masalah pasca gempa. Kita semua ingin Padang cepat
bangkit. Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada seluruh warga untuk mendukung
sepenuhnya upaya percepatan recovery dan rehabilitasi sekarang ini. Kalau ada
hal-hal yang kurang sempurna, mari kita ingatkan secara bersama-sama, jangan
malah mencari-cari kesalahan seseorang atau Pemko.”, lanjut
Fauzi Bahar.
“Bila masyarakat dan Pemko secara bersama-sama
membangun kembali Kota Padang yang porak-poranda ini, pasti upaya pemulihan
perekonomian akan lebih cepat. Jangan hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi
kita harus berfikir dan berbuat secara bersama-sama sesuai kemampuan
masing-masing, termasuk mendorong kegiatan PNPM MP ini.” Ujar
Fauzi Bahar dengan penuh keyakinan.
Untuk mempercepat pemulihan kondisi pasca gempa, menurut Fauzi
Bahar diperlukan relokasi (peninjauan ulang sasaran penerima manfaat) dan
realokasi (tinjauan pembiayaan) atas anggaran TA 2009 dan 2010. Selain itu perlu
dilakukan koordinasi antar berbagai SKPD untuk:
- Menyatukan visi dan misi penangulangan kemiskinan pasca gempa, sinkronisasi
program penangulangan kemiskinan lintas instansi.
- Meningkatkan efektifitas pemanfaatan dana.
- Meningkatkan sinergitas program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kota dan lembaga donor lainnya pasca gempa.serta;
- Mempercepat proses emergency respons, early recovery dan
rekonstruksi/rehabilitasi.
Pasca gempa (Tahun 2010) Pemkot Padang menggariskan tujuh
skala prioritas tindakan, yakni pemulihan dini terhadap aktivitas pemerintahan,
sarana pendidikan, sarana kesehatan infrastruktur kota, aktivitas sosial ekonomi
masyarakat, pemulihan dini mental masyarakat dan penyusunan dokumen action
plan rekonstruksi dan rehabilitasi.
Program penangulangan kemiskinan mendapatkan perhatian khusus
karena mencakup tiga pilar, ekonomi, sosial dan lingkungan ( Spektrumnya luas),
jumlah dana dan RTS besar (massive) dan melibatkan banyak instansi
(multi aktor). Bagi program yang telah terbukti bermanfaat terhadap 27.219 KK
miskin di wilayah Kota Padang ini telah dikucurkan Rp. 2,2 Miliar dana PNPM
Mandiri Tahap II (Dana Daerah untuk Bersama/DDUB) untuk 49 Kelurahan.
Masing-masing kelurahan akan mendapatkan dana yang bervariasi sesuai kebutuhan,
antara Rp.200 Juta hingga Rp.350 Juta. Dana PNPM ini juga berasal dari dana
sharing Pemerintah Kota dan Provinsi Sumatera Barat.
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp.2,2 Miliar tersebut
peruntukannya di tiga kegiatan, lingkungan, ekonomi dan sosial. Kegiatan
lingkungan di antaranya dipergunakan untuk rehab rumah tidak layak huni , riol
dan pembuatan MCK. Kegiatan sosial beberapa diantaranya berupa pemberian
beasiswa dan peningkatan sarana prasarana posyandu serta pelatihan ketrampilan.
Sementara itu untuk kegiatan ekonomi adalah pinjaman bergulir.
Tahun 2006, 2007 dan 2008 lalu dana PNPM Mandiri Perkotaan
berturut-turut telah dikucurkan kepada delapan kelurahan, 22 kelurahan dan 25
kelurahan. Dari kegiatan PNPM tiga tahun terakhir itu, Pemko menyatakan bahwa
PNPM MP telah bisa andil dalam menurunkan angka kemiskinan berturut-turut 7.932
KK, 29.466 KK dan 32 .000 KK.
Sedangkan terhadap sisa dana PNPM MP 2009 senilai Rp.
13.091.755.502 yang belum digunakan dari sumber atau peruntukan : Sisa BLM
PNPM-MP di rekening BKM (Tahun 2008), Dana BLM PNPM-MP yang akan cair tahun
2009, Dana Paket tahap I, dana Paket tahap II, dan Dana ND (Neighborhood
Development), Wali Kota merekomendasikan untuk meneruskannya sesuai dengan
peruntukan semula untuk menghindari overlapping dengan program lainnya
sehubungan dengan gempa. Kebijakan ini sejalan dengan hasil rapat dengan pihak
World Bank (George Soraya) tanggal 4 Oktober 2009 di Fakultas ekonomi
Universitas Andalas. Dana yang bisa dialihkan untuk tanggap darurat hanya sisa
dana BLM dari KPPN.
Ditemui secara terpisah Ruang Rapat Darurat Bappeda, Aiapacah,
Kota Padang untuk mengkonfirmasi bagaimana kebijakan Wali Kota tersebut
diterjemahkan, Kepala Bappeda Kota Padang, Indra Catri menjelaskan bahwa dalam
menghadapi situasi dan kondisi pascagempa, Bappeda akan melakukan reorientasi
atau review program-program penanggulangan kemiskinan termasuk program PNPM MP
UNTUK tahun 2010-2011. Pelaksanaannya di masyarakat diharapkan akan selesai
akhir Nopember 2009 ini. Revisi dinilai penting karena dengan terjadinya gempa
peta kemiskinan mengalami pergeseran. disamping PNPM MP yang dulunya dikenal
istilah P2KP, telah menunjukkan dampak positifnya dalam penurunan angka
kemiskinan.
“Dari data yang ada, kita melihat telah
terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin di Kota Padang selama tiga tahun
belakangan. Jika pada tahun 2006 sesuai data BPS, jumlah rumah tangga miskin
(RTM) terdata sebanyak 38.099 RTM, maka setelah dilakukan Program Pendataan
Lingkungan Sosial (PPLS) oleh BPS Padang pada akhir 2008, jumlah penduduk miskin
berkurang menjadi 29.661 RTM atau turun sebesar 22,15%. Tahun 2009 ini
Pemerintah Kota Padang menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan sebanyak 40
ribu KK melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kelurahan (BPMPK). “Kata Indra Catri.
Pasca gempa, beberapa capaian yang telah diraih tahun
sebelumnya tentu mengalami penurunan. “Jumlah masyarakat miskin jelas akan
bertambah sebagai dampak gempa. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan antisipasi
dan koordinasi agar program PNPM serta program penangulangan kemiskinan lainnya
yang tersebar di beberapa SKPD segera dapat dilanjutkan. Dan yang lebih penting,
masyarakat yang terkena dampak bencana gempa, secara bertahap dapat dipulihkan
sehingga kondisi dan aktifitas mereka dapat berjalan dengan normal kembali,”
tambah Ketua Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah /TKPKD tersebut.
Ada tiga agenda utama yang disepakati dalam rapat yang
dihadiri oleh semua SKPD yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan
kemarin (2/11, red), Pertama, masing-masing SKPD diminta untuk
melakukan revisi program penanggulangan kemiskinan yang telah diusulkan untuk
tahun anggaran 2010. Kedua, sinergi program/kegiatan penangulangan
kemiskinan antar institusi dan sumber dana. Ketiga, melakukan pendataan
terhadap dana cost sharing program atas kegiatan penangulangan
kemiskinan tahun 2010 untuk diajukan sebagai No cost sharing kepada
Pemerintah Pusat alias pengajuan permintaan untuk tidak menyediakan dana DDUB di
Tahun 2010 sehubungan dengan musibah gempa yang menimpa Kota Padang.
Dalam rapat 2/11 yang dihadiri oleh Asisten 2 dan Assisten Tata
Praja tersebut, Indra juga mengimbau agar masing-masing pihak yang terlibat
dalam PNPM Padang baik sebagai pimpinan SKPD, konsultan, fasilitator, BKM dan
Relawan, serta pembina di berbagai tingkatan untuk melakukan upaya-upaya
penyelamatan program penangulangan PNPM untuk kontinuitas program ke depan.
(Suyono, SE, MM, TA Manajemen Keuangan KMW VI Sumatera Barat, Pemandu Nasional
PNPM; Team Web P2KP-Mandiri Perkotaan)
Informasi lebih lanjut tentang review program ini
silahkan menghubungi: Korkot Kota Padang, Sukadi, Spd (HP
085668968517, 085263836589)
(dibaca 5314)
|