Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelKomunikasi Sosial Memutus Mata Rantai Kesenjangan Ekonomi
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Padangsidimpuan, 14 Oktober 2010
Komunikasi Sosial Memutus Mata Rantai Kesenjangan Ekonomi

Manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk yang berketuhanan dalam memenuhi tuntutan jasmani dan rohaninya membutuhkan hubungan dan kerja sama dengan manusia lain, baik itu untuk menyampaikan isi hati, pikiran, maupun perasaannya. Dalam menyampaikan isi hati, ide, gagasan dan lainnya, itulah yang pada hakekatnya dinamakan komunikasi.

Menurut William Albeg, komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antara individu-individu. Pernyataan ini menitikberatkan proses komunikasi terkait dengan adanya unsur sumber pesan (komunikator), isi pesan (komunike), penerima pesan (komunikan), serta adanya alat (media) yang digunakan untuk menyampaikannya. Komunikasi dikatakan efektif jika komunikasi berhasil mencapai sasaran dengan feedback yang positif. Secara praktek, tidak sedikit proses komunikasi gagal dan berakhir pada putusnya komunikasi, bahkan cendrung terjadi konflik atau perlawanan.

Persoalan kemiskinan yang berkepanjangan di negeri ini salah satunya disebabkan oleh tidak berjalannya proses komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dengan pemangku kepentingan. Pemerintah dengan rakyat tidak searah dan sering berlawanan. Masyarakat kerap menyalahkan kinerja pemerintah, sementara pemerintah justru mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Pihak sektor swasta pun menutup peluang beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan yang begitu menyolok antara pemerintah dengan rakyatnya dan antara rakyat dengan rakyatnya.

Keadaan ini diperparah dengan perilaku pemerintah yang tidak lagi peduli dengan rakyat. Setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan individu, kekuasaan dan politik semata. Praktek bagi-bagi “kue proyek” hingga bagi-bagi jatah kursi kekuasaan merupakan kebiasaan yang keliru. Begitu juga dengan rakyatnya, antara sesama tidak saling peduli, bahkan saling menghinakan, saling menjatuhkan dan mementingkan kepuasan pribadi semata. Bagi yang berlebihan ekonominya akan menekan kelompok yang lemah ekonominya, dan memperuncing kasta (golongan) atas dan bawah.

Realita ini merupakan gambaran dari tidak terbangunnya komunikasi yang baik, hingga akhirnya kezaliman, ketidakadilan, kemunafikan, penindasan, kesenjangan sosial-ekonomi pun terjadi di mana-mana sampai ke pelosok negeri. Mari kita lihat beberapa contoh komunikasi keliru yang terjadi di belahan negeri ini. Segelintir contoh, seperti tragedi Tanjung Priok, Konflik Aceh, Poso, Ambon, dan konflik lainnya yang berawal dari tidak terbinanya komunikasi dengan baik.

Masih kuat di ingatan kita, ketika komunikasi rakyat dengan pemerintah kurang harmonis dalam kasus pemekaran Provinsi Sumatera Utara. Sebuah kekuatan kelompok masyarakat menghendaki terbentuknya Provinsi Tapanuli yang berakhir ricuh dan menyebabkan meninggalnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Abdul Azis Angkat. Fenomena ini adalah gambaran komunikasi yang tidak searah, dimana di satu pihak menekankan kehendaknya, dan hal yang terjadi adalah timbul kekerasan (anarkis). Begitu juga buruh yang menuntut haknya kepada pengusaha, selalu menemukan titik buntu. Masyarakat miskin menuntut perhatian pemerintah terhadap keadaannya, juga tak dihiraukan, sehingga kehendak pihak-pihak yang berniat positif kerap mengalami hambatan.

Sesuai penjelasan di atas membangun sebuah nuansa keharmonisan antara berbagai pihak solusinya adalah komunikasi. Terutama dalam mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi-sosial. Komunikasi sosial dipandang mampu memutus mata rantai kesenjangan ekonomi yang telah berlangsung begitu lama di masyarakat. Komunikasi yang diterapkan adalah komunikasi sosial antara pemerintah dengan rakyat dan rakyat dengan rakyat. Melalui komunikasi ini diharapkan tercipta sebuah kesepakatan bersama.

Bicara komunikasi sosial, sebenarnya pernah dibangun oleh pemerintah terdahulu, tepatnya di masa Orde Baru. Kebijakan pembangunan oleh pemerintah dikomunikasikan secara langsung kepada rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan. Misalnya, di desa-desa dulu ada petugas penyuluhan lapangan (PPL) yang siap membantu petani untuk memperoleh hak berproduksi sebagai petani. Pasokan pupuk tidak tersendat, berbagai teknologi pertanian diperkenalkan langsung kepada pelakunya. Begitu juga dengan program pemberdayaan masyarakat yang menawarkan pembenahan infrastruktur dan ekonomi kerakyataan yang juga menerapkankan komunikasi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Masyarakat dengan leluasa menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya dan pemerintah dengan mudah mengakomodir kepentingan masyarakat, karena dalam prosesnya seluruh komponen terlibat langsung dalam program tersebut.

Mulai reformasi di tahun 1998, pola seperti ini tidak lagi diterapkan. Pemerintah baru, dengan konsep baru, menghilangkan komunikasi sosial yang pernah terjalin. Penyuluh-penyuluh dan pemberdayaan tidak lagi beradaptasi dengan masyarakat. Masalah dan kebutuhan masyarakat miskin tidak lagi terakomodir, sehingga kesenjangan sosial pun kembali, aspirasi lagi-lagi tersumbat, kepedulian pemerintah juga seakan tidak terfokus kepada kepentingan rakyat. Namun, belakangan ini, persoalan komunikasi sudah menjadi perhatian pemerintah guna membangun keharmonisan. Pemerintah mulai membuka peluang berkomunikasi dengan masyarakat dengan menguatkan program-program pemberdayaan di seluruh bidang guna mengembalikan fungsi komunikasi tersebut.

Di tingkat masyarakat komunikasi sosial sedikit mengalami tantangan, karena begitu kompleksnya permasalahan di masyarakat yang multidimensional. Kompleksnya ditandai adanya keberagaman suku, budaya dan tradisi serta latar belakang setiap orang hingga akhirnya tiba pada posisi kesenjangan ekonomi yang memisahkan antarkelompok. Negara Indonesia yang heterogen dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, pola yang dilakukan adalah membangunan komunikasi lewat jalur pendekatan yang komprehensif melalui kearifan lokal, dengan jalur tokoh-tokoh lokal, budaya lokal, dan simbol-simbol sebagai modal komunikasi sosial dengan individu maupun kelompok masyarakat.

Pola yang dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat atau menggunakan simbol-simbol lokal dalam pelaksanaan komunikasi sebagai sasaran mempersempit kesenjangan tersebut. Setiap masyarakat, terutama pada komunitas kelompok, dengan komitmen membangun bangsa dibina jaringan komunikasi sosial baik antara masyarakat maupun pemerintah. Komunikasi ini bertujuan membuka peluang bagi masyarakat agar dapat menyuarakan permasalahannya, sekaligus membahas serta menyelesaikannya secara bersama-sama. Sementara pemerintah akan memfasilitasi dari segi pelayananan dan penyediaan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pada hakekatnya komunikasi yang efektif bagi pembangunan dalam memutus mata rantai kesenjangan sosial harus dilakukan dengan mengorganisir seluruh komponen bangsa yang menitikberatkan pengembangan inisiatif, pengembangan diri, motivasi, kesadaran kritis dan komitmen terhadap nilai yang berkenaan dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. (Rahdiansyah Pane, ST, Asisten Kota Infrastruktur Koordinator Kota 8, Padangsidimpuan-Sibolga, OC-1 Prov. Sumut PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

Contact Person:
Rahdiansyah Pane, ST. (HP. 081396521601)

(dibaca 2492)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 10703, akses halaman: 14687,
pengunjung online: 218, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank