Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelPrinsip Pareto dalam Penanggulangan Kemiskinan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Tanjung Pinang, 20 Oktober 2010
Prinsip Pareto dalam Penanggulangan Kemiskinan

Tahukah Anda bahwa kehilangan kedua ibu jari—20 persen jumlah jari tangan—akan mengakibatkan menurunnya produktivitas seseorang, yang sebelumnya terbiasa menggunakan sepuluh jari dalam mengetik, sebesar 80 persen?

Tahukah Anda bahwa dari seluruh rekan kerja Anda di kantor, 80 persen memiliki kemampuan berbicara, sedangkan 20 persen lainnya memiliki kemampuan mendengar yang baik? 

Tahukah Anda bahwa hanya 20 persen dari pembaca yang mengetahui apa itu “Pareto” dan 80 persen lainnya baru mengetahuinya setelah membaca tulisan ini?

Tahukah Anda bahwa sekitar 80 persen kalimat dalam tulisan ini adalah “Kata Pengantar”, sedangkan maksimal 20 persen-nya adalah “Kesimpulan dan Saran”?

Mungkin saja pertanyaan-pertanyaan di atas adalah anekdot angka “keramat” 20:80, tetapi faktanya adalah:

  • Hanya 20 persen penduduk Indonesia menikmati kekayaan negara kita
  • 80 persen kekayaan negara kita dikuasai oleh hanya 20 persen penduduk Indonesia
  • Hanya 20 persen rakyat kelas menengah ke bawah yang menikmati hasil pembangunan ekonomi, sedangkan 80 persen hasilnya dinikmati orang kaya
  • Hanya 20 persen pembangunan dilaksanakan di daerah, sedangkan 80 persen-nya dilakukan di kota-kota besar
  • Rata-rata penyerapan tenaga kerja di negara kita hanya 20 persen per tahun, sedangkan 80 persen sisanya menjadi pengangguran
  • Rata-rata pembangunan rumah untuk rakyat menengah ke bawah adalah 20 persen setahun, sedangkan 80 persen sisanya diperuntukkan bagi orang kaya?

Kelompok pertanyaan terakhir inilah fakta negeri kita. Seorang ahli ekonomi dari Italia yang bernama Vilfredo Pareto pernah melakukan survai dan menemukan bahwa 100 persen tanah di negaranya dikuasai oleh hanya 20 persen jumlah penduduknya. Sebaliknya, 20 persen kekayaan terbagi-bagi di antara 80 persen penduduknya. Hasil penelitian tersebut dikenal sebagai Distribusi Pareto (20:80).

Fakta sering munculnya fenomena 20:80 ini menyebabkan para analis biasanya menggunakan Distribusi Pareto ini dalam memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi, misalnya dengan cara mengatasi 20 persen penyebab sebagai 80 persen akibat, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut sebagai Hukum Pareto.

Hukum Pareto memberikan panduan yang sangat penting dalam pemecahan masalah-masalah dan pengambilan keputusan-keputusan, baik dalam urusan pribadi maupun organisasi. Mulai dari perencanaan pembangunan ekonomi, manajemen mutu produk, manajemen sumberdaya manusia, sampai pada rencana tataruang wilayah. Karena, sebenarnya Hukum Pareto memberikan petunjuk kepada kita dalam menetapkan prioritas.

Kembali kepada apa yang dilakukan Pareto, yakni melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui mengapa 80 persen kekayaan hanya dinikmati oleh 20 persen orang saja, hasilnya sangat mengejutkan. Karena, kesimpulannya adalah: seandainya total kekayaan yang ada dibagi rata secara serentak kepada seluruh penduduk Italia, maka hanya dalam waktu 1 tahun pola 20:80 kembali terjadi, yakni 80 persen kekayaan akan kembali dikuasai oleh hanya 20 persen penduduk.

Kesimpulan tadi masih menyisakan kejutan lanjutan—yang kemudian disebut sebagai Prinsip Pareto—yakni bahwa dalam pola 20:80 ternyata juga terjadi hubungan sebab-akibat, atau 20 persen penyebab berdampak 80 persen akibat.

Seandainya kekayaan suatu negara dibagi rata kepada seluruh penduduk dalam sekejap, maka 20 persen penduduk yang tadinya telah kaya akan menangkap situasi ini sebagai sebuah peluang dan segera memulai sebuah bisnis dengan memanfaatkan situasi tersebut, ketika banyak orang (80 persen) memiliki uang. Sedangkan di pihak lain, 80 persen penduduk yang tiba-tiba menjadi kaya akan segera menikmati kekayaannya, sebagian akan sadar bahwa telah kehilangan kesempatan dan sebagian lagi tidak menyadari sama sekali bahwa dia telah kembali menjadi kelompok 80. Semua ini terjadi hanya dalam waktu 1 tahun.

Apakah si tukang becak anggota KSM Melati di Kelurahan Jambu itu terlahir menjadi kelompok 80 (baca: orang miskin)? Apakah keluarga Bapak Akhmad di Kelurahan Jambu sudah ditakdirkan menjadi orang kaya? Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Kalau begitu, maka sia-sialah program-program pemberdayaan masyarakat, program pengentasan kemiskinan yang kita kenal dengan nama PNPM Mandiri. Karena, toh, segalanya akan kembali kepada pola 20:80. Jawabannya, bisa ya, bisa tidak.

Di sisi lain, pembagian secara merata seluruh kekayaan negara kepada penduduk dalam waktu sekejap adalah kesempatan bagi anggota KSM Melati tadi untuk kelak menjadi juragan becak (baca: kaya), atau tetap menjadi tukang becak (baca: miskin) adalah sebuah pilihan.

Pertanyaan yang kiranya tepat kita lontarkan adalah, kalaupun toh polanya masih 20:80, adakah terjadi “shift” (baca: perubahan) dari penduduk kelompok 80 menuju 20 selama perjalanan PNPM Mandiri, ataukah justru terjadi “shiftless” (baca: malas, enggan bekerja)?

Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat otokritik adalah apakah para pelaku (pemberdaya dan pemerintah) telah menginternalisasikan prinsip-prinsip yang diusungnya dan mentransformasikan prinsip itu kepada masyarakat dampingannya? Apakah arti pentingnya menetapkan prioritas dalam penyusunan program kerja dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)  dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengelola (baca: memanfaatkan) secara arif dan tepat dana bergulir yang diberikan? Apakah arti PJM Pronangkis yang disusun masyarakat telah dipahami dan dihayati sampai ke sumsum tulang semua stakeholder? Apakah proses penetapan prioritas dalam tahapan penyusunan PJM Pronangkis murni tanpa campur tangan pihak tertentu untuk memaksakan kepentingan mereka? Berapa persen kah pemerintah daerah di Indonesia yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk mengakomodir PJM Pronangkis? Almarhum Broery Pesulima mungkin akan mengatakan, “Tanyakan pada rumput yang bergoyang.”

Sebuah ilustrasi, suatu ketika seorang dosen sedang memberikan kuliah manajemen waktu kepada para mahasiswa MBA. Dengan penuh semangat ia berdiri depan kelas dan berkata, “Sekarang waktunya untuk quiz.” Kemudian ia mengeluarkan sebuah ember kosong dan meletakkannya di atas meja. Ember tersebut lalu diisinya dengan beberapa batu sebesar sekepalan tangan. Lalu ia bertanya, “Apakah ember ini telah penuh?” Mahasiswa serentak berkata, “Ya!” Dosen bertanya kembali ”Sungguh?”

Kemudian ia menuangkan sekantung kerikil kecil sambil mengocok ember sehingga kerikil-kerikil itu turun ke bawah mengisi celah kosong di antara batu-batu besar. Kemudian ia bertanya lagi “Apakah sekarang ember ini sudah penuh?” Seseorang menjawab, “Mungkin tidak.” “Bagus sekali,” sahut dosen.

Kemudian ia mengeluarkan sekantung pasir dan menuangkannya ke dalam ember. Pasir itu berjatuhan mengisi celah-celah kosong antara batu dan kerikil. Sekali lagi, ia bertanya, “Baiklah, apakah sekarang ember ini sudah penuh?” “Belum!” sahut seluruh kelas. Sekali lagi ia berkata, “Bagus sekali.” Kemudian ia meraih sebotol air dan mulai menuangnya ke dalam ember sampai ke bibir ember. Batu, kerikil, pasir, air, seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam ember.

Bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika seandainya kita masukan air terlebih dulu, atau pasir, kemudian kerikil, dan batu besar pada kali terakhir? Tentu saja semua material itu tidak akan mampu masuk menjadi satu ke dalam ember tersebut.

Si tukang becak bisa saja menabung uangnya dari hasil pemerataan kekayaan dari pemerintah, tapi dia bisa kalah cepat dengan penjual sayur keliling tetangganya yang memanfaatkan uang tersebut untuk menambah modal. Sehingga, dalam waktu lima tahun si tukang sayur bisa jadi tidak lagi menjual sayur dengan berjalan kaki, tapi sudah memiliki dua buah mobil pick-up (baca: sudah kaya), sedangkan si tukang becak hanya memiliki sebuah sepeda motor yang digunakan menjadi ojek (baca: kaya).

Kedua ilustrasi ini menunjukan kepada kita bahwa memasukan material batu besar, kerikil, pasir, dan air secara tepat berurut dari yang besar ke yang kecil, dengan apa yang dilakukan si tukang sayur adalah penetapan prioritas yang tepat.

Bila urusan membuat prioritas hanya sekadar membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, tentu bukan perkara sulit. Persoalannya adalah dalam membuat prioritas kita seringkali dihadapkan pada pilihan antara mana yang penting dan mana yang lebih penting, sehingga kita seringkali terlambat untuk menyadari mana yang seharusnya kita pilih, karena waktu terus berputar.

Akhir kata, penetapan prioritas menentukan kualitas hidup.

Pertanyaan terakhir kita adalah berapa persen kah pembaca tulisan ini menjadi pelaku yang menghasilkan perubahan kualitas? 80 persen kah? 20 persen kah? Hanya Tuhan yang tahu. Namun, yang pasti pilihan ada pada diri kita masing-masing, untuk menjadi kelompok 80 ataukah 20. (Danli Timisela, TA Monev OC-1 Provinsi Kepulauan Riau, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

(dibaca 1986)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 7005, akses halaman: 14628,
pengunjung online: 206, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank