Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaBeritaUPK Berbadan Hukum, Perlukah?
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Yogyakarta, 4 Mei 2011
UPK Berbadan Hukum, Perlukah?

Oleh:
Suyono
(Pemandu Nasional)
TA Manajemen Keuangan
OC 5 Provinsi DI Yogyakarta         .
PNPM Mandiri Perkotaan

“PNPM Mandiri Perkotaan tidak menghendaki adanya permasalahan sosial di kemudian hari. Kooptasi setidaknya campur tangan secara mendalam dalam pengelolaan perguliran oleh pihak-pihak tertentu harus diantisipasi dan dihindari,” kata Asisten SNVT Pusat Bidang Advance PNPM Mandiri Perkotaan Arif Widodo Adi dalam Workshop Sosialisasi Pilot Project Peningkatan Kapasitas dan Keberlanjutan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY), di Kantor Bappeda Ruang C2 Kepatihan, Yogyakarta, pada Kamis, 28 April 2011. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim perwakilan Ditjen Cipta karya dan SRF World Bank.

“Periode tahun 2013 - 2014 merupakan masa persiapan penyapihan. Di tahun 2014 akan terjadi peralihan di mana keberlanjutan program akan dikendalikan oleh pemda.  Sehubungan dengan warna UPK yang masih abu-abu, keperluan terhadap payung hukum semacam Koperasi atau BUMDES, ventura atau lainnya perlu difasilitasi pemenuhannya. Seluruh pemangku kepentingan harus mengambil sikap. Jika tidak, maka seterusnya UPK tetap berada di area abu-abu, tidak berpayung hukum tapi menggulirkan dana dan atau menghimpun tabungan. Ini melanggar SKB Tiga Menteri dan peraturan Bank Indonesia. Penentuan payung hukum UPK sangat krusial dan fasilitasinya harus dipikirkan dari sekarang,” tegas Arif.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Sosialisasi terdiri dari unsur Bappenas, PMU, AUSAID, Kesra dan World Bank. Rombongan diterima oleh Sangidu, Sekretaris Bappeda yang juga menjabat sebagai Sekretaris TKPKD Provinsi DIY, didampingi kepala SNVT PBL DIY dan PPK Pembinaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DIY.

Pilot Project Peningkatan Kapasitas dan Keberlanjutan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di antaranya dirancang untuk mengakomodasi kepentingan payung hukum tersebut.

Kehadiran pilot project sendiri dipandang penting dilaksanakan di DIY karena alasan, antara lain, meski porsi perguliran  kecil di banding infrastruktur seiring dengan  perjalanan waktu aset sekarang (secara nasional), yaitu lebih dari 600 juta dolar AS.  “Pemerintah menyadari bahwa dana perguliran penting bagi masyarakat, sehingga perlu dibina. Di DIY sendiri penting karena aset di DIY termasuk yang terbesar di samping kinerja perguliran, baik di PNPM Perdesaan dan Perkotaan, termasuk yang terbaik di Indonesia,” jelas Vicki Peterson, wakil dari World Bank.

Menyadari bahwa pihak pemda lebih memahami kondisi wilayahnya—meski proyek ini bukan merupakan proyek baru, karena telah dilakukan di PNPM Perdesaan—tetap saja pihak World Bank berharap mendapatkan dukungan berupa masukan-masukan yang konstruktif, baik dalam sosialisasi maupun pelaksanaannya, sehingga meraih suskses.

Makna kejelasan status hukum, di samping memperjelas status kepemilikan perguliran—dan menghindari dikooptasi oleh elit lokal, pengurus atau bahkan rentenir—juga akan memberikan rasa percaya (trust) bagi pihak lain yang berpotensi menjalin ikatan kerjasama.

“Dengan pinjaman mikro yang sangat potensial, berbagai kemungkinan kerjasama bisa dijalin sektor keuangan komersial. Tidak saja terbatas di bidang perkreditan tetapi juga dalam hal pengelolaan asuransi mikro, termasuk hubungan–hubungan dengan sektor lain yang dapat membantu pertumbuhan dan kesinambungan pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat miskin. Assesment akan menghasilkan rekomendasi terhadap pilihan payung hukum yang layak. Namun, ruang untuk memilih tetap diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna,” kata Eric T. Wattimena, anggota Tim World Bank, menambah penjelasan sebelumnya.

Dalam kesempatan diskusi, Pokja Pengedali Cipta Karya Kemenko Kesra Butet Sari Nasution mengingatkan pentingnya klausul yang menjabarkan masa jabatan UPK dalam kerangka kelangsungan dan pelestarian UPK. Menurutnya, masa jabatan UPK perlu dibatasi. Agar kebijakan tersebut bisa dilaksanakan, Butet berharap pemda membantu dan TKPKD harus berdaya.

Sedangkan Agus Mansyur dari Bappenas berpesan agar pilot project dipahami, dalam  kerangka pembelajaran dengan tujuan, agar di tahun 2014 sistem perguliran menjadi mapan, berkelanjutan dan mempertimbangkan sinkronisasi dengan berbagai program lainnya.

UPK Akan Peroleh Penguatan Kapasitas

Pilot project yang pendanaannya bersumber dari AUSAID ini selain akan merekomendasikan payung hukum yang cocok  bagi UPK, juga memiliki beberapa tujuan.

Pertama, mengembangkan kapasitas operasional dan lembaga dalam mengelola skema pinjaman bergulir; Kedua, mendukung pelembagaan skema pinjaman bergulir; Ketiga, membuka peluang kerjasama antara UPK dengan sektor keuangan formal; Keempat, memastikan berjalannya akses kepada pelayanan keuangan berkesinambungan di masa datang; dan kelima, mengembangkan strategi untuk transformasi dari pinjaman dana bergulir yang bergantung pada pendanaan pemerintah menjadi skema pinjaman bergulir yang mandiri secara operasional dan keuangan.

Kegiatan pilot project didahului dengan kegiatan sosialisasi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sosialisasi di jajaran konsultan dan kajian kebutuhan sebagai dasar pemberian rekomendasi dan pelaporan hasil kajian untuk pengembangan kapasitas dan strategi ke depan dari pinjaman bergulir.

Untuk itu beberapa hal akan dilihat, yaitu struktur kegiatan, kapasitas, transparansi dan kinerja pinjaman bergulir; Kemudian, kebutuhan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan pinjaman bergulir; Selanjutnya, petunjuk pengelolaan, laporan dan kebijaksanaan pinjaman dana bergulir. Terakhir, kerangka hukum dan kepemilikan aset pinjaman dana bergulir untuk kemudian dapat dirancang bantuan teknisnya.

Dalam waktu dekat Micro-Credit Ratings International Ltd (M-CRIL), konsultan yang bermarkas di India, dengan patner lokal MICRA akan melakukan assesment (kombinasi antara studi dengan kajian UPK sebagai sampel) di  sepuluh persen BKM untuk empat provinsi sasaran pilot Jawa dan Luar Jawa—Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat dan NTT. Mereka akan bertemu dan berdiskusi dengan pemda dan BKM. Hasilnya akan diimplementasikan di seluruh wilayah dampingan.

Pilot project ini diberikan dalam bentuk technical assistance (bantuan teknis), bukan bantuan dana, selama lima tahun (2010 – akhir 2014). Bantuan teknis dapat berupa beberapa kali pelatihan, pelatihan pembukuan untuk Korkot, Askot, fasilitator dan UPK, pelatihan dasar mikro kredit, akses informasi ke bank dan pertukaran informasi antara UPK dengan pelaku usaha mikro.

Idealnya keberlanjutan dana bergulir dibangun melalui penguatan kepada pengelola (UPK) dan di KSM sebagai pemanfaat melalui project yang bertindak sebagai penghubung cluster 2 dan 3 ini.

Meski di tingkat pendamping dan masyarakat gaung kebutuhan penguatan KSM sangat kuat, sebagai salah satu solusi penting terhadap kemacetan pinjaman yang didasarkan penghayatan dan pemahaman realitas kebutuhan di lapang, tapi project yang diusung World Bank ini tidak akan menyentuh KSM.

“Tidak mudah mengurai benang kusut dan menyusunnya menjadi kain,” begitu jawaban yang dikemukakan perwakilan World Bank, di akhir acara sosialisasi ke jajaran Fasilitator, Korkot dan KMW, di The Phoenix Hotel, Jalan Jenderal Sudirman No. 9, Yogyakarta.

Menurut World Bank, usaha penguatan harus dimulai dari pengelola terlebih dahulu.

Pemprov DIY Tanggapi Positif

Dalam penyampaian tanggapannya kepada Tim World Bank, Kabid Kesra Bappeda Provinsi DIY Drg. Jaka Supriyadi menyodorkan beberapa fakta tentang keseriusan Pemprov DIY dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sehubungan dengan relatif tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah DIY (16 - 17%), sederet upaya telah ditempuh, meski masih ditemui kendala di sana sini.

TKPKD aktif memberikan masukan kepada TNP2K, di samping itu menciptakan program penanggulangan kemiskinan yang kini menjadi gerakan dalam rangka percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program-programnya tidak hanya menurunkan kemiskinan, tetapi juga menaikkan kesejahteraan yang mendorong peningkatan partisipasi, nilai-nilai kebersamaan, dan kemandirian masyarakat.

Programnya dikenal dengan SEGORO AMARTO (SEmangat GOtong-ROyong Agawe MAjune ngayojokaRTO).

Dalam pelaksanaannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan dibentuk untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi, asistensi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan. Pilot projectnya  kini  dilaksanakan di tiga kelurahan, yaitu Kricak, Tegalpanggung dan Sorosutan.

TKPK aktif melaksanakan sosialisasi dan deseminasi program-program kemiskinan di masing-masing kota/kabupaten, meski belum berjalan dengan mulus karena terbatasnya anggaran. Harmonisasi program–program kemiskinan klaster 1, 2, 3 dan 4 memang  belum dilakukan. Sehubungan dengan itu, akan dibentuk tim koordinasi dengan surat keputusan, baik melalui TKPKD maupun wakil gubernur. Tugasnya adalah mensinergikan program pusat dan daerah serta memastikan kegiatan sesuai dengan konsep PNPM Mandiri. Guna mendukung operasional di lapangan dibentuk satuan kerja.

Koordinasi semua kegiatan di bawah TKPKD dijalankan, baik  formal maupun informal. Seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan ditarik ke pencapaian MDGs yang timnya dibawah kendali langsung Gubernur DIY. Data kemiskinan by name by address beserta sebaran wilayahnya juga telah dimiliki.

Evaluasi ketepatan manfaat dan sasaran secara periodik dan tiap enam bulan progres masing-masing klaster penanggulangan kemiskinan 1, 2, 3 dan 4 bulan disusun. Laporan pencapaian MDGs hasilnya langsung disampaikan ke Wapres. Forum pengaduan pun disediakan—meski belum pernah menerima aduan secara formal. Dan, Juni 2011 mendatang, pemprov memiliki Rencana Anggaran Daerah (RAD), sehingga program beserta anggarannya segera dapat disusun.

Mengenai  rencana akan dijalankannya peroyek penguatan kapasitas dan kesinambungan pinjaman bergulir ditanggapi secara positif. “Angka human development indeks DIY yang tinggi, yaitu 88%, sebenarnya sumbangan unsur kesehatan dan angka  melek huruf. Dari sisi angka pendapatan masih rendah, sehingga peran perguliran  dianggap tepat,” ujar Jaka Supriyadi.

Lebih lanjut ia berjanji akan berkoordinasi dengan semua SKPD dan TKPKD menciptakan integrated system dengan mensinkronkan kegiatan-kegiatan di masing-masing SKPD serta memberikan dukungan teknis. Sosialisasinya termasuk menyusun action plan sebagai tindak lanjut.

Dalam pertemuan yang berdurasi dua jam tersebut tak urung pemda juga menyampaikan kritik dan harapannya terhadap PNPM. Menurut pemda, jenis program PNPM, baik inti maupun penguatan yang masuk ke DIY jumlahnya banyak. Namun, koordinasinya perlu ditingkatkan, sehingga Bappeda mengenal secara baik berbagai jenis program yang masuk di wilayahnya dan  program di masyarakat dapat terhindar dari overlapping .

Ke depan, Pemda DIY berharap memperoleh kejelasan mengenai peran pemda dan pihak funding, di samping menghendaki kajian yang mendalam terhadap exit strategy, sehingga cukup alasan untuk menyapih UPK di akhir tahun 2014. (OC 5 DIY PNPM Mandiri Perkotaan)

Editor: Nina Firstavina

(dibaca 1792)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 6751, akses halaman: 10876,
pengunjung online: 169, waktu akses: 0,047 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank