Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di Web site PNPM Mandiri Perkotaan.
HomeWartaArtikelRWT dalam Perspektif Transparansi Anggaran
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi.

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Pekalongan, 4 Mei 2011
RWT dalam Perspektif Transparansi Anggaran

Oleh:
Sugie Rusyono, SIP
Faskel CB
Korkab Pekalongan
PNPM Mandiri Perkotaan           .

Dewasa ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kewajiban bagi semua lembaga yang ada. Terlebih dengan diberlakukannya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membuka akses bagi semua masyarakat untuk bisa meminta segala informasi yang berkaitan dengan informasi publik, baik yang ada di pemerintahan ataupun lembaga dan organisasi. Tanpa terkecuali.

Judul di atas, bagi penulis bukannya tanpa alasan. Bagi masyarakat, istilah rembug warga tahunan (RWT) mungkin masih agak asing. Namun tidak begitu bagi masyarakat yang mendapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan atau yang dulu sering disebut dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

RWT sebenarnya merupakan sarana bagi masyarakat melakukan rembug terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. Sekaligus juga menjadi wahana untuk meminta pertanggungjawaban kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), sebagai pihak yang menggelola dana dari PNPM Mandiri Perkotaan dengan jumlah yang tidak sedikit.

Dana yang diterima, kemudian disebut bantuan langsung masyarakat (BLM), jumlahnya sekitar Rp 150 juta hingga Rp 350 juta, tergantung besar kecilnya jumlah penduduk yang ada di kelurahan/desa. Sungguh dana yang sangat besar, bukan?

Karena jumlah dana yang dikelola sangat besar, maka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan wujud keterbukaan, maka mekanisme pertanggungjawaban melalui RWT itu menjadi sarana yang kemudian terus dilaksanakan setiap tahunnya.

Ternyata bukan hanya sebatas itu saja. Dalam RWT, masyarakat juga bebas menyalurkan aspirasi secara langsung, serta bisa membantu memberikan pendapat untuk apa dana sebesar itu nantinya akan digunakan pada tahun mendatang. Selain itu, masyarakat juga berhak menilai kinerja para anggota BKM serta unit-unit pelaksananya dalam melakukan kegiatan. Apakah memang sudah baik, tepat sasaran atau malah sebaliknya.

Dalam perspektif transparansi, apa yang dikembangkan PNPM Mandiri Perkotaan melalui RWT merupakan suatu langkah maju untuk mewujudkan keterbukan dan informasi yang jelas kepada masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan. Khususnya keterbukaan transparansi dan akuntabilitas soal anggaran.

Pasalnya, selama ini di beberapa lembaga yang ada, khususnya di pemerintahan (desa) mekanisme pertanggungjawaban terhadap penggunaan  Alokasi Dana Desa (ADD) yang setiap tahun dikucurkan kepada desa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan, seringkali ada yang tidak melaporkan penggunaan dana itu. Akibatnya ADD sering menjadi dana bancaan bagi perangkat desa setempat.

Bukan hanya pemerintah desa saja, beberapa program pemerintah juga setali tiga uang. Pelaporan dan pertanggungjawabannya tidak dilakukan secara terbuka melalui musyawarah yang dihadiri langsung oleh masyarakat, sehingga yang terjadi adalah masyarakat tidak mengetahui dana tersebut dari mana, jumlahnya berapa, serta untuk apa dana itu.

Untuk itulah, bisa dikatakan RWT menjadi bagian dari bentuk transparansi anggaran kepada publik. Karena proses dalam RWT, pentingnya transparansi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang ada menjadi tujuan utama. Dengan menerapkan transparansi ini, kebohongan akan sulit ditutup-tutupi. Bahkan, RWT menjadi menjadi sebuah instrumen penting untuk menyelamatkan uang rakyat dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi dan penggelapan uang rakyat.

Dana PNPM memang berasal dari APBN dan pendampingan dari APBD masing-masing kabupaten/kota, sehingga jelas merupakan uang rakyat, yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pula.

Adanya transparansi anggaran, juga akan menjadi penting untuk membuka partisipasi dan kontrol masyarakat secara aktif terhadap proses penganggaran dan perencanaan, sekaligus untuk menilai dan mengukur kinerja pemerintahan atau badan publik yang memberi pelayanan kepada masyarakat (perempuan dan laki-laki).

Akses informasi terhadap transparansi anggaran menciptakan spirit partisipasi bagi pemangku kepentingan dalam proses kebijakan anggaran. Dalam hal ini pemangku program PNPM Mandiri Perkotaan tampaknya sudah berhitung bahwa sebagai program pemberdayaan maka keterbukaan dan transparansi menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan. Karena, sangat tidak etis selalu menggembor-gemborkan soal transparansi, keterbukaan dan keterlibatan masyarakat, tapi dalam realitasnya justru tidak menampakkan kesemuanya itu.

Oleh sebab itu RWT menjadi siklus rutin yang harus dilaksanakan oleh BKM setiap tahunnya, sekaligus merencanakan program kegiatan dengan dana yang bersumber dari BLM.

Diharapkan, spirit yang dibangun lewat RWT dapat menular ke lembaga pemerintahan desa, sehingga pihak desa bisa memberikan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat dalam penggelolaan dana ADD.

Kalau hal itu bisa dilakukan, tentunya pada level pemerintahan di bawah akan menjadi lebih baik dan bisa menggurangi akses korupsi yang saat ini sudah menjadi budaya di negeri ini. Namun itu semua, tergantung dari pemangku kepentingan masing-masing. Kita berharap virus RWT bisa menular kemana-mana, sehingga transparansi anggaran dan kegaiatan bukan hanya isapan jempol semata. Semoga saja. (Korkab Pekalongan, PNPM Mandiri Perkotaan)

Editor: Nina Firstavina

(dibaca 2044)
KOMENTAR ANDA:
Persis sama dengan apa yg ada di PEDOMAN TEKNIS RWT
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 319, akses halaman: 455,
pengunjung online: 104, waktu akses: 0,032 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank