Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelKomunitas Belajar Perkotaan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi.

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Jakarta, 26 Agustus 2004
Komunitas Belajar Perkotaan

1. Pendahuluan

Bergulirnya Reformasi di Indonesia, telah menuntut perubahan pendekatan dalam melaksanakan pembangunan. Jika semula pendekatan pembangunan menggunakan pendekatan top-down, sekarang diubah menjadi pendekatan bottom-up yang melibatkan partisipasi masyarakat. Perubahan tersebut dilandasi oleh kesadaran bersama terhadap banyaknya kelemahan yang terkandung dalam mekanisme pembangunan yang menggunakan pola top-down; kelemahan tersebut, diantaranya adalah:
• Pola identifikasi masalah, kalau ada, didasarkan pada temuan penelitian yang dilakukan oleh orang luar. Penelitian yang dilakukan oleh orang luar biasanya kurang mendalam dan tidak mampu mengenali maupun menyentuh akar masalah laten yang ada di masyarakat, juga persepsi orang luar beda dengan orang dalam.
• Perencanaan program didominasi oleh aparat birokrasi, sehingga keputusan yang diambil seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
• Aspirasi masyarakat yang dianggap sebagai representasi warga di dominasi oleh elit-elit masyarakat yang sesungguhnya mereka itu merupakan bagian dari birokrasi itu sendiri atau reperesentasi pandangan birokrasi sendiri.
• Hasil-hasil keputusan penting pembangunan tidak pernah disosialisasikan kembali kepada masyarakat karena tidak dibangun mekanisme kontrol dari masyarakat luas. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mempunyai akses dalam proses pengambilan keputusan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaannya.

Salah satu program pembangunan dengan pendekatan partiscipatif yang memadukan bottom-up dan top-down yang digulirkan pemerintah adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Persoalannya untuk dapat menerapkan pendekatan partisipatif tersebut secara baik diperlukan kepekaan semua pihak yang terlibat terhadap perkara-perkara yang digarap. Untuk sektor masyarakat akar rumput kepekaan tersebut dibangun melalui berbagai kegiatan dalam siklus P2KP di tingkat komunitas. Untuk pelaku kota maka kepekaan tersebut dibangun dengan mengembangkan komunitas belajar tingkat kota melalui proses pembelajaran lapangan tematik yang akan dikoordinasikan oleh proyek dengan melibatkan berbagai unsur kota; pemerintah, anggota DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi dan usaha sejenis, dsb. Proses pembelajaran ini akan dimulai dengan pembelajaran lapangan tematik yang terdiri dari kunjungan lapangan, wawancara dgn pelaku dan pemanfaat, penyajian pengalaman empiris melalui vcd player dan diskusi tematik yang secara periodik akan dilakukan oleh pemerintah kota dengan dukungan proyek P2KP.

Dalam perpektif P2KP, pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang memberdayakan, dimana inti pemberdayaan adalah memanusiakan manusia (nguwongke-uwong) dengan menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan meningkatkan prakarsa-prakarsa serta inovasi masyarakat melalui tindakan yang terstruktur dan sistematis untuk mengantarkan masyarakat agar dapat bertindak merdeka/ otonom serta mampu menolong diri sendiri sesuai dengan martabatnya sebagai mahluk cipta yang luhur.

Proses pemberdayaan mengandung makna pembelajaran masyarakat secara berkesinambungan untuk mencapai kemandirian. Artinya, pembelajaran adalah proses saling belajar diantara masyarakat. Pembelajaran adalah proses menjadi, proses menuju kebaikan, proses menuju kesempurnaan, yang apabila menemui kegagalan dalam prosesnya, maka kegagalan tersebut bukan dimaknai sebagai akhir sesuatu, tetapi kegagalan itu sendiri merupakan proses yang perlu dipelajari. Proses pembelajaran adalah proses saling belajar dan saling mengajar antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. (Paulo Freire, 1994) Demikian pula pembelajaran haruslah dimaknai sebagai wahana interaksi antara komunitas dengan orang luar, yang dalam hal ini dapat datang dari Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi atau pelaku (stakeholder) yang lain, dengan komunitas orang dalam yang dipahami sebagai masyarakat akar rumput. Interaksi untuk saling memberi, menerima, yang akhirnya, hasil interaksi ini akan mengantarkan manusia menuju kepada kebajikan bersama. Jadi membangunan komunitas belajar menjadi langkah awal untuk menuju sukses.

2. KBP Sebagai Sarana Membangun Kemitraan

Pengalaman memberi pelajaran, suatu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa mendapat dukungan dari pihak lain, senantiasa tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Apalagi jika pekerjaan tersebut untuk membangun masyarakat karena masyarakat itu sangat kompleks dan sulit dimaknai sebagai suatu kesatuan tunggal. Miskipun tinggal di dalam komunitas yang sama, akan tetapi seringkali kepentingan dan kemauan mereka berbeda. Apalagi membangun masyarakat kita yang sedang mengalami krisis multi dimensi. Krisis itu telah melahirkan budaya KKN, sikap mau menang sendiri, jalan pintas dan sebagainya. Sikap KKN tidak saja dilakukan oleh birokrasi, akan tetapi membudaya pada elemen lain, termasuk masyarakat. Tidak ada cara lain untuk memperbaiki selain manusia harus mengubah diri sendiri. Tanpa ada perubahan perilaku manusia ke arah yang lebih baik, maka mustahil pembangunan akan berhasil. Dalam konteks inilah wahana belajar menjadi penting karena hanya dalam komunitas belajar maka perubahan mendapatkan maknanya. Pemerintah juga harus berani untuk melakukan perubahan. Demikian pula kelompok yang ada di masyarakat; Perguruan Tinggi, kelompok bisnis, anggota parlemen dan LSM harus berubah untuk menjadi lebih bersih, lebih transparan, lebih demokratis.

Yang menjadi masalah adalah, siapa yang harus mendorong terjadinya perubahan tersebut. Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi maka tidak mungkin perubahan itu dilakukan oleh hanya satu pelaku pembangunan tanpa ada kerja sama yang sinergis dengan para pelaku yang lain. Para pelaku harus mampu membangun kemitraan diantara mereka. Potensi untuk membangun kemitraan masih terbuka karena di dalam masyarakat juga masih kaya dengan sistem nilai, adat dan norma-norma yang dapat dijadikan modal untuk hidup bersama. Ada potensi untuk hidup rukun, berdampingan dan bergotong royong. Nilai-nilai dan norma yang positif tersebut dapat dijadikan modal dan didorong untuk membangun kemitraan antar para pelaku pembangunan. Kemitraan adalah salah satu potensi sosial yang dapat menyatukan hal yang sama dan menghilangkan hal yang berbeda dan KBP menjadi wahana belajar untuk memadukan persepsi dan pengetahuan yang kondusif untuk pada gilirannya membangun kemitraan.

Kerjasama itu sendiri merupakan suatu bentuk perubahan. Oleh sebab itu, sudah sa’at nya para pelaku pembangunan (Pemerintah, LSM, sektor bisnis dan Perguruan Tinggi) untuk duduk bersama mencurahkan tenaga, pikiran dan kemampuan yang ada untuk membangun masyarakat. Pengalaman sudah cukup menjadi pelajaran, model pembangunan yang bersifat top-down dan dilakukan secara tunggal (hanya oleh pemerintah) sudah tidak relevan lagi dilakukan di era sekarang ini.

Otonomi daerah mengamanatkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Manakala pembangunan tidak dilakukan bersama masyarakat, maka potensi untuk gagal akan semakin besar. Oleh karena itu, gagasan untuk membangun kemitraan diantara institusi Pemerintah, LSM, sektor bisnis, Perguruan Tinggi, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun pola pembangunan yang memasyarakat adalah gagasan yang muncul berdasarkan refleksi mendalam terhadap kegagalan-kegagalan model pembangunan top-down yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Di lingkungan LSM juga mulai tumbuh kesadaran bahwa pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendekatan bottom-up tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, LSM harus merubah strategi advokasinya. Jika dengan pola kemitraan ternyata mampu merubah kebijakan dan mampu mengangkat kehidupan masyarakat, maka hal tersebut layak untuk dilakukan. Selama ini, miskipun kegiatan LSM telah mampu mengangkat kesadaran dan aktifitas masyarakat, namun keberhasilannya sulit dikembangkan jika tidak dibantu oleh institusi pengambil keputusan. Bentuk kegiatan LSM sendiri memang cenderung berskala mikro. Hal ini berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan LSM yang memang didesain untuk bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat mikro dan berwilayah lokal. Kondisi ini yang menyebabkan hasil-hasil kerja LSM seringkali tidak mendapat perhatian, apalagi dukungan dari pihak Pemerintah, misalnya dengan back-up kebijakan. Akhirnya, best practice (contoh teladan) hasil kerja LSM, pada akhirnya menjadi sekedar contoh teladan saja, karena hasil itu tidak dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat lain. Tugas memperluas skala ini menjadi tanggung jawab utama pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan.Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah sebagai mitra kerja pembangunan menjadi tidak saja strategis tetapi juga urjen sehingga berbagai contoh teladan dapat diadopsi menjadi kebijakan yang lebih luas.

Perguruan Tinggi dianggap sebagai penerang bagi masyarakat. Yang berada dalam kegelapan. Sayangnya, di masa orde baru Perguruan Tinggi telah gagal memerankannya karena terkooptasi dan tercengkeram dalam sangkar emas kekuasaan. Perguruan Tinggi berubah menjadi institusi menara gading yang kehilangan perannya sebagai institusi pencerah (enlightment) pada masyarakat. Oleh karena itu, sekarang ini saatnya Perguruan Tinggi mereposisi diri agar menjadi pelopor dan mengabdikan ilmu pengetahuannya dalam memberdayakan masyarakat. Bergabungnya perguruan Tinggi dalam kemitraan merupakan kemajuan dan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pola pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

Di lingkungan kelompok bisnis mulai tumbuh kesadaran perlunya tanggung jawab sosial di lingkungan para pengusaha ditingkatkan. Pengalaman ini tumbuh setelah para pengusaha menghadapi kenyataan jika kepedulian mereka rendah pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya, maka rasa aman bagi mereka menjadi rendah dan ini menyebabkan biaya keamanan yang dikeluarkan juga meningkat. Akibatnya, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Sedangkan pengusaha yang mengembangkan program sosialnya terbukti bisa mengurangi potensi konflik sosial dengan masyarakat sekitarnya secara drastis. Sehingga, untuk jangka panjang, keuntungan perusahaan meningkat. Untuk itu, forum semacam KBP sangat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk menjamin pertumbuhan keuntungan jangka panjangnya.

3. KBP sebagai Wadah Partisipasi

Untuk melakukan sosialisasi penanggulangan kemiskinan model P2KP, dibutuhkan suatu wadah yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Wadah yang dimaksud adalah tempat bertemunya pihak Pemerintah, LSM, Perguran Tinggi, sektor bisnis dan masyarakat di dalam satu forum yang disebut Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Ada kebutuhan untuk membangun wadah yang cukup cair untuk saling berkomunikasi antara para pihak yang peduli dengan masalah kemiskinan. Salah satu fungsi KBP, antara lain adalah sebagai forum komunikasi para pihak tersebut. Tempat bertemu dan berdialog tentang konsep penanggulangan kemiskinan yang partisipatif. Selain itu, KBP juga mempunyai fungsi strategis yang lain, antara lain:
• Sebagai forum komunikasi. Forum tersebut diinisiasi untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antar pihak, karena sulitnya hubungan yang dibangun akibat kondisi masa lalu. Komunikasi yang dimaksud memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah membangun hubungan dari hati ke hati (emosional) antara invidu dari Pemerintah Kota, LSM, perguruan tinggi, sektor bisnis maupun masyarakat. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun pertemenan. Tujuan kedua adalah membangun kesamaan perspektif, pemikiran dan konsep mengenai penanggulangan kemiskinan yang partisipatif dan perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kota.
• Sebagai forum untuk menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan yang partisipatif. Berdasarkan pengalaman, tidak mudah untuk menyamakan persepsi tentang perencanaan yang partisipatif diantara anggota yang berbeda latar belakang institusi dan kepentingannya. Oleh karena itu, pertemuan rutin para pihak harus dilakukan sebagai solusi untuk mendekatkan perbedaan yang ada
• Sebagai forum untuk sumbang saran gagasan. Sumbang saran gagasan dimaksudkan sebagai ruang terbuka dan bebas bertemunya para pakar, akademisi, pegawai pemerintah, aktifis LSM, sektor bisnis, masyarakat, dan Fasilitator P2KP, untuk memberi sumbang saran berkaitan dengan konsep, gagasan, inovasi tentang pelaksanaan P2KP dan model perencanaan partisipatif.
• Sebagai forum untuk aksi-refleksi. Kegiatan aksi-refleksi merupakan sarana para pihak untuk bertemu melakukan sharing atas temuan dan pengalaman lapangan di P2KP. Temuan lapangan bukan berarti masalah atau hambatan saja tetapi juga inovasi baru yang dikembangkan oleh masyarakat. Aksi-refleksi juga dilakukan untuk saling melakukan evaluasi serta bagaimana memformulasikan kembali pengalaman-pengalaman lapangan tersebut dalam perencanaan kegiatan ke depan. Aksi-refleksi merupakan bagian dari proses pembelajaran para pihak untuk menemukan jati dirinya dalam memahami masyarakatnya sendiri.
• Sebagai forum untuk mengelola data-data kegiatan, dokumentasi proses, mengatur lalu lintas informasi dan publikasi tentang kegiatan P2KP di tingkat kota untuk disebarluaskan kepada masyarakat

Fungsi KBP adalah sebagai forum untuk belajar, sharing pemikiran dan pengalaman, tempat berkomunikasi, yang dilandasi prinsip kemitraan untuk menemukan contoh teladan tentang model penanggulangan kemiskinan yang partisipatif dan perencanaan yang partisipatif. Sebagai sebuah forum, siapapun yang berminat bisa bergabung dalam KBP dengan kedudukan yang sejajar. Tidak perlu ada SK pengukuhan karena sifat keanggotaannya adalah cair. Artinya, siapapun bebas keluar masuk sesuai dengan minatnya.

(Note: Dirangkum dari buku Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo. Penerbit: IPGI Solo. Oleh: TMA)

(dibaca 1228)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 1498, akses halaman: 1781,
pengunjung online: 172, waktu akses: 0,026 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank