Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelPLPBK Implementasikan Konsep Tri Hita Karana
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Gianyar, 3 Oktober 2011
PLPBK Implementasikan Konsep Tri Hita Karana

Oleh:
Wayan Sukarsana
Askot Mandiri
Kabupaten Gianyar
OC 7 Prov. Bali
PNPM Mandiri Perkotaan        .

Tri Hita Karana (THK), yang berarti “Tiga Penyebab Kesejahteraan“ (Tri=tiga, Hita=sejahtera, dan Karana=sebab), terdiri dari parhyangan (lingkungan spiritual), pawongan (lingkungan sosial) dan palemahan (lingkungan alamiah).

Filosofi THK mengandung nilai-nilai bersifat universal yang mengekspresikan pola-pola hubungan harmonis dan seimbang antara manusia dengan lingkungan spiritual, lingkungan sosial dan lingkungan alamiah, dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Aspek parhyangan menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan spiritual sebagai refleksi dari hakikat manusia sebagai makhluk homo-religius. Maksudnya, makhluk yang memiliki keyakinan akan adanya kekuasaan kodrati atau supranatural Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan). Sebagai upaya mencapai kesejahteraan hidup, manusia senantiasa berusaha menjaga interaksi harmonis dengan lingkungan spiritual, yang terekspresikan dalam bentuk sistem religi, mencakup emosi keagamaan, tindakan-tindakan keagamaan, fasilitas keagamaan dan komunitas keagamaan.

Aspek pawongan menciptakan kehidupan harmonis yang selalu menjadi dambaan setiap orang. Ini hanya bisa dicapai melalui kerja sama yang serasi dengan sesama manusia. Tuntutan kerja sama ini umumnya didorong oleh adanya ketidakpastian, keterbatasan, dan kelangkaan sumberdaya yang dimiliki manusia, sehingga jalinan sosial dengan sesama menjadi suatu keharusan.

Implementasi THK dalam pembangunan berwawasan lingkungan sangat ditentukan oleh cara penanganan aspek pawongan dalam kaitan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan adalah bagian yang paling mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan yang terjadi. Masalahnya, apakah perubahan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah keberlanjutan lingkungan atau semata-mata eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan? Ini semua tergantung dari bagaimana mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu kegiatan.

Aspek selanjutnya yaitu palemahan. Palemahan berasal dari kata "lemah", yang berarti tanah/pekarangan rumah/wilayah pemukiman. Secara umum palemahan ini merupakan salah satu aspek dalam THK yang berhubungan dengan lingkungan fisik. Terkait lingkungan desa/kelurahan terdapat banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi aspek palemahan tersebut. Pemerintah, kalangan dunia usaha, dan masyarakat semestinya mempunyai komitmen yang jelas dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Komitmen bersama ini perlu dijabarkan dalam rencana rencana aksi yang kemudian dilaksanakan secara nyata.

Maka komponen- komponen berikut ini yang sekiranya menjadi perhatian semua pihak, di antaranya, pertama, bidang parhyangan meliputi keberadaan tempat suci, penggunaan simbol-simbol agama, penggunaan sarana dan prasarana upacara, pemeliharaan dan perawatan tempat suci, serta penerapan konsep arsitektur tradisional.

Kedua, bidang pawongan, meliputi suasana hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan desa/kelurahan, keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/kelurahan, usaha pemberdayaan potensi organisasi tradisional (sekaa, dan lain-lain), peningkatan kemampuan usaha masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia di masyarakat, kepedulian terhadap masalah kemanusiaan dan kemiskinan.

Ketiga, bidang palemahan, meliputi komitmen pemerintah desa/kelurahan terhadap kualitas lingkungan, penerapan langgam (style atau gaya) dan konsep arsitektur Bali, pelestarian dan pengembangan ekosistem, pengelolaan sampah dan limbah (cair, padat, gas) serta buangan berbahaya dan beracun, partisipasi pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat terhadap masalah lingkungan lokal dan nasional, pengorganisasian yang jelas terhadap pengelolaan lingkungan, penghematan energi dan sumberdaya alam.

Mencermati konsep THK ini, ternyata sangat aplikatif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, terutama pada bagian program intervensi lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP, yaitu kegiatan Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunita (PLPBK). Pada beberapa bagian dalam muatan universal, konsep PLPBK dan konsep THK memiliki kesamaan. Karena, PLPBK berupaya menggali gagasan sosial, ekonomi dan lingkungan wilayah desa/kelurahan yang ingin dicapai pada masa mendatang yang sudah tentu dalam indikator capaian sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih baik.

Mengapa ini sangat diperlukan ?  Beberapa permasalahan sudah tampak jelas di depan mata, yang perlu penanganan intensif dan berkesinambungan seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di suatu wilayah, melalui proses perencanaan dan tata lingkungan permukiman yang baik dan visionis.

Terjadinya penurunan kualitas lingkungan permukiman adalah gambaran nyata dari ketidakmampuan masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman tersebut untuk mengelola maupun memulihkan kembali produktivitas lingkungannya. Sehingga, muncul permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan sampah, drainase, sarana air bersih, lingkungan kumuh, MCK dan lain-lain.

Beberapa hal lain yang perlu dijadikan dasar pemikiran pada konsep kegiatan PLPBK, antara lain, alokasi penggunaan lahan yang tidak terkendali baik oleh pemerintah maupun masyarakat, tidak terciptanya keserasian fungsi kawasan pertanian, perkebunan, industri dan permukiman dengan sektor-sektor kawasan pendukung lainnya, tidak tersusunnya rencana program-program pembangunan di suatu wilayah atau komunitas, minat investasi masyarakat dalam dunia usaha sangat kurang, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dalam pembangunan masih kurang, meski sudah ada peningkatan sejak intervensi dilakukan P2KP.  

Ketika suatu komunitas desa/kelurahan menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan - Kawasan Prioritas (RTBL-KP) berharap rencananya terpadukan dengan konsep THK, maka terciptalah harmonisasi di segala tataran, baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama maupun hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Muara dari kegiatan ini adalah masyarakat yang madani (jagaddhita), yaitu masyarakat yang berbudaya dan berkemajuan. (OC 7 Bali)

Editor: Nina K. Wijaya

(dibaca 2344)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 4943, akses halaman: 6381,
pengunjung online: 252, waktu akses: 0,012 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank