Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelPemahaman Dasar Perencanaan dalam Kegiatan PLPBK
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Jakarta, 11 Januari 2012
Pemahaman Dasar Perencanaan dalam Kegiatan PLPBK

Oleh:
Maizil Jalaludin
Sub TA PLPBK
KMP
PNPM Mandiri Perkotaan    .

Mencermati beberapa produk RPLP dan RTPLP, tampaknya kita masih perlu mendiskusikan isi dokumen PLPBK tersebut, yang akan menjadi rujukan/acuan bagi BKM bersama pemerintah desa/kelurahan dalam penyusunan program-program pembangunan di wilayahnya.

Sebagian dokumen RPLP dan RTPLP belum mencerminkan produk perencanaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hasil kesepakatan warga dalam menjalankan setiap siklus PLPBK tampaknya memiliki porsi minimal dalam dokumen RPLP dan RTPLP. Dari hasil monitoring menunjukkan, BKM dan TIPP amat bersemangat menjelaskan produk PLPBK, tapi dari apa yang dijelaskan, sedikit sekali yang tertuang dalam dokumen RPLP dan RTPLP.

Kondisi ini menunjukkan, BKM, TIPP dan relawan lainnya cenderung memahami kegiatan PLPBK dari hasil pertemuan-pertemuan/rembug dan FGD. Mereka tampaknya kurang berminat atau kurang diberi kesempatan untuk  membaca, memeriksa dan memahami isi dokumen RPLP dan RTPLP.

Dalam dokumen PLPBK menunjukkan, produk RPLP belum menguraikan rencana-rencana kegiatan tingkat desa/kelurahan secara komprehensif/holistik dan/atau masih dituangkan secara parsial. Pendekatan social tampak belum mendukung atau terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lokal. Begitu pula dengan pengembangan lingkungan belum dipersiapkan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Peningkatan kualitas lingkungan hunian secara bersamaan seharusnya didukung dengan upaya penyadaran masyarakat.

Secara substansial, sebagian dokumen RPLP belum selaras dengan produk RTPLP. Dokumen RPLP merupakan produk perencanaan makro yang mudah dijabarkan ke dalam perencanaan RTPLP yang lebih rinci/detail. Pada prinsipnya dokumen RPLP menguraikan arahan rencana yang terintegrasi, yaitu:

  1. Menguraikan keselarasan/keterpaduan rencana desa/kelurahan dengan rencana tata ruang tingkat kabupaten/kota,
  2. Menguraikan keselarasan rencana kelurahan/desa PLPBK dengan kelurahan/desa yang berbatasan,
  3. Menguraikan keterpaduan/integrasi rencana pengembangan kawasan prioritas di dalam kelurahan/desa PLPBK,
  4. Menguraikan arahan penetapan kawasan prioritas desa/kelurahan yang membagi wilayah desa/kelurahan kedalam kawasan-kawasan tematik,
  5. Menetapkan kawasan prioritas yang dipilih untuk disusun RTPLP-nya,
  6. Setiap kawasan prioritas yang ditetapkan dalam RPLP, seharusnya perlu juga dipersiapkan RTPLP-nya. Namun, ketersediaan BLM PLPBK hanya dapat menyusun RTPLP satu kawasan prioritas sebagai media pembelajaran.

Dari satu sisi, pengertian terminologi “kawasan” belum secara tepat diterapkan dalam produk PLPBK. Dalam RPLP dan RTPLP pembagian kawasan cenderung berdasarkan batas administrasi (dusun, RT, RW) di kelurahan/desa. Sebenarnya kawasan fungsional/kawasan potensial (perumahan, pertanian, home industry, perikanan, wisata, dan lain-lain) tidak selalu ditetapkan berdasarkan batas administrasi. Seperti kawasan permukiman kumuh, misalnya, mencakup 2 RT, lalu kawasan home industry mencakup 3 RT atau 2 RW, dan lain-lain.

Dari sisi lain, materi rencana dalam RPLP dan RTPLP pada umumnya belum didukung ketersediaan data kondisi eksisting yang lengkap dan akurat serta belum diperkuat metode dan pendekatan-pendekatan analisis secara teoritis perencanaan yang rasional/logis dan sekaligus merupakan bahan pembelajaran pragmatis bagi BKM, TIPP dan masyarakat. Misalnya:

I. Rencana Pengembangan Desa Wisata

Tematik rencana desa wisata ini perlu didukung:

  • Ketersediaan potensi objek dan daya tarik wisata (alam, budaya, religi, buatan) yang khas, unik dan unggul
  • Adanya atraksi wisata yang diciptakan secara kreatif dan menarik
  • Berdekatan dengan objek-objek wisata lainnya yang masuk dalam satu rangkaian jalur perjalanan wisata
  • Dukungan masyarakat lokal yang ramah dan welcome
  • Dukungan sarana dan prasarana eksisting
  • Adanya demand/pasar wisata (jumlah penduduk kabupaten/kota, jumlah murid SD, SMU dan jumlah kunjungan wisatawan dari luar kabupaten/kota
  • Adanya makanan, kerajinan khas lokal yang unik dan menarik
  • Dan lain-lain.

Analisis pengembangan desa wisata, sekurang-kurangnya, memuat:

  • Prinsip pengembangan kegiatan wisata dikenal dengan “supply creates its own demand”, artinya kita persiapkan objeknya guna menciptakan peluang pasar wisatawan
  • Menyusun pohon masalah, mind map dan logical framework secara terus menerus guna mengenali kebutuhan pengembangan kawasan
  • Desa wisata yang kita persiapkan harus jelas fungsinya, keunikannya dan desain kawasan wisata tentunya disesuaikan dengan target demand wisatawan yang kita inginkan. Apakah untuk keluarga, remaja, anak-anak atau karyawan, apakah untuk kunjungan grup/kelompok atau individual
  • Atraksi wisata, sarana dan prasarana pendukung yang dipersiapkan perlu juga disesuaikan dengan target wisatawan
  • Melakukan analisis keterkaitan pengembangan desa wisata dengan objek-objek wisata disekitarnya dalam rangka pengembangan jalur wisata yang lebih luas. Desa wisata yang kita persiapkan sebaiknya masuk dalam satu rangkaian pengembangan objek wisata yang lebih luas
  • Melakukan analisis kerjasama dengan biro-biro perjalanan wisata
  • Menyusun event/kegiatan wisata secara kreatif yang tidak menimbulkan kebosanan. Event-event/kegiatan wisata dipersiapkan untuk jangka pendek misalnya triwulan, jangka menengah (enam bulan) dan tahunan. Event tersebut diupayakan selalu ada perubahan, agar dapat menarik kunjungan ulang wisatawan
  • Melakukan promosi wisata secara intensif dan berkala sesegera mungkin\
  • Analisis lainnya yang masih sedikit mencobanya adalah analisis dengan metode questionare dan wawancara dengan para pihak terkait. Analisis ini sebenarnya amat baik untuk menguji konsep dan desain pengembangan kawasan.

Dari hasil pengamatan saya, kawasan desa wisata yang potensial untuk dikembangakan adalah:

  1. Desa Margawati (Garut). Karena memiliki ke unikan alam pegunungan (ekowisata), kawasan hutan lindung, kawasan peternakan domba, memiliki atraksi ketangkasan domba dan berdekatan dengan objek-objek wisata kota Garut dan Bandung dan sekitarnya. Garut sudah menjadi daerah kunjungan wisatawan yang semakin diminati.
  2. Watulondo (Kendari). Desa wisata dengan unggulan kawasan agrowisata. Dalam kawasan ini sudah dipersiapkan atraksi kegitan wisata outbound, camping ground, bersepeda, dan budaya lokal dan lingkungan permukiman di dalamnya tampak sudah teratur. Warga pun tampak mulai siap (welcome) menerima pendatang dan dukungan pemda semakin menguat, dan sebagainya. Desa wisata ini akan menjadi salah satu alternatif objek wisata unggulan Kota Kendari. Penduduk Kota Kendari yang cukup signifikan sebagai pasar wisata utama. 
    Keunikan desa wisata ini adalah: Kota Kendari merupakan daerah pesisir/teluk dan sebagian besar wisatawan terkonsentrasi di daerah perkotaan dan pesisir. Menurut saya amat tepat untuk mengembangan kegiatan wisata dengan warna lain sebagai alternatif.
  3. Desa Puspo (Pasuruan). Seharusnya desa ini memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Kawasan ini merupakan gerbang menuju kawasan wisata Bromo dengan budaya khas suku Tengger sebagai salah satu objek wisata unggulan nasional. Puspo memiliki keragaman potensi kegiatan wisata yang amat menarik. Puspo, yang disepakati fungsinya sebagai daerah transit menuju Bromo, memiliki peluang untuk menangkap wisatawan dan membelanjakan uangnya di Puspo selama 3-4 jam. Atraksi wisata yang dapat dipersiapkan, antara lain: permainan gledek, outbound, perah susu sapi, menikmati durian, hiking, kuliner, dan lain-lain.

II.  Rencana Kawasan Minapolitan

Rencana kawasan minapolitan ada di Kabupaten Boyolali dan Tulungagung. Pengembangan kawasan minapolitan Boyolali telah banyak menarik mitra, khususnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu pula minapolitan Tulungagung yang mulai bangkit bersama pemda setempat.

Hal-hal yang perlu dicermati adalah skala ekonomis kegiatan perikanan (lahan kolam, jenis dan jumlah produksi ikan) untuk menjamin keberlanjutan kawasan minapolitan. Perluasan jaringan pemasaran perlu terus dicermati termasuk pengembangan keragaman industri pengolahan ikan (ikan asap, tepung ikan, kerupuk ikan, pakan ikan, dan lain-lain) serta mempersiapkan lembaga pengelolanya.

III. Rencana Penataan Kawasan Permukimanan Kumuh

Kawasan ini terdapat di delapan lokasi PLPBK di Kota Makasar. Rencana penataan permukiman ini seharusnya mulai berani merumuskan arahan program rehabilitasi, renovasi dan konsolidasi dalam rangka mengubah wajah kekumuhan menjadi lebih tertata, bersih dan sehat. Guna mewujudkan program tersebut, membutuhkan tim yang solid dengan kapasitas cukup, membutuhkan data-data yang rinci dan akurat, serta membutuhkan dukungan pemda dan kesepakatan warga. Pola pengembangan untuk kawasan permukiman ini, kita bisa mencermati kembali dokumentasi dari proses penataan permukiman Mojosongo-Solo.

Sebenarnya masih banyak hal-hal menarik yang dapat dikemukakan sebagai media pembelajaran bersama, seperti Kawasan PLPBK Kebon Dalem-Kendal, Margokaton-Sleman, Podosugih-Pekalongan, Sadang Serang-Bandung, Kota Bogor, dan sebagainya.

Dari uraian di atas, sebenarnya ada beberapa poin yang masih perlu didiskusikan dan disepakati bersama:

  1. Basic (dasar) perencanaan wajib dimiliki Tim Korkot, Tim Faskel dan khususnya Tenaga Ahli Pendamping Pemasaran (TAPP). Basic perencanaan ini amat diperlukan TAPP dalam memberikan advis bagi kepala desa/lurah, BKM, TIPP dan sekaligus sebagai alat untuk melakukan pembelajaran dan advokasi.
  2. TAPP wajib mengikuti rembug dan FGD pada setiap siklus perencanaan dan sekaligus turut menjaga kualitas rembug.
  3. Tim Pendamping (Tim Korkot dan Faskel) dan TAPP diharapkan mampu mengkombinasikan metode partisipatif dan basic perencanaan pada setiap siklus perencanaan PLPBK. Agar proses pembelajaran dan pemahaman warga dapat lebih optimal.
  4. Tim pendamping perlu mempersiapkan kelengkapan literatur, peraturan-peraturan, pedoman perencanaan sektoral dan standar-standar perencanaan. Mengingat tidak semua materi perencanaan dapat disediakan dalam pedoman PLPBK.
  5. Format laporan tampaknya masih perlu disempurnakan. Dokumen RPLP dan RTPLP yang ada saat ini tampaknya belum mewarnai hasil kesepakatan warga, seperti: uraian kebijakan pengembangan pemerintah kabupaten cenderung menyalin ulang dari buku perencanaan kabupaten/kota. Akan lebih baik jika uraian tersebut memuat hasil kesepakatan review kebijakan yang telah dibahas bersama tim teknis.
  6. Memberi ruang seluas-luasnya bagi BKM, TIPP dan masyarakat untuk melakukan pembelajaran dan peningkatan kapasitas, bisa memalui studi banding, forum diskusi, mengikuti seminar/lokakarya yang diselenggarakan pemerintah, LSM, perguruan tinggi terkait perencanaan, dan sebagainya. Kegiatan seminar ini dapat juga menjadi media promosi atau menjual gagasan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan diri di komunitas yang berbeda.
  7. Menyempurnakan rencana program investasi, agar lebih terpadu (sosial, ekonomi dan lingkungan) serta dapat mengukur tingkat penanggulangan kemiskinan di wilayah yang bersangkutan.
  8. Proses rembug sebaiknya mulai melibatkan warga kelurahan yang berbatasan, bila ada hal-hal terkait.
  9. Mulai melengkapi metode partisipatif pada setiap siklus, agar dapat menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang lebih berkualitas.
  10. Tim Pendamping diharapkan tidak terkonsentrasi pada kawasan prioritas yang telah ada RTPLP-nya. Bila kegiatan perencanaan (RTPLP) selesai, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan, maka tim pendamping mulai memikirkan pengembangan kawasan prioritas lainnya. Mengingat kegiatan PLPBK diarahkan untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan pembangunan di wilayah desa/kelurahan.
  11. Dan lain-lain, silakan dilengkapi.

Salam. Semoga bermanfaat. (KMP)

Editor: Nina K. Wijaya

(dibaca 2137)
KOMENTAR ANDA:
mungkin saya lebih menyederhanakan kajian perencanaan dengan model ...kegiatan lingkungan berdampak ekonomi, kegiatan ekonomi berdampak perbaikan lingkungan, kegiatan ekonomi berdampak sosial, kegiatan sosial berdampak ekonomi, kegiatan ekonomi berdampak sosial, kegiatan sosial berdampak lingkungan. namun kata lingkungan harus bersifat luas bukan lingkungan hanya pembangunan jalan, wc, atau secara umum kita sebut fisik tapi lingkungan adalah bahagaian yang terintegrasi persoalan tata ruang yang sehat,nyaman,indah dan mendorong tumbuhnya ekonomi. kegiatan sosial juga harus bersifat kegiatan peningkatan SDM dalam mendorong ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan........jika defenisi saja kita sempit memaknai apa yang kita mau buat saya yakin PLPBK hanya menghabiskan dan menghamburkan Uang RAKYAT YANG JELAS-JELAS HUTANG NEGARA, KARNA DIA HUTANG MARI KITA MANFAATKAN BUKAN UNTUK MEMBANGUN AKSES FISIK YANG NANTINYA MENIKMATI ORANG LUAR UNTUK MENGAKSES DENGAN MUDAH SUMBER DAYA ALAM KITA. KITA YANG BERHUTANG UNTUK MEMBUAT ORANG LUAR NYAMAN BERINVESTASI DAN RAKYAT MISKIN MENJADI TAMBAH MISKIN.
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 553, akses halaman: 603,
pengunjung online: 144, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank