Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaBeritaTKPK Propinsi dan Kota/Kabupaten Se Jawa Timur sepakati perbaikan kelemahan di tahun 2011
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Jakarta, 14 Maret 2012
TKPK Propinsi dan Kota/Kabupaten Se Jawa Timur sepakati perbaikan kelemahan di tahun 2011

Oleh:
A. Shonhaji Mu’thi
PD OC 06
PNPM Mandiri Perkotaan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Timur tahun 2011 dan penyusunan rencana kerja tahun 2012 dengan seluruh SKPD anggota Pokja dan kluster program serta TKPK Kota/kabupaten seluruh jawa timur pada tanggal 7 sd 9 maret 2012.

Rakor tersebut digelar di hotel Aria Gajahyana Malang dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan SKPD anggota Pokja dan Kluster program kemiskinan Propinsi Jawa Timur serta ketua, sekrertaris TKPK dan Koordinator program Pemberdayaan masyarakat kota/kabupaten se Jawa Timur. Selain itu, rakor juga di hadiri konsultan pengelola program kemiskinan baik yang bersumber dari angaran pusat maupun propinsi khususnya KMW 06 PNPM  Mandiri Perkotaan sebagai inisiator dan pendamping TKPK Propinsi Jawa Timur.

TL KMW/OC 7 Jatim Ir. Pranata Putra, dan Asisten PD OC 6 Ubaidillah, SE, MM, menyampaikan paparan

Kegiatan rakor ini merupakan tindak lanjut dari semiloka  sinergi dan integrasi penanggulangan kemiskinan serta workshop penyusunan SPKD yang digelar pada bulan Juni 2011 di Hotel Garden palace Surabaya.

Rakor bertujuan untuk  melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan serta merancang rencana lanjutan dalam rangka harmonisasi dan meningkatkan kinerja TKPD. Secara Khusus rakor dimaksud untuk  : 1) Mempertajam pelaksanaan Perpres No.  15 Tahun 2010 ( tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), 2) Mempertegas Implementasi Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta, 3) Melakukan review capaian pelaksanaan  Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang program-program  pembangunan berkeadilan meliputi (Pro rakyat, keadilan untuk semua dan pencapaian MDG’s).

Dalam paparanya TKPK Propinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Sekretaris TKPK melaporkan bahwa penurunan angka kemiskinan di jawa timur memberikan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan nasional dari maret 2011 sampai september 2011 mencapai 99.15 % dari 5.356.210 penduduk miskin jatim di tahun 2011. Penurunan angka kemiskinan secara nasional di bulan yang sama dari 12.49% turun ke angka 12.36% atau turun sebesar 130 ribu orang, adapun penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur di periode yang sama dari 14.23% turun ke 13.85% berarti turun 128.9 ribu orang.

Dalam paparan tersebut juga disinggung kinerja TKPK Kota/Kabupaten. Masih adanya pemda kota/kab. yang belum melakukan penyesuaian struktur TKPK yakni Kab. Malang dan Kota Probolinggo, terkait dengan kepemilikan dokumen SPK, baru 39% kota/kabupaten yang sudah selesai menyusun, 45% masih berproses serta masih ada 16% yang belum menyusun SPK sesuai amanat permendagri No. 42 tahun 2010. Dalam evaluasi tersebut juga disampaikan terkait belum berfungsi optimalnya TKPK mensinergikan 4 kluster program percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk belum tersedianya data dasar untuk mengakomodasi berbagai program kemiskinan yang ada.

Dalam kesempatan berikutnya secara simultan masing masing koordinator kluster program kemiskinan (Bapemas, Dinas PU Cipta Karya & Tata Runag, Dinas Sosial, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Jawa Timur menyampaikan paparan evaluasi pelaksanaan di tahun 2011 dan program kerja kemiskinan di tahun 2012. Badan Pemberdayaan Masyarakat selaku koordinator program kluster 2 bidang pemberdayaan masyarakat melaporkan bahwa sepanjang tahun 2011 di Jawa Timur telah dilaksanan 40 program penanggulangan kemiskinan termasuk di dalamnya 13 program pemberdayaan masyarakat dengan anggaran mencapai 1.261.578.365,45 (1.2 Triliun lebih) yang bersumber dari dana APBN maupun APBD baik Propinsi maupun kota/kabupaten di Jawa Timur. Adapun di tahun 2012 dipersiapkan 25 program kemiskinan dengan alokasi dana mencapai 1.007.761.380 (lebih dari 1 triliun).

Dinas PU Cipta Karya dan tata ruang sebagai koordinator program kluster 4, menyampaikan paparan tentang berbagai program murah berbasis masyarakat. Program yang telah dilaksanaan antara lain program rumah murah yakni program perbaikan rumah tidak layak huni kerjasama dengan Kodam V Brawijaya, program pengadaan rumah murah sederhana, pembangunan rumah susun, pengadaan air bersih dan sanitasi, program perbaikan lingkungan permukiman, penanganan limbah, pengadaan dan perbaikan drainase diwilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kesempatan tersebut KMW 06 Propinsi Jawa Timur juga menyampaikan progresnya. Ir. Pranata Putra selaku Team Leader menyampaikan tentang  asset program dan pencapaian kegiatan tri daya, sepanjang pendampingan program mulai tahun 2009 sampai desember 2011 telah terbangun kelembagaan komunitas (BKM/LKM) di 1867 desa/kelurahan, 154 kecamatan di 36 Kota/kabupaten. Dari 1867 kelembagaan BKM/LKM tersebut status kinerjanya adalah 1091 ketegori berdaya, 500 kelembagaan kategori mandiri, dan 37 kelembagaan masuk kategori madani. Sepajang tahun 2009 sampai 2011 pelaksanaan PNPM mandiri perkotaan di jawa timur telah membiaya kegiatan tri daya sebagaimana aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat mencapai Rp. 901.489.200.000, dengan rincian sumber APBN mencapai Rp. 774.192.500.000 dan sumber APBD mencapai Rp. 127.296.700.000 yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan permukiman mencapai 69%, peningkatan SDM dan hibah kegiatan sosial mencapai 13% adapun untuk peningkatan usaha ekonomi produktif warga miskin mencapai 18%. Terkait pinjaman bergulir total asset dana bergulir di jatim mencapai Rp. 133.995.351.264, dengan kondisi tunggakan pinjaman yang lebih dari 3 bulan mencapai 26.1%.

Outbond pelaku kemiskinan Jombang

Dinas Koperasi UKMK sebagai koordinator kluster 3 menyampaikan beberapa informasi tentang programnya ditahun 2011 dan rencana program tahun 2012. Perintisan berdirinya koperasi wanita di 8506 desa/kelurahan di jawa timur selanjutnya diberikan modal awal masing masing 25 juta rupiah, untuk seterusnya di tahun 2011 dan 2012 bagi 1000 desa/kelurahan yang berkinerja baik akan diberikan penghargaan berupa tambahan modal masing masing 25 juta rupih, total anggaran yang disediakan untuk kegiatan pemberdayaan di sector ekonomi di tahun 2012 mencapai Rp. 50.980.725.000,-. Selain hal tersebut juga disampaikan bahwa pada tahun 2011 realisasi KUR di 7 Bank BUMN dan BUMD mencapai   Rp. 218,850,319 M dengan penerima manfaat sebanyak 15.237 pelaku usaha kecil, menengah dan mikro.

TKPK Kab. Jombang, Pacitan dan Madiun juga di undang sekedar berbagi pengalaman dalam pelakasanaan kegiatan koordiansi peanggulangan kemiskinan. TKPP Kabupaten Jombang yang disampaikan oleh Drs. Agus Riyadi selaku sekretaris TKPK dan Ketua Bappeda menyampaikan pentingnya sinergi data rumah tangga miskin, pemda kab. Jombang melakukan verivikasi data PPLS 2008 yang dikeluarkan oleh BPS dengan menambahkan variabel tambahan (kearifan lokal) serta dipadukan dengan data hasil  pemetaan swadaya dilokasi PNPM Perkotan dan peta sosial desa dilokasi PNPM perdesaan. TKPK juga perlu melakukan sinergi perencanaan, misalnya dilokasi PNPM Perkotaan hasil tinjauan partisipatif (PJM Nangkis) yang dibahas dalam RWT dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan musrenbang des/kel, demikian juga hasil musdes dilokasi PNPM pedesaan  diteruskan melalui mekanisme musyawarah antar desa. TKPK juga punya peran penting dalam melakukan sinergi kegiatan antar SKPD dengan BKM di lokasi PNPM Perkotaan. Tidak kalah penting lagi TKPK juga harus secara bersama sama dengan semua pelaku penanggulangan kemiskinan manyatukan visi dan misi nya agar kinerja program berjalan fokus dan se arah serta lebih optimal, untuk itu TKPK Jombang telah menggelar out bond semua pelaku penanggulangan kemiskinan di Jombang yang di biayai melalui APBD kab. Jombang di tahun 2011.

TKPK mempunyai tugas untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, dalam melaksanakan tugas tersebut TKPK menyelenggarakan fungsi ; a) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan; b) pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah serta kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

Saat ini, masih banyak pemerintah daerah yang belum membentuk TKPKD dan menyusun dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Disisi lain, TKPKD yang telah terbentuk di berbagai daerah belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Belum optimalnya TKPKD menjalankan tugas dan fungsinya disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya adalah permasalahan regulasi, kelembagaan, pendanaan, pendataan, kebijakan serta koordinasi antar SKPD.

Rapat Koordinasi  TKPKD  Provinsi dan Kabupaten / Kota  se-Jawa Timur untuk mengenali  berbagai persoalan dan kendala yang dilakukan oleh berbagai daerah dalam penanggulangan kemiskinan  sebagai upaya untuk merancang  strategi lanjutan yang dapat digunakan oleh TKPKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rakor 3 hari menyepakati semangat untuk melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi di tahun 2011 serta rencana kegiatan TKPK di tahun 2012, baik di propinsi maupun Kota/kabupaten, antara lain penyelesaian penyusunan SPKD melalui dukungan tim PNPM Perkotaan dengan asisitensi tim Koordinator kota, sinergi data melalui verivikasi data PPLS 2011 yang sampai saat ini belum diterima oleh TKPK Propinsi maupun kota/kabupaten di seluruh jawa timur, Sinergi perencanaan antara perencanaan reguler dengan perencanaan program khususnya di lokasi PNPM pedesasaan dan perkotaan melalui tersusuunya dokumen RPJM Desa/kelurahan serta sinergi kegiatan penanggulangan kemiskinan antar SKPD dengan berbagai program sektor yang dikawal oleh konsultan pendamping. (A. Shonhaji Mu’thi, PD OC 06 Jatim, Kalimantan)

(dibaca 2329)
KOMENTAR ANDA:
Untuk Di Tingkat Sumatera Barat Khusus nya Di Kabupaten Padang Pariaman Kapan ya....?
Kita Membuat Kesepakatan. ( sepakati perbaikan kelemahan di tahun 2011 )

Salam PNPM-MP

Dari

Edi Yanto
Koordinator LKM MAJU BERSAMA Balah Hilir. Lubuk Alung
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 6459, akses halaman: 8577,
pengunjung online: 522, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank