Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelStrategi Penanggulangan Kemiskinan di Lokasi Pendampingan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Wajo, 11 Juni 2012
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Lokasi Pendampingan

Oleh:
Nurhaji Madjid 
Faskel CD
Kabupaten Wajo  
KMW Sulawesi Selatan
PNPM Mandiri Perkotaan      

Secara umum kelompok miskin perkotaan Kabupaten Wajo, khususnya Kecamatan Tempe, hampir sebagian besar tidak memiliki lahan tempat tinggal. Selama ini lahan yang mereka gunakan berupa lahan sewa.

Dari diskusi rutin team Wajo yang dilakukan setiap waktu lenggang, ketika sudah turun ke lapangan, ditemukan banyak kendala-kendala yang menjadi catatan-catatan tim. Kami melakukan hal ini dikarenakan perlunya membangun koordinasi pada semua komponen team yang ada, mengingat kompleksnya masalah kemiskinan di kabupaten Wajo khususnya kecamatan tempe.

Secara umum kelompok miskin perkotaan Kabupaten Wajo khususnya Kecamatan Tempe hampir sebagian besar tidak memiliki lahan tempat tinggal. Selama ini lahan yang mereka gunakan berupa lahan sewa, dengan tarif sewa sekitar Rp300.000 - Rp700.000 per tahun. Apabila pemilik lahan sudah menginginkan mereka untuk pindah, mereka harus membongkar rumahnya lagi.

Faktor lainnya adalah masalah air bersih, dimana 50% dari mereka tinggal di daerah pesisir danau, 20% lainnya tinggal di pesisir sungai, dan sisanya tidak jauh dari pesisir dan danau, yang kebutuhan airnya di ambil dari air sungai atau danau, yang dilakukan tanpa proses penyaringan. Masalah terbesarnya adalah karena aliran danau atau sungai yang ada, sudah tercemar. Pencemaran air dimulai dari tinja yang mereka buang ke sungai atau danau, atau pestisida dari hasil pertanian saat danau mengering, atau menanam di pinggiran sungai.

Masalah tersebut ditambah lagi dengan kinerja PDAM Kabupaten Wajo yang tidak maksimal dalam penanganan pengelolaan air bersih, dimana air PDAM biasa kita temukan keruh, serta hanya keluar 1 kali dalam 2 hari, itupun pukul 12 malam hingga pukul 5 subuh.

Dari gambaran di atas, ditambah dengan seringnya banjir jikalau musim hujan, membuat masalah air bersih menjadi sulit. Sehingga, baik musim hujan maupun kemarau, kendalanya tetap pada air bersih. Hal ini menambah pengeluaran bagi warga untuk kebutuhan air, sehingga pengeboran air menjadi marak di Kabupaten Wajo.

Namun, hasil pengeboran bukan berarti solusi untuk air bersih, dikarenakan air yang didapatkan mengandung zat besi dan mangan, serta kadang ditemukan bau dan berasa asin. Zat besi dan mangan mengakibatkan berwarna air kuning atau malah hitam, akibat permukiman berdiri di atas tanah bekas rawa, dan asinnya air dikarenakan lorong air laut di bawah permukaan.

Beberapa persoalan di atas—mulai dari sewa lahan, masalah air bersih,rumah sementara, serta budaya pedagang masyarakat wajo dan tidak sinerginya SKPD yang menjadikan kemiskinan di daerah ini menjadi kompleks. Mendorong keswadayaan merupakan hal sulit dilakukan jika tidak berdasarkan kebutuhan seperti yang terjadi di Kelurahan Laelo dan Salomenraleng. Tingkat keswadayaan di kedua kelurahan ini tinggi, dikarenakan pemerintah hampir tidak pernah menyentuh mereka, gara-gara lokasi yang mereka tempati sebagai lokasi tinggal pernah masuk daerah yang dilarang ditinggali, karena merupakan daerah rendah yang setiap tahunnya banjir 3 – 5 meter dan di saat tertentu bisa tergenang selama 3-5 bulan. Akibat dari hal tersebut, masyarakat selalu mengusulkan pembangunan berupa infrastruktur jalan dan tanggul penahan eceng gondok.

Lemahnya tata ruang kota dan pengaturan antara SKPD yang ada juga menambah persoalan kemiskinan, sebab daerah Danau Tempe telah terkavling oleh pengusaha yang membayar lokasi tangkapan di daerah dekat daratan yang harganya tidak main-main, yaitu antara Rp50 juta hingga Rp500 juta.

Hal ini mengakibatkan masyarakat miskin harus jauh ke tengah danau guna menangkap ikan. Belum lagi air yang ada di PDAM selalu diperjualbelikan memakai tangki, sehingga nilai air bersih PDAM—walaupun kurang bersih—menjadi mahal. Semua inilah yang menyebabkan warga miskin maupun rentan, bahkan kelompok menengah, menggunakan air sungai untuk mandi cuci dan kakus, bahkan mereka yang tidak mampu membeli air bersih (karena mahal) harus mengkonsumsi air sungai. 

Kunjungan Menkokesra, yang saya kira hanya menghabiskan uang Negara, karena tidak bisa melihat potensi yang sebenarnya dari lokasi yang didatangi, merupakan salah satu daerah pesisir yang masyarakatnya mengkonsumsi air kotor. Mestinya Sang Menteri datang ke sana bukan untuk menyanyi, melainkan berdialog dengan masyarakat miskin dan menanyakan apa masalah dasar mereka.

Dari banyaknya persoalan itu, kami dari Tim Wajo sudah sebulan lebih meluangkan waktu di malam hari berdiskusi setiap malam, di garasi atau di teras kantor yang sempit. Bahkan TL baru kami, Suparman Abdullah, sempat berkunjung dan berdiskusi dengan kami.

Mungkin Pak Suparman lebih cocok jadi menteri, daripada Bapak Menteri yang ada sekarang jika dilihat dari aspek kepedulian.

Dari hasil diskusi yang kami hasilkan, yang kami beri nama diskusi teras, melahirkan gagasan sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya pengolahan air bersih dengan berbagai model dan kondisi, sehingga menjadi sampel bagi beberapa keluarahan lain. Adapun sampel itu adalah Kelurahan Tempe dengan penyaringan air sungai, penyaringan air sumur bor berwarna hitam (mengandung zat Mangan), penyaringan air warna kuning (mengandung zat besi), penyaringan air bor yang berbau (mengandung zat Sulfur), serta penyaringan sederhana yang bahannya mudah didapatkan. Anggaran dari BLM I sebesar Rp9.385.500, tapi kegiatan ini dipaketkan dengan adanya kegiatan sumur bor dengan menggunakan pompa tangan.

Kedua, pembuatan sumber air untuk rakyat yang kami beri nama “Air Untuk Rakyat” (atau kami singkat AURA) yang dilakukan dengan dana BLM II Kelurahan Teddaopu, dimana sumur bor dilengkapi dengan tangki penampungan dan penyaring air dengan menggunakan Carbon Active, Pasir Silica, Manganise dan Filter Ceramic. Hal ini dilakukan karena di Kelurahan Teddaopu KK miskinnnya terkonsentrasi 70% di daerah tanah sewa milik Kafrawi, seluas kurang lebih 2 hektare. Untuk penggunaan BLM II menggunakan dana sekitar Rp16 juta - Rp18 juta. Untuk BLM I penyaringan air kapur dari sumur bor dengan pengguna 9 KK, dan anggaran Rp1.385.000.

Ketiga, pelatihan tanaman Hidroponik dan pot, yang mampu menambah penghasilan masyarakat dengan kondisi tanah yang tidak sehat (akibat banjir), dan banyaknya lahan di pesisir yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak daerah pesisir, bahkan air, dengan menggunakan pupuk organik. Dilakukan di Kelurahan Watalimpue dengan anggaran BLM I Rp4 juta.

Keempat, pengembangan kerajinan tangan bagi ibu-ibu yang sudah mendapatkan keterampilan menjahit dan meningkatkan kemampuan masyarakat yang mempunyai keterampilan berbagai karya tapi belum maksimal dikarenakan peralatan yang tidak mendukung, dilakukan di Kelurahan Paduppa dengan menggunakan BLM I Rp5 juta.

Kelima, pengadaan alat tenun sutra. Ini dikarenakan masyarakat miskin menyewa setiap alat tenun sekitar Rp30.000 - Rp40.000 per sarung, yang mereka jual Rp150.000 - Rp250.000, belum harga bahan dan biaya lain yang harus mereka keluarkan. Ini dilakukan di Kelurahan Bulupabulu atau Atakkae, kisaran BLM belum ada sehingga masuk di BLM II.

Keenam, peningkatan produk pupuk organik yang sudah ada di Kelurahan Cempalagi, dengan pelatihan pembuatan green house, sehingga pupuk mereka langsung dipakai terlebih dahulu.

Ketujuh, Kelurahan Maddukelleng berupa pengadaan listrik dengan menggunakan genset tenaga gas, mengingat Kabupaten Wajo dikenal sebagai produsen atau tambang gas bumi yang melimpah dan sudah ada pipanisasi gas yang masuk ke Kecamatan Tempe—sebagai ibukota kabupaten. Namun, di Kelurahan Madukkelleng sebagian belum ada pipanisasi gas, khususnya daerah yang tidak ada listrik masuk. Harapannya ke depan ada pipanisasi. Untuk sementara, konsepnya, genset dibangitkan dengan gas LPG. Ada 15 KK yang belum mendapatkan listrik dikarenakan tidak adanya jalur listrik yang masuk.

Kedelapan, jamban menjadi kebutuhan umum karena hampir semuanya tidak mempunyai jamban. Toh kalau ada saluran buangan tinja diarahkan ke saluran air (drainase) atau ke sungai. Ada diskusi, yang lebih berupa usulan, jika kita buat saja jamban portabel, tapi operasionalnya masih sulit. Anggaran per jamban maksimal Rp1 juta.

Kesembilan, untuk masalah rumah, dikarenakan sulitnya mereka memiliki lahan, sehingga dirancang rumah bongkar pasang sistem baut yang dirancang Askot Infra Imran. Dan untuk sampel awal ada pada rumah Bapak Roken, yang selama ini tinggal di kolom rumah berlantai tanah dengan ukuran rumah yang dirancang dengan ukuran 3 x 5 meter peseregi, plus jamban, dihuni 1 orang dengan anggaran Rp5.593.000 ini dipakai dari dana BLM I Kelurahan Tempe melalui LKM Al-Ikhlas.

Kesepuluh, untuk penambahan gizi bagi kalangan anak-anak diberikan pelatihan pembuatan jus kesehatan dengan menggunakan bahan sayuran dan buah, serta alternatif gizi murah dan sangat bergizi, yaitu jus kelor atau air kelor (Moringa Olifera), selain itu setiap bulannnya di berikan makanan tambahan berupa jus buah atau sayuran selama tiga bulan, yang diramu oleh ibu-ibu Kelurahan Teddaopu, dengan anggaran BLM I Rp4,25 juta.

Kesebelas, pelatihan keterampilan yang lain tapi belum di fix-kan adalah pelatihan perbengkelan. Utamanya pelatihan pipanisasi, mengingat ke depan tingginya maintenance pipa gas yang sudah masuk di dalam kota, khususnya Kecamatan Tempe.

Keduabelas, mendorong budidaya/pembibitan ikan, dikarenakan setiap tahunnya Danau Tempe disebar ikan, yang biayanya ratusan juta rupiah, yang diambil dari dua kabupaten, yaitu Soppeng dan Enrekang. Namun, hal ini masih pertanyaan, apakah bisa dilakukan dengan dana BLM dengan bentuk pelatihan budidaya pembibitan ikan.

Dari gambaran strategi di atas ada yang dilakukan di BLM I dan ada pula di BLM II. Bahkan, kami mencoba menyusun strategi yang ada dan melemparkannya ke masyarakat, apa mereka setuju dengan program seperti ini. Mengingat bahwa masyarakat miskin bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin gagasan akibat waktu mereka terdesak untuk banyak berbuat dan hanya berpikir untuk atau makan apa besok. Dengan kondisi tersebut, kami sebagai fasilitator mereka, membantu mereka berpikir.

Kesalahan terbesar, menurut kami, adalah jika kami membiarkan mereka berpikir dengan masalahnya sendiri, sehingga yang muncul terkadang adalah keinginan. Keadaan ini dikarenakan mereka sering berkhayal/bermimpi terhadap apa yang tidak bisa capai, sehingga apa yang dipikirkan kadang tidak runut dan berkelanjutan, ditambah lagi jaringan atau relasi yang lemah.

Kami sebagai fasilitator yang punya waktu dan bekerja sebagai fasilitator (memfasilitasi) membangunkan dan merubah pola pikir mereka tentang apa yang mereka hadapi. Memberikan pandangan hidup bahwa “mari kita berpikir global tapi bertindak lokal”, walaupun hal ini sangat sulit dikarenakan kompleksnya masalah, ditambah lagi banyaknya masalah yang mengendap serta rumitnya birokrasi baik itu di tingkat kelurahan, maupun SIM P2KP yang menyita waktu fasilitator dan masyarakat sendiri. (Sulsel)

Editor: Nina K. Wijaya

(dibaca 1111)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 1598, akses halaman: 2477,
pengunjung online: 137, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank