Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelNepotisme Bukan Hal Tabu
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Tebing Tinggi, 18 Juni 2012
Nepotisme Bukan Hal Tabu

Oleh:
Radinson Saragih  
Korkot Tebing Tinggi
KMW Prov. Sumatera Utara    .
PNPM Mandiri Perkotaan

Nepotisme  berasal dari kata Latin, nepos, yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Ada juga mengatakan saudara atau teman maupun kerabat. Pada abad pertengahan beberapa Paus Katolik dan uskup—yang telah mengambil janji “chastity”, sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung—memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya, seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri.

Beberapa Paus diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya menjadi kardinal. Seringkali penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan “dinasti” kepausan. Contohnya, Paus Kallistus III dari keluarga Borja, mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal; salah satunya, Rodrigo, kemudian menggunakan posisi kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi Paus Aleksander VI.

Kebetulan, Alexander mengangkat Alessandro Farnese, adik dari kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III. Paulus juga melakukan nepotisme, dengan menunjuk dua keponakannya (berumur 14 tahun dan 16 tahun) sebagai kardinal.

Praktek seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan (semacam segel) Romanum decet pontificem pada tahun 1692. Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa untuk mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan pengecualian bahwa jika memiliki saudara paling berkualitas yang dapat dijadikan seorang kardinal.

Di Indonesia, nepotisme sudah terjadi sejak jamam kerajaaan. Telah membudaya, dan tidak dapat dihilangkan. Jika kita kilas balik, bagaimana raja-raja yang ada di Indonesia pada waktu itu mengangkat pemimpin, mulai dari raja sampai dengan tingkat kampung (dukuh) adalah dari keturunan abdi dalam atau keturunan dari pemimpin sebelumnya.

Ada juga yang lengser karena peperangan antara kerajaan, tapi semua itu lebih kepada faktor ketidaktepatan, atau pengkaderan kepada keturunan tidak berjalan dengan baik.

Jadi, pemimpin pada waktu itu melakukan pembinaan, atau jika zaman sekarang ini diberi pendidikan yang mumpuni, dimulai dari kecil sudah dilatih tentang ilmu kanurakan, tata keramah, dan ilmu kepeminpinan dari berbagai disiplin ilmu pada zaman tersebut. Gunanya, agar mereka punya kapasitas sebagai pemimpin. Jika tidak, akan dilengserkan oleh pihak yang tidak setuju dengan kepemimpinan, baik dari kalangan kerajaan itu sendiri, maupun dari kerajaan lain.

Pada zaman orde baru, kekuasaan Presiden Soeharto terus berlangsung hingga sekitar 30 tahun berkuasa. Semua dikarenakan presiden memimpin negara dengan mengangkat orang-orang yang dekat dengan dirinya, mulai dari para menteri sampai dengan tingkat dua. Jika tidak, maka akan diberhentikan dengan berbagai macam cara.

Namun, kalau dilihat semua yang dikatakan oleh Soeharto bahwa orang yang diangkatnya mempunyai kapasitas pada bidangnya masing-masing, kita tidak bisa memungkiri fakta tersebut. Buktinya, berulang kali kita mengalami swasembada pangan pada waktu itu. Meski sekarang banyak kalangan mengatakan bahwa Negara Indonesia seperti ini dikarenakan kebijakan pada zaman orde baru, tapi hingga saat ini banyak orang di kalangan bawah merindukan sosok Soeharto.

Dilihat dari budaya bangsa ini, kita tidak lepas dari nepotisme. Karena budaya kita memang kental dengan ikatan persaudaraan, atau dikatakan kental dengan silaturahmi. Lalu, jika kita sebagai pemimpin, apakah tidak boleh mengangkat saudara, teman ataupun kerabat kita untuk menjadi pimpinan, atau kita memuluskan dia dalam jabatan karir atau pekerjaan? Apakah kita harus mengharamkan ikatan persaudaraan? Kalau itu yang terjadi, mungkin kita akan dikatakan durhaka kepada orangtua yang membesarkan kita, dicap sombong, bahkan dikucilkan dari keluarga.

Kalau saya berpendapat, karena adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Negara kita ini, maka nepotisme bukanlah suatu hal yang tabu atau haram. Tapi, bagaimana kita bisa membuat suatu aturan yang jelas dan lebih berpihak kepada profesionalisme itulah yang penting. Sehingga, apabila ada seseorang—sebagai pengambil kebijakan/pimpinan—mengangkat saudara atau kerabat tidak dikatakan nepotisme jika ia memilih mereka berdasarkan kemampuan/kapasitas, bukan berdasarkan naluri.

Dalam hal ini kita harus mampu menegakkan kebenaran terhadap teman atau kerabat, maupun saudara. Serta bertindak tegas apabila mereka (yang kita tunjuk itu ternyata) bersalah, termasuk dengan tindakan hukum. (Sumut)

Editor: Nina K. Wijaya

(dibaca 1512)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 1540, akses halaman: 1802,
pengunjung online: 137, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank