Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaBeritaDeputi Menteri Perumahan Rakyat Tindaklanjuti Permohonan BKM
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Pematangsiantar, 25 Juni 2012
Deputi Menteri Perumahan Rakyat Tindaklanjuti Permohonan BKM

Oleh:
Nurmansyah, SE 
Asisten Kota Community Development (CD)  
Koorkot VI Pematangsiantar-Simalungun     .
OC 1 Prov. Sumatera Utara
PNPM Mandiri Perkotaan

Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Perumahan Swadaya menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai permohonan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Simalungun, Kota Binjai dan Kota Pematangsiantar di Grand Angkasa Internasional Hotel Jalan Sutomo No.1 Medan, pada Sabtu, 23 Juni 2012, dengan nomor undangan um.02.03/351/DSU/VI/2012.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya Jamil Ansari serta Asisten Departemen Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya Poltak Sibuea. Turut hadir sebagai undangan adalah Anggota Komisi V DPR-RI Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga, serta perwakilan empat kabupaten/kota—Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kota Binjai dan Kota Pematangsiantar.

Suasana di dalam ruangan rapat, sekaligus dengar pendapat yang dipandu oleh Deputi Menpera dan Anggota DPR RI Komisi V

Dalam arahannya, Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya Ansyari Jamil mengatakan, dengan adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat tentunya sangat membantu program pemerintah daerah  dalam pengentasan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerahnya masing-masing. “Untuk itu diharapkan kepada masing-masing kepala daerah, baik bupati maupun walikota, yang telah mengajukan usulannya agar benar-benar serius membantu BKM/UPK dalam memfasilitasi segala administrasi sebagai tindak lanjut dari proposal yang sudah diusulkan mereka,” ujar dia.

Selanjutnya Anggota Komisi V DPR RI Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga mengatakan, Pasal 28 H ayat 1 UUD 45 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Berdasarkan amanat UUD 45 tersebut, wajib bagi kami, selaku perwakilan rakyat untuk benar-benar menggiring dan mengawal program yang mulia ini. Dan, saya ingatkan bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran, terutama mengenai dana yang disalurkan nantinya, satu rupiahpun jangan sampai ada pemotongan di masyarakat,” tegasnya.

Peserta dari perwakilan Kota Pematangsiantar menerima arahan Deputi Menpera dan Anggota DPR RI Komisi V

Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam acara tersebut mengutus empat orang dari institusi yang berbeda, yakni Staff Bappeda Kota Pematangsiantar Erik Jufri Siahaan,SE, Kabid Perumahan Permukiman dan Bangunan Kota Pematangsiatar Drs. Lukas Barus, PPK P2KP Kota Pematangsiantar Subrata Nata L.Tobing, S.STP dan Askot CD PNPM Mandiri Perkotaan Kota Pematangsiantar Nurmansyah, SE, guna memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya karena telah merespon proposal usulan BKM yang ada di Kota Pematangsiantar. Proposal tersebut berisi tentang permohonan bantuan stimulan swadaya sebanyak 1.114 unit rumah.

Selain itu, apresiasi yang sama juga disampaikan kepada Aliwongso Halomoan Sinaga, yang berjanji akan membantu menggiring sekaligus mengawal program ini sesuai dengan amanat Pasal 28 H  ayat 1 UUD 45.

Lebih lanjut, Ansyari Jamil menambahkan, jumlah dana yang dikucurkan untuk bantuan stimulan swadaya ini sebesar Rp6 juta per rumah. Uang tersebut nantinya akan ditransfer ke BKM melalui kas negara dengan membuka rekening di Bank BRI Kota Pematangsiantar dan akan direalisasikan pada tahun 2012. “Untuk itu diharapkan agar (BKM) melengkapi seluruh administrasi pendukung lainnya, sesuai dengan petunjuk yang tertuang di Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011, paling lama akhir bulan Agustus 2012,” tutur dia.

Selebihnya, mohon doa restu dan dukungan semua pihak, agar kiranya kerja keras BKM/LKM Kota Pematangsiantar untuk mengakses Dana Bantuan Stimulan Swadaya di Kementerian Negara Perumahan Rakyat dapat terwujud.

Horas! Horas! Horas! [Sumut]

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini silakan hubungi contact person:

  • Subrata Nata L. Tobing (PPK P2KP Kota Pematangsiantar), HP.08526169611
  • Nurmansyah (Askot CD Kota Pematangsiantar), HP.082168791177

Editor: Nina K. Wijaya

(dibaca 1357)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 5894, akses halaman: 9633,
pengunjung online: 165, waktu akses: 0,047 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank