Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelAplikasi Khusus untuk Analisis Kemiskinan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Malang, 27 Agustus 2012
Aplikasi Khusus untuk Analisis Kemiskinan

Oleh:
Nurul, SE
TA Kebijakan Publik 
KMW/OC 6 Prov. Jawa Timur   .
PNPM Mandiri Perkotaan

Berangkat dari visi misi Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD “Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat” Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur menggelar pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi tim teknis TKPD daerah se-kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Aria Kota Malang, mulai tanggal 7-9 Agustus 2012.

Dalam laporannya, panitia penyelenggara Kasubbid Kesra Provinsi Jatim Choirun Nawala menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaran pelatihan ini didasarkan atas kebutuhan mendesak bagi tim teknis TKPKD untuk memampukan dan memberi penguatan agar lebih optimal lagi dalam melakukan percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Timur.

Peserta dalam pelatihan ini adalah tim teknis dari masing-masing kota/kab sebanyak 2 orang, yang merupakan Sektab maupun dari Pokja pendataan dan informasi sebanyak 72 orang, ditambah dengan seluruh tim TKPKD Provinsi jatim perwakilan SKPD/Dinas, Perguruan tinggi, Perbankan, Perusahaan/korporasi dan wakil dari PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan sebanyak 27 orang.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Timur yang diwakili Kabid Kesra Handoko, serta tim dari TNP2K yaitu Irwan Suryan dari Divisi Pokja Kebijakan TNP2K, Panca Ruthidarti dari Pokja Advokasi dan Yugo Gautomo dari divisi Data dan Informasi TNP2K.

Kegiatan dalam pelatihan ini terbagi dalam beberapa beberapa agenda kegiatan yaitu  penyampaian

  • Capaian Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur

Dengan menerapkan Empat Strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Provinsi jatim yaitu People Centered & Participatory Based Development, Pro Poor, Pengarustmaan Gender, Keseimbangan Pemerataan & Pertumbuhan yang dibarengi kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk memenuhi 11 Hak Dasar Masyarakat (Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Pekerjaan dan Berusaha, Pangan, Perumahan, Air Bersih, Tanah, SDA dan Lingkungan Hidup, Rasa Aman, Berpartisipasi, Keadilan dan Kesetaraan Gender) serta sinergi strategi penanggulangan kemiskinan.

Seperti dalam tabel di bawah ini, terbukti, tahun 2009 - 2012 angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat terus ditekan. Tahun 2009 angka kemiskinan di Jawa Timur berjumlah 6.022.590 (16.68%) jika dibandingkan dengan tahun 2012 berjumlah 5.070.580 (13.40%) ada penurunan yang sangat tajam selama 2009-2012 sebesar 3,28% atau Jawa Timur memberikan kontribusi penurunan jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 30.35%.  Pencapaian ini mesti terus ditingkatkan seiring peran daerah dalam upaya keras menanggulangi kemiskinan yang menjadi tugas TKPD masing-masing daerah.

“Prinsipnya, dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan mesti menggunakan hati, karena hanya dengan inilah ikhtiar kita semua akan memberikan hasil yang diharapkan,” kata Sekretaris TKPD Jatim Handoko mengawali pertemuan dalam pelatihan ini.

  • Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan basis data Terpadu

Dalam paparannya Irwan Suryanto dari Divisi Pokja Kebijakan TNP2K menyampaikan bahwa prioritas jangka pendek - menengaj TNP2K adalah (1). Unifikasi sistem penetapan sasaran nasional; (2). Menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin; (3). Menyempurnakan dan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan; (4). Integrasi program pemberdayaan masayarakat lainnya ke dalam PNPM Mandiri; (5). Mengembangkan peta jalan sistem keuangan inklusif untuk percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

Ricuh data kemiskinan selama ini sudah ada kebijakan nasional tentang basis data induk kemiskinan menggunakan data PPLS 2011 yang sudah menjadi basis data terpadu nasional, berisikan urutan nama dan alamat 40% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah.

Jumlah orang miskin dimasing-masing kab/kota walaupun sama-sama 40%, namun jumlahnya berbeda tergantung tingkat kemiskinan di setiap daerah. Kategori/kelompok kemiskinan dalam PPLS 2011 terbagi kedalam 4 kelompok yaitu Pertama, Sangat Miskin (SM) yaitu 0 s.d 5% orang dengan garis kemiskinan 80% atau dengan kata lain orang miskin dengan urutan paling prioritas. Kedua, Miskin (M)  yaitu kelompok urutan kuota 5% s.d 12.49 % dengan garis kemiskinan diatas 80%. Ketiga, Hampir Miskin (HM) yaitu kelompok urutan orang miskin dengan kuota 12.49% s.d 23.78% yaitu kelompok orang miskin dengan garis kemiskinan 12%. Dan, keempat, adalah kelompok Rentan (R)  yaitu kelompok urutan kuota 23.78% s.d 40% yaitu orang yang rentan akan mengalami kondisi kemiskinan. Artinya alokasi urutan orang miskin sebesar 40% tersebut dibagi kedalam empat kuota pada masing-masing kategori (terlihat dalam gambar).

Data PPLS 2011 memang ditujukan untuk penetapan sasaran nasional program-program perlindungan sosial dalam Cluster-1. Sistem Penetapan Sasaran Nasional adalah suatu sistem penetapan sasaran keluarga yang berhak mendapatkan program perlindungan/jaminan  sosial dari Pemerintah (Pusat dan Daerah). 

Bagaimana PPLS 2011 untuk sasaran pada Cluster-2? 

Irwan menyampaikan bahwa PPLS 2011 diperuntukkan bagi kepentingan program pada Cluster-1, tetapi bukan berarti untuk program pada Cluster-2 seperti PNPM Mandiri tidak dapat menggunakan data PPLS 2011. Ada cara penggunaan data sasaran  yang berbeda pada Cluster-1 dan Cluster 2, jika pada Cluster-1 karena sistemnya perlindungan sosial maka orang miskin/rumah tangga miskin bisa langsung menjadi pemanfaat dan penerima program-program Cluster-1. Tetapi jika pada sasaran untuk Cluster-2 diperlukan lagi satu mekanisme pemberdayaan yang mesti dilakukan, yaitu penggalian potensi dan masalah yang dihadapi orang miskin. Karena polanya pemberdayaan maka sangat berbeda sekali bentuk intervensi yang diberikan.

Pada Cluster-1 intervensi yang diberikan berupa ikan, namun pada Cluster-2 diberikan kail. Inilah yang membedakan pola mekanisme penggunaan data PPLS 2011. Secara sederhana program-program Cluster-1 bisa langsung melakukan eksekusi, tetapi pada Cluster-2 masih ada proses lebih lanjut yaitu penggalian potensi dan masalah.

Pengelolaan basis data terpadu (PPLS 2011) ini memang langsung dikelola oleh unit penetapan sasaran nasional, di bawah sekretariat TNP2K. Jika kementerian/lembaga, Pemda  memerlukan akses data terpadu ini maka harus menyampaikan permintaan kepada sekretaris eksekutif TNP2K dengan menguraikan nama dan tujuan program yang akan dijalankan, cakupan dan jenis intervensi (bentuk perlindungan sosial) yang akan diberikan,  dan data yang diperlukan. Ini dilakukan guna memastikan integritas data  sehingga diperlukan Nota Kesepakatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu, memastikan bahwa nama dan alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan dipakai untuk keperluan Program Perlindungan Sosial.

  • Analisis Kebijakan Penanggulangan kemiskinan.

Analisis penanggungan kemiskinan diperlukan untuk pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Ada 4  analisis penanggulangan kemiskinan yang mesti dilakukan yaitu:

1) Analisis Kondisi Umum Kemiskinan, yaitu satu metode analisis untuk mengetahui gambara secara makro/umum situasi kemisikinan pada satu daerah. Tujuan dari analisis ini adalah Mengetahui fakta dan permasalahan kemiskinan   secara umum di daerah.  Indikator yang digunakan yaitu Persentase Penduduk Miskin (P0); Jumlah Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1); Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan aspek analisis Posisi Relatif capaian Indikator ( kondisi capaian Indikator saat ini terhadap rata-rata nasional/provinsi, target RPJMN, target MDGs, target pengurangan kemiskinan yang ditentukan Pemerintah); Perkembangan capaian Indikator.  

2) Analisis Prioritas Target Bidang, yaitu analisis untuk memperioritas target pada bidang yang akan diintervensi. Bidang itu terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Prasarana Dasar, Ketenagakerjaan sedang indikator yang digunakan adalah indikator utama pada setiap bidang. Tujuan Menentukan indikator utama terkait kemiskinan yang perlu dijadikan target utama perbaikan di setiap bidang. Aspek yang dianalisis meliputi Posisi Relatif capaian indikator; perkembangan capaian indikator;efektivitas (kebijakan secara kumulatif) untuk perbaikan capaian indikator; relevansi perubahan capaian indikator antar tingkat-wilayah.

3) Analisis Intervensi Prioritas, yaitu analisis yang diperlukan untuk menentukan indikator  pendukung yang menjadi fokus intervensi untuk memperbaiki capaian target utama kebijakan di setiap bidang. Indikator yang digunakan adalah Indikator Utama dan Indikator Pendukungnya di setiap bidang dengan metode analisis Keterkaitan antara perkembangan capaian indikator utama dan indikator pendukungnya. Indikator pendukungnya adalah Variabel yang perubahannya secara empiris mempengaruhi perubahan indikator utama. Dengan demikian, indikator pendukung mewakili variabel sasaran dari intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan  

4) Analisis Prioritas Wilayah yaitu untuk menentukan wilayah yang menjadi lokus dari prioritas intervensi di setiap bidang. Indikator yang digunakan indikator kondisi umum kemiskinan, indikator utama dan indiaktor pendukungnya di setiap bidang  dengan metode analisis yang digunakan adalah Posisi wilayah dalam grafik 4 kuadran.

Semua metode analisis yang dipaparkan oleh narasumber,  tim teknis TKPKD tidak perlu repot melakukan pengolahan data secara manual, karena tim advokasi dan pokja data informasi TNP2K sudah membuatkan aplikasi khusus untuk mempermudah dan membantu sekaligus mempercepat melakukan analisis. Seluruh peserta dalam pelatihan kali ini diwajibkan membawa laktop dan peralatan kabel untuk operasional penggunaan aplikasi.

Secara sederhana aplikasi dikembangkan dengan syarat Microsoft Office Excel 2007 dan tersedianya data indikator sebagai berikut: a). Indikator Utama Kemiskinan, b). Indikator Bidang Ketenagakerjaan, c). Indikator Bidang Pendidikan, d)Indikator  Bidang Kesehatan, e). Indikator Bidang Infrastruktur Dasar, e). Indikator Bidang Ketahanan Pangan Ketersediaan Data Anggaran (APBD Realisasi).

Apa kepentingan  analisis kebijakan pananggulangan kemiskinan dan PPLS 2011 terhadap PNPM Mandiri Perkotaan.

Fakta yang sering ditemukan dilapangan adalah belum tersinkronisasinya strategi penanggulangan kemiskinan daerah dengan intervensi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan masih diterjemahkan sebagai program untuk membangun infrastruktur (jalan, paving, dan lain-lain) karena faktanya hampir prosentase penggunaan BLM digunakan untuk kegiatan infrastruktur sangat dominan dengan penerima manfaat secara komunal (umum) sehingga apriori terhadap program saat ini sangat tinggi. Belum lagi ketepatan penerima manfaat sasaran program yang selalu saja diklaim bahwa penerima manfaat pnpm mandiri perkotaan tidak link dengan data-data kemiskinan daerah karena PS-2 hasil karya masyarakat. Akan menjadi sulit ketika pnpm ditanya sudah berapa jumlah orang miskin yang sudah ditangani oleh PNPM Mandiri? Atau berapa prosentase kemiskinan yang sudah diturunkan melalui PNPM? Kita bisa saja menjawab bahwa itu domain BPS untuk melakukan menghitungan, tetapi riilnya bahwa data-data penerima manfaat pnpm mandiri PS-2 belum tersinkronisasi dengan basis data terpadu nasional (PPLS 2011).

Hal mendasar yang dapat dilakukan adalah bahwa analisis penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TKPD dengan indikator utamanya kemiskinan dengan bidang yang dianalisis adalah Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, infratruktur dasar dan ketahanan pangan meliputi bidang analisis :

  1. Analisis kondisi umum kemiskinan yang bertujuan Mengetahui fakta dan permasalahan kemiskinan   secara umum di daerah.
  2. Analisis Prioritas bidang yang bertujuan Menentukan indikator utama terkait kemiskinan yang perlu dijadikan target utama perbaikan di setiap bidang.
  3. Analisis Intervensi Prioritas yang bertujuan menentukan indikator  pendukung yang menjadi fokus intervensi untuk memperbaiki capaian target utama kebijakan di setiap bidang.
  4. Analisis prioritas wilayah yang bertujuan Menentukan wilayah yang menjadi lokus dari prioritas intervensi di setiap bidang
  5. Analisis belanja penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar anggaran efektif menurunkan angka kemiskinan.

Seharusnya menjadi grand strategi penanggulangan kemiskinan oleh korkot/askot mandiri. Karena semua analisis tersebut akan menjadi landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang akan dituangkan dalam Strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD). Pelaku PNPM mandiri perkotaan dengan pelaku utama di tingkat kota/kab adalah  korkot mesti memahami dan menguasai maksud dari analisis yang tertuang dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

Choirun Nawala Kasubbid Kesra Bappeprov
sedang menyampaikan laporan panitia

Irwan Suryanto
dari divisi Pokja sedang memaparkan 

Di dalam analisis tersebut akan diketahui prioritas bidang penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi prioritas apakah (kesehatan, pendidikan,ketenagakerjaan,infratruktur dasar, ketahanan pangan) dan priorita wilayah mana saja yang akan menjadi lokus garapan penanggulangan kemiskinan.

Penguasaan akan strategi penanggulangan kemiskinan daerah ini akan memberikan peta jalan bagi pnpm mandiri terutama jika dikaitkan dengan saat ini dijawa timur ada sekitar 1200 BKM/LKM yang akan melakukan pemetaaan swadaya (PS), bahwa hasil analisis pananggulangan kemiskinan ini akan menjadi bahan kajian-kajian dalam serangkaian kegiatan pemetaan swadaya termasuk data PPLS 2011 yang sudah ada nama dan adress bisa dijadikan bahan sekunder untuk dilakukan validasi ulang (bahasa pemerintah) atau dilakukan wawancara semi terstruktur (WST) dalam kegiatan PS-1 untuk digali lebih mendalam karena dalam PPLS 2011 belum ada by character-nya maka PNPM Mandiri dapat melengkapi data tersebut dengan mencari apa yang menjadi penyebab orang tersebut menjadi miskin.

Pekerjaan rumah dalam tingkatan kota saat ini adalah melakukan penguatan kelembagaan TKPKD dan memperkuat tim teknis dalam TKPD. Syarat utama dalam penggunaan analisis penanggulangan kemiskinan ini masih memerlukan kajian lebih lanjut karena bisa saja angka-angka dalam analisis ini belum menggambarkan situasi aktual dilapangan karena data utama dalam analisis ini menggunakan data BPS. Demikian semoga bermanfaat. [Jatim]

Lampiran:

Editor: Nina Firstavina

(dibaca 2153)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 582, akses halaman: 618,
pengunjung online: 115, waktu akses: 0,046 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank