Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelDokumen PJM Pronangkis Plus Berbasis Ruang
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Surabaya, 10 Oktober 2012
Dokumen PJM Pronangkis Plus Berbasis Ruang

Oleh:
Edy Sutanto  
TA Urban Planner
dan 
Soni R. Widinarto 
Askot UP Sumenep

OSP 6 Provinsi Jawa Timur   
PNPM Mandiri Perkotaan    

Melihat judul di atas, mudah mengungkapkannya. Tetapi apakah juga mudah untuk implementasinya. Jadi teringat beberapa hasil diskusi dengan pelaku-pelaku PLPBK, antara lain, sebagai berikut.

Pertama, pendapat salah satu soko guru di PLPBK ketika saya mengajukan pertanyaan di Tahun 2009: Bagaimana kedudukan PJM Pronangkis dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP)?Mohon maaf, Guru, berikut kami sampaikan pendapat Guru sebagai pengayaan bagi kita semua, karena pada dasarnya saya juga sependapat dengan argumen ini.

RPLP dan PJM Pronangkis adalah dokumen yang berbeda. Kalau mau bicara hierarkinya maka yang dilihat adalah PJM Desa (dokumen yang ada numenklaturnya di dalam perundangan). Nah, PJM Pronangkis dan RPLP idealnya bagian dari PJM Desa tersebut

Kedua, hasil diskusi dengan pelaku PLPBK yang juga melibatkan beberapa Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan (TAPP) yang menghasilkan kesimpulan tidak berbeda jauh dengan pendapat salah satu soko guru PLPBK di atas. Yakni, dokumen RPLP dan PJM harusnya mempunyai kebijakan dan aturan yang berbeda. Bisa dilihat dari garis vertikal regulasi yang ada, seperti RTRW Nasional sampai RTR Kaw perdesaan dengan PJM Nasional sampai PJM kab/kota berjalan di garis lurus masing-masing yang sejajar, tetapi tidak menyatu. Padahal hubungan regulasi tersebut juga saling mengacu. Jadi ketika membuat RTRW harus melihat PJM yang ada, sebaliknya ketika membuat PJM harusnya juga melihat RTRW yang ada.

Lho ya, setelah melihat argumen-argumen di atas apakah kita akan berhenti di sini dan tidak mau lagi melangkah ke depan? Padahal lokasi baru penetapan 2012 sudah keluar dengan konsep baru: PJM = RPLP, RENTA = RTPLP. Bagi kita yang disebut konsultan—kongkonane sultan (alias suruhane orang yang membutuhkan), mari kita cari jalan keluar. Untuk itu saya meminta pendapat-pendapat yang membangun di ruang diskusi ini, yang artinya bukan pembenaran-pembenaran yang dibuat-buat. Ibarat kita sudah diberi mobil Mercy keluaran terbaru, tetapi medannya pegunungan yang penuh tanjakan.

Kenapa kita tidak memodifikasi Mercy tersebut dengan memasang roda besar, tentunya dengan shock breaker yang ciamik pula agar terasa nyaman dan aman berkendara di pegunungan. Terutama, adrenalin pasti akan terpacu kencang. So pastinya akan mendapatkan pengalaman yang tiada duanya. Serasa menikmati pemandangan yang indah di mobil ternyaman di dunia. Yang terpenting jangan sampai merusak regulasi pabrikan yang sudah ditentukan, so why not? Mencoba lebih baik daripada berdiam diri, GUE (PNPM) banget gitu loch..

Jadi apa dong yang harus diusulkan di PJM Plus-Plus ini? Setelah mencermati pendapat salah satu soko guru PLPBK di atas, jadi teringat dengan kata-kata teman seprofesi saat diskusi PLPBK. Dia berkata, regulasi kebijakan RPLP mau dibawa ke mana—kalau kata orang Jawa, mau dicantelkan di mana. Ya, saya jawab saja tanpa merasa dosa, akan saya fasilitasi dan advokasi perencanaan yang berbasis komunitas ini, yaitu RPLP menjadi aturan spasial yang diakui oleh pemerintah, sehingga kearifan-kearifan lokal bisa terlindungi dari jamahan-jamahan orang luar yang tidak mengerti kearifan lokal lokasi tersebut. Jadi, ketika pemerintah kota/kabupaten membuat RTRW maupun PJM dalam menentukan kebijakan di lokasi PLPBK harus mengacu pada RPLP tersebut. GUE (PNPM) banget gitu loch..

Sekadar berurun rembug dalam merencanakan tata ruang, sebenarnya hanya dua variabel yang perlu kita bahas, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Akan tetapi, walau hanya dua variabel, makna yang terkandung dan tersirat sudah mengakomodasi semua sektor dan elemen yang ada baik ruang maupun sektoral.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 disebutkan Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Kalau ingat struktur, jadi ingat struktur tanah, struktur bangunan, struktur organisasi dan struktur-struktur lainnya. Sedangkan kalau ingat pola, saya jadi teringat pola simetris, geometris, persegi panjang dan pola-pola lainnya. Nah lho, banyak kan maknanya? Secara harfiah kalau tidak salah arti dari struktur ruang dan pola ruang berdasarkan undang-undang tersebut: struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung (kawasan yang dilindungi dan perlu dilestarikan) dan peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya (kawasan yang boleh didirikan bangunan yaitu dari bangunan permukiman, perdagangan jasa, fasilitas umum, sampai jaringan irigasi, jaringan drainase, dan sebagainya—mohon maaf tidak bisa menyebutkan semua, karena buanyaaak..

Nah lho, kalau menelaah dari uraian tersebut apa kita tidak bisa memberi ruang dan mengakomodasi kebijakan-kebijakan sektoral maupun spasial yang selama ini telah kita buat: PJM Plus-plus gitu loch.. Tentunya dari telaah makna ruang ini akan muncul kegiatan turunan bermacam-macam dokumen yang bisa dibuat. Nah kalau semua turunan-turunan ini kita buat jadi satu dalam sebuah dokumen PJM Plus-Plus, apa ini bukan suatu kajian yang perlu kita tindak lanjuti?

Pencermatan kedua hasil diskusi dengan pelaku PLPBK yang termasuk TAPP, jadi ingat protes salah satu TAPP: Sejak kapan RTPLP yang berbasis RTBL membuat rencana khusus bagi warga miskin? RTBL kan tidak hanya berbicara warga miskin sebagaimana diketahui oleh TAPP, dia memberikan informasi sesuai aturan yang ada di RTBL.

Kalau RTBL mempunyai definisi dan manfaat yang terkandung, yaitu RTBL definisinya sebagai panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan; memuat materi pokok Program Bangunan dan Lingkungan, Rencana Umum dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana; dan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

Manfaat RTBL adalah mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini; Mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan kongkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; Melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung; Mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan; Mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan; Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/ kawasan yang berkelanjutan; Menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Lalu TAPP menambahi, apa kita tidak terlalu melebar kalau membuat rencana khusus warga miskin?

Ya saya jawab saja, tanpa merasa dosa: Benar tidak melebar, karena artis idola PNPM adalah warmis—warga miskin, ya dibuat saja RTBL citra rasa PNPM, yaitu memberi manfaat dan aturan bagi semua lapisan masyarakat, dengan fokus pembangunan/prioritas pembangunannya warga miskin. Lha wong mal, rumah sakit, dan fasilitas umum (Fasum) saja banyak dilengkapi akses khusus bagi orang penyandang cacat dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi warga miskin, masa kita tidak bisa membuat RTBL yang kemaslahatannya diutamakan lebih banyak ke warga miskin? GUE (PNPM) banget gitu loch..

Selanjutnya, secara detail, apa dong yang harus kita lakukan?

Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari lampu Aladdin, dan jangan sampai yang ditemui Abu Nawas, karena bisa menipu dirinya sendiri. Setelah ketemu, meminta pendapat Jin yang keluar dari lampu Aladin tersebut, yang kebetulan, setelah dicari beberapa hari, lampu Aladdin berhasil ditemukan di pulau penghasil garam Kabupaten Sumenep. Dan berkatalah Askot UP Kabupaten Sumenep, yang sementara menjelma menjadi jin, abra kedabra. Hohohoho.

Berusullah Jin tersebut : Apa yang “beda” dan “berbeda” antara PNPM Perkotaan dengan PLPBK? Apakah PLPBK berdiri sendiri? Di mana Korelasi antara PNPM Perkotaan dan PLPBK? Pertanyaan ini sangat mengusik pelaku di lapang, mulai dari KMP, KMW, Korkot sampai fasilitator kelurahan. Coba kita merefleksi sejenak intervensi siklus PNPM Mandiri Perkotaan yang memiliki beberapa tahapan, mulai dari tidak berdaya, berdaya, mandiri, dan madani.

Di mana posisi PLPBK dalam PNPM Perkotaan? Tentunya jawabannya ada di intervensi terakhir jika BKM tersebut telah Mandiri atau Madani, karena BKM telah naik tingkat menuju fase yang paling akhir dari siklus program.

Apa yang “beda” antara PNPM Perkotaan dengan PLPBK? Secara siklus kegiatan dan output yang dihasilkan memiliki kemiripan. PNPM Perkotaan output-nya PJM Pronangkis yang terbagi dalam rencana tahunan (Renta) 3 tahunan. Sedangkan output PLPBK adalah RPLP (secara makro) dan RTPLP yang berisi indikasi kegiatan selama minimal 5 tahun serta penyepakatan aturan bersama di masyarakat .

Seyogianya, mulai dari Pusat (KMP), Provinsi (KMW), Kabupaten (Korkot sampai Faskel) melakukan kajian mendalam terkait dampingan (BKM) yang mendapatkan lokasi-lokasi PLPBK. Perlunya penguatan dan pemahaman baru baik dari Korkot, Askot, Senior Fasilitator dan Fasilitator Kelurahan, baik melalui Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) dan diskusi-diskusi kecil untuk mendapatkan kesamaan cara pandang dalam pendampingan terutama lokasi yang mendapatkan dua intervensi program, sehingga BKM yang mendapatkan lokasi PLPBK dan PNPM Perkotaan perlu melakukan sinkronisasi, baik rencana kegiatan siklus agar masyarakat maupun pendamping lapang tidak merasa menjadi korban dualisme kegiatan.

Untuk itulah perlu disusun dokumen yang cukup representatif dan memiliki dimensi perencanaan yang komprehensif dan tidak lepas dari dokumen perencanaan kota/kabupaten—karena memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu dokumen PJM Pronangkis Plus (ter-upgrade RPLP/RTPLP).

Sebagai ilustrasi, apabila BKM memasuki siklus tahun ke-4, tentunya BKM tersebut akan melakukan sosialisasi dari tingkat basis sampai lokakarya desa, pelaksanaan Refleksi Kemiskinan (basis sampai lokakarya desa), Pemetaan Swadaya mulai dari Peta Tematik KK Miskin (PS1), Nama KK Miskin (PS2), Kajian Ekonomi (PS3), Kajian Pendidikan (PS4), Kajian Kesehatan (PS5), dan Kajian Kelembagaan Kepemimpinan (basis sampai lokakarya desa) sampai tersusunnya PJM Pronangkis baru.

Demikian juga siklus PLPBK, dimulai dengan sosialisasi (basis sampai lokakarya desa), Refleksi Kemiskinan (basis sampai lokakarya desa), Pemetaan Swadaya Plus ( PS1 sampai PS 6, Plus Kajian Penataan Ruang), penggalian dan penentuan Visi Misi, penyusunan dokumen RPLP yang ter-break down dalam RTPLP, serta penyepakatan Aturan Bersama.

Hal yang membedakan dalam siklus kegiatan PNPM dan PLPBK adalah dalam pelaksanaan Pemetaan Swadaya dan kreativitas/inovasi dalam penggalian Visi Misi serta pembuatan Aturan Bersama (lokakarya desa).

Ujung tombak dalam menentukan keberhasilan penyusunan dokumen PJM Pronangkis berbasis Ruang adalah dalam pelaksanaan PS, di mana masyarakat (relawan, tim PS, dan kelompok peduli) telah dibekali ilmu dan pemahaman dalam memetakan wilayahnya mulai dari PS 1 (Peta KK Miskin) yang didapat dari hasil penyepakatan RK tingkat desa untuk dilakukan identifikasi lapang serta kroscek dimasing-masing basis sehingga mendapatkan Peta Tematik KK Miskin yang tentunya akan muncul nama-nama KK Miskin (PS2).

Setelah itu melakukan identifikasi sarana prasarana dasar mulai dari jaringan jalan, listrik, telepon, saluran drainase (primer, sekunder, tersier sampai kuarter), sampah dan distribusinya, sarana perkantoran, sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perdagangan jasa (ritel, toko, warung/kios dan lain-lain), dan ruang terbuka hijau (makam, lapangan OR, taman) serta kawasan budidaya (tambak, tegalan, dan sawah). Dari hasil identifikasi lapang tersebut akan dijadikan tema dalam diskusi kecil mulai dari tingkat basis sampai muncul kajian ( PS3, PS4, PS5, PS6 dan Kajian ruang) untuk mendapatkan hipotesis awal tentang kedudukan desa dalam konstelasi keruangannya dalam menentukan skenario perencanaan makro desa baik jangka pendek, dan jangka menengah yang disesuaikan dengan skenario perencanaan skala kota/kabupaten.

Nah untuk menentukan kawasan prioritas dengan tema “Penataan Permukiman Masyarakat Miskin” tentunya kita harus melakukan metode Super Impus dari beberapa peta tematik kajian hasil PS di atas dengan memakai media kertas transparan (plastik) yang isinnya gambar-gambar peta tematik sehingga dapat diketahui mana kawasan prioritas yang perlu ditangani terlebih dahulu, dengan begitu kita akan mengetahui besaran kebutuhan sarana prasarana dasar permukiman maupun aktivitas dan aksesbilitas yang diperlukan di kawasan penataan permukiman masyarakat miskin tersebut dan menjadi sebuah indikasi program maupun rencana investasi yang dibutuhkan yang termaktub di sebuah dokumen RTPLP.

Begitulah akhir cerita dari perbincangan dengan Jin dari Lampu Aladin. Semoga perbincangan ini bisa menjadi ruang diskusi bagi kita semua, agar kedepan kita bisa lebih peduli dengan program PLPBK yang sangat mulia ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat maupun menyebut tokoh-tokoh yang terlibat didalam program PNPM Mandiri Perkotaan secara implisit, karena kami sebagai manusia tentunya tidak luput dari kkesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah.

Akhir kata jangan lupa kalau ingat kata-kata “Plus – Plus”, pasti kita akan teringat sesuatu yang enak-enak. Baik makanan Plus-Plus, kegiatan “Plus-Plus”, serta kegiatan “Plus-Plus lainnya”. Yang penting jangan ingat kegiatan campur-campur—kegiatan campur syaiton. Nanti yang muncul malah Plus-Plus kegiatan Negatif. Hehe... Sampurasuuuun.... [Jatim]

Editor: Nina Firstavina

(dibaca 1241)
KOMENTAR ANDA:
wooowww...woow!...

semua.. analisis dan pembahasan diatas.. memang ruaaarrr..biasaaa... tapi yang paling... sy suka cuman satu kata2 : yaitu... "Gue.. (PNPM) buanget's... githu...loch...!!!" (wekekek...dan menurutku itulah jawaban...dari semuax...)ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...

so.. salam re"PALU'tion... YEAAAHHH...!!!ting..ting!
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 9511, akses halaman: 15022,
pengunjung online: 239, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank