Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelPPIP VS PNPM Mandiri Perkotaan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Klaten, 16 Januari 2013
PPIP VS PNPM Mandiri Perkotaan

Oleh:
Latif Safruddin, SE 
Fasilitator Sosial Koorkot Klaten  
(Sekretaris OMS Desa Sumberejo)  
Kabupaten Klaten 
OSP 5 Provinsi Jawa Tengah
PNPM Mandiri Perkotaan

Mulai bulan Juli hingga Desember 2012, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Klaten direncanakan sampai pelaksanaan dan penyelesaiaan pekerjaan, bahkan LPJ-nya diserahkan oleh panitia kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Karena dana dari Pusat mulai bisa dicairkan, desa yang mendapatkan program tersebut segera untuk membentuk OMS dan perangkat lainnya, agar nantinya dana bisa dimanfaatkan. Sejak pelaksanaan sosialisasi sampai pelaksanaan perencanaan, bahkan pelaksanaan kegiatan di lapangan, saya terlibat dan menjadi sekretaris Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), sebagai panitia untuk menyukseskan kegiatan PPIP ini. Entah angin apa, Pak kepala kelurahan setempat memilih saya dan teman-teman yang berjumlah lima orang untuk disahkan melalui MUSDES I di Balai Desa, dan secara formal semua pihak desa, melalui kepala desa, sepakat membentuk OMS.

Tentu saya bangga, karena desa saya mendapatkan dana sebesar Rp250 juta dari Program PPIP. Saya berpikir bahwa Program PPIP ini merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat. Sehingga, masyarakat mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Serta, bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok agar mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP adalah:

Pertama, dapat diterima (acceptable).  pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah, desa sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Prinsip ini berlaku dari sejak pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur, penentuan spesifikasi teknis, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada penetapan mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Kedua, transparansi. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparent). Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi terkait program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Ketiga, akuntabel, penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable), dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.

Keempat, berkelanjutan (sustainable). Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur terbangun secara mandiri oleh masyarakat.

Adapun pendekatan PPIP adalah sebagai berikut: (1) Pemberdayaan Masyarakat. Artinya seluruh proses pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan peran aktif masyarakat. (2) Keberpihakan kepada orang miskin. Artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk miskin. (3) Otonomi dan desentralisasi. Artinya pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program dan keberlanjutan infrastruktur terbangun. (4) Partisipatif. Artinya masyarakat, khususnya kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok minoritas, diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari. (5) Keswadayaan. Artinya kemandirian masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan tahapan kegiatan PPIP. (6) Keterpaduan program pembangunan. Artinya program yang direncanakan dan dilaksanakan dapat ber sinergi dengan program pembangunan perdesaan lainnya. (7) Penguatan kapasitas kelembagaan. Artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong terwujudnya kemandirian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan. (8) Kesetaraan dan keadilan gender. Artinya pelaksanaan kegiatan mendorong terwujudnya kesetaraan antara pria dan perempuan dalam setiap tahap kegiatan dan pemanfaatannya.

Apa Hubungan PPIP dan PNPM Mandiri Perkotaan

Kemiskinan di perdesaan masih menjadi tantangan pembangunan nasional, mendukung pelaksanaan PNPM, pembangunan perdesaan mendorong peningkatan ekonomi lokal, pendekatan pemberdayaan masyarakat mendorong kemandirian dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan, peningkatan peran stakeholder akan mendorong keberlanjutan hasil pelaksanaan program ini salah satu yang melatarbelakangi kenapa progrma PPIP harus ada.

Program PPIP merupakan program primadona. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 ini, program pemberdayaan tersebut diusulkan akan ditambah 3000 desa sasaran, sehingga dari target 4400 desa tahun ini meningkat menjadi 7400 desa sasaran. Begitu yang disampaikan Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Tingkat Pusat Program PPIP 2012 di Jakarta.

Ini jika saya hitung dari anggaran yang dikeluarkan untuk program PPIP dalam setahun Rp14,8 triliun. Sebesar itulah kira-kira pertahun dana APBN kita untuk program ini. Padahal untuk PNPM Mandiri per desa hanya Rp100 juta - Rp200 juta, itupun menggunakan aturan yang sangat serius dan pengawalan ekstra dalam pengunaan dananya selalu awasi oleh fasilitator serta beberapa lembaga yang peduli. PPIP juga dikawal oleh Faskel, tetapi hanya ketika pekerjaan dan pelaksanaan rampung dan sudah diserah-terimakan oleh Panitia ke DPU dan dikembalikan lagi ke desa melalui MUSDES IV.

Namun, model seperti ini ternyata membuat kegiatan PNPM Perkotaan yang ada di Kabupaten Klaten terganggu. Yang terjadi di lapangan dan desa yang mendapatkan PPIP dan juga PNPM Mandiri Perkotaan, persinggungan kegiatan dari keduanya menjadi masalah besar. Karena, apa yang dilakukan (PPIP) dinilai tidak transparan. Bahkan, dalam melakukan lobi, dana bisa diplotkan di desa. Itupun menggunakan uang pelicin. Malahan, kebanyakan yang terlibat adalah para anggota DPRD, yang ada secara terang-terangan menggunakan makelar (cukong), yang sudah di-setting rapi oleh para petinggi yang ingin menyicipi “kue” (dana) PPIP.

Kisaran dari kegiatan, dana PPIP yang harus setor sekitar 15% - 50% dari Rp250 juta, ini yang menjadi banyak pertanyaan di masyarakat. Bahkan, ada desa yang harus setor dulu, agar dana PPIP bisa dicairkan. Entah siapa yang memulai ini. Dana yang sejatinya khusus pembangunan yang baik, malah banyak yang tergiur, merampoknya di tengah jalan. Akhirnya yang terjadi, ini sudah bukan lagi program pemberdayaan, melainkan program perampokan.

Maka jangan bilang, kalau PPIP itu juga program PNPM. Karena, maaf, yang model seperti PPIP ini, secara praktik di lapangan tidak sama dengan PNPM Mandiri Perkotaan, meski di atas kertas programnya mirip.

Meski demikian, saya kira ini perlu dibuktikan sendiri oleh para pengawas seperti inspektorat dan BPKP serta lembaga lainnya yang ditugasi untuk mengawasi dan audit ini—semoga tidak terlibat juga dengan program “bagi-bagi uang” dari program tersebut. Lembaga BPKP dan inspektorat secara tinjau lapangan dan administrasi tidak menemukan apa yang saya sampaikan (terkait perampokan dana PPIP) itu karena mereka memang rapi secara administrasi dan “sistem merampok” dana tersebut juga rapi.

Hanya saja, kami memohon dengan sangat kepada para kepala desa, agar jujur kepada diri sendiri. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Semoga tulisan bisa menjadi penyadaran bagi mereka yang berbuat tidak baik dengan dana rakyat yang dipercayakan untuk membangun bangsa ini. Aamiin. [Jateng]

Editor: Nina Firstavina

(dibaca 2975)
KOMENTAR ANDA:
sudah rahasia umum mas bro ....manis kan?...
PPIP itu kan untuk infrastruktur desa terpencil dan tertinggal .... coba cek dilapangan ... banyak program ppip yang dilaksanakan di kelurahan yang notabene lebih maju dari desa ... dan tidak malu-malu memasang spanduk DESA BLA-BLA-BLA MENDAPATKAN PPIP ... padahal ditempel di jalan/gang kelurahan tersebut ...sepertinya kita sudah tidak bisa membedakan antara desa dan kelurahan
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 1248, akses halaman: 1426,
pengunjung online: 133, waktu akses: 0,033 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank