Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelBangun Profesionalisme BKM Usai Berakhirnya PNPM-MP
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi.

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Pekalongan, 25 Januari 2013
Bangun Profesionalisme BKM Usai Berakhirnya PNPM-MP

Oleh:
Buono
Koordinator LKM Tunas Karya Mandiri,  
Desa Tangkil Kulon, Kec. Kedungwuni 
Kab. Pekalongan, Jawa Tengah
dan 
Penyiar Radio Komunitas Mandiri FM

Menarik sekali membaca laporan diskusi Kelompok Belajar Internal Konsultan (KBIK) tentang Kelembagaan yang digelar di Ruang Rapat KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah II, Jalan Danau Toba, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 Januari 2013. Tulisan yang dibuat oleh Sub Specialist Community Organization KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah 2 Tomy Risqi itu mencatat beragam pendapat yang muncul dalam forum diskusi tersebut.

Pertama yang perlu dicermati adalah belum urgent-nya Lembaga/Badan Keswadayaan Masyarakat (LKM/BKM) dibadanhukumkan. Pendapat dari Financial Management Specialist Susilawati Muslimah, yang lebih menyerahkan aspek legalitas LKM/BKM kepada masyarakat warga, sudah sesuai dengan pendapat penulis. Keberadaan LKM/BKM selama ini sebagai organisasi masyarakat warga yang didirikan, dijalankan, diawasi dan dibubarkan atas kehendak warga, sudah semestinya menyerahkan payung hukumnya kepada warga lokasi LKM/BKM tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, LKM/BKM adalah milik seluruh warga desa/kelurahan yang bersangkutan, sehingga diperlukan kesepakatan masyarakat dalam forum tertinggi LKM, yakni RWT, apakah akan memilih PT, Koperasi atau Yayasan sebagai badan hukumnya.

Apapun bentuk kelembagaan yang dipilih, apakah itu PT, Koperasi, atau Yayasan, seluruh pemegang sahamnya, anggota koperasinya, anggota yayasannya adalah seluruh warga desa. Tentunya ini jika dilihat dari keberadaan LKM/BKM, yang merupakan organisasi sosial non profit milik warga. Sehingga, jika ada pemasukan (BLM, donasi, infak, shodaqoh), keuntungan operasional unit kegiatan sosial produktif dan unit pengelola keuangan dari kegiatan tersebut harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran warga miskin, yang merupakan fitrah gerakan pemberdayaan. Begitu pula sebaliknya, bila ada kerugian ataupun kredit macet yang bukan karena kesalahan prosedur maka harus ditanggung seluruh masyarakat warga tersebut.

Kesalahan prosedur yang dimaksud di sini adalah kesalahan pengelolaan. Jika kerugian karena salah kelola ditanggung oleh warga, malah sangat tidak adil bagi mereka. Tentunya di sini perlu adanya SOP yang jelas bagi masing-masing unit pengelola yang memuat standar minimal kegiatan dan standar pemecahan masalah, agar unit-unit pengelola dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kalau diperbolehkan penulis berpendapat, sebaiknya LKM/BKM dijadikan induk (holding) kegiatan, dan UP-UP sebagai pelaksana kegiatan dari holding tersebut. Sebagai pelaksana kegiatan, UP-UP perlu mempunyai payung hukum yang disesuaikan dengan kondisi masing masing kegiatan, seperti UPL yang mengelola infrastruktur, bisa berupa PT ataupun CV, UPS berupa Yayasan, dan UPK berupa Koperasi, dengan satu semangat bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan adalah untuk memberdayakan warga miskin. Seluruh UP bertanggung jawab kepada LKM/BKM dan LKM/BKM bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat warga. Sehingga, apabila ada surplus kegiatan maka akan dikembalikan lagi untuk sebesar-besarnya pemberdayaan warga miskin. Dan, bila ada kerugian ataupun kredit macet maka menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat warga untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Profesional vs Amatir

Menurut wikipedia (http://www.id.wikipedia.org), definisi seorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah.  Dan untuk menjadi seorang ataupun lembaga yang profesional ada beberapa hal yang harus dipenuhi olehnya, yaitu:

  • Menguasai pekerjaan
  • Mempunyai loyalitas
  • Mempunyai integritas
  • Mampu bekerja keras
  • Mempunyai visi
  • Mempunyai kebanggaan
  • Mempunyai komitmen
  • Mempunyai motivasi 

Berangkat dari pengertian di atas maka LKM/BKM tidak termasuk dalam lembaga yang bekerja secara profesional, atau boleh disebut sebagai organisasi/lembaga amatir walau LKM/BKM tersebut sudah memenuhi seluruh prasyarat di atas. Karena, ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu adanya reward bagi pelaku pemberdayaan masyarakat (baca: LKM/BKM).

Meminjam istilah dari Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Pekalongan, Suryanto yang menyatakan, untuk membangun rumah (desa/kelurahan) sendiri kok minta imbalan. Pendapat ini bisa jadi benar, karena untuk membangun kemandirian suatu masyarakat tentu saja masyarakat tersebut yang harus melakukannya tanpa mengharapkan reward/balas jasa. Dan, biarkanlah Allah, SWT sendiri yang akan membalasnya dengan menjadikan LKM/BKM sebagai ladang amal kita di dunia.

Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar (dalam arti persentase) LKM/BKM yang mempunyai ghirah seperti itu?

Aturan di LKM/BKM selama ini mengharamkan reward berupa insentif untuk mereka yang sudah meluangkan waktunya untuk memberdayakan warga (baca: LKM/BKM). Menurut hemat penulis, hal ini perlu ditinjau ulang. Sebagian besar LKM/BKM dan unit di bawahnya selama ini sudah mampu bekerja secara profesional, menjalankan tugasnya baik secara adminstratif maupun sikap, pola pikir, perilaku dan komitmen dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan, kalaupun sekarang ini faskel dihapuskan—meski penulis tidak menganjurkan, karena bertentangan dengan program Menteri Sosnakertrans, yakni menambah jumlah pengangguran—LKM/BKM langsung membuat laporan ke Korkot (Askot plus Korkot) sudah sangat siap. Artinya untuk menjalankan fungsi LKM/BKM secara kelembagaan perlu ada aturan bersama (atau sejenis SOP) yang mengatur reward pelaku pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing lembaga. Bukan berarti penulis menganjurkan dalam bekerja LKM/BKM hanya mengejar reward/insentif saja. Ini hanya sebagai bentuk pemberian motivasi (teori motivasi dasar: uang), sehingga dalam bekerja mereka tidak lagi terbebani dengan urusan perut masing-masing personel.

Untuk menjadi lembaga yang andal, capable, dan profesional, sudah saatnya dilakukan, pertama, penguatan LKM/BKM dan unit-unit di bawahnya (upgrading), sehingga peran LKM/BKM bukan hanya sekedar lembaga pelaksana PNPM yang bersumber pada BLM, melainkan sudah mampu menjadi lembaga fund raising yang menghimpun sumberdaya, sumber dana dari arah manapun guna pemberdayaan masyarakat. Ini tentu saja dibutuhkan sekolah fund raising, karena belum semua LKM/BKM mampu melakukannya.

Kedua, perlu dibangun profesionalisme dalam tubuh LKM/BKM, sehingga menjadi lembaga yang kuat, profesional, transparan dan akuntabel dengan SOP dan reward yang jelas bagi mereka. Walaupun penulis tidak memungkiri bahwa penerapan reward berupa insentif harus dipadukan dengan teori motivasi. Insentif (baca: uang) hanya dibutuhkan pada tataran motivasi tingkat dasar, untuk pelaku pemberdaya masyarakat yang juga masih berkutat memikirkan urusan perut keluarganya karena aktivitas ekonominya terganggu oleh kegiatan PNPM. Sedangkan untuk pelaku pemberdaya yang sudah mapan, mereka hanya membutuhkan aktualisasi diri, bukan sekadar uang.

Akankah LKM/BKM dibawa menuju lembaga yang profesional dengan segala konsekuensinya? Silakan KMP menggelar diskusi KBIK lagi. Saya tunggu hasilnya. [PL - Jateng]

Artikel Terkait:

 

Editor: Nina Firstavina

(dibaca 773)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 1494, akses halaman: 1696,
pengunjung online: 127, waktu akses: 0,027 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank