Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArtikelMenakar Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Makassar, 5 Maret 2013
Menakar Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

Oleh:
Muh. Darwis
Sub TA Monev
OSP 8 Provinsi Sulawesi Selatan   
PNPM Mandiri Perkotaan

Jika merujuk kepada konsep dasar P2KP (PNPM Mandiri Perkotaan) dalam memandang realitas dan hakikat kemiskinan maka setidaknya terdapat dua entry point sebagai strategi intervensi dalam menanggulangi kemiskinan.

Yakni, pertama, upaya pemulihan nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagai akar masalah kemiskinan. Kedua, pembentukan institusi (lembaga) representasi masyarakat sebagai lembaga perwakilan nilai yang disebut BKM atau LKM, yang merupakan tempat untuk mengumpulkan orang-orang baik pilihan masyarakat, diharapkan dapat menularkan nilai-nilai kebajikan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada masyarakat miskin. Selanjutnya BKM/LKM diharapkan pula dapat menjadi pilar utama dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, menarik untuk dicermati dan digarisbawahi kata kebijakan yang memihak kepada masyarakat miskin. Betulkah BKM/LKM sebagai lembaga pembuat kebijakan atau hanya sekedar pelaksana kebijakan atau bahkan mungkin BKM/LKM hanya sebagai korban kebijakan yang tugasnya sebatas menerima dan menyalurkan dana BLM.

Kebijakan Publik dan Kemiskinan Masyarakat

Tengarai tentang kebijakan publik sebagai penyumbang terbesar dari kemiskinan masyarakat, bahkan kebijakan publik yang tidak pro poor merupakan proses dari pemiskinan masyarakat itu sendiri. Sebut saja contohnya adalah Kebijakan Privatisasi BUMN, pengurangan/pencabutan subsidi terhadap beberapa komoditi yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat luas, seperti BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), harga pupuk, kebijakan impor beras dan gula, yang nyata-nyata sangat merugikan petani, Kebijakan Energi Nasional yang sangat timpang karena hanya menguntungkan pihak asing dan merugikan rakyat sendiri. Kebijakan pemberian dana talangan bagi bank-bank yang bermasalah, seperti Century, Dana BLBI dan lain-lain.

Yang menjadi pertanyaan adalah adakah kebijakan-kebijakan yang lahir di BKM untuk meng-counter dampak negatif dari kebijakan-kebijakan publik (kebijakan pemerintah) yang tidak pro poor sebagaimana yang disebutkan di atas? Atau paling tidak, adakah BKM memiliki akses ke pengambil kebijakan untuk dapat mempengaruhi mereka—para anggota dewan yang terhormat atau para pejabat publik lainnya untuk dapat melahirkan kebijakan yang pro poor? Atau mungkin pada level yang lebih tinggi, yaitu Tenaga Ahli Kebijakan Publik?

BKM dan Perubahan Sosial

Terkait eksistensi BKM/LKM dalam kerangka perubahan sosial, seorang filsuf abad pertengahan bernama Epikurus, dalam ajarannya tentang eksistensi Tuhan, mengatakan: tidak usah berpikir tentang Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Kalaupun Tuhan itu ada, Dia tidak mengurusi manusia. Tuhan hanya sibuk mengurusi dirinya sendiri.

Bahwa ajaran Epikurus sebagaimana tersebut di atas seakan menemukan realitasnya dengan kehadiran BKM/LKM sebagai lembaga representasi masyarakat yang merupakan wadah atau tempat menghimpun orang-orang baik pilihan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakatnya. Namun kenyataannya BKM/LKM kita selama ini terlalu sibuk mengurusi pencairan dan penyaluran dana BLM. BKM/LKM kita sibuk mengurusi penyaluran dan pengawasan dana bergulir. BKM/LKM juga sibuk mengurusi perbaikan infrastruktur dan LPJ-nya. Selain itu bahwa kegiatan beberapa, bahkan sebagian besar, anggota BKM/LKM kita adalah mencari nafkah untuk keluarganya, sebagai tugas dan tanggungjawabnya yang pertama dan utama.

Lantas, kapan BKM/LKM bisa melakukan rekayasa sosial guna mendapatkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik? Mungkin BKM/LKM kita tidak pernah berpikir untuk mengurusi semua itu. Bahkan, untuk urusan perubahan sosial sesungguhnya yang namanya BKM/LKM tidak pernah ada. Kalau pun ada, BKM/LKM kita hanya sibuk mengurusi dirinya sendiri.

Deret Ukur Vs Deret Hitung

Meminjam istilah Thomas Malthus, seorang pemikir tentang masalah-masalah kependudukan, yang pernah berkata: untuk mengatasi dan menanggulangi ledakan penduduk yang tidak terkendali, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yakni, pertama, kobarkan perang agar jumlah penduduk bisa dikurangi, dan kedua, kalau ada orang yang sakit maka tidak usah diobati biar cepat mati.

Hal tersebut didasarkan pada suatu pemikiran yang kemudian menjadi landasan teorinya bahwa penduduk dunia bertambah berdasarkan deret ukur, sementara perkembangan pangan dunia bertambah berdasarkan deret hitung.

Di dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, teori tersebut juga seakan menemukan realitasnya. Di bidang sosial, misalnya, upaya perbaikan moral masih kalah greget dengan tayangan-tayangan televisi yang merusak moral—seperti iklan-iklan yang senantiasa mempertontonkan kemewahan dari para public figure (baca: Artis), berita-berita tentang korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara, berita tentang sanksi pidana bagi pelaku korupsi yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat karena ternyata vonis yang dijatuhkan kepadanya sangat ringan dibanding dengan kerugian yang diderita oleh Negara. Juga berita tentang pemberian grasi terhadap gembong narkotika, berita tentang perdagangan manusia (wanita dan anak-anak) untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang dan sebagian lainnya untuk dijadikan budak di Negeri Jiran dan negeri-negeri lainnya, berita tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya, berita tentang intrik-intrik politik dan perebutan kekuasaan oleh para elit negeri ini. Atau, berita tentang seorang anak menteri yang menabrak di jalan tol namun pihak kepolisian tidak memiliki keinginan untuk menahannya, sementara seorang ibu pengendara sepeda motor yang keserempet mobil tronton lantas terjatuh dan mengakibatkan anaknya meninggal dunia, langsung dijadikan tersangka oleh keparat—eh, maaf, maksud saya—aparat kepolisian, dan berita-berita lainnya yang senantiasa menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ketidakadilan dan kezaliman dipertontonkan setiap hari melalui media (cetak dan elektronik).

Kesemuanya itu telah menjadi konsumsi masyarakat setiap hari, yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan jiwa dan pikiran, yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Sementara pada sisi yang lain kajian-kajian keagamaan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan moralitas bangsa seperti khotbah Jumat misalnya waktunya dibatasi paling lama 15 menit.

Di bidang lingkungan dalam skala mikro, kita memang telah berhasil membangun infrastruktur seperti pembuatan jalan paving blok, rabat beton, perbaikan drainase, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jamban keluarga dan MCK, pembangunan pos yandu dan sarana kesehatan lainnya dan lain-lain. Akan tetapi dalam skala makro, kita masih diperhadapkan pada masalah banjir yang masih rutin mendatangi kita setiap tahunnya, begitu juga dengan tanah longsor yang masih setia menemaninya, pencemaran air (sungai, danau dan laut) akibat limbah industri, pencemaran udara akibat asap dari cerobong-cerobong pabrik, dan gas buang lainnya dari knalpot-knalpot kendaraan bermotor.

Lahan terbuka hijau yang kita miliki belum aman dari ancaman alih fungsi dari lahan persawahan menjadi areal perumahan, alih fungsi hutan menjadi lahan tambang dengan eksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran dan berlebihan. Selain itu hutan kita juga belum aman dari ancaman pengusaha-pengusaha kayu yang nakal konglomerat “pemilik HPH” dan peladangan berpindah-pindah. Laut kita juga belum aman dari ulah nelayan-nelayan kelas kakap yang seringkali menggunakan pukat harimau, bom ikan dan obat bius yang dapat merusak terumbu karang.

Singkat kata, bahwa upaya perbaikan lingkungan yang kita laksanakan masih kalah cepat dibandingkan dengan aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Maka pantaslah kalau Al Quran jauh hari telah mengabarkan kepada kita tentang kerusakan lingkungan sebagaimana dalam Surah Ar-Rum: 41 berikut. 

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [QS 30 : (41) ]

Sedangkan pemberdayaan di bidang ekonomi, kita masih setengah hati menggarap suatu potensi. Bidang pertanian misalnya, untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri kita masih masih harus mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam secara besar-besaran. Kita juga masih tercatat sebagai pengimpor gula terbesar, buah-buahan pun demikian serta produk-produk pertanian lainnya seperti kedele dan jagung. Padahal kesemuanya itu bisa diproduksi di dalam negeri apalagi negeri kita adalah negeri “agraris”? Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai Negara (Baca: Negeri) Maritim dengan garis pantainya yang terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia, yaitu sepanjang 95.181 kilometer (sumber: http://www.kkp.go.id) Namun, cukup disayangkan kita masih harus mengimpor sekitar 70% garam dapur atau setara 1,63 juta ton, guna memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Begitu, kata Guru Besar Sosial Ekonomi Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Prof. Mochammad Maksum Machfoedz, di Ruang Multimedia Kantor Pusat UGM dalam Seminar Ketahanan Pangan pada Senin (17/10), dan lain-lain. (sumber: http://www.ugm.ac.id)

Akibat ketidakseriusan pemerintah dalam menggarap potensi Sumberdaya Alam (SDA) Indonesia yang sesungguhnya sangat melimpah, hal tersebut dimanfaatkan sebagai peluang oleh para pemilik modal Asing MultiNational Company (MNC) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi—kata lain dari merampok—kekayaan alam Indonesia secara besar-besaran, dengan dukungan penuh dari aparat birokrasi kita, dengan dalih Penanaman Modal Asing.

Rakyat Indonesia yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan akan kekayaan SDA hanya menjadi penonton, bahkan hanya menjadi tamu di negeri sendiri. Kemiskinan yang mestinya dapat kita tanggulangi dengan modal kekayaan SDA, berbalik menjadi petaka yang memiskinkan rakyat dan masyarakat Indonesia. Selain itu laju inflasi yang terus meningkat mengakibatkan barang-barang menjadi kian mahal dan daya beli masyarakat pun semakin menurun. Maka pantaslah kalau Deddy Mizwar (aktor senior dan terkenal dan kandidat yang diunggulkan sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat) pernah berkata: alangkah lucunya negeri ini.

Sebelum menutup uraian ini, berikut kami ketengahkan puisi Khalil Gibran. Semoga saja bisa menjadi bahan renungan bagi para penyelenggara negara, kaum intelektual dan terpelajar, para Legislator dan seterusnya, sebagai apa pun, ia dan kita semua.

"Kasihan bangsa yang memakai pakaian yang tidak ditenunnya,
memakan roti dari gandum yang tidak dituainya
dan meminum anggur yang tidak diperasnya.

Kasihan bangsa yang menjadikan orang bodoh sebagai pahlawan,
dan menganggap penindasan penjajah sebagai hadiah.

Kasihan bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur,
sementara menyerah padanya ketika bangun.

Kasihan bangsa yang tidak pernah angkat suara kecuali jika sedang berjalan di atas kuburan,
tidak sesumbar kecuali di reruntuhan,
dan tidak memberontak kecuali ketika lehernya sudah berada di antara pedang dan landasan.

Kasihan bangsa yang negarawannya serigala,
falsafahnya gentong nasi,
dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru.

Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan trompet kehormatan
namun melepasnya dengan cacian,
hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan terompet lagi.

Kasihan bangsa yang orang sucinya dungu
menghitung tahun-tahun berlalu
dan orang kuatnya masih dalam gendongan.

Kasihan bangsa yang berpecah-belah,
dan masing-masing menganggap dirinya sebagai satu bangsa."

Penutup

Jika menyimak isi dan kandungan puisi Khalil Gibran sebagaimana tersebut di atas, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbenah diri demi untuk kemajuan bangsa dan negara kita, dan tentunya pula untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Kecuali jika kita ingin disindir oleh Machiavelli, sebagai immoral doctrin. [Sulsel]

Editor: Nina Firstavina 

(dibaca 1199)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 8939, akses halaman: 13047,
pengunjung online: 275, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank