Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaBeritaPelaksanaan P4IP Tanpa Setoran, Potongan dan Pungutan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi.

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Jakarta, 21 Agustus 2013
Pelaksanaan P4IP Tanpa Setoran, Potongan dan Pungutan

Oleh:
Redaksi Website 
PNPM Mandiri Perkotaan   

Tampaknya “demam” pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya turut menulari dunia pemberdayaan. Setelah prinsip “zero corruption” diusung Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, kini semangat tersebut rupanya juga menjangkiti Kementerian Pekerjaan Umum.

Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Sosialisasi Nasional Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Wilayah Timur, Tahun Anggaran 2013 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu 21 Agustus 2013. Yakni dalam tagline “Tanpa Setoran, Potongan dan Pungutan”, sebagai metode pendekatan P4IP.

“Ini harus dikawal betul, agar tidak ada kutipan apapun di masyarakat. Karena ini kan orang miskin. Jangan sampai dikutip. Jika terjadi juga artinya tidak ada rasa kepekaan. Saya yakin kepekaan pasti ada. Jadi sekali lagi, tolong dikawal betul. Banyak desa yang mengharapkan perubahan, makanya banyak yang berswadaya, tanpa dibayar, tanpa upah. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, jangan sampai dikutip,” tegas Direktur Pengembangan Permukiman (Bangkim) Amwazi Idrus, saat membawakan materi “Kebijakan Pelaksanaan P4IP di lokasi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tahun Anggaran 2013”.

Peserta yang menghadiri Sosialisasi Nasional P4IP
berjumlah sekira 700 orang

Sosialisasi Nasional P4IP dibuka oleh Sekjen Inspektorat Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU Dadang Krisnandar

Slogan “Tanpa Setoran, Pungutan dan Potongan” ini akan diterapkan secara serius. Untuk itu, pelaksanaan P4IP akan diawasi langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Program ini terlalu baik untuk diselewengkan. Tahun ini tahun politik. Banyak pihak-pihak yang ‘bermain’. Jika disebut kompensasi BBM maka semua orang akan menyorot. Masyarakat akan memerhatikan program ini untuk siapa saja, untuk kepentingan apa saja. Makanya kegiatan harus disiapkan dengan baik,” ujar Idrus di hadapan sekira 700 peserta Sosialisasi Nasional P4IP, yang terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satuan Kerja (Satker) PIP Provinsi wilayah timur Indonesia (184 kota/kabupaten), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Satker PBL PPIP, Satker PIP Perkotaan (P2KP), pihak Kementerian Pekerjaan Umum, jajaran Satker PNPM Mandiri Perkotaan Pusat dan jajaran PNPM Mandiri Perkotaan, baik KMP maupun KMW/OSP/OC.

Adapun P4IP merupakan kegiatan strategis di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan merupakan program baru pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Inspektorat Cipta Karya Dadang Krisnandar saat membuka Sosialisasi, mewakili Dirjen Cipta Karya. Menurutnya, sosialisasi P4IP ini adalah tahap awal dalam mengurangi beban warga miskin.

Sedangkan kriteria pemilihan lokasi berbasis desa dari PPLS tahun 2011 yang sudah diolah dan tidak mengulang program yang sedang berjalan. P4IP bukan merupakan kegiatan P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan dan tidak ada batas kemiskinan. Lokasi juga merupakan usulan bersama, antara lain bupati, dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR)- sebagai mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan ditetapkan dalam SK Kementrian PU tentang Penetapan Desa Sasaran P4IP tahun 2013.  “Mungkin beda dengan data miskin kabupaten masing-masing. Jika data tidak pas, akan dikoreksi,” kata Idrus.

Tampak peserta memadati ruangan dan menyimak dengan serius
setiap penjelasan para pembicara
Penyerahan secara simbolis daftar lokasi, Pedoman Pelaksanaan
P4IP: PPIP dan P2KP

Besarnya tanggung jawab dalam mengawal kegiatan P4IP ini maka setiap langkah harus sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan, antara lain acceptable (dapat diterima dan merupakan hasil perencanaan masyarakat), transparan (diketahui dan dilaksanakan masyarakat), akuntabel (informasi secara tuntas, teknis dan administratif, sehingga dapat mencapai target), dan berkelanjutan (menjaga dan memelihara)

“Keberhasilan tidak bisa sendiri. Maka dari itu perlu audit independen dan akan diaudit sesuai program. Pascainterim dan post akan dilakukan oleh BPKP. Prinsip zero corruption harus dilaksanakan oleh stakehoder dan masyarakat sendiri,” tandas Dadang.  

Sebelumnya kerap disebutkan temuan BPKP berkisar seputar administrasi yang dilakukan tidak efektif, lamban dalam realisasi penggunaan dana, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana, serta teknis kurang pendampingan. “Indikasi penyelewengan harus segera ditangani agar program ini berguna bagi masyarakat. Untuk itu, mohon agar peserta fokus mengikuti acara ini, dengan tekad membangun seluruh lokasi tanpa kepentingan politik, ekonomi dan lain lain, agar target program dan amanahnya tercapai dengan baik,” katanya.

Sesi berikutnya adalah penyampaian materi Kebijakan Pelaksanaan P4IP di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013 oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Guratno Hartono, didampingi Project Management Unit (PMU) PNPM Mandiri Perkotaan Pusat Didiet A. Akhdiat. Ia menjelaskan mengenai pelaksanaan P4IP yang terbagi dalam dua kategori pelaksanaan kegiatan, yaitu P4IP di Perdesaan dan P4IP di Perkotaan. Jumlah total desa yang akan melaksanakan P4IP adalah 9780 desa se-Indonesia (lokasi sasaran), yang terbagi dua, yaitu 7980 desa lokasi PPIP Perdesaan dan 1.800 desa lokasi PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP se-Indonesia.

Menurut Guratno, Program P4IP dalam mendukung PNPM Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan, terutama bagi masyarakat miskin, yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan tersebut diharapkan masyarakat miskin di wilayah sasaran dengan cepat dapat memulihkan kembali kondisi kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Tujuan P4IP di perkotaan adalah memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar permukiman di perkotaan, mendorong roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik.

Pendekatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dengan proses pelaksanaan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sinergi stakeholder serta keterpaduan pembangunan tingkat lingkungan dengan kawasan. Prinsip yang diusung P4IP Perkotaan adalah partisipatif—melibatkan masyarakat pelaku; transparan dan akuntabel; sederhana dan mudah dikerjakan serta berkualitas layak.

Lokasi sasaran program P4IP di Perkotaan ditetapkan berdasarkan Surat  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli tahun 2013 dengan jumlah lokasi  1.800 kelurahan/desa yang tersebar di 218 kota/kabupaten dan 33 provinsi.

Lokasi sasaran program P4IP terbagi dua kategori, yaitu (1) kelurahan/desa yang telah memiliki Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 1.753 kelurahan/desa; (2) Kelurahan/desa yang belum atau sudah memiliki kelembagaan masyarakat lain selain BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 47 kelurahan/desa.

Komponen program P4IP di Perkotaan yang dibiayai oleh APBNP 2013 adalah pertama, penguatan kapasitas perencanaan masyarakat. Program ini akan mendukung  dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar. Kedua, komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp250 juta per kelurahan, termasuk di dalamnya untuk BOP BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebesar 5% dari pagu BLM. Ketiga, komponen pendampingan (safeguard) digunakan mendukung pelaksanaan program seperti pengadaan Fasilitator dan Asisten Kota (Askot) berikut gaji dan BOP Tim Faskel dan BOP Satker PBL Propinsi untuk sosialisasi, koordinasi pengendalian pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program.

Guratno juga menjelaskan manfaat melibatkan BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan dalam pelaksanaan P4IP di Perkotaan adalah (1) lebih partisipatif dan mewakili masyarakat, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar mewakili masyarakat dan dipilih langsung oleh masyarakat dan melaksanakan program yang ditetapkan seluruh masyarakat. (2) Lebih tepat sasaran ke warga miskin, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai database keluarga miskin di wilayahnya (beserta nama dan alamatnya) yang disepakati dan ditetapkan oleh seluruh masyarakat setempat. (3) Lebih efektif dan lebih terarah, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan  mempunyai Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) yang up-to-date dan telah berbasis Millenium Development Goals (MDG’s) serta disusun dan ditetapkan seluruh masyarakat setempat. (4) Lebih transparan dan akuntabel, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan dikelola dengan prinsip-prinsip good governance, standar pembukuan bankable, diaudit setiap tahun dan open management. (5) Mengeliminasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, salah sasaran dan penyelewengan, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan merupakan board of trustee dengan basis kepedulian dan kejujuran serta BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan dikelola dengan basis prinsip universal kemasyarakatan seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan, keikhlasan dan dapat dipercaya. (6) Masyarakat dan melaksanakan program yang ditetapkan seluruh masyarakat .

Sumber pembiayaan BLM dan bantuan teknis program P4IP di Perkotaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013; Pemerintah Kota/Kabupaten diharapkan dapat mengalokasikan BOP untuk Satker Kota/Kab, Kecamatan/PJOK, Kelurahan/Desa, dan keperluan lainnya minimal sebesar 5% dari total alokasi BLM P4IP di wilayahnya.

BLM Program P4IP di Perkotaan, terdiri atas BLM infastruktur permukiman Rp250 juta per kelurahan/desa, BOP BKM maksimal 5 % dari pagu BLM/kelurahan untuk biaya koordinasi, monitoring, pelaporan, audit, dan lain-lain. Sedangkan biaya bantuan teknis pendampingan (safeguard), terdiri atas remunerasi Fasilitator tambahan sesuai ketentuan di bawah koordinasi Tim Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan setempat, tambahan BOP untuk Tim Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan setempat, remunerasi Askot Teknis khusus lokasi yang tidak terdapat BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan dan BOP Koordinasi, Monitoring dan Pelaporan di tingkat Pusat dan Provinsi.

Dukungan yang dilakukan PNPM Perkotaan dalam pelaksanaan P4IP, antara lain pertama, kelembagaan masyarakat, melalui penguatan BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan setempat atau penyiapan kelembagaan masyarakat di lokasi yang tidak terdapat BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan. Kedua, fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan dalam program P4IP di Perkotaan pada tingkat masyarakat kelurahan/desa, oleh Tim Fasilitator setempat yang didukung fasilitator khusus program P4IP. Ketiga, dukungan bantuan teknis oleh KMW/OSP dan KMP PNPM Mandiri Perkotaan, untuk efektifitas program P4IP di Perkotaan. Keempat, menyiapkan petunjuk pelaksanaan, KAK, Modul dan Materi Sosialisasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kelima, dukungan teknis Monev dan Operasional lain sesuai kebutuhan.

Hingga berita diturunkan, kegiatan Sosialisasi Nasional P4IP masih berlangsung memasuki sesi diskusi yang dibagi ke dalam dua kelas: pertama, kelas P4IP Perdesaan bagi PPIP. Kedua, P4IP Perkotaan bagi PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP dengan PMU Didiet Arief Akhdiat sebagai pembicara dan Kepala Satker PNPM Mandiri Perkotaan Pusat Boby Ali Azhari sebagai moderator. Dalam hal ini Didiet menjelaskan mengenai "Tahapan Pelaksanaan P4IP di Perkotaan", disusul dengan sesi tanya-jawab. [Redaksi Web PNPM Mandiri Perkotaan]

Lampiran Paparan Direktur PBL dan PMU PNPM Mandiri Perkotaan:

(dibaca 3936)
KOMENTAR ANDA:
semakin besar peluang kita utk membantu ps2.
semangat!!!!!
semoga sukses.
manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...manis kan?...
saya tidak tau apakah ini anugrah atau musibah ,karna lokasi yang sudah di tetapkan kabupaten Karo ada 2 kelurahan yaitu Gung Leto dan Kampung dalam untuk kegiatan infrastuktur sudah sulit di temukan.karena di tengah kota dan pasar
luar biasa... peluang dlm mengakses dana pembangunan dari Penerintah melalui program pengentasan kemiskinan semakin besar.. ayo BKM... siapkan capabilitasmu.. jadilh pejuang pengentasan kemiskinan yg sejati..
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 2867, akses halaman: 3423,
pengunjung online: 200, waktu akses: 0,023 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank