http://www.pnpm-perkotaan.org - Warta kita
DIY Anggarkan 46 Miliar untuk Tanggulangi Kemiskinan
Yogyakarta, 30 Agustus 2013








Oleh:
Sudrajat
Tenaga Ahli Sosialisasi
OSP 5 Provinsi DI Yogyakarta    
PNPM Mandiri Perkotaan

Menurunkan angka kemiskinan 2% per tahun bukan perkara gampang. Bagi sejumlah daerah target sebesar itu terlalu ambisius dan sulit dicapai. Namun, anggapan seperti itu tidak berlaku bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013, Pemprov DIY mengalokasikan dana Rp46 miliar yang akan disalurkan bagi sekira 46.000 Kepala Keluarga (KK) miskin. Dana ini akan disalurkan melalui program bantuan khusus keuangan kabupaten/kota. Lewat program tersebut, DIY optimis target pengurangan angka kemiskinan sebesar 2% pada 2013 ini bisa dicapai.


Optimisme tersebut disampaikan Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Erlina Hidayati S., dalam jumpa pers Lokakarya Midterm Review PNPM Mandiri Perkotaan DIY. Kegiatan lokakarya ini merupakan kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dengan Oversight Service Provider (OSP) 5 DIY PNPM Mandiri Perkotaan DIY di Hotel UNY Yogyakarta pada Kamis, 22 Agustus 2013.


“Anggaran yang disalurkan bagi 46.000 KK miskin itu penggunaannya dikelola secara berkelompok untuk mendukung usaha produktif masyarakat,” jelas Erlina Hidayati.













Kepala PMU P2KP Pusat Didiet Arief Akhdiat (kiri) dan
Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Kemenko Kesra Pamuji Lestari (kedua dari kiri)
menyaksikan Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Rani
Sjamsinarsi memukul gong tanda dibukanya
acara Lokakarya Midterm Review
PNPM Mandiri Perkotaan DIY


Suasana Lokakarya Midterm Review PNPM Mandiri
Perkotaan DIY yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
bersama OSP 5 DIY PNPM Mandiri Perkotaan DIY di
Ballroom 1-2, Hotel UNY, Yogyakarta, pada
22-23 Agustus 2013



Dalam sambutan tertulisnya, Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengakui, meski berstatus istimewa, DIY dengan segala kekhususan dan kewenangan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, tidak berarti serta merta dapat bebas dari masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang membelit Kota Gudeg ini adalah rendahnya daya saing masyarakat, yang disebabkan rendahnya keterampilan, tidak memiliki usaha produktif, keterbatasan modal dan daerah yang kurang produktif.



Pemaparan materi Lokakarya Midterm Review PNPM Mandiri Perkotaan DIY oleh Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra Pamuji Lestari (berbaju pink, kanan jauh) di depan peserta


“Persoalan kemiskinan di DIY sama dengan daerah lain. Persoalannya cukup pelik untuk dipecahkan,” papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Rani Sjamsinarsih saat membuka acara Lokakarya Midterm Review PNPM Mandiri Perkotaan.


Lebih lanjut, meski kecenderungan pertumbuhan ekonomi naik, hal itu belum berpengaruh besar terhadap penurunan angka kamiskinan di DIY. “Oleh karenanya dalam kesempatan ini berharap melalui PNPM Mandiri Perkotaan nantinya dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya di wilayah perkotaan,” jelas Rani.


Sementara itu, menurut Kepala PMU P2KP Pusat Didiet Arief Akhdiat, saat ini kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2013-2015 yang mengacu pada 5 Pilar Peta Jalan (Roadmap) PNPM Mandiri 2013-2014 sudah disiapkan.


“Saat ini kebijakannya sudah terumuskan dengan jelas diantaranya adalah, optimalisasi PNPM untuk kesejahteraan warga miskin, kemitraan program program Pemda, sektor swasta dengan Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM, keterpaduan pembangunan komunitas dan lingkungan dengan pembangunan kawasan,” jelasnya.


Sebagai gambaran, berdasarkan data BPS DIY, persentase jumlah penduduk miskin DIY pada 2011 mencapai 16,08%. Angka ini sudah melampaui persentase jumlah penduduk miskin nasional yang mencapai 12,14%, sehingga menempatkan DIY sebagai 10 provinsi terendah yakni di urutan ke-24 dari 33 provinsi di Indonesia.














JUMPA PERS. Dari kiri: Kepala PMU P2KP Pusat Didiet
Arief Akhdiat, Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas
dan Protokoler Setda DIY Iswanti dan Asisten Deputi
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra
Pamuji Lestari


MEDIA. Tampak awak media cetak dan elektronik
mengikuti sesi jumpa pers bersama narasumber di
sela-sela acara Lokakarya Midterm Review
PNPM Mandiri Perkotaan DIY

Lokakarya Midterm Review PNPM Mandiri Perkotaan DIY yang dihelat selama dua hari oleh Pemda DIY, Dinas PUP-ESDM bersama OSP 5 DIY PNPM Mandiri Perkotaan diikuti 60 peserta dari berbagai latar belakang instansi dan lembaga serta kelompok peduli yang ada di DIY. Keterwakilan unsur yang ada diharapkan dapat membangun suasana lokakarya berlangsung amat menarik.


Beragam pemikiran narasumber yang datang dari berbagai unsur seperti Kepala PMU P2KP Pusat Didiet Arief Akhdiat, Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Pamuji Lestari, Wakil Pimpinan Wilayah BRI DIY Ruslan Wahyudi, bukan saja mampu memberikan pencerahan yang bernas dan segar namun juga mereka menyuguhkan suasana diskusi yang hangat sehingga dapat menggiring peserta larut dalam diskusi-diskusi yang produktif dan solutif. [DIY]


Editor: Wildan Hakim/Nina Firstavina


Komentar:
Tidak ada tanggapan